slot gacor 99

Kronik Lima Benua dan Bangsa

Melihat Gurita Bisnis Kalla yang Kata JK Diganggu Buntut Dukung AMIN******

Wakil Presiden ke-12 Jusuf Kalla (JK) mengaku mendapat intimidasi dan gangguan terhadap bisnis keluarga usai mendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin (AMIN) di Pilpres 2024.

JK mengungkap hal tersebut dalam acara Podcast Political Show CNN Indonesia yang disiarkan Selasa, (23/1). Ia malahan mengklaim tak sekadar diintimidasi dan diganggu.

"Lebih dari itu (intimidasi dan gangguan terhadap bisnis usai mendukung AMIN)," kata JK menjawab pertanyaan soal apakah mendapat intimidasi gangguan bisnis karena mendukung AMIN.

"Ndak usah, lah, saya sampaikan di sini. Sudah, lah, tak usah saya sampaikan. Saya tidak ingin masyarakat mengetahui kesulitan saya. Itu risiko dari saya," jelas dia.

JK juga mengklaim saat ini para pejabat negara dan menteri di kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) takut untuk bertemu dirinya.

"Sekarang orang takut ketemu saya," ujar dia.

Lantas apa saja bisnis milik keluarga JK?

JK dan keluarga adalah pemilik bisnis Kalla Grup atau biasa dikenal KALLA, salah satu perusahaan terbesar di Timur Indonesia.

Berdasarkan website perusahaan, KALLA didirikan sejak 1952 oleh Hadji Kalla yang merupakan ayah JK. Adapun KALLA saat ini dipimpin oleh Solihin Kalla sejak 2018.

Solihin Kalla tak lain merupakan anak dari JK. Solihin sendiri ialah President Director keempat KALLA, setelah Hadji Kalla (1952-1967), JK (1967-1999), Fatimah Kalla (1999-2018).

Unit bisnis KALLA mencakup delapan sektor, yakni otomotif, transportasi logistik, energi, manufaktur, konstruksi, properti, pendidikan, dan perhotelan.

Di sektor otomotif, KALLA memiliki perusahaan bernama Kalla Toyota dan Kalla Kars. Kalla Toyota adalah unit bisnis Kalla Group yang merupakan salah satu founder dealerToyota di Indonesia di bawah naungan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT Toyota Astra Motor.

Sedangkan Kalla Kars merupakan salah satu dealer resmi Jeep di Indonesia. Kalla Kars memiliki outlet yang tersebar di kota besar di Sulawesi seperti Makassar, Palu dan Manado yang saat ini melayani kebutuhan bengkel general repair, mobile care, penjualan spare-part dan aksesoris.

Di sektor transportasi logistik, KALLA pemilik Kalla Lines, Kalla Transport, dan Kalla Logistics. Kalla Lines merupakan perusahaan pelayaran yang menghadirkan Armada Kapal yang beragam, sesuai dengan kebutuhan transportasi laut saat ini.

Sementara Kalla Transport merupakan perusahaan yang mengelola penyewaan kebutuhan transportasi, baik untuk keperluan operasional perusahaan, kebutuhan pribadi, dan untuk kebutuhan travel yang bersinergi dengan bisnis Kalla otomotif dan logistik.

[Gambas:Video CNN]

Adapun Kalla Logistics merupakan perusahaan yang melayani kebutuhan distribusi kendaraan dari satu wilayah ke wilayah lainnya.

Di sektor energi, KALLA memiliki Malea Energy dan Poso Energy. Malea Energy merupakan unit bisnis KALLA dan bagian dari portofolio bisnis KALLA Energy yang telah menyelesaikan pembangunannya dengan kapasitas 2x45 MW. Berlokasi di Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan Malea Energy telah beroperasi secara komersial pada tahun 2021 dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 474 GWH.

Lalu, Poso Energi adalah perusahaan yang bergerak dibidang energi terbarukan khususnya pembangkit listrik telah berhasil menuntaskan pembangunan konstruksi proyek PLTA Poso kapasitas 515 MW di Desa Sulewana, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah dengan total komitmen energi yang dijual ke PLN sebesar 1.669 GWH.

Di sektor manufaktur, KALLA memiliki Kalla Beton. Perusahaan ini memproduksi beton curah siap pakai (Ready mix) bagi masyarakat sejak 1996.

Dengan daerah pemasaran meliputi area Indonesia Timur, Kalla Beton telah teruji dan memiliki kualitas terbaik untuk melayani pembangunan proyek konstruksi instansi dan perusahaan serta masyarakat umum.

Di sektor konstruksi, KALLA memiliki dua unit usaha, yakni Bumi Karsa dan Kalla Aspal. Bumi Karsa adalah bergerak di bidang jasa konstruksi dan pembangunan infrastruktur sejak 1969.

Perusahaan ini telah turut membantu menunjang pembangunan nasional yang tersebar di berbagai wilayah tanah air, khususnya di kawasan Indonesia Timur.

Sementara Kalla Aspal merupakan Perusahaan Agen Aspal Curah dari PT Pertamina (Persero) untuk wilayah Indonesia Timur seperti Sulawesi, Kalimantan, Papua dan Nusa Tenggara.

Di sektor properti, KALLA memiliki unit usaha Bukit Baruga dan Kalla Inti Karsa. Bukit Baruga memberikan layanan hunian eksklusif di kota Makassar dan sekitarnya.

Sedangkan Kalla Inti Karsa bergerak di bidang properti komersil. Perusahaan ini mengoperasikan berbagai pusat perbelanjaan, perkantoran dan kawasan perindustrian di kota Makassar dan sekitarnya.

Di sektor pendidikan, KALLA memiliki Sekolah Islam Athirah dan Kalla Institute. Sedangkan di sektor perhotelan KALLA memiliki unit usaha Inti Karsa Persada.

KALLA melengkapi best experiencepelanggannya dengan bisnis hospitalitymelalui PT Inti Karsa Persada, khususnya food & beverage seperti Gastros Cafe, Gastros Eatery, SAO Eating Point, Warung Kuliner dan terbaru Timur Resto.

PT Inti Karsa Persada juga memiliki gedung serbaguna dengan brand Saoraja Ballroom bertempat di Wisma Kalla.

Sistem Dewa Dharma

Menpora tegaskan standar pelatnas atlet paralimpiade setara Olimpiade******

Kami pastikan standarisasi pelatnas atlet paralimpiade tidak berbeda dengan pelatnas Olimpiade

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2024

Jingfangnian

Bahlil Respons Cak Imin Soal Hilirisasi Era Jokowi Ugal******

Menteri Investasi/ KepalaBKPM Bahlil Lahadalia merespons pernyataan calon wakil presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atauCak Imin yang menyebut hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah ugal-ugalan lantaran kerap merusak lingkungan hingga dominasi tenaga kerja asing.

Bahlil mengaku heran dengan pernyataan Cak Imin tersebut. Ia mengatakan klaim tersebut dilontarkan karena Cak Imin tak paham dengan hilirisasi.

"Yang namanya hilirisasi industri tambang itu kan semuanya harus memenuhi kaidah, norma, dan aturan. Contoh AMDAL-nya dia harus selesaikan, izinnya harus diselesaikan, lingkungannya harus diselesaikan," katanya di Kementerian Investasi, Rabu (24/1).

Bahlil mengatakan pemerintah memang tengah menggenjot hilirisasi demi menciptakan nilai tambah dari yang sebelumnya mengekspor bahan baku mentah menjadi barang setengah jadi atau jadi. Hasilnya, kata Bahlil, bisa terlihat dari neraca perdagangan yang surplus selama 36 bulan berturut-turut.

Karenanya, ia menilai hilirisasi yang dilakukan pemerintah tidak ugal-ugalan.

"Yang bilang ugal-ugalan itu, yang bersangkutan kali yang ugal-ugalan," katanya.

Cak Imin mengatakan hilirisasi yang dilakukan pemerintah ugal-ugalan dalam Debat Keempat Pilpres atau Debat Cawapres di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Minggu (21/1).

"Dan kita saksikan dalam proses bisnis tambang kita, hilirisasi dilakukan ugal-ugalan, merusak lingkungan, ada kecelakaan, tenaga asing mendominasi," ujar Cak Imin.

Ia juga mengatakan perkembangan hilirisasi maupun pertambangan tidak berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat sekitar.

Ia mencontohkan banyak warga Sulawesi Tengah masih banyak yang miskin meski tingkat perekonomian daerah itu tumbuh hingga 14 persen.

"Sulteng pertumbuhan ekonominya 14 persen, tapi rakyatnya masih miskin. Hilirisasi apa yang mau akan kita lakukan? Sementara ilegal masih terus berlanjut," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

Taojun

Airlangga Ingin Kontainer ke Priok Dialihkan Sebagian ke Patimban******

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakanPelabuhan Patimban sudah bisa dimanfaatkan secara maksimal. Ia berharap kontainer yang selama ini masuk melalui Pelabuhan Tanjung Priok beralih sebagian ke Patimban.

"Untuk kontainer-kontainer yang selama ini ke Tanjung Priok, mungkin sebagian nanti bisa dialihkan ke Pelabuhan Patimban," katanya saat meninjau operasional Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat pada Rabu (24/1).

Menurutnya, pelabuhan yang termasuk Projek Strategis Nasional (PSN) itu menjadi nadi pengembangan kawasan Rebana Metropolitan, serta penopang kawasan industri di Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Airlangga menjelaskan aktivitas ekspor otomotif Indonesia ke berbagai negara seperti Jepang, Singapura, dan lainnya tercatat terus meningkat setiap tahun. Pelabuhan Patimban dapat menampung 223 ribu CBU atau di atas 100 persen dari target kapasitas yang ditetapkan, yakni sebesar 218 ribu CBU.

Pemerintah juga akan membangun jalan tol untuk memudahkan akses dari dan menuju Pelabuhan Patimban. Tol ini ditargetkan rampung pada 2025 mendatang.

Lebih lanjut, Airlangga menuturkan investasi yang masuk ke Pelabuhan Patimban pada tahap pertama sekitar Rp18 triliun dan tahap kedua sekitar Rp14 triliun. Lalu, investasi untuk jalan tol Rp10 triliun.

"Dengan selesainya nanti jalan tol, akses dari jalan Tol Cipali bisa langsung ke pelabuhan, karena itu menjadi penting untuk menurunkan logistic cost kita," imbuh dia.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang pemain besar

Airlangga Sebut Pajak Hiburan Acu UU HKPD, Insentif Pemda Tak Wajib******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan pajak hiburandiskotek Cs tetap mengacu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), yakni 40 persen-75 persen.

Ia paham banyak protes dari pengusaha jasa hiburan terkait kenaikan pajak tersebut. Bahkan, Airlangga baru saja menerima audiensi dari Hotman Paris, Inul Daratista, dan jajaran pengusaha hiburan lain hari ini.

Karena itu, Airlangga menyebut pemerintah daerah bisa memberikan insentif fiskal berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan, atau penghapusan pokok pajak, pokok retribusi, dan/atau sanksinya. Ini mengacu pada Pasal 101 UU HKPD. Namun, pemberian insentif ini tak wajib.

Airlangga mengatakan ada dua jalan bagi para pengusaha yang ingin mendapatkan insentif tersebut.Pertama, pemda menetapkan langsung melalui peraturan kepala daerah (perkada).

Kedua, pengusaha mengajukan keringanan pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa kepada pemerintah daerah.

Nantinya, insentif fiskal yang ditetapkan melalui perkada cukup diberitahukan kepada DPRD. Dengan keringanan yang diatur di pasal 101 UU HKPD, bupati atau wali kota bisa mematok tarif lebih rendah dari 75 persen, bahkan di bawah batas minimal 40 persen.

Sebelumnya, Hotman Paris dan Inul Daratista Cs yang menyambangi kantor Airlangga mengatakan sudah mendapatkan solusi. Mereka mengatakan bakal mengacu tarif pajak lama, terlebih ada penegasan Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

"Isi surat edaran itu, antara lain pemda secara jabatan tidak harus patuh kepada (pajak) 40 persen. Dia (pemda) berwenang kembali kepada tarif yang lama atau bahkan mengurangi. Itu isi Undang-undang (Pasal 101 UU HKPD)," klaim Hotman selepas bertemu Airlangga.

"Cuma ada masalah, gubernur yang meminta selain SE mendagri, minta lagi SE menteri keuangan. Tadi saya tanyakan kepada Pak Menko Perekonomian (Airlangga), katanya sudah dibicarakan di Istana bahwa pemda, gubernur, bupati, dan sebagainya tidak memerlukan SE dari menteri keuangan. Cukup surat edaran dari mendagri," sambung Hotman.

Sedangkan Inul Daratista mengatakan dirinya dan para pengusaha sektor hiburan lain sedang dalam proses mempersiapkan judicial review UU HKPD ke Mahkamah Konstitusi. Ia menyebut pihaknya sudah menyampaikan poin-poin yang akan diuji di MK kepada Ketua Umum Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Hariyadi Sukamdani untuk ditelisik lebih dalam.

[Gambas:Video CNN]

pengamat alam

Kenapa Jadi Petani di Indonesia Tak Menguntungkan, Siapa yang Salah?******

"Orang bilang tanah kita tanah surga, tongkat kayu dan batujadi tanaman".

Sepenggal lirik lagu 'Kolam Susu' milik grup musik Koes Plus itu acapkali dijadikan gambaran betapa makmurnya Indonesia. Negara agraris, katanya, tersemat untuk tanah air tercinta ini.

Namun miris. Kenyataannya jauh panggang dari api. Pertanian Indonesia nyatanya tak sedigdaya julukannya. Mimpi swasembada pangan ujungnya hanya jadi jargon klasik demi memuluskan nafsu calon penguasa NKRI.

Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar membawa diksi petani gurem dalam debat keempat Pilpres 2024. Ia menyebut mereka adalah pemilik lahan pertanian 0,5 hektare.

"Sekitar 16 juta rumah tangga petani hanya memiliki tanah setengah hektare, sementara ada seseorang yang memiliki tanah 500 ribu hektare sebagai kekuasaan yang diberikan negara kepadanya," ucap Muhaimin dalam debat di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (21/1).

Cak Imin tak menyebut secara gamblang siapa tuan tanah yang disindir. Namun, pemilik tanah seluas 500 ribu hektare yang viral belakangan ini adalah sang lawan, yakni capres nomor urut 2 Prabowo Subianto.

Kubu sebelah, yakni cawapres nomor urut 3 Mahfud MD juga membeberkan fakta miris soal pertanian Indonesia. Pasangan Ganjar Pranowo itu berucap orang-orang desa tak mau lagi jadi petani imbas kerap merugi.

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari mengungkapkan ternyata pertanian Indonesia tak bergeser dari masa Kolonial Belanda. Ada ketimpangan penguasaan lahan petani kecil dengan para korporasi besar yang awet hingga kini.

Ia mencatat pada 2023 lalu ada 17,24 juta petani gurem alias 62 persen dari total 27,79 juta rumah tangga petani. Ajaibnya, selama dua periode rezim Presiden Joko Widodo, petani gurem meroket 47,41 persen atau 13,17 juta.

"Artinya, dari 10 petani pengguna lahan, 6 di antaranya adalah petani gurem. Dengan demikian, semakin jelas dari tahun ke tahun struktur pertanian rakyat semakin termarginalisasi," ucap Syaiful kepada CNNIndonesia.com, Senin (22/1).

Ia menegaskan petani gurem dipastikan tak memenuhi skala ekonomi dan ujungnya menyumbang catatan kemiskinan para pekerja agraris ini. Ditambah, masalah lahan bukan satu-satunya fakta miris di negeri agraris.

Syaiful menekankan adanya kegagalan negara menciptakan biaya produksi yang rendah. Hampir setiap tahun harga pupuk, obat-obatan, bibit, dan tenaga kerja makin mahal.

"Dengan luasan lahan kecil ditambah biaya produksi semakin mahal, maka usaha bertani semakin menjadi tidak layak. Bentuk intervensi pemerintah sejauh ini hanya sebatas pengaturan harga melalui harga eceran tertinggi (HET) atau pengendalian harga, tanpa mencari solusi tepat bagaimana produksi pertanian semakin efisien dan memberi nilai tambah ekonomi," kritik Syaiful.

Akar persoalan pertanian di Indonesia, menurut Syaiful, ada tiga cabang. Pertama, sengkarut masalah lahan.

Menurutnya, jumlah lahan pertanian yang hanya 7 juta hektare harus bergulat dengan rumah tangga petani yang jumlahnya tembus 27 juta. Ia menegaskan ini sangat tidak layak untuk digadang-gadang menjadi basis ketahanan pangan dan kesejahteraan petani.

Jalan keluar yang bisa dilirik adalah reforma agraria, yang mirisnya tidak berjalan meski sejak reformasi dijadikan program unggulan. Dosa ini termasuk janji Jokowi pada 2014, yaitu menyediakan 9 juta lahan bagi para petani.

Kedua, Syaiful menilai lambannya modernisasi pertanian Indonesia, baik di sisi produksi maupun pascapanen di pedesaan. Imbasnya, nilai ekonomi pertanian Indonesia rendah dan tak bisa bersaing dengan negara lain.

Ketiga,nihil komitmen politik pemerintah untuk melaksanakan reformasi di sektor pertanian secara sistematis, masif, dan konsisten. Ia menyebut Indonesia seharusnya berani selaiknya India, Vietnam, Thailand, dan Kamboja.

"Salah satu political willyang bisa dilihat adalah di politik anggaran. Apakah politik anggaran untuk pertanian dilakukan secara benar, tepat sasaran, dan konsisten," tandasnya.

Food Estate yang Justru Merugikan Petani