erek23

Pedang melawan Surga

Ponakan Luhut dan JK Resmi Gabung di TKN Prabowo******

Keponakan Luhut Panjaitan, Pandu Sjahrir serta Jusuf Kalla, Erwin Aksa resmi bergabung ke dalam Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Atas izin bapak bacawapres dan ketua kami diminta untuk bacakan susunan TKN KIM (Koalisi Indonesia Maju) pasangan Prabowo-Gibran," kata Sekretaris TKN Prabowo-Gibran Nusron Wahid di Kemang, Jakarta Selatan, Senin (6/11).

Untuk Pandu, ia didapuk sebagai wakil bendahara umum TKN Prabowo-Gibran dan akan membantu kerja Bendahara Umum TKN Thomas Mulyatna Djiwandono.

Sementara itu, Erwin Aksa dipercaya menjadi wakil ketua koordinator strategis TKN Koalisi Indonesia Maju (KIM) yang mengusung Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.

Erwin bakal mendampingi Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad yang ditunjuk sebagai ketua koordinator strategis.

Keponakan Jusuf Kalla tak sendiri mendampingi kerja Dasco. Ia akan ditemani 18 wakil koordinator strategis lainnya yang rata-rata diisi dari unsur parpol, seperti Sekjen Gerindra Ahmad Muzani hingga Sekjen PAN Eddy Soeparno.

Dalam pengumuman TKN Prabowo-Gibran ini, putra sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka hadir langsung. Ketua TKN Prabowo-Gibran Rosan Roeslani juga hadir dalam pengumuman ini.

[Gambas:Video CNN]

Lahir pada tahun 1984

Erick Thohir: 3 Bulan Terakhir 30 Tempat Pembuangan Akhir Terbakar******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengungkap sebanyak 30 tempat pembuangan akhir(TPA) sampahmengalami kebakaran dalam tiga bulan terakhir.

Kebakaran tersebut utamanya dipicu oleh udara panas dan kering akibat dampak dari El Nino.

"Dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino," kata dia, Senin (30/10), dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.

"Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 kementerian/lembaga antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi," imbuh Erick.

Erick mengatakan pemerintah tengah mempercepat penyempurnaan Peraturan Pemerintah (Perpres) 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Ini, lanjutnya, memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lain di luar 12 lokasi yang telah ditetapkan antara Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

[Gambas:Video CNN]

penerbangan putus asa

Jepang Minta RI Percepat Pembangunan MRT Jalur Timur******

Presiden Japan International Cooperation Agency (JICA) Akihito Tanaka ingingroundbreakingpembangunan Mass Rapid Transportation (MRT) jalur Timur-Barat dipercepat.

Hal tersebut ia sampaikan saat bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Rabu (1/11).

Tanaka berharapgroundbreakingMRT jalur Timur-Barat dapat dilaksanakan pada pertengahan 2024. MRT Timur-Barat bakal dibangan dari Tomang hinggfa Medan Satria.

Selain itu, ia juga menyambut positif komitmen pemerintah Indonesia untuk tetap melanjutkan proyek-proyek strategis, termasuk MRT yang tengah berjalan.

"Kami berharap proyek-proyek strategis tersebut akan terus berlanjut sebagai key elementkerja sama antara kedua negara," tutur Presiden JICA Akihito Tanaka melalui keterangan resmi.

Dalam pertemuan tersebut Tanaka dan Airlangga juga membahas keberlanjutan MRT fase 2 jalur Utara-Selatan yang perlu mengalami penyesuaian.

Airlangga juga menegaskan Indonesia akan tetap mendukung kelanjutan proyek MRT.

"Pemerintah Indonesia mendukung keberlanjutan proyek MRT dan juga mengapresiasi proyek-proyek strategis nasional lainnya yang sudah terjalin antara kedua negara seperti pembangunan jalan tol untuk konektivitas, pelabuhan Patimban, kerja sama sektor migas, infrastruktur digital, dan pengembangan kawasan ekonomi," ungkap Airlangga.

Selain itu, Tanaka dan Airlangga juga berbagi pandangan akan pentingnya menjajaki kerja sama di bidang pengembangan sumber daya manusia.

Menurut Airlangga, hal ini penting mengingat Jepang membutuhkan tenaga kerja teknik begitu juga Indonesia membutuhkan keahlian tenaga kerja Jepang untuk bertransformasi.

Airlangga juga menekankan pentingnya pengembangan sumber daya manusia di sektor digital.

[Gambas:Video CNN]

kejahatan

Jangan Lupa Belanja di Transmart Hari Ini, Ada Diskon 50% + 20%******

Jangan lupa belanja ke Transmart ya hari ini, Minggu (5/11), karena Transmart Full Day Sale bakal hadir mulai dari jam toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat.

Pesta diskon ini cuma berlangsung satu hari di seluruh gerai Transmart se-Indonesia. Jadi jangan sampai lewatkan berbagai promo menariknya!

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Ada Lagi Hari Ini, Yuk Siap-siap Belanja!

Pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Nah, bagi yang belum memiliki kartu kredit Bank Mega tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal download aplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Langsung aja ke Transmart terdekat di kotamu sekarang juga ya, jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini.

Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!

Dewa Gila vs. Yun Fei

Menaker Dipanggil DPR untuk Evaluasi Program Perluasan Lapangan Kerja******

Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyahbeserta jajaran dipanggil Komisi IX DPRRI, Selasa (14/11) ini. Pemanggilan atau rapat kerja itu bertujuan untuk membahas tiga poin diskusi.

Pertama, progres capaian kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam pemenuhan link and match, perluasan kesempatan kerja di dalam negeri, perluasan pasar kerja di luar negeri, pengembangan talenta muda, dan pengembangan digital ketenagakerjaan.

Kedua, monitoring dan evaluasi program sistem penempatan kerja satu kanal (SPSK) untuk penempatan ke Timur-Tengah dan kawasan lainnya.

Dalam rapat tersebut, Ida mengungkapkan tantangan ketenagakerjaan di Indonesia. Ia mengungkapkan pasar tenaga kerja saat ini menampung banyak lulusan SMA, SMK, atau MA yang tak terserap perguruan tinggi.

Ida memaparkan saat ini sebanyak 1,8 juta lulusan SMA terpaksa masuk pasar tenaga kerja. Namun, lulusan SMA itu menghadapi tantangan besar lantaran pasar tenaga kerja membutuhkan pegawai yang menguasai skill digital.

Sementara, para lulusan SMA ini belum memiliki kemampuan tersebut.

Lihat Juga : Menghitung Kenaikan UMP dengan Rumus Baru Jokowi, Naik Berapa di 2024?

"Keterampilan digital yang dimiliki tenaga kerja Indonesia masih bersifat teoritis dan umum, sehingga terjadi kesenjangan sisi supply dan demand," kata Ida.

Ia lantas mengatakan di masa mendatang pola permintaan tenaga kerja akan lebih banyak pekerjaan yang bersentuhan dengan pemanfaatan teknologi digital.

Selain itu, sisi soft skill seperti kemampuan analitis, orientasi penyelesaian masalah, kreativitas, dan komunikasi juga akan sangat dibutuhkan.

Ida pun merinci sejumlah keterampilan yang dibutuhkan pasar kerja saat ini. Berikut daftarnya:

- Creative thinking kebutuhannya 73,2 persen

- Analytical thinking kebutuhannya 71,6 persen

- Technological literacy kebutuhannya 67,7 persen

- Curiosity and lifelong learning kebutuhannya 66,8 persen

- Resilience, flexibility and agility kebutuhannya 65,8 persen

- Systems thinking kebutuhannya 59,9 persen

- AI and big data kebutuhannya 59,5 persen

- Motivation and self awareness kebutuhannya 58,9 persen

- Talent management kebutuhannya 56,4 persen.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan Cannon Fodder

Isi Komentar JK soal Kisruh Negara Vs Pontjo Sutowo di Hotel Sultan******

Wakil Presiden RI ke-10 dan 12 Jusuf Kallaikut berkomentar soal ribut yang terjadi antara negara melawan pengusaha Pontjo Sutowo dalam pengelolaan Hotel Sultan. 

Menurutnya, sengketa Hotel Sultan tersebut hanya persoalan kebijakan pemerintah belaka. Ia mengatakan dalam sengketa tersebut, pemerintah harusnya mengutamakan pengusaha pribumi. 

JK menilai kebijakan pemerintah belakangan ini  terlihat lebih mengutamakan pengusaha asing dibanding pribumi. Contoh itu kata JK terlihat dari langkah pemerintah memberi hak guna lahan kepada asing di IKN hingga 195 tahun.

"Jangan di lain pihak investor asing diundang masuk ke Indonesia dengan segala fasilitasnya sampai kalau di IKN waktu hampir 2 abad. Di lain pihak ini diusir dari tempat dia membangun. Memang tentu ada aturannya seperti itu tapi kebijakannya tentu ada keberpihakan" ujar JK melalui siaran pers Senin (6/11).

Lebih lanjut JK juga meminta agar pemerintah dapat menghargai sejarah pendirian Hotel Sultan. Menurutnya hotel Sultan dibangun oleh Ibnu Sutowo untuk memfasilitasi akomodasi para investor yang akan berinvestasi di Indonesia.

Saat itu katanya, belum ada pengusaha Indonesia yang bersedia membangun hotel bintang bertaraf internasional.

"Hotel Sultan dibangun untuk memenuhi kebutuhan daripada orang-orang yang mau datang ke Indonesia dan cari hotel yang baik, untuk itu Ibnu Sutowo bersedia membangun itu, jangan lihat sekarang tapi lihat tahun berapa itu. Mesti dihargai Jangan hanya asing yang diberi penghargaan" ujar JK.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Infografis Kronologi Kisruh Pontjo Sutowo Vs Negara di Perang Berebut Hotel Sultan. (CNNIndonesia/Asfahan Yahsyi).

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

[Gambas:Video CNN]

Lalu pada tahun 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olah Raga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.
Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.