petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

sgp49

akun slot yang lagi gacor sekarang 605Jutaan kata 40627Orang-orang telah membaca serialisasi

《sgp49》

Tiga ganda campuran Indonesia siap berlaga di German Open 2024******

Tiga ganda campuran Indonesia siap berlaga di German Open 2024
Ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari saat berlaga di babak 32 besar Thailand Masters 2024 di Bangkok, Rabu (31/1/2024). ANTARA/HO-PBSI/am.
Jakarta (ANTARA) - Sebanyak tiga pasangan ganda campuran Indonesia siap untuk berlaga pada turnamen BWF Super 300 German Open 2024, yang bergulir di Westenergiesporthalle Mulheim an der Ruhr, Jerman, 27 Februari-3 Maret.

Laman esmi BWF, Selasa, menyebutkan, pasangan ganda campuran Indonesia Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari akan bertanding melawan pemenang dari babak kualifikasi dua (Q2) di babak 32 besar, Rabu (28/2).

Lebih lanjut, ada Dejan Ferdinansyah/Gloria Emanuelle Widjaja yang bakal berjumpa dengan pasangan pasangan senior Belanda Robin Tabeling/Selena Piek di babak pertama yang diadakan esok hari.

Selanjutnya, wakil ganda campuran terakhir yang mewakili Indonesia di German Open 2024 adalah Rehan Naufal Kusharjanto/Lisa Ayu Kusumawati. Rehan/Lisa siap untuk menghadapi pasangan asal Skotlandia, Adam Hall/Julie Macpherson pada babak 32 besar.

Baca juga: Timnas bulu tangkis sudah berkekuatan penuh jelang All England

Masih belum ada keterangan resmi dari Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) mengenai pertimbangan federasi untuk hanya menurunkan tiga wakil saja di turnamen ini. Pun dengan pertimbangan untuk tidak ikut membawa beberapa pemain muda mereka guna menambah jam terbang.

Di sisi lain, tim bulu tangkis Indonesia akan terbang lebih awal ke Prancis jelang bergulirnya French Open 2024 pada 5-10 Maret mendatang untuk menjajal calon tempat training camp.

Jonatan Christie cs. dijadwalkan berangkat pada Rabu (28/2) sore dengan tujuan kota Chambly, 40 kilometer sebelah utara Paris. Chambly adalah komune di departemen Oise yang rencananya bakal menjadi tempat training camp tim bulu tangkis Indonesia menjelang Olimpiade Paris 2024 nanti.

"Kami menganggap ini merupakan simulasi awal Olimpiade, pengaturannya akan disesuaikan dengan keadaan saat bulan Juli nanti. Tujuannya adalah bagaimana aklimatisasi dan adaptasi berjalan optimal,” kata Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri PP PBSI Bambang Roedyanto, dalam keterangan resmi yang diterima pada Senin (26/2).

Baca juga: Tim bulu tangkis terbang lebih awal ke Prancis jajal calon tempat TC

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024

BRIN: Puting beliung di Bandung bukan akibat perubahan iklim******

BRIN: Puting beliung di Bandung bukan akibat perubahan iklim
Warga memeriksa atap rumanya yang rusak pascaputing beliung yang terjadi di Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (21/2/2024). ANTARA FOTO/Raisan Al Farisi/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menegaskan fenomena puting beliung yang terjadi di Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terbentuk bukan karena perubahan iklim melainkan faktor-faktor yang bersifat lokal.

Pernyataan itu disampaikan Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Iklim dan Atmosfer BRIN Eddy Hermawan untuk meluruskan dugaan awal publik terkait pemicu puting beliung yang kini marak beredar di berbagai platform media sosial.

"Fenomena itu hanya local effect, bukan global effect," ujarnya melalui sambungan telpon di Jakarta, Jumat.

Eddy mengatakan hipotesis terbentuknya puting beliung akibat perubahan tata guna lahan di Rancaekek.

Dahulu kawasan itu adalah perkebunan jati yang hijau yang membuat lingkungan relatif sejuk dan bersih. Sekarang daerah itu telah berubah menjadi kawasan industri dan pemukiman padat.

Menurutnya, industri banyak menghasilkan emisi gas rumah kaca yang mengurung panas matahari. Kondisi itu membuat Rancaekek menjadi kawasan bertekanan rendah yang mengisap uap air dari daerah sekeliling dan membentuk awan-awan besar cumulonimbus.

Baca juga: BNPB pastikan rumah rusak akibat puting beliung di Bandung bakal diperbaiki

Pertemuan dua massa uap air dari arah timur dan barat, kemudian diperkuat dari arah selatan Samudera Hindia. Ketiga massa uap air tersebut berkumpul di Rancaekek dan menciptakan puting beliung.

"Perubahan iklim adalah frekuensi kejadian ekstrem meningkat, misalnya di Rancaekek yang dahulu setahun ada tiga kali bencana menjadi enam kali bencana. Sifat perubahan iklim tidak lokal, tetapi global dengan cakupan wilayah yang sangat luas," kata Eddy.

"Kalau puting beliung di Rancaekek dibangkitkan oleh perubahan iklim, maka bukan hanya Rancaekek saja yang mengalami bencana itu, tetapi Pantai Utara Pulau Jawa juga," imbuhnya.

Pada 21 Februari 2024, kejadian ekstrem pusaran angin kencang yang disertai hujan terjadi di Rancaekek. Bencana alam yang berdampak hingga ke Jatinangor, Kabupaten Sumedang, itu terjadi sekitar pukul 16.00 WIB.

Pemerintah Kabupaten Bandung telah menetapkan status tanggap darurat bencana angin puting beliung selama 14 hari terhitung mulai tanggal 22 Februari sampai 6 Maret 2024.

Baca juga: BRIN sebut puting beliung di Bandung kejadian langka
Baca juga: Pemprov Jabar siapkan tenda dan dapur umum bantu korban puting beliung

Pewarta: Sugiharto Purnama
Editor: Triono Subagyo
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu******

Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:new york eve paito

Perbarui waktu:2024-07-07

Daftar bab terbaru
situs togel aman dan terpercaya
agen slot terbaru
prediksimacau
slot kami
oregon 8 paito warna
emas168 slot
slot menang
cara pinjam uang di bank dki
situs tergacor 2023
Daftar isi semua bab
Bab 1 viral4dp
Bab 2 keringanan pembayaran kredivo
Bab 3 cara pinjam ke bank bri tanpa jaminan
Bab 4 situs judi slot terbaik dan terpercaya no 1 di indonesia
Bab 5 trik jp rezeki nomplok
Bab 6 agen234
Bab 7 slot hari ini gacor
Bab 8 survey dapat uang paypal
Bab 9 new member bonus 100 persen
Bab 10 paito meaning
Bab 11 voucher vidio gratis 2022
Bab 12 prediksi togel macau 5d hari ini
Bab 13 luxsury777
Bab 14 pola maxwin princess
Bab 15 pola gacor hari ini bonanza
Bab 16 link slot deposit pulsa
Bab 17 papua4d
Bab 18 slot terbaru tergacor
Bab 19 parlay judi bola
Bab 20 pinjaman kilat ojk
Klik untuk melihattersembunyi di tengah7819bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Ayah, Ibu kembali membuat dunia takjub

buku mimpi 3 d abjad
Buntut kasus pelecehan seksual, Rektor UP resmi dinonaktifkan
Ilustrasi - Sejumlah mahasiswa melakukan orasi lawan pelecehan seksual di lingkungan kampus. ANTARA FOTO/Maulana Surya/rwa/aa.
Tidak dicopot tapi dinonaktifkan
Jakarta (ANTARA) - Yayasan Pendidikan dan Pembina Universitas Pancasila (YPPUP) secara resmi menonaktifkan Rektor berinisial ETH (72) terkait dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukannya terhadap karyawan perguruan tinggi tersebut yang berinisial RZ (42). "Tidak dicopot tapi dinonaktifkan," kata Sekretaris YPPUP Yoga Satrio saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa, setelah pada hari sebelumnya (26/2) dilakukan rapat pleno di lingkungan internal. Yoga menambahkan yang bersangkutan bakal dinonaktifkan sebagai rektor hingga masa jabatannya berakhir. "Sampai berakhirnya masa bakti rektor tanggal 14 Maret 2024," jelasnya. Sebelumnya Polda Metro Jaya memanggil rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya berinisial RZ (42), Senin (26/2). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (25/2). Sementara itu Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Pihaknya mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. "Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip 'praduga tak bersalah' sampai pada putusan hukum ditetapkan, " katanya. "Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi, " sambungnya. Dia menambahkan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Adapun, laporan tersebut sendiri teregistrasi dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. ETH sendiri dilaporkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Baca juga: Polisi akan panggil rektor UP terkait pelecehan seksual pada Kamis
Baca juga: Rektor UP batal hadiri pemeriksaan di Polda Metro Jaya
Baca juga: Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Setan mengganggu langit

cakrabola
Pakar: Hak angket DPR tidak dapat batalkan hasil Pemilu
Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra (tengah) menyampaikan pendapatnya disaksikan analis komunikasi politik Hendri Satrio (kiri) dan Peneliti PoshDem Universitas Andalas Feri Amsari (kanan) dalam diskusi OTW 2024 menakar Pilpres pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK), di Jakarta, Selasa (17/10/2023). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Dumay)
Banjarmasin (ANTARA) - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel) Ichsan Anwary menilai hak angket milik DPR RI tidak akan bisa membatalkan hasil pemilihan umum (Pemilu) 2024.

“Hak angket DPR hanya berdampak kepada penyelenggara negara, tetapi tidak bisa membatalkan hasil Pemilu 2024 khususnya pemilihan presiden yang sedang santer dibahas dimana-mana,” ujar dia.

Ichsan menjelaskan pengajuan Hak Angket hanya boleh dilakukan anggota DPR berdasarkan kepentingan hukum dan fungsi lembaga legislatif dan tidak boleh dicampur tangani oleh pihak manapun.

“Mahkamah Konstitusi (MK) adalah lembaga yang diberikan kewenangan oleh konstitusi untuk menyelesaikan sengketa pemilu, setelah diputuskan maka hasilnya final dan tidak bisa dipengaruhi Hak Angket DPR,” ucapnya.

Ketentuan itu, tertuang dalam Pasal 24 C ayat 1 UUD 1945 yang menyatakan bahwa MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk, salah satunya, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Ichsan menuturkan seharusnya pembahasan hak angket tidak perlu tergesa-gesa dibahas karena hasil pemilu hingga saat ini belum ditetapkan oleh KPU RI.

Menurut dia, seharusnya para kubu sabar menunggu hasil pemilu, setelah hasilnya ditetapkan, kata Ichsan, jika ada pihak yang merasa dirugikan karena kecurangan dan ada sengketa maka berhak mengajukan untuk diperiksa di MK dengan berbagai bukti yang sudah disiapkan.

Setelah melalui prosedur pengajuan dan disidang di MK, jika kecurangan hasil perolehan suara tersebut tidak dapat dibuktikan secara signifikan, maka pemenang pemilu sah dan tidak dapat dibatalkan.

“Contohnya seperti ini, jika kubu yang kalah berhasil membuktikan kecurangan perolehan suara pemenang, tetapi hasilnya masih tetap unggul suara pemenang, maka MK akan mengabaikan dan pemenang pemilu dianggap sah,” ungkapnya.

Dia menyebutkan jalan satu-satunya untuk mengubah hasil pemilu adalah, pihak yang kalah harus mampu membuktikan secara signifikan berapa banyak perolehan suara curang yang dilakukan oleh pemenang berdasarkan alat bukti yang sah.

Ichsan menekankan kedudukan antara Hak Angket DPR dan pemeriksaan di MK terhadap hasil pemilu, adalah dua hal yang berbeda yang kepentingannya juga berbeda.

Ia menegaskan Hak Angket hanya berdampak kepada penyelenggara negara, sedangkan pemeriksaan di MK dampaknya bersifat final dan tidak dapat diganggu gugat berdasarkan fakta-fakta persidangan yang disajikan para pihak.

Lalu kemudian, lanjut dia, jika santer kabar menyebutkan pihak paslon pilpres nomor urut 03 yang terlebih mengajukan hak angket agar digunakan DPR, Ichsan menilai hal ini menyalahi prosedur karena yang berhak mengajukan atau mengusulkan hanya anggota DPR.

Namun, dia tidak menampik bahwa paslon yang mengusulkan hak angket memiliki latar belakang partai yang cukup kuat di DPR RI, sehingga potensi kepentingan pihak tertentu dianggap menjadi faktor untuk mempengaruhi agar anggota DPR RI menggunakan Hak Angket terkait hasil Pemilu 2024.

“Sekali lagi saya tekankan, Hak Angket tidak akan dapat membatalkan hasil pemilu yang telah diputuskan oleh MK, karena itu merupakan ketentuan mutlak dalam konstitusi,” ujar Ichsan.
Baca juga: Surya Paloh dukung kubu Ganjar yang wacanakan pengajuan hak angket
Baca juga: Pengamat: Butuh kerja politik besar wujudkan hak angket di DPR
Baca juga: Yusril: Ketidakpuasan pilpres selesaikan di MK bukan dengan hak angket

Pewarta: Tumpal Andani Aritonang
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Tangkap Alam Abadi

vikingbet88
MK lakukan persiapan tangani laporan perselisihan Pemilu 2024
Arsip - Juru bicara Mahkamah Konstitusi RI Fajar Laksono. ANTARA /Maria Rosari/pri.
Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyebutkan bahwa lembaga tersebut telah melakukan berbagai persiapan dalam rangka untuk menangani laporan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) 2024

“Persiapan khusus sudah pasti ada karena ini hajatan besar lima tahunan, sehingga MK ingin memastikan proses penanganan perkara PHPU sukses dan lancar,” kata Fajar ketika dihubungi di Jakarta, Rabu.

Berbagai persiapan yang telah dilakukan MK, antara lain dari sisi regulasi, sarana prasarana, hingga sumber daya manusia (SDM) untuk koordinasi pengamanan.

“MK sedang dan telah menyiapkan regulasi, sarana dan prasarana, anggaran, SDM (gugus tugas) koordinasi pengamanan, dan akan melakukan simulasi final penanganan perkara pada pekan pertama Maret,” kata dia.

Fajar juga menjelaskan bahwa jam pelayanan MK untuk laporan perkara PHPU mengikuti ketentuan yang ada, yaitu masa pengujian permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan presiden (pilpres) adalah tiga hari kerja sejak pengumuman atau penetapan hasil pilpres oleh KPU.

Sedangkan untuk perselisihan hasil pemilihan legislatif (pileg), kata dia, waktu pengajuan permohonan adalah 3x24 jam sejak pengumuman atau penetapan hasil pileg oleh KPU.

Hingga kini, kata Fajar, permohonan PHPU ke MK belum ada karena sesuai dengan ketentuan bahwa pelaporan baru dimulai setelah KPU mengumumkan hasil pemilu

“Belum ada karena memang sesuai aturan main, permohonan PHPU ke MK baru dimulai sejak KPU mengumumkan hasil pemilu karena objek permohonannya adalah keputusan KPU terkait hasil pilpres atau pileg,” kata dia.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional dan enam partai politik lokal. Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Baca juga: Presiden Jokowi: Ada bukti kecurangan segera bawa ke Bawaslu dan MK
Baca juga: Peradi siap ambil bagian selesaikan PHPU di Pemilu 2024
 

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Raja Bela Diri Abadi

pola gacor domino
Direktur BPIP ungkap gagasan "agak laen" Bung Karno untuk dunia
Suasana acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar oleh BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Senin (26/2/2024). ANTARA/HO-BPIP/am.
Jakarta (ANTARA) - Direktur Pengkajian Materi Pembinaan Ideologi Pancasila pada Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Aris Heru Utomo mengungkap gagasan Presiden pertama RI Soekarno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif di hadapan dunia sebagai gagasan yang "agak laen".

Dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa, hal tersebut disampaikan Aris Heru dalam acara "Sosialisasi Pembinaan Ideologi Pancasila Melalui Seminar Pancasila Untuk Dunia: To Build The World A New" yang digelar BPIP bersama Universitas Brawijaya di Malang, Jawa Timur, Senin (26/2).

"Tawaran Bung Karno untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi alternatif dunia pada Sidang Majelis Umum PBB pada 30 September 1960 di New York, AS, sejatinya merupakan tawaran atau gagasan 'agak laen' yang disampaikan oleh seorang pemimpin negara yang baru merdeka," ungkap Aris sambil menyinggung film komedi "Agak Laen" yang menjadi film lokal kedua terlaris di Indonesia saat ini.

Baca juga: BPIP: Pelestarian Pancasila paling utama lewat pendidikan formal

Bung Karno menawarkan Ideologi Pancasila kepada dunia sebagai ideologi alternatif. Bung Karno menolak hegemoni empat negara besar, yakni AS, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis yang memiliki hak veto, tidak dapat menentukan perang dan damai, melainkan memiliki kekuatan untuk merusak perdamaian dengan percobaan-percobaan termonuklir.

Menurut Aris, gagasan ideologi Bung Karno tersebut "agak laen" karena disampaikan pada Sidang Majelis Umum PBB ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui rivalitas dua ideologi besar.

"Gagasan Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB disebut 'agak laen' karena pemikirannya disampaikan ketika suasana psikologi politik dunia saat itu dihantui oleh rivalitas dua ideologi besar, liberalis-kapitalisme dan sosialis-komunisme. Persaingan dua ideologi hegemonik yang menjerumuskan banyak negara ke dalam kenistaan perang saudara dan perpecahan," jelas Aris.

Baca juga: BPIP: Diplomasi berbasis nilai Pancasila banyak diapresiasi dunia

Aris menjelaskan melalui pidato pada Sidang Majelis Umum PBB tersebut, Bung Karno menggunakan ideologi sebagai alat kebijakan luar negeri, yakni sebagai pedoman untuk menilai dan mengukur setiap fenomena politik internasional, dan sebagai instrumen melakukan tindakan politik terhadap fenomena yang terjadi.

Menurutnya, peran ideologi Pancasila dalam diplomasi dan kebijakan luar negeri bisa dilihat dari fungsinya sebagai pedoman ideal dalam bersikap dan bertindak terhadap dinamika politik internasional.

Sejalan dengan perkembangan dinamika global, nilai-nilai Pancasila sejatinya masih tetap relevan, bukan hanya bagi Indonesia, tetapi juga dunia.

Baca juga: BPIP ajak generasi muda implementasikan nilai-nilai Pancasila

Ia pun menegaskan bahwa ada tiga hal yang perlu dipahami dalam melihat Pancasila, yaitu sebagai keyakinan, pengetahuan, dan keteladanan.

"Pancasila harus diyakini terlebih dahulu agar dapat dilaksanakan. Selanjutnya, Pancasila harus menjadi pengetahuan yang dapat dipahami oleh setiap orang. Terakhir, Pancasila harus ditunjukkan dalam bentuk keteladanan, baik dari penyelenggara negara ataupun elemen masyarakat lainnya," papar Aris.

Acara sosialisasi yang digelar di Kampus Unibraw tersebut dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan pidato Presiden pertama RI Soekarno di depan Sidang Majelis Umum ke-15 di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 30 September 1960 yang berjudul "To Build The World A New (membangun dunia kembali)".

Materi utama seminar adalah buku "Pancasila dari Indonesia untuk Dunia" yang membahas tentang pidato Bung Karno di hadapan Sidang Majelis Umum PBB tanggal 30 September 1960.

Dalam pidato selama 122 menit (pidato keempat terlama di Sidang Majelis Umum PBB pada periode 1945-1970) tersebut, Bung Karno menguraikan lima prinsip Pancasila yang bersifat universal, yaitu Ketuhanan, Nasionalisme, Internasionalisme, Demokrasi, dan Keadilan.

Baca juga: BPIP amanatkan tujuh buku literasi Pancasila ke Perpusnas RI
Baca juga: Refleksi akhir tahun, BPIP tekankan pentingnya pendidikan Pancasila

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Dewa Monster

m123 slot login
Prabowo soal proyeksi hubungan RI-Australia: Tak ada kejutan
Menhan Prabowo Subianto (kanan) berbincang dengan Menhan sekaligus Wakil PM Australia Richard Marles (kiri) saat melakukan pertemuan di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta, Jumat (23/2/2024). ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja/nym/aa.
Saya tidak melihat akan ada banyak kejutan, tetapi yang pasti, sebagaimana disampaikan wakil perdana menteri (Australia), kami (Indonesia-Australia) tetangga dekat.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto meyakini tidak ada kejutan untuk hubungan Indonesia dan Australia ke depannya.

Prabowo menjelaskan Pemerintah RI tetap menerapkan hubungan baik kepada semua negara, apalagi negara-negara tetangga termasuk Australia.

“Saya tidak melihat akan ada banyak kejutan, tetapi yang pasti, sebagaimana disampaikan wakil perdana menteri (Australia), kami (Indonesia-Australia) tetangga dekat. Kami ditakdirkan menjadi tetangga dekat dan kami berkomitmen untuk berhubungan baik satu sama lain,” kata Prabowo saat diminta pendapatnya soal ide-ide baru mengenai hubungan RI-Australia dalam sesi jumpa pers selepas pertemuan Prabowo dan Wakil PM Australia Richard Marles di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo soal itu melanjutkan terlepas dari sejarahnya ada naik-turun dalam hubungan Indonesia dan Australia, secara umum hubungan dua negara itu baik. Indonesia pun, menurut Prabowo, selalu menilai Australia sebagai sahabat.

“Kami pun berkomitmen untuk memelihara dan meningkatkan hubungan ini. Jadi, saya tidak berpikir akan ada kejutan, tetapi kami berniat untuk menumbuhkan hubungan baik ini di banyak sektor, pendidikan, ekonomi, budaya, militer,” kata Prabowo.

Dia menekankan pendidikan juga menjadi prioritas utama pemerintah.

“Fokus utama kami menyediakan pendidikan untuk rakyat kami dan kami melihat Australia adalah mitra yang tepat,” kata Prabowo.

Wakil PM Australia Richard Marles menemui Menteri Pertahanan RI Prabowo Subianto di Kantor Kementerian Pertahanan RI, Jakarta, Jumat.

Kedatangan Marles ke Kantor Kemhan hari ini merupakan kunjungannya yang kedua dalam waktu kurang dari setahun.

Dalam pertemuan itu, yang berlangsung selama kurang lebih dua jam, Marles menegaskan Indonesia dan Australia menghadapi ancaman keamanan yang sama di kawasan, dan pemahaman atas itu pun menjadi dasar dari kebijakan pertahanan masing-masing negara.

Oleh karena itu, Marles menekankan selepas pertemuannya dengan Prabowo, dia meyakini kedua negara segera meneken perjanjian kerja sama pertahanan baru yang lebih lengkap.

Dia menyebut pembahasan mengenai peningkatan perjanjian kerja sama pertahanan yang baru itu semakin mendekati tahap akhir.

“Kami dalam posisi yang juga berharap perjanjian itu segera ditandatangani beberapa bulan ke depan,” kata Marles saat jumpa pers.

Jika perjanjian kerja sama itu diteken, Marles meyakini kerja sama itu menjadi wujud kemitraan bidang pertahanan paling signifikan sepanjang sejarah hubungan Indonesia dan Australia.

“Itu juga akan menjadi momen paling penting dalam hubungan bilateral ini,” kata Marles.

Dalam jumpa pers yang sama, Menhan RI Prabowo Subianto memperkirakan perjanjian itu bakal diteken dua negara dalam 2–3 bulan ke depan.

“Kami merencanakan dalam waktu yang tidak lama untuk tanda tangan perjanjian kerja sama pertahanan, dengan Australia yang kemungkinan besar. Kami harapkan bisa selesai dan ditandatangani 2–3 bulan lagi,” kata Menhan Prabowo saat jumpa pers selepas pertemuannya dengan Marles di Kantor Kemhan RI, Jakarta, Jumat.

Prabowo dalam pertemuannya dengan Marles, didampingi oleh sejumlah pejabat, di antaranya Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakil Menteri Pertahanan RI Letjen TNI (Purn) M. Herindra, Wakil Kepala Kepolisian Negara RI (Wakapolri) Komjen Pol. Agus Andrianto, Sekretaris Jenderal Kemhan RI Marsekal Madya TNI Donny Ermawan Taufanto, dan Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid.


Baca juga: Australia pastikan naiknya anggaran pertahanan bukan ancaman buat RI
Baca juga: Wakil PM Marles tegaskan Australia tak dukung separatis di Papua
Baca juga: Wakil PM Australia temui Prabowo sepakat teken kerja sama pertahanan

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat menjadi dewa

menang slot 77 login
Menteri PPPA dukung pakta integritas stop perkawinan anak di Jember
Penandatanganan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak yang melibatkan seluruh desa di Kabupaten Jember, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Diskominfo Jember/am.
Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendukung pencanangan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak yang melibatkan seluruh desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Pakta integritas itu ditandatangani sebanyak 226 kepala desa disaksikan Menteri Bintang dalam kegiatan "Rembuk Perempuan, Anak, Disabilitas & Lansia menuju Masyarakat Inklusi" di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Rabu.

"Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi perkawinan usia dini di kabupaten ini," kata Bintang.

Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipicu oleh perkawinan pada usia anak. Dari sekitar 18 ribu perkawinan anak, ada enam ribu kasus perceraian.

"Itu artinya mereka tidak siap dari sisi mental, ekonomi, dan sosial. Maka hulunya harus dicegah yakni pencegahan perkawinan anak. Ketika usia mereka sudah matang, saya yakin dan percaya angka perceraian bisa ditekan," katanya.

Ia berharap agar pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar tidak terjadi perkawinan anak, tidak hanya kepada guru, namun juga kepada orang tua.

Menurutnya, hal itu menjadi penting bagaimana mengedukasi kepada orang tua terkait cara mengisi waktu luang dengan baik juga mencegah pernikahan dini, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya seperti mengaktifkan sanggar untuk mengisi waktu luang.

Dalam pakta integritas itu, ada tiga sanksi yang mengancam pelaku perkawinan anak yang berlaku bagi orang tua dan aparat desa yang akan dibuat dalam Peraturan Desa.

Pertama, sanksi administrasi bagi aparat desa yang melakukan perkawinan anak . Kedua, sanksi sosial untuk tidak dihadiri oleh pemerintah desa, imam desa/dusun pegawai syara. Ketiga, sanksi wajib hadir dalam rapat desa jika orang tua melakukan perkawinan pada usia anak.

Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Jember tidak lepas dari sisi rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, dan faktor sosial budaya.

"Saat ini masyarakat sudah mulai sadar untuk melaporkan perkawinan anak kepada Pengadilan Agama. Organisasi perangkat daerah juga sudah mengedukasi masyarakat mengenai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Serangkaian kegiatan dihadiri oleh Menteri Bintang mulai pengukuhan Bunda PAUD, peluncuran desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) Jember, penandatangan komitmen bersama desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, serta penandatanganan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024