slot yang lagi gacor

Tuan datang ke dunia lain

Pengusaha Benarkan Ada Pembatasan Pembelian Beras di Toko Ritel******

Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Mandey membenarkan pembatasan pembelian beras di toko ritel seperti Super Indo dan Alfamart.

Ia mengatakan pembatasan itu sesuai dengan arahan dalam pertemuan pengusaha ritel dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

"Betul, jadi ini sesuai dengan arahan dalam pertemuan dengan instansi terkait, yakni ada Bapanas, Bulog dalam pembicaraan bersama kami peritel. Pembatasan ini antara 2-3 kemasan per konsumen itu maksud tujuannya agar ada pemerataan," kata Roy Mandey kepada CNNIndonesia.com.

"Mengingat ketidakstabilan beras akibat badai, el nino, dan impor, dengan impor sekitar 400 ribu ton diharapkan segera tiba. Saat ini sudah masuk 1,6 juta ton, dan sisa 400 ribu ton diperkirakan tiba dalam beberapa hari atau bulan ini. Hal ini diharapkan meningkatkan ketersediaan beras," katanya.

Ia mengakui kebijakan pembatasan itu sudah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Pembatasan tersebut juga tidak hanya berlaku untuk beras program stabilitas pasokan dan harga pangan (SPHP) melainkan juga semua varian beras.

"iya betul. ini gak ada jalan lain karena masalah stok atau jumlah ini belum signifikan," katanya.

Dalam hal ini, Roy mengatakan pembatasan pembelian beras akan dicabut usai beras impor masuk ke Indonesia.

"Ya, setelah impor tiba, pembatasan akan dicabut. Pembatasan ini sesuai arahan pemerintah untuk mencapai pemerataan. Rencananya, setelah impor 400 ribu ton, akan ditambah 1 juta ton pada awal 2024," katanya.

"Meskipun El Nino baru mencapai puncaknya pada awal 2024, pemerintah sudah berupaya meningkatkan Cadangan Beras Pangan (CBP) untuk menghadapi dampaknya. Produksi petani menurun akibat dampak El Nino di beberapa daerah," imbuhnya.

Sebelumnya, Sejumlah toko ritel seperti Super Indo hingga Alfamart mulai membatasi pembelian beras kategori premium sebanyak 10kg per hari per konsumen.

Beras di sejumlah ritel modern umumnya dikemas dengan berat 5 kg per kemasan. Dengan pembatasan ini, masyarakat hanya bisa memboyong 2 kemasan beras per hari dari Super Indo Cs.

Lihat Juga : INFO HARGA PANGANMayoritas Harga Pangan Naik, Beras Masih Mahal

Pantauan CNNIndonesia.com, Senin (2/10), di Super Indo Duren Tiga, Jakarta Selatan tertulis jelas aturan pembatasan tersebut.

"Maksimal 2 kemasan per konsumen per hari. Pembelian produk beras all variant," tulis keterangan di rak penyimpanan beras tersebut.

Serupa, di Alfamart Minangkabau Setiabudi, Jakarta Selatan juga membatasi pembelian beras. Sang pelayan toko mengatakan pembatasan sudah berlaku sejak satu atau dua minggu lalu.

Akan tetapi, ia mengklaim di toko tersebut belum ada pelanggan yang membeli beras melebihi ketentuan.

Sementara itu, pembatasan pembelian beras juga berlaku di Indomaret di kawasan Duren Tiga. Namun, ada sedikit kelonggaran di gerai yang belum lama beroperasi ini.

[Gambas:Video CNN]

Tentang mimpi musim panas

Epic Games Bakal PHK 830 Karyawan******

Epic Games, pembuat Fortnite, mengumumkan akan melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap 16 persen dari karyawan mereka, sekitar 830 orang, untuk meminimalisir pengeluaran.

Mengutip CNN Business, dalam surat kepada karyawan pada Kamis, CEO Tim Sweeney mengatakan perusahaan game video tersebut telah mengeluarkan uang lebih banyak ketimbang pendapatannya.

"Saya sudah lama optimis bahwa kami bisa melewati masa transisi ini tanpa pemutusan hubungan kerja, tetapi sekarang saya melihat bahwa hal ini tidak realistis," kata Sweeney dalam surat tersebut, yang kemudian perusahaan tersebut bagikan secara publik.

Epic juga akan memisahkan sebagian besar divisi pemasaran mereka, SuperAwesome, menjadi perusahaan independen.

PHK Epic merupakan pemotongan pekerjaan terbaru dalam industri teknologi, yang terpaksa harus menyesuaikan diri setelah pertumbuhan luar biasa yang banyak perusahaan alami selama puncak pandemi Covid-19 mulai melambat.

Sebelumnya, Meta, Microsoft, T-Mobile, Lyft, dan lainnya telah mengurangi jumlah karyawannya pada awal tahun ini.

Induk perusahaan Google, Alphabet, melakukan pemutusan hubungan kerja kedua dalam tahun ini, menghilangkan beberapa ratus pekerjaan di bidang perekrutan pada bulan September setelah mengurangi 12 ribu karyawan pada Januari.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Jahat

Progres Transportasi di KAI Expo 2023: Bus Persatuan dan Kereta Wisata******

Gelaran Hub Space X KAI Expo 2023 yang diadakan PT Kereta Api Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan, Jakarta pada 29-30 September dan 1 Oktober memasuki hari terakhir.

Tak hanya beragendakan diskusi, stand up comedy, hingga promo tiket kereta api, Hub Space X KAI Expo 2023 juga menampilkan pameran transportasi, mulai yang lawas sampai yang berteknologi tinggi. Hal ini menggambarkan visi kegiatan, yakni sebagai representasi perjalanan dan capaian dari berbagai inovasi dalam rangka mewujudkan konektivitas transportasi.

Salah satu gambaran perkembangan transportasi di Indonesia di ajang Hub Space X KAI Expo 2023 adalah Bus Persatuan yang fisiknya dibuat dari kayu jati. Bus Persatuan beroperasional pada 1960-an hingga 1974 di Bali dengan rute Denpasar-Klungkung.

Jos berharap, pengetahuan tentang sejarah transportasi Indonesia dapat membuat masyarakat menghargai proses perkembangannya.

Menurutnya, Wakil Gubernur Bali pun sempat melontarkan komentar dan bernostalgia ketika mengetahui bus tersebut dimiliki Jos sejak 2014. Pernah menjadi andalan masyarakat saat itu, Bus Pancasila kini memiliki nilai koleksi tinggi karena terhitung langka.

Sampai saat ini, kata Jos, dirinya belum pernah lagi menemukan Bus Persatuan di Bali dalam kondisi utuh.

"Kita menghargai sejarah angkutan di era zaman itu lah. Ada penghargaan lah ke orang-orang zaman dulu yang enggak segampang sekarang naik mobil, pesan ojek online, pesan taksi," ujarnya.

Kendaraan Bus Persatuan itu dibesut oleh General Motor atau Chevrolet pada 1948. Di Hub Space X KAI Expo 2023, Bus Persatuan tampil dalam kondisi fisik terbaik. Sebesar 90 persen bagian bus itu dipastikan masih orisinil, termasuk mesin, body, dan aksesorisnya.

Bukti Modernitas Transportasi: Rapat di Kereta Wisata

Kereta Api Wisata. (Foto: dok. Instagram/keretaapikita)

49 tahun kemudian, tepatnya pada 2009, PT KAI mendirikan anak perusahaan bernama KAI Wisata yang bertanggung jawab atas Kereta Api Wisata, yakni kereta eksklusif yang menghadirkan pengalaman wisata yang benar-benar baru.

Pada praktiknya, ternyata KA Wisata justru kerap digunakan sebagai tempat pertemuan berjalan. Menurut Isep Andi sebagai Tim Ticketing KA Wisata yang ditemui di Hub Space X KAI Expo 2023, hal itu memungkinkan karena KA Wisata memiliki beragam fasilitas.

"Kadang-kadang juga ada yang di atas kereta itu sambil meeting, karena di situ ada fasilitas tv, jadi peserta nanti kumpul di ruang utama. Soalnya di sana kita bagi ada ruang utama, pantry, ruang hiburannya, jadi kita setting seperti di rumah gitu," kata Isep, Sabtu (30/9).

Adapun keunggulan lain adalah KA Wisata hanya dapat dipesan oleh rombongan wisatawan, dengan kapasitas sekitar 30 orang.

Isep menyebut, hingga saat ini belum ada moda transportasi lain yang menyediakan fasilitas pertemuan serupa KA Wisata. Terlebih, masih ada fasilitas tambahan yang membedakan KA Wisata dari kereta reguler, seperti karaoke, wifi gratis, serta makanan.

"Kita juga full board, kita full servis, dari mulai keberangkatan kita siapkan ruang VIP. Dalam perjalanan, kita siapkan, misalnya perjalanan siang kita siapkan makan siang," paparnya.

Hadir untuk memenuhi beragam kebutuhan penumpang, KA Wisata melayani mulai rombongan kerja, wisata, reuni, hingga keluarga besar. Tak hanya mengakomodasi keperluan pertemuan di atas kereta, KA Wisata juga bisa jadi tempat perayaan ulang tahun seperti yang pernah dialami Isep.

Pengalaman menjajal suasana di Kereta Api Wisata bisa didapatkan di Hub Space X Kai Expo 2023 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perhubungan, PT KAI, dan detikcom. Pengunjung juga bisa mendapatkan diskon spesial untuk perjalanan dengan KA Wisata, baik untuk kereta prioritas maupun kereta nonprioritas.

Sejarah perjuangan Lu Mingfei di ruang dewa utama

Zulhas Ungkap Social Commerce Diatur di Semua Negara, Termasuk China******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkap semua negara seperti Amerika Serikat hingga Eropa mengatur masalah social commerce. Bahkan, China yang notebene negara asal TikTok Shop pun memiliki aturan tegas soal social commerce. 

Menurut Zulhas, jika social commerce tak diatur, hal itu akan membunuh pengusaha-pengusaha UMKM. 

"Kita itu saya juga heran media sosial di manapun diatur coba klik Uni Eropa. Enggak boleh. Di China sendiri diatur bahkan sekarang seperti TikTok di China itu anak-anak muda hanya boleh 40 menit satu hari," katanya di Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat, Kamis (28/9).

"Loh kita diatur aja kok ada yang marah? Saya juga heran. Bayangkan kalau TV enggak diatur itu bagaimana, kalau bank enggak diatur bagaimana, atau pasar kalau enggak diatur bagaimana? Nah ini diatur, ditata. Jangan sampai mematikan," tuturnya.

Zulhas menjelaskan di setiap negara memang memiliki regulasi tertentu untuk praktik perdagangan di jagat maya. Seperti halnya di Amerika Serikat, India, Australia hingga negara-negara di Uni Eropa.

Lihat Juga : Pengusaha Dukung Kebijakan Pemerintah Atur Social Commerce

"Saya ini Menteri Perdagangan mau mengirim mangga ke China, ke Jepang sampai hari ini belum bisa, susahnya minta ampun," tuturnya.

Lewat peraturan itu, Zulhas berharap bisa menyelamatkan pedagang UMKM karena menyangkut hajat ekonomi dalam negeri.

Sebelumnya, Zulhas resmi melarang social commerce atau online shop berbasis medsos seperti TikTok Shop untuk berjualan dan melayani transaksi jual-beli.

Keputusan itu diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang diundangkan pada 26 September 2023.

Namun, ia memberi kelonggaran bagi social commerce untuk mematuhi aturan itu mulai minggu depan. Saat ini, pemerintah masih mensosialisasikan aturan tersebut.

"Berlaku mulai kemarin, tapi kita memberitahukan dulu beberapa hari ini, kita surati, ya seminggu ini lah," katanya saat konferensi pers di Kementerian Perdagangan, Rabu (27/9).

[Gambas:Video CNN]

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

Bahlil Bocorkan Pakuwon Bakal Groundbreaking di IKN November 2023******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia membocorkan PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) akan groundbreaking di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur pada November 2023.

Perusahaan tersebut menjadi salah satu investor dalam negeri akan melakukan groundbreaking lanjutan pada November. Ia menyebut perlu melapor terlebih dahulu kepada Jokowi.

"Nanti November, saya lapor dulu sama Presiden," ujarnya saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (2/10), dikutip dari detik.com. 

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin peletakan batu pertama (groundbreaking) Rumah Sakit Abdi Waluyo di kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Dengan begitu, rumah sakit tersebut akan menjadi yang pertama berdiri di ibu kota baru tersebut. Adapun proses groundbreaking Rumah Sakit Abdi Waluyo telah dimulai pada Jumat (22/9) ini.

Jokowi menyebut investasi dalam pembangunan Rumah Sakit Abdi Waluyo mencapai Rp2 triliun.

Mantan wali kota Solo itu menuturkan Rumah Sakit Abdi Waluyo akan dibangun menjadi rumah sakit sub spesialis.

Ia pun berharap kelak rumah sakit tersebut bisa menjadi daya tarik masyarakat di luar IKN hingga luar negeri.

[Gambas:Video CNN]

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

Temuan Ombudsman: Mayoritas Warga Rempang Masih Tak Mau Dipindah******

Ombudsman RI membeberkan hasil temuan sementara terkait konflik relokasi warga Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau imbas rencana pembangunan proyekRempang Eco City. Salah satunya, mayoritas warga di tiga kampung Pulau Rempang disebut menolak untuk dipindah.

Anggota Ombudsman RI Johanes Widijantoro mengatakan pihaknya mendapatkan keterangan dari tiga kampung tua di Pulau Rempang, yakni Pasir Panjang, Tanjung Banun, dan Sembulang.

Ketiga kampung ini yang nantinya menjadi target pembangunan tahap awal pada lahan sekitar 2.000 hektare.

"Mereka menilai bahwa semuanya kok serba cepat, mereka juga menyatakan bahwa apa yang mereka tangkap cenderung tidak tetap, berubah-ubah enggak jelas, enggak pasti. Yang paling menggelisahkan hari ini adalah mereka didatangi oleh petugas tim gabungan yang istilahnya memang door to dooruntuk bergerilya meminta persetujuan warga," ujar dia dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Rabu (27/8).

Johanes menegaskan pada prinsipnya warga Kampung Pasir Panjang tidak mau direlokasi dan berharap tak akan ada relokasi ke tempat mana pun.

"Mereka hanya mendukung penataan kampung saja, dan berharap pada pemerintah adanya pembinaan dan penataan Kampung Pasir Panjang. Jadi bukan relokasi, bukan juga pergeseran dalam bahasanya terkini ya," jelas dia lebih lanjut.

Sementara di Kampung Tanjung Banun dengan total 130 KK, Johanes menyebut warga sudah mengetahui rencana pemerintah memberikan kompensasi dan ganti rugi lahan atau rumah pengganti. Namun, informasi tidak diterima secara langsung dari pemerintah.

"Mereka tidak pernah dikumpulkan, diberi informasi secara langsung itu enggak. Jadi hanya dari mulut ke mulut. Sudah ada dua kali pengecekan lahan dan pendataan kepada warga, namun tidak pernah dilakukan pertemuan untuk menjelaskan maksud dan tujuan pendataan tersebut," imbuh Johanes.

Ia juga menyebut belum ada dialog dan komunikasi dari pemerintah secara langsung kepada warga Tanjung Banun tentang persetujuan relokasi dari warga dan tawaran ganti rugi. Menurut dia, warga di sana juga pada dasarnya tak mau dipindahkan dari tempat asalnya.

"Belum adanya dialog dan komunikasi dari pihak pemerintah kepada warga secara langsung. Mengklarifikasi bahwa belum ada persetujuan relokasi dari warga dan menolak relokasi serta tawaran ganti kerugian yang diberikan oleh pemerintah," lanjutnya.

"Jadi Kampung Tanjung Banun ini sama dengan Pasir Panjang, pada dasarnya mereka tidak mau dipindahkan dari tempatnya."

Sementara di Kampung Sembulang yang terdiri dari 130 KK, Johanes mengatakan warga berada dalam tekanan setiap harinya karena desakan aparat agar mereka menyetujui relokasi. Apalagi setelah demonstrasi pada 7 dan 11 September lalu.

"Mereka merasa dalam tekanan hari-hari ini karena mereka, bahkan ketika enggak ada orang di rumah, form-nya itu dimasukkan di pintu. Kalau enggak ada orang tuanya, anaknya dipaksa mewakili orang tuanya lah gitu untuk mengisi form dan tanda tangan," jelasnya.

Johanes juga mengungkap pada saat Menteri Investasi Bahlil Lahadalia turun, warga berharap bisa bertemu. Hanya saja hanya tiga orang warga yang menjadi perwakilan dalam pertemuan tersebut. Sementara warga yang menolak tidak dilibatkan dalam komunikasi.

Selain itu, terdapat dampak ekonomi yang dirasakan langsung khusus warga Sembulang, seperti kesulitan mendapatkan pasokan bahan pangan dari distributor.

"Ini menarik karena mereka rata-rata ada yang berjualan, punya warung-warung, tapi ada ketakutan distributor untuk mensuplai barang karena status tempat itu sudah di-declare oleh pemerintah akan dikosongkan sehingga ada kekhawatiran tidak terbayar," jelas Widijantoro.

Menurut dia, konflik ini membuat distributor bahan pangan khawatir ada potensi gagal bayar dari para warga Kampung Sembulang. Hal ini tentu menyusahkan warga untuk menjangkau kebutuhan pangannya.

"Itu berpengaruh kepada suplai, tentu mengganggu mereka, karena ketersediaan bahan pangan pokok mereka kemudian menipis, mereka hanya mengonsumsi apa yang masih ada," ungkap dia.

Kemudian, imbas peristiwa demonstrasi, beberapa warga Kampung Sembulang ditahan aparat. Hal ini kemudian berdampak pada pemasukan warga yang mayoritas nelayan akhirnya takut untuk melaut. Hal ini tentu akan memengaruhi pendapatan mereka.

Maka itu, Ombudsman RI segera memvalidasi data-data yang sebenarnya terkait berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi.

"Soal data yang mau direlokasi perlu juga memang kejujuran dari BP Batam terkait dengan data-data itu. Sebenarnya berapa orang yang sudah bersedia mau direlokasi, karena satu sisi ada informasi di media massa menyatakan sudah ratusan. Faktanya kemudian tersebar hanya 3 KK yang kemudian telah direlokasi. Ombudsman tentunya juga akan memvalidasi data-data ini nanti, sebenarnya data yang mana yang benar," pungkasnya.