mister138

seribu pemburu

Pengunjung Mengular Antre Bayar Usai Borong Transmart Full Day Sale******

Pengunjung tampak antre mengular di loket kasir Transmart Cempaka Putih pada malam ini usai berbelanja di Transmart Full Day Sale.

Lewat program ini, masyarakat tetap dapat memenuhi kebutuhan hariannya dengan harga terjangkau di 92 gerai Transmart seluruh Indonesia mulai dari buka hingga tutup pada pukul 22:00 waktu setempat.

Dalam Full Day Sale Transmart ini memberikan diskon 20 persen bagi pelanggan yang menggunakan kartu kredit Bank Mega, kartu kredit Bank Mega Syariah, dan aplikasi Allo Bank.

"Ya ramai lah dari tadi pagi, enggak pernah berhenti antreannya," ucap dia.

Lihat Juga : Warga Borong Sembako di Transmart Full Day Sale: Hemat Kantong

Dia juga menyampaikan barang yang dibeli oleh warga pun bervariasi. Mulai dari sembako hingga berbagai peralatan rumah diborong oleh pembeli.

"Macam-macam sih belanjaannya, daging, sembako, alat-alat rumah tangga juga ada, kayak ember, sapu gitu," ujarnya.

Ratna, salah seorang seorang warga mengaku tak mempermasalahkan meski dirinya harus mengantre untuk membayar barang belanjaannya.

"Ya enggak apa-apa lah antre bentar, mumpung diskon kan, jadi ya dimanfaatin aja, kebetulan kebutuhan di rumah juga mulai habis," tutur dia.

Chairman CT Corp Chairul Tanjung mengatakan Transmart Full Day Sale ini akan ditutup jam 22.00 di mana pun.

"Berbeda dengan Full Day Sale sebelumnya, kita mulai Full Day Sale dari pagi hari begitu toko buka hingga toko tutup karena toko buka itu berbeda-beda ada yang pukul 08.00 dan 09.00 tapi untuk tutup sama yaitu pukul 22.00 malam," kata CT, sapaan akrabnya.

CT mengatakan Transmart Full Day Sale sebagai program diskon belanja yang luar biasa di sektor ritel, belum pernah ada di Indonesia.

"Full Day Sale Dijamin pasti murah dan terbukti," katanya.

Transmart juga menyajikan diskon gede-gedean untuk peralatan dapur di TransLiving. Salah satunya, produk fry pan cream granite 20 cm, dari harga Rp249 ribu diskon menjadi Rp149 ribuan saja.

Masih banyak promo untuk produk-produk lainnya yang sayang untuk dilewatkan. Mulai dari sembako, pakaian, hingga furnitur.

Pengunjung juga bisa mendapatkan diskon tambahan sebesar 20 persen apabila melakukan pembayaran menggunakan Allo Prime dan kartu kredit Bank Mega.

Oga Emas dari dunia lain

Gak Cuma Lampung, Viral Jalan di Sumsel Juga Rusak Parah******

Viral sebuah video menunjukkan kondisi jalandi Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan (Sumsel) yang rusak parah.

Dalam video yang dibagikan akun Twitter @Heraloebss, tampak jalan rusak dan tertutupi lumpur. Mobil-mobil yang mencoba melintasi jalan tersebut tampak kesulitan karena terhalang oleh banyaknya lumpur.

"Jangan tanyakan apa yang netizen berikan kepada negara! Tanpa pamrih siang dan malam netizen +62 mengadvokasi penderitaan rakyat," tulis @Heraloebss, Minggu (21/5).

Sebelumnya, kondisi jalan di Lampung juga menjadi pembicaraan luas di media sosial lantaran rusak parah. Presiden Jokowi pun langsung mengecek kondisi jalan tersebut.

Jokowi juga menggelontorkan anggaran Rp800 miliar untuk memperbaiki 15 ruas jalan yang rusak di sejumlah wilayah Lampung.

"Tahun ini, pemerintah pusat khususnya untuk Lampung akan mengucurkan dana Rp.800 miliar untuk 15 ruas jalan rusak termasuk ruas Jalan Seputih Raman-Rumbia, Lampung Tengah," kata Jokowi saat meninjau jalan rusak di Seputih Raman, Lampung Tengah, Jumat (5/5).

Jokowi menyebut perbaikan jalan-jalan akan dimulai pada Juni 2023 mendatang. Ia langsung memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono untuk menggarap jalan tersebut.

Jokowi menjelaskan perbaikan ruas jalan rusak tersebut langsung dikerjakan pemerintah pusat lantaran kerusakan sudah berlangsung dalam waktu yang lama.

Kendati demikian, kata Jokowi, tidak semua jalan rusak di Lampung akan diperbaiki oleh pemerintah pusat.

"Nantinya juga, ada beberapa ruas jalan yang menjadi tanggungjawab gubernur dan bupati di Lampung. Jadi jangan semuanya dari Pemerintah pusat," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem guru pengalaman profesional

Bos Bappebti Pede Bursa CPO Bisa Diluncurkan Juni Ini******

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) optimistis minyak kelapa sawitmentah (crude palm oil/ CPO) masuk bursa komoditas pada Juni mendatang.

Hal itu disampaikan Plt Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko. Ia mengatakan saat ini pihaknya sudah mulai mengerucutkan alternatif kebijakan dari bursa CPO tersebut.

"Kami harapkan kebijakan ini bisa selesai dan launchingseperti janji perintah menteri perdagangan, tetap Juni," ujarnya di Kantor Bappebti, Jakarta, Jumat (19/5).

Adapun kebijakan yang diatur adalah CPO yang masuk dalam bursa adalah uang khusus untuk diekspor. Kemudian, CPO yang masuk bursa pun hanya untuk CPO HS 15.111.000.

Selain Permendag tentang ekspor, pihaknya juga tengah merancang Peraturan Bappebti serta Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka.

Menurut Budi, dengan diimplementasikannya ekspor CPO melalui Bursa Berjangka di Indonesia tersebut, harapannya akan terbentuk price referencedi bursa karena terjadinya transaksi adalah many to manypembeli dan penjual.

Tak hanya itu, harga yang terbentuk juga akan transparan dan akuntabel sertareal time. Dengan begitu, hal tersebut dapat dipergunakan dalam penentuan harga patokan ekspor (HPE) oleh Kemendag dan bea Keluar (BK) oleh Kementerian Keuangan (kemenkeu).

"Di sisi hulu kebijakan ini juga dapat memperbaiki harga TBS bagi petani/PKS," imbuh Didid.

Meski demikian, ia menyebut pada Juni hanya Bursa CPO saja yang diluncurkan. Sementara, pembentukan harga acuan baru bisa terbentuk pada akhir tahun ini.

Pasalnya, saat bursa diluncurkan tentu pesertanya belum ada. Oleh karena itu, pihaknya akan gencar melakukan sosialisasi.

[Gambas:Video CNN]

"Saya belum bisa bilang kami sudah berhasil tapi setidaknya ini satu langkah lebih maju. Dan sakit perut saya sudah tidak terlalu sakit," ujar Didid.

Dorongan CPO masuk bursa paling vokal muncul dari Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Tujuannya adalah membentuk referensi harga komoditas di bursa berjangka milik Indonesia sendiri.

Zulkifli mengatakan saat ini Indonesia masih merujuk pada bursa Malaysia terkait harga CPO. Padahal, produksi CPO Indonesia jauh lebih besar dari Negeri Jiran.

"Ya sawit, masa kita patokan ke negara tetangga padahal produksi kita paling besar. Dengan segala kewenangan yang kita miliki Bappebti, kita usahakan sebelum Juni kita sudah punya," ujarnya di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Kamis (19/1) lalu.

NPC di kota

Pengusaha Sambut Baik Bank Konvensional Bakal Beroperasi Lagi di Aceh******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menyambut baik keputusan Pemerintah Provinsi Acehyang akan mengizinkan bank konvensional kembali beroperasi di wilayah tersebut.

Ketua Apindo bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana mengatakan layanan perbankan itu plural. Artinya, tidak hanya tertuju pada sebatas golongan tertentu.

Oleh karena itu, semestinya negara atau pemerintah daerah memberikan layanan publik yang beragam untuk masyarakat yang heterogen.

Ia juga menyebut hal ini memerlukan pola kebijakan investasi termasuk perbankan yang tak boleh eksklusif, agar tidak terasing dari dunia luar.

Lebih lanjut, Danang mengungkapkan Aceh dulu menetapkan pada pilihan layanan perbankan syariah mungkin karena menguatnya aspek fanatisme, sehingga menganggap perbankan konvensional itu dituding mengandung riba.

Pada kenyataannya, kata dia, sistem keuangan yang berlaku di seluruh penjuru dunia bisa saja berjalan paralel dengan sistem syariah.

"Dengan kemajuan globalisasi, dunia usaha di masa ini tidak akan bertumbuh kalau regulator menggunakan cara-cara eksklusif yang berlaku lokal secara sempit," ucap Danang.

Pemerintah Provinsi Aceh akan merevisi qanun nomor 11 tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Salah satu poin dalam revisi tersebut adalah mengizinkan bank konvensional beroperasi di Aceh.

Juru Bicara Pemerintah Aceh Muhammad MTA membenarkan rencana revisi tersebut.

"Benar. Pemerintah Aceh sepakat atas rencana revisi qanun LKS yang sedang bergulir di DPRA," kata Muhammad MTA saat dikonfirmasi CNNIndonesia.com.

Revisi itu datang dari desakan dan aspirasi masyarakat terutama pelaku usaha yang menyampaikan bahwa pelaksanaan qanun LKS tersebut belum optimal.

Apalagi kasus yang menimpa PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang bermasalah hampir sepekan, membuat roda perekonomian di Aceh saat itu nyaris lumpuh.

Menurutnya, sejauh ini infrastruktur perbankan syariah belum bisa menjawab dinamika dan problematika sosial ekonomi, terutama berkenaan dengan realitas transaksi keuangan berskala nasional dan internasional bagi pelaku usaha di Aceh.

Dalam revisi itu nantinya juga akan dikaji soal kompensasi dari setiap potensi yang merugikan nasabah yang mungkin abai dalam qanun tersebut.

"Termasuk membuka kembali peluang bagi perbankan konvensional untuk kembali beroperasi di Aceh," ucapnya.

Operasional bank konvensional di Aceh sebelumnya juga sudah pernah dibahas oleh pemda setempat pada 2020 agar bank tersebut bisa beroperasi hingga 2026. Namun saat itu terjadi pro dan kontra hingga akhirnya 2021 seluruh bank konvensional angkat kaki dari Aceh.

Muhammad MTA pun berharap masyarakat dan pelaku usaha ikut untuk mengawasi kegiatan revisi qanun tersebut.

"Mari kita beri waktu kepada DPRA sebagai representatif masyarakat Aceh untuk mengkaji dan menganalisa sebagai sebuah kebijakan evaluasi terhadap qanun LKS ini demi penyempurnaan qanun ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem dewa pedang terkuat

Erick Beri Peringatan ke Direksi dan Komisaris Baru BSI******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberi peringatan kepada jajaran direksi dan komisaris baru PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) untuk dapat memperbaiki keseluruhan sistem operasional perusahaan, termasuk memperkuat sistem keamanan dan jaringan dari ancaman peretas serta meningkatkan layanan kepada nasabah.

Jika tidak ada perbaikan, Erick tidak segan untuk kembali melakukan perombakan.

"Saya sudah berpesan untuk benar-benar menjaga BSI karena ini milik semua umat dan punya potensi besar dalam perekonomian Indonesia di masa yang akan datang," ujar Erick dari Tokyo, Jepang, Senin (22/5).

"Kita mendengar begitu banyak kekecewaan dan keluhan dari masyarakat. Reputasi BSI sebagai bank yang menjadi tulang punggung ekosistem ekonomi syariah harus dijaga dengan baik. Sebagai pemimpin, tentu kita harus tegas dalam mengambil keputusan. Jangan sampai merusak kepercayaan dan merugikan masyarakat," ujarnya.

Erick sendiri mengaku selalu intens memantau setiap perkembangan yang terjadi pada setiap BUMN, tak terkecuali dengan peristiwa yang terjadi pada BSI. Ketua Umum Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) itu menilai gangguan terhadap BSI merupakan hal yang tak bisa ditolerir.

"Sekali lagi, reputasi BSI harus dijaga dengan baik. Ini jadi bahan evaluasi dan kita tak ingin terulang lagi. Mitigasi risiko penggunaan teknologi di sektor finansial harus sangat ketat," tegasnya.

Hari ini, hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) BSI menunjuk mantan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) periode 2012-2017 Muliaman Hadad sebagai Komisaris Utama menggantikan Adiwarman Azwar Karim yang diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.

Pemegang saham juga memberhentikan dengan hormat Nizar Ali sebagai Komisaris dan mengangkat Abu Rokhmad sebagai penggantinya.

Selain itu, RUPST menunjuk Saladin D Effendi sebagai Direktur Information Technology dan Grandhis Helmi H sebagai Direktur Risk Management menggantikan Achmad Syafii dan Tiwul Widyastuti.

Berikut susunan Dewan Komisaris BSI hasil RUPST Senin (22/5):

- Komisaris Utama/Independen: Muliaman D Hadad*
- Wakil Komisaris Utama/Independen: Adiwarman Azwar Karim
- Komisaris: Suyanto
- Komisaris: Masduki Baidlowi
- Komisaris: Imam Budi Sarjito
- Komisaris: Sutanto
- Komisaris Independen: M. Arief Rosyid Hasan
- Komisaris Independen: Komaruddin Hidayat
- Komisaris Independen: Mohamad Nasir
- Komisaris: Abu Rokhmad*

Dewan Direksi BSI:

- Direktur Utama: Hery Gunardi
- Wakil Direktur Utama: Bob Tyasika Ananta
- Direktur Retail Banking: Ngatari
- Direktur Finance & Strategy: Ade Cahyo Nugroho
- Direktur Sales & Distribution: Anton Sukarna
- Direktur Compliance & Human Capital: Tribuana Tunggadewi
- Direktur Wholesale Transaction Banking: Zaidan Novari
- Direktur Treasury & International Banking: Moh Adib
- Direktur Information Technology: Saladin D Effendi*
- Direktur Risk Management: Grandhis Helmi H*

Dewan Pengawas Syariah:

• Ketua : Dr. KH. Hasanudin, M.Ag
• Anggota : Dr. H. Mohamad Hidayat, MBA, MH
• Anggota : Dr. H. Oni Sahroni, M.A
• Anggota : Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, MS

Keterangan: (*) direksi/komisaris baru

[Gambas:Video CNN]

Raja Tianjiu

Kementerian ATR/BPN Ungkap Jual Beli Tanah Masih Terjadi di IKN******

Kementerian Agraria Tata Ruang dan Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengungkap indikasi transaksi jual beli lahan masih terjadi setelah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaraditetapkan.

Melihat indikasi tersebut, kementerian segera menerbitkan edaran baru terkait pertanahan di kawasan IKN Nusantara.

"Ada indikasi transaksi jual beli lahan masih dilakukan setelah IKN Nusantara ditetapkan," ujar Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni melalui keterangan pers tertulis yang diterima di Penajam seperti dikutip dari Antara,Senin (22/5).

Edaran tersebut juga sesuai instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kementerian ATR/BPN sebelumnya telah menerbitkan edaran yang menyebutkan tidak ada transaksi pengalihan tanah di kawasan IKN Nusantara, untuk mencegah spekulan harga tanah yang tidak terprediksi.

Edaran tersebut mengatur pembatasan penerbitan dan pengalihan hak atas tanah, serta pembatasan penyelenggaraan layanan atau administrasi pertanahan di kawasan IKN Indonesia baru.

"Surat edaran itu diterbitkan pada 14 Februari 2022, tapi masih ditemukan aktivitas jual beli lahan di kawasan IKN Nusantara," katanya.

Raja menegaskan tanah di kawasan IKN Indonesia baru tidak bisa diperjualbelikan. ATR/BPN juga tidak akan mengakui alas hak tanah yang diperjualbelikan di kawasan IKN Nusantara.

Lahan atau tanah lokasi IKN Indonesia baru terbagi kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP), dan kawasan pemerintahan serta kawasan pendukung, pada KIPP sekitar 90 persen adalah kawasan hutan yang dimiliki dan dikuasai negara.

[Gambas:Video CNN]