slot game baru

situs slot online gacor hari ini 348Jutaan kata 287421Orang-orang telah membaca serialisasi

《slot game baru》

Wapres Ma'ruf: Upaya capai NZE harus sejalan dengan SDGs******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin mengatakan upaya untuk mencapai keberlangsungan lingkungan melalui nol emisi karbon (Net Zero Emissions/NZE) harus sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Wapres mengatakan saat ini Indonesia sudah berkomitmen penuh untuk dapat mencapai nol emisi karbon di tahun 2060 dengan memperhatikan pembangunan yang berorientasikan lingkungan.

“Saya berharap melalui NATURE Forum 2024 yang diselenggarakan oleh Nusantara TV ini, secara inklusif dapat menjadi wadah bagi pemangku kepentingan untuk mendorong semua pihak mencapai bebas emisi karbon pada tahun 2060,” kata Wapres sebagaimana keterangan dikutip di Jakarta, Jumat.

Hal itu disampaikan Wapres saat membuka acara Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE Forum 2024) di Jakarta, beberapa hari lalu.

Adapun pemenuhan komitmen untuk mencapai nol emisi karbon tahun 2060 tersebut dapat dilihat dari berbagai program yang digulirkan oleh pemerintah Indonesia, seperti halnya Kementerian Komunikasi dan Informatika yang berkontribusi mewujudkan NZE yang sejalan dengan SDGs melalui digitalisasi.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria mengatakan, penerapan transformasi digital memberikan dampak positif terhadap lingkungan, antara lain yakni dekarbonisasi aksi iklim, dematerialisasi untuk kelestarian alam, serta detoksifikasi untuk mencegah polusi.

Secara keseluruhan hal tersebut ditujukan untuk mengurangi efek gas rumah kaca.

"Digitalisasi dapat mengurangi emisi gas karbon dan mencapai keberlanjutan lingkungan melalui teknologi penggunaan AI," ujarnya.

Sementara itu Staf Ahli Menteri Bidang Keuangan & Pengembangan UMKM Kementerian BUMN Loto Srinaita Ginting mengatakan, lembaga korporasi negara itu berinisiatif untuk menurunkan dekarbonisasi melalui lima aspek.

Aspek tersebut antara lain yakni mengembangkan energi terbarukan, mengurangi ketergantungan PLTU, membangun ekosistem kendaraan listrik, solusi berlandaskan lingkungan, serta karakter kebijakan yang berorientasi lingkungan, seperti green and blue hydrogen.

Lebih lanjut ia menilai dalam mencapai dekarbonisasi 2060, pengelolaan alam yang baik harus dilakukan dengan memperhatikan planet, people, dan profit (3P).

Sedangkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), berkontribusi melalui penerapan program Jalur Rempah yang memiliki tujuan untuk mengaktifkan kembali konektivitas jalur perdagangan maritim rempah internasional.

Baca juga: PLN paparkan strategi percepatan NZE di Jawa Timur
Baca juga: Direktur BEI : Bursa Karbon bidik 96 pengguna jasa di akhir 2024
Baca juga: Sekjen ESDM sampaikan strategi NZE saat kuliah umum Gerilya Academy

Direktur Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek Hilmar Farid menyampaikan, program tersebut mengajak generasi muda untuk mengidentifikasi sumber komoditas rempah yang potensial sehingga tidak ada lagi yang terkubur.

Menurutnya hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menjaga kekayaan holtikultura Indonesia di masa yang akan datang.

Dalam forum tersebut juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengapresiasi konferensi Nusantara Sustainability Trend Forum (NATURE Forum) yang diselenggarakan oleh Nusantara TV yang menurutnya membantu semua pihak untuk berkolaborasi membahas isu lingkungan.

“Saya mengapresiasi Nusantara TV dan semua pihak yang bekerjasama atas upaya penyelenggaraan konferensi NATURE Forum ini, yang tidak hanya membahas isu-isu terkini ekologi dan sosial masyarakat di segala aspek termasuk melalui tren pariwisata berkelanjutan,” kata Sandiaga.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Indra Arief Pribadi
Copyright © ANTARA 2024

Mantan Komisioner KPK surati Kapolri untuk tahan Firli Bahuri******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah mantan Komisioner KPK yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil menyurati Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk melakukan penahan terhadap Firli Bahuri, tersangka kasus dugaan tindak pidana pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Desakan ini disampaikan oleh sejumlah mantan Komisioner KPK, seperti Abraham Samad, Muhamamd Jasin dan Saut Sitomorang yang datang ke Mabes Polri, Jakarta, Jumat, untuk melayangkan surat permintaan permohonan untuk dilakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

“Kalau enggak salah, hari ini memasuki hari ke-100 pascaditetapkannya Firli jadi tersangka,” ujar Abraham Samad.

Samad mengatakan pihaknya mengamati penanganan perkara Firli Bahuri terkesan jalan di tempat karena tidak ada progres yang menunjukkan kemajuan yang siginifikan salah satunya penahanan terhadap tersangka.

Menurut dia, sudah seharusnya Firli Bahuri ditahan dikarenakan tindak pidana yang dilakukan memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan, termasuk ancaman hukumannya yang lebih di atas lima tahun.

“Pasal-pasal yang dilakukan Firli itu sudah memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan,” ujarnya.

Tidak hanya itu, lanjud Samad, pihaknya mengkhawatirkan perkara ini menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum di Tanah Air. Karena, dalam banyak kasus hukum melibatkan masyarakat sipil yang disidik kepolisian terkesan cepat-cepat untuk ditahan. Namun, di kasus Firli Bahuri tidak ditahan.

“Kalau kita berkaca dari azas hukum equality before the law maka menjadi keharusan Firli ditahan. Kenapa? agar masyarakat melihat bahwa equality before the law itu memang diterapkan. Semua orang sama kedudukannya di depan hukum,” ujar Samad.

Selain itu, kata Samad, kejahatan yang dilakukan oleh Firli di dalam Undang-Undang KPK masuk kategori kejahatan korupsi level tinggi, yakni pasal pemerasan. Sehingga, bila tersangka tidak ditahan bisa menimbulkan dampak sosial.

Samad juga mengatakan bahwa kasus yang sudah berjalan lama maka setidaknya penyidik melakukan penahanan agar mencegah tersangka bisa melakukan hambatan-hambatan atau bisa seketika mempengaruhi proses jalannya persidangan.

“Itulah kekahawatiran kami,” ujarnya.

Sementara itu, Muhammadi Jasin menambahkan, dirinya sebagai saksi ahli yang dimintai keterangan bersama Saud Sitomorang sudah menyampaikan kepada penyidik bahwa Firli Bahuri layak ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini.

Selain itu, kata dia, berdasarkan pasal yang disangkakan kepada Firli, yakni Pasal 12 e dengan ancaman hukuman lima tahun digandengkan dengan Pasal 12B yakni gratifikasi dengan ancaman hukum bisa 20 tahun. Maka sudah selayaknya dilakukan penahan untuk menjaga keamanan agar tidak mengulangi perbuatan atau menghilangkan barang bukti yang penting, atau melarikan diri.

“Ini yang menjadikan triger kami bersama-sama dengan yang hadir di sini semuanya untuk segera mendorong Kapolri melakukan penahanan terhadap Filri Bahuri,” kata Jasin.

Saut Situmorang mengungkapkan apa yang dilakukan oleh Firli Bahuri selama bekerja di KPK mulai dari deputi hingga menjadi pimpinan, semua bermasalah. Bila dilihat dari hukum yang harus adil, bermanfaat dan pasti. Maka, apa yang berlaku terhadap Firli saat ini, kata dia, tidak adil.

“Oleh sebab itu, kami datang ke sini untuk kepastian hukum, untuk kebermanfaatan hukum dan keadilannya, kepastiannya,” ujar Saut.

Anggota Koalisi Masyarakat Sipil dari Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia (PBHI) Julius Ibrani menyampaikan, ada keharusan dalam penanganan kasus Firli Bahuri untuk segera disidangkan guna menentukan siapa yang bersalah. Karena, kasus tersebut tidak berdiri sendiri, tetapi ada juga kasus korupsi yang melibatkan Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Sebagai pejabat KPK, ketua KPK pada saat diduga melakukan pemerasan itu, dibalik pemerasan ada juga Pasal 12B gratifikasi nya. Jadi ini kasus yang sistematik dan struktural dan Pasal 36 jadi ini bukan satu pasal saja bukan satu dugaan tindak pidana, dia struktural sistemik penting,” kata Julius.

Menurut Julius, ketika terjadi perlambatan proses penanganan perkara, maka yang dilanggar oleh penyidik adalah profesionalitasnya dalam memeriksa perkara. Selain itu, perlambatan penanganan kasus berpotensi kepolisian menghadapi gugatan praperadilan.

Oleh karena itu, kata dia, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta Kapolri untuk memonitor langsung, mendorong prioritas penanganan agar perkara dimaksud dipercepat segala pengambilan kewenangan termasuk penahanan.

“Karena satu-satunya kewenangan untuk memastikan durasi pemeriksaan adalah penahanan, dalam konteks upaya paksa penahanan penyidik dibatasi waktu dan tidak boleh melampaui batas waktu itu,” katanya.

Mantan penyidik KPK Novel Baswedan juga menyampaikan bahwa langkah ini sebagai bentuk kepedulian terhadap KPK. Sehingga penuntasan perkara Firli Bahuri bisa jadi perkara lainnya yang terkait bisa diusut juga.

“Terkait perkara Firli Bahuri ini saya yakin perbuatannya banyak. Dan kalau yang satu ini belum dituntaskan bagaimana bisa mengungkapkan perkara-perkara yang lain, dan tentu dengan dituntaskan jadi bisa menjadi detterent effect terhadap siapapun yang bertugas memberantas korupsi jangan sampai terus berbuat korupsi. Apalagi posisinya di KPK,” kata Novel.

Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Baca juga: MAKI sebut penanganan kasus Firli Bahuri harus ada ketegasan Polri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Ribuan pemuda lakukan aksi penolakan hak angket di DPR/DPD/MPR RI******

Jakarta (ANTARA) - Ribuan mahasiswa dan pelajar yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa se-Jabodetabek dan Pemuda Indonesia Center (PIC) menggelar aksi penolakan penggunaan hak angket dan penolakan pemakzulan Presiden Joko Widodo di depan Gedung DPR/DPD/MPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat.

Aksi damai tersebut sempat mendapat kecaman dari massa lainnya yang juga melakukan unjuk rasa dengan tuntutan berbeda. Meski begitu, situasi tetap kondusif karena aksi tersebut dibatasi oleh barikade aparat Kepolisian bersenjata tameng.

"Seluruh pelajar Indonesia agar tidak terprovokasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti yang kita lihat di sini (depan Gedung DPR RI)," kata Ketua Gerakan Pelajar Solid, Abdul Fakih Ramadani kepada wartawan.

Mereka menyatakan menolak penggunaan hak angket oleh DPR RI. "Kita pelajar dan gerakan aliansi mahasiswa di sini menolak hak angket dan pemakzulan presiden," katanya.

Kelompok pelajar dan mahasiswa tersebut menolak pemakzulan presiden karena dinilai sudah ada undang-undang yang mengatur hal tersebut.

Dalam rangka mengamankan aksi yang digelar di depan gedung DPR/DPD/MPR RI, Polres Metro Jakarta Pusat mengerahkan 2.590 personel gabungan.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro mengatakan, personel gabungan tersebut terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Metro Jakarta Pusat, TNI, Pemda DKI dan instansi terkait.
Baca juga: Siti Zuhro: Hak angket bisa jadi ajang semua kubu buktikan kecurangan
Baca juga: Hak angket hanya membuktikan DPR bekerja untuk rakyat

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：daftar situs gacor hari ini、setia888、kupon mandiri indomaret

Terkait：mayatogel、link daftar slot gacor hari ini、pinjaman seperti kredivo、slot resmi dan terpercaya、cara pasang togel di jasabola、dewapokerqq、minimal deposit di vava4d、erek erek 04 2d、pramaticplay、payland88

---

---

bab terbaru：web prediksi togel（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03