prediksi togel macau jam 7

Jenderal itu terlalu mendominasi

kinghoki4d

Syarat Pegawai BUMN Bisa Dapat Libur 3 Hari Sepekan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri BUMNErick Thohir membuka wacana memberikan libur tiga hari dalam sepekan kepada pegawai perusahaan pelat merah. Artinya, kalau wacana ini terwujud, pegawai BUMN hanya masuk empat hari kerja saja.

Namun, Erick menekankan tentu ada syaratnya. Salah satunya waktu kerja yang sudah memenuhi syarat yang kemungkinan akan ditetapkan nanti.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam kalian punya alternatif di Kementerian BUMN, saya nggak tahu di perusahaan BUMN, mestinya bisa, kalau sudah lebih dari 40 jam mereka punya alternatif mengambil libur pada hari Jumat," ucap Erick dalam acara BUMN Corporate Communications and Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 di Jakarta, Kamis (7/2), seperti dikutip dari detik finance.

Oleh karena itu, ia mendorong implementasi program bernama compress working scheduledi BUMN.

Terutama, karena pegawai BUMN saat ini didominasi oleh anak muda. Sehingga isu tersebut sangat dekat dengan perusahaan pelat merah.

Kendati, ia menegaskan bahwa bukan berarti BUMN mendorong para pegawainya untuk malas bekerja. Bukan berarti juga setiap Jumat pegawai BUMN bisa libur.

"Kalau sudah bekerja lebih dari 40 jam dalam minggu itu, kalian bisa register, dalam sebulan dua kali setiap Jumatnya bisa jadi alternatif untuk libur, tuh. Kita lakukan itu," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(nma/ldy)

Ruang Hidup Dewa Dharma

kode alam mimpi berkelahi

Bahlil Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Lihat Juga : Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Lihat Juga : REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)

bibit jahat

judi jp

Waskita Kebut 7 Proyek IKN, Rampung Semester I/2024******

Jakarta (ANTARA) - PT Waskita Karya (Persero) Tbk. (kode saham: WSKT) tengah melakukan percepatan pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Saat ini Perseroan mengerjakan 12 proyek IKN dengan total nilai kontrak mencapai Rp13,6 triliun. Sementara itu untuk porsi Waskita sendiri sebesar Rp7,5 triliun di antaranya yaitu, Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4, Jalan Tol IKN Segmen 5A, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, IPAL 1,2,3 IKN, Jalan Feederkawasan KIPP IKN, Rumah Susun ASN, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 dan MultiUtility Tunnel-01 (MUT), Jalan Tol Segmen 3B-2 dan Jalan Akses Bandara VVIP IKN yang baru saja dilakukan tandatangan kontrak Januari lalu.
SVP Corporate SecretaryPerseroan, Ermy Puspa Yunita mengatakan, Waskita memastikan dari total 12 proyek yang dikerjakan, 7 proyek di antaranya telah mencapai proyek yang signifikan dan akan selesai pada Semester I 2024. “Waskita berkomitmen dengan percepatan pembangunan proyek ini akan selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan,” katanya.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional IKN di Jakarta, Ketua Satuan Tugas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR Danis Sumadilaga mengatakan progres pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Tahap 1 saat ini sudah mencapai 77 persen.
“Fokus pembangunan IKN saat ini adalah menyiapkan ekosistem utama agar siap digunakan pada upacara HUT Kemerdekaan RI ke-79 pada 17 Agustus 2024, seperti Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk Istana Presiden dan lapangan upacara dapat berfungsi pada Juni 2024,” ucap Danis.
Per April 2024, progres 7 proyek IKN garapan Waskita mengalami percepatan dari Januari lalu. Dengan rincian, Saluran Utilitas Terpadu (MUT) – 01 mencapai 100%, Jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4 mencapai 98,96%, Jalan Tol IKN Segmen 5A mencapai 80,48%, Sekretariat Presiden dan bangunan pendukung mencapai 75,61%, Kementerian Koordinator 4 mencapai 60,80%, Kementerian Koordinator 3 mencapai 60,45% dan IPAL 123 mencapai 26,67%.
“Dengan amanah yang diberikan kepada Waskita dari Pemerintah sebagai pemberi tugas, Perseroan berkomitmen dan fokus untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang berada di KIPP IKN,” tambah Ermy.
Waskita Karya berkomitmen untuk terus mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia. Melalui pembangunan proyek IKN, Waskita turut mendukung pemerintah dalam menarik lebih banyak investasi baik dari pemerintah itu sendiri dan juga swasta dengan melengkapi sarana dan prasarana di IKN. Sektor infrastruktur masih berpotensi mengalami pertumbuhan seiring dengan kebutuhan infrastruktur yang masih tinggi di Indonesia dan untuk mendukung pembangunan serta pertumbuhan ekonomi nasional.
“Perseroan berharap dengan pembangunan infrastruktur yang kami bangun itu bukan sekedar pembangunan fisik saja, namun juga berdampak terhadap ekonomi. Seperti contoh peran jalan tol sebagai konektivitas dapat terhubung ke kawasan pariwisata, kawasan industri dan semua kawasan yang secara ekonomi memiliki dampaknya. Selain itu juga dapat memicu berkembangnya kawasan-kawasan ekonomi baru dengan adanya pembangunan infrastruktur,” ungkap Ermy.
Untuk tahun 2024 ini Perseroan masih terus ikut partisipasi pada proyek IKN. Dengan kondisi saat ini, tentunya Perseroan masih selektif dalam memilih proyek terutama dalam hal kepastian pembayaran, terdapat uang muka dan skema pembayaran monthly paymentserta telah melalui Komite Manajemen Risiko Konstruksi. Hal ini bertujuan agar proyek-proyek yang didapatkan oleh Waskita dapat berjalan dengan lancar dan selesai tepat waktu serta memberikan dampak positif bagi kinerja perusahaan (profitable oriented).

Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2024

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

slot yang bisa wd ke dana

Kemenhub Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) blak-blakan soal rencana Brunei Darussalam membangunkereta cepat hingga Kalimantan, bahkan hingga ke ibu kota negara (IKN) Nusantara.

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan.

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei yang mempunyai konsep membangun jalur kereta lebih dari 1.600 kilometer (km), tetapi belum menjadi kesepatan resmi antarnegara.

Ia menegaskan rencana proyek kereta cepat itu bukan dari pemerintah Malaysia, melainkan dari perusahaan Brunei. Sebelumnya memang ada proyek Trans Asian Railway yang diusulkan pemerintah Malaysia, tetapi proyeknya belum jalan.

"Waktu itu Trans Asian Railway memang itu nyambung dari kalimantan ke Sarawak. Tapi, kita belum mulai itu Trans Asian Railway," pungkasnya.

Perusahaan Brunei Darussalam mengklaim tengah menggodok rencana membangun kereta cepat dengan Malaysia dan Indonesia yang menghubungkan Sabah, Sarawak, Brunei, dan wilayah Indonesia di Kalimantan. Proyeknya dinamai Trans Borneo Railway ini.

Pada akhir pekan lalu, perusahaan migas yang kini juga menggarap proyek infrastruktur ini mengungkap mega proyek kereta cepat ini akan membentang 1.620 km, melewati tiga negara dari barat hingga timur Pulau Kalimantan.

Lihat Juga : Diskon Tarif Tol Mudik Lebaran 2024 Mulai Berlaku, Berikut Rinciannya

Menurut pengumuman Brunergy Utama, tahap pertama proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak, Ibu Kota Kalimantan Barat, Kuching, Kinabalu, hingga distrik Tutong, Brunei.

Tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Akan ada empat terminal dan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta peluru tersebut direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

"Ke depan, (proyek kereta cepat) juga akan terhubung ke ibu kota masa depan Indonesia, Nusantara," bunyi pernyataan Brunergy Utama seperti dikutip Nikkei Asia.

Proyek ini dilaporkan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.114 triliun.

Namun, dikutip The Malay Mail, Menteri Transportasi Malaysia Anthony Loke, mengatakan proyek tersebut masih berbentuk proposal dan belum ditawarkan ke perusahaan mana pun.

"Proyek Kereta Api Trans Borneo saat ini baru sebatas usulan dan tahun ini pemerintah akan melakukan studi kelayakan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) belum menyelesaikan dokumen tender, dan tender untuk studi kelayakan belum ditawarkan," kata Anthony.

"Kami perkirakan studi kelayakan akan memakan waktu sembilan bulan, baru kita tahu apakah proyek itu bisa dilaksanakan atau tidak dari segi komersial, teknis, dan aspek lainnya," katanya kepada wartawan di Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Budidaya Keabadian Staf

situs slot murah gacor

Heran KSP soal Harga Beras Mahal di Pedagang Saat Murah di Pasar Induk******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kantor Staf Presiden (KSP) heran mengapa harga berasdi pedagang tradisional dan warung-warung masih tetap mahal. Padahal harga di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC) dan Pasar Induk Beras Johar, Karawang sudah turun.

Deputi III KSP Edy Priyono menyorot rata-rata harga beras medium pada panel harga Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang ada di kisaran Rp14 ribu per kg.

Menurutnya, ini berbeda dengan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) dan data Kementerian Perdagangan yang menunjukkan harga beras medium masih di level Rp16 ribu per kg.

Meski di pasar induk sudah turun, Edy mengatakan harga beras di tingkat pedagang dan warung masih tetap mahal. Ini terjadi merata di Jakarta maupun Jawa Barat.

Ia mencontohkan rata-rata harga beras medium di Jakarta menembus Rp16.150 per kg atau lebih tinggi dari rata-rata nasional. Harga rata-rata harga beras medium di Jawa Barat juga cukup tinggi, yakni Rp16.050 per kg.

"Ini menjadi pertanyaan besar, tidak untuk kita diskusikan sekarang, tapi mohon menjadi perhatian teman-teman, saya enggak tahu kalau begini nih Kementerian Perdagangan atau Badan Pangan. Kenapa harga beras medium yang sudah murah di Pasar Induk Cipinang dan Pasar Johar Karawang itu tidak tertransformasi menjadi harga beras medium yang rendah di pasar tradisional dan warung-warung? Itu pertanyaan," tutur Edy.

"Apakah mereka (pedagang) mengambil margin cukup besar atau gimana? Kita gak tahu. Upaya kita sudah sangat besar kan, sudah banyak yang dilakukan teman-teman Badan Pangan, Bulog, kerja sama dengan teman-teman pemerintah daerah," sambungnya.

Ia mengatakan Pasar Induk Cipinang menjadi tempat pedagang-pedagang eceran mengambil beras. Secara logika, Edy menyebut jika beras yang didapat lebih murah di Pasar Induk Cipinang seharusnya membuat harga jualnya juga murah.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

Hutan belantara fantasi

cara tarik tunai limit kredivo

Bahlil Blak******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia akhirnya buka suara soal tudingan meminta upeti sebagai syarat pemulihan izin usaha pertambangan (IUP) sejumlah perusahaan.

Hal itu ia sampaikan saat rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Senin (1/4).

Mulanya, Bahlil menuturkan dirinya mendapat wewenang untuk mencabut izin tambang melalui Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

Pemerintah pun berupaya untuk mencabut IUP tak produktif yang mencapai 2.078 izin. Namun, Bahlil mengatakan pihaknya tak asal mencabut IUP. Pengusaha terkait diberi waktu untuk untuk mengajukan surat keberatan.

"Setelah melakukan pencabutan, kami berikan ruang pada teman-teman yang merasa keberatan," kata Bahlil.

Ia menjelaskan IUP yang dicabut adalah adalah mereka yang izin usahanya tidak diurus lebih lanjut. Kemudian, IUP yang digadai di bank hingga tak mengurus Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB).

Lebih lanjut, Bahlil mengatakan satgas bisa memulihkan IUP jika pengusaha melampirkan dokumen pendukung dan klarifikasi bahwa yang bersangkutan masih produktif.

Lihat Juga : Tarif Tol Trans Jawa Didiskon 20 Persen Saat Mudik, Ini Cara Dapatnya

Setelah itu, satgas merekomendasikan IUP dan izin konsesi hutan dapat dipulihkan atau tidak, sesuai dengan kriteria.

Sementara, keputusan pemulihan IUP dan izin konsesi hutan dilakukan melalui mekanisme pleno antara menteri investasi, menteri ESDM, dan menteri LHK. Kemudian, penerbitan SK pemulihan dilakukan sesuai sistem OSS di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil lantas mengatakan dalam sebuah media, dirinya disebut meminta sesuatu kepada para pengusaha agar IUP nya bisa dipulihkan. Bahlil pun membantah.

"Media tersebut sudah saya bawa ke Dewan Pers dan Dewan Pers menerbitkan keputusan memerintahkan minta maaf pada kami," tutur Bahlil.

Lihat Juga : REKOMENDASI SAHAMDeret Saham Berpotensi Cuan Pekan Ini

Ia pun mengatakan bakal mencari dan melaporkan pengusaha yang menjadi narasumber media yang dimaksud. Sebab, informasi mengenai Bahlil menarik upeti adalah berdasarkan keterangan pengusaha.

"Jadi konon ada cerita 33 IUP nikel yang diaktifkan ini memberikan upeti, katanya. Tapi saya gak yakin, (upeti diberikan) kepada orang-orang saya, dalam urusan ini satgas. Jadi biar saja diproses, jadi kami panggil 33 orang biar kita uji," ucapnya.

Belakangan, Bahlil tengah menjadi sorotan karena diduga mematok tarif hingga Rp25 miliar untuk memulihkan IUP yang dicabut pemerintah. Ia pun membantah isu tersebut.

Bahlil mempersilahkan semua pihak untuk bertanya kepada salah satu pengusaha yang IUP-nya dipulihkan terkait kasus tersebut.

"Silakan teman-teman tanya ke pengusaha yang IUP-nya dipulihkan, apakah benar," kata Bahlil di Jakarta, seperti dikutip dari detik finance, Senin (18/3).

Isu mengenai bahlil mematok tarif untuk memulihkan IUP ini terungkap dari salah satu laporan media nasional. Bahlil pun telah melaporkan media itu ke Dewan pers.

Tak hanya itu, Bahlil juga akan membawa kasus tersebut ke ranah hukum. Menurutnya, langkah ini diambil sebagai bentuk pemerintahan yang adil dan terbuka.

Bahlil mengatakan saat ini pihaknya tengah berbicara dengan perwakilan hukum. Ia menyebut kasus dugaan itu tidak hanya mencatut namanya, melainkan juga menyeret Satgas Penataan Penggunaan Lahan dan Penataan Investasi.

"Maka kami akan melaporkan ini kepada penegak hukum lanjutkan kasusnya ada dugaan pungli atau mencatut nama saya, mengatasnamakan saya, mengatasnamakan satgas yang melanggar hukum. Kita akan proses secara hukum. Biar tidak ada dosa di antara kita, biar kita fair," kata Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/sfr)