ajaibslots

Penjahat terkuat di alam semesta

Ekonom Sebut Harusnya UMP 2023 Naik 11 Persen******

Pengamat tak sepakat dengan keputusan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang membatasi kenaikan UpahMinimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar maksimal 10 persen.

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira melihat jika pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa bertahan di angka 4 persen pada 2023, seharusnya kenaikan UMP bukan 10 persen.

"Jadi kalau 11 persen bisa mengkompensasi inflasi sekaligus para pekerja bisa memiliki tambahan daya beli. Kalau dilihat dari sisi tambahan daya beli, maka akan ada uang yang bisa lebih banyak dibelanjakan dan itu bakal menjadi stimulus bagi perekonomian. Idealnya bukan 10 persen, tapi 11 persen. Itu paling minimum dan kata-katanya tidak ada maksimal, tapi minimum," jelasnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).

Bahkan, Bhima secara khusus merinci bahwa UMP DKI Jakarta pada 2023 seharusnya bisa naik 12 persen. Tapi untuk DKI kenaikan sampai dengan 12 persen susah dilakukan karena Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 menegaskan bahwa kenaikan maksimal hanya 10 persen.

Selain itu, ia juga menganggap aturan baru ini juga rancu dengan konsep di mana seharusnya upah minimum dipandang sebagai perlindungan. Seharusnya, tidak perlu disematkan kata-kata maksimal karena bakal multitafsir dalam implementasinya.

"Kami gak sepakat dari awal penggunaan PP Nomor 36 Tahun 2021, harusnya kembali ke PP Nomor 78 Tahun 2015 menggunakan pertumbuhan ekonomi ditambah inflasi. Sebaiknya Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 itu direvisi lagi, disesuaikan dengan PP Nomor 78 Tahun 2015 karena posisi UU Ciptaker inkonstitusional bersyarat dan saat ini belum ada perbaikan UU Ciptaker," pungkasnya.

Senada, Pengamat Ketenagakerjaan Payaman Simanjuntak juga menganggap kenaikan upah minimum menggunakan aturan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 tetap akan kecil, bahkan tidak sampai 10 persen.

"Memang kalau rumus kenaikan upah minimum di PP Nomor 36 Tahun 2021 belum diperbaiki, dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 kenaikan upah minimum 2023 tetap masih kecil. Tidak sampai 10 persen karena inflasi 2022 juga paling tinggi 10 persen," jelasnya.

Namun, Payaman menganggap jika upah minimum bisa naik sekitar 10 persen itu tergolong sedang. Pasalnya, jika melebihi 10 persen akan memberatkan pengusaha. Keleluasaan pasar bakal terdampak karena rendahnya daya beli masyarakat.

Ia juga menjelaskan bahwa produktivitas dan daya saing perusahaan domestik masih rendah sehingga tidak mampu bersaing dengan barang impor karena produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia pada umumnya rendah.

[Gambas:Video CNN]

Di lain sisi, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mencoba merinci proyeksi kenaikan UMP DKI Jakarta 2023 menggunakan formula dalam beleid yang diteken Ida pada Rabu (16/11).

Rumus kenaikannya= Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).

Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,10 sampai dengan 0,30).

"Kalau pakai formula dengan inflasi September sebesar 4,61 persen ditambah 0,30 dikali pertumbuhan ekonomi, maka terdapat tambahan sebesar 1,78 persen. Setidaknya tahun depan kenaikannya (UMP DKI Jakarta) sebesar 6,39 persen. Pertumbuhan ekonomi Jakarta kuartal III sebesar 5,94 persen," hitung Tauhid.

Saat ini, UMP DKI Jakarta ada di angka Rp4.573.845 per bulan berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) yang menolak banding Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tentang nilai UMP 2022.

Jika ada kenaikan 6,39 persen, maka UMP DKI Jakarta 2023 hanya menjadi Rp4.866.113 berkat kenaikan Rp292.268.

Ida menetapkan aturan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah.
Aturan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Salah satunya, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut seperti dikutip Sabtu (19/11).

Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.

Pelarian Tuan Giveta

Apindo Jabar Anggap Permenaker 18/2022 Berpotensi Naikkan Angka PHK******

DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Barat menyayangkan sikap Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah yang menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum Provinsi (UMP).

Pasalnya, aturan soal formula penghitungan upah buruh dalam Permenaker 18/2022 itu dinilai tidak memiliki kepastian hukum.

"Karena hal ini mencerminkan tidak adanya kepastian hukum dan dengan demikian tidak ada juga kepastian usaha," kata DPP Apindo Jawa Barat melalui keterangan resmi seperti dikutip pada Senin (21/11).

"Bagaimana bisa Permenaker melawan PP? Sungguh bahaya sekali apabila peraturan yang lebih tinggi bisa dilawan oleh peraturan dibawahnya," kata Apindo.

Apindo juga menilai terbitnya Permenaker Nomor 18/2022 itu juga melanggar hasil keputusan Mahkamah Konstitusi (MK). Di mana MK menangguhkan segala tindakan / kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11/ 2020 tentang Cipta Kerja hingga dua tahun.

Menurutnya, Kemenaker melanggar prinsip UMK yang merupakan upah sebagai safety net pekerja di tingkat buruh dan upaya untuk mengurangi disparitas yang besar antara Kabupaten/Kota.

Sebab, hasil simulasi dengan rumus/formula yang baru justru menunjukkan bahwa daerah yang sebelumnya sudah memiliki UMK melebihi ambang batas atas, seperti Kabupaten Bogor, Purwakarta, Karawang, dan Bekasi justru dengan formula baru ini, mengalami kenaikan yang jauh lebih besar dari wilayah/daerah dengan UMK rendah.

Oleh karena itu, Apindo mengklaim pengurangan pekerja secara massive akan terus terjadi. Apalagi, sektor usaha masih belum bangkit dari pandemi covid-19 dan krisis global.

Terlebih lagi, kata Apindo, yang awalnya pemerintah ingin mempersempit disparitas antar upah di daerah, justru sekarang membangun jurang kecemburuan antar daerah dengan makin besarnya perbedaan upah diantara mereka.

"Apa nanti akan dibiarkan terjadi kejar - kejaran upah, yang rendah ngejar yang tinggi dengan mengganti lagi formula? Terus terang, pengusaha khawatir sekali dan merasa tidak pasti," ujar Apindo.

Pengusaha juga mengatakan dalam kondisi Indonesia yang akan menghadapi resesi global di 2023, di mana kemungkinan akan berimplikasi pada industri berorientasi ekspor, hasil terhitung UMP dan UMK 2023 dengan formula baru akan benar-benar membuat industri di Indonesia, khususnya Jawa Barat, mengalami periode paling sulit.

"Dengan semua hal yang telah dijelaskan di atas maka Apindo tetap menginginkan diberlakukannya PP 36 tahun 2021 tentang Pengupahan," tandas Apindo.

[Gambas:Video CNN]

Erha mengembara di dunia lain

Ulang Tahun ke******

Di ulang tahun ke-65, Astra menggandeng Kementerian Kesehatan menggelar Festival Kesehatan Astra 2022 sebagai bagian komitmen kontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia sehat. Kali ini program dikhususkan untuk Wilayah Bali, Nusa Tenggara, dan Indonesia Bagian Timur.

Ajang ini juga digelar sekaligus memperingati Hari Kesehatan Nasional 2022 dan dilaksanakan di Kampung Berseri Astra (KBA), Tegehsari, Bali, Sabtu (19/11).

Bertajuk "Establish Sustainable Family Wellness", Festival Kesehatan Astra 2022 digelar untuk membangun kepercayaan masyarakat bahwa kesehatan dan kesejahteraan bangsa dimulai dari lingkungan keluarga yang sehat.

Kemudian festival dilanjutkan oleh pencanangan Posyandu Prima di Desa Tonja, aktivitas kesehatan anak dan keluarga berupa rangkaian cuci tangan pakai sabun yang diikuti 650 peserta, lomba memasak makanan sehat keluarga, serta gerakan donor darah di wilayah Grup Astra di seluruh Indonesia.

Nantinya total peserta donor darah juga akan dikonversikan menjadi bantuan alat posyandu di seluruh Indonesia.

"Melalui kegiatan Festival Kesehatan Astra 2022, kami berharap dapat menjadi awal kolaborasi bersama Kementerian Kesehatan RI, Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kota Denpasar bersama Astra dalam penyelenggaraan transformasi pelayanan kesehatan primer, serta kedepannya dapat dilaksanakan di provinsi, kabupaten dan kota lain yang menjadi lokasi binaan Astra," ujar Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI, Maria Endang Sumiwi.

Chief of Corporate Human Capital Development Astra, Aloysius Budi Santoso, menyampaikan selama 65 tahun Astra menyadari bahwa kesehatan merupakan pilar terpenting dalam kehidupan bermasyarakat.

Ia mengatakan, bersama Kementerian Kesehatan RI, Astra juga terus berupaya berkolaborasi dalam mendukung program kesehatan terus berkembang demi Indonesia yang lebih sehat.

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

Panitia Bantah Perkelahian di Munas Hipmi Dipicu Persaingan Caketum******

Panitia membantah kericuhan di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) berkaitan dengan persaingan antar-calon Ketua Umum BPP HIPMI.

Ketua Organizing Committee (OC) Munas XVII HIPMI M Ali Affandi mengatakan insiden tersebut dipicu oleh masalah personal.

"Kejadian semalam disebabkan kesalahpahaman personal antar peserta munas HIPMI yang terjadi di luar rapat Pleno," kata Ali Affandi, Selasa (22/11).

Saat dikonfirmasi mengenai kabar tersebut, Ali Affandi tidak membantah keterlibatan tim sukses calon ketua umum dalam adu pukul tersebut. Adu pukul antara sejumlah anggota HIPMI itu melibatkan salah satu tim sukses ketua umum.

"Itu hanya dikaitkan saja. Sebenarnya masalah personal. Nggak ada kaitannya sama kontestasi," katanya.

Ia juga tak menampik jika Sidang Pleno I dengan agenda pembahasan tata tertib berjalan alot. Namun ia meyakinkan perkelahian tersebut tidak berkaitan dengan jalannya sidang.

"Dinamika (sidang) menghangat, lah. Tapi nggak sampai panas. (Perkelahian) itu sudah di luar agenda forum. Mau keluar istirahat. Salah paham aja itu," katanya.

Ia mengakui sidang pleno I yang dijadwalkan selesai pukul 22.00 WIB molor hingga pukul 00.00 WIB. Karena itu, pimpinan memutuskan sidang diskors hingga hari berikutnya. Ali Affandi mengatakan molornya sidang membuat emosi peserta sidang mudah tersulut.

"Jadi teman-teman standby dari jam tujuh pagi sampai jam 12 malam, makanya wajar kalau begitu," katanya.

Sementara itu, Kapolresta Surakarta Kombes Pol. Iwan Saktiadi ia bersama Danrem 074/Warastratama Surakarta Kolonel Inf. Achiruddin langsung mendatangi Hotel Alila setelah mendengar kabar tersebut. Menurutnya, pertikaian terjadi saat peserta membubarkan diri dari Sidang Pleno I Munas.

"Kemudian di arena luar itu ya biasa lah ada gesekan sedikit, senggolan kemudian ada sedikit kesalahpahaman antara beberapa orang di lokasi, sehingga terjadi hal seperti yang rekan-rekan ketahui," kata Iwan.

Ia mendorong agar pihak yang berselisih melakukan mediasi sehingga masalah bisa diselesaikan secara kekeluargaan.

"HIPMI merupakan suatu keluarga besar. Yang ada di dalamnya ya keluarga. Artinya restorative justice akan kita tempuh jika memang kedua belah pihak yang terlibat selisih paham itu menghendaki penyelesaian secara kekeluargaan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

santo

Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech******

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memproyeksikan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) bakal terjadi di berbagai perusahaan layanan digital mulai dari fintech, edutech, hingga healthtech.

Hal ini terjadi lantaran persaingan pencarian investor yang semakin ketat di tengah ancaman resesi global pada 2023 nanti. Agresivitas perusahaan digital saat ini disebut tidak sebanding dengan pencarian dana baru dari investor.

"Banyak investor, terutama asing, menjauhi perusahaan dengan valuasi tinggi, tetapi secara profibilitas rendah atau model bisnisnya tidak berkelanjutan," tutur Bhima dalam keterangan resmi, Jumat (18/11).

Pasca pandemi, jumlah pengguna awalnya diharapkan meningkat dan profibilitas layanan digital terus berlanjut. Namun, konsumen terutama di Indonesia ternyata berhadapan dengan kenaikan inflasi pangan dan energi sehingga mengurangi pembelian melalui platform digital.

Selain itu, fenomena over-staffing atau melakukan rekrutmen secara besar-besaran juga menjadi salah satu penyebab maraknya PHK di perusahaan digital.

Banyak pendiri dan CEO perusahaan yang terlalu optimis pengguna layanan online akan meningkat. Namun, ternyata masyarakat lebih memilih berbelanja secara offline pasca pandemi covid-19.

"Akibat over-staffing biaya operasional membengkak, dan menjadi beban kelangsungan perusahaan digital," terang Bhima.

Melihat kondisi tersebut, ia menilai pemerintah perlu turun tangan memastikan korban PHK, baik karyawan tetap maupun kontrak untuk mendapatkan haknya sesuai aturan ketenagakerjaan.

Kementerian Ketenagakerjaan harus membuat posko pengaduan korban PHK yang tidak mendapatkan haknya seperti pesangon yang tidak dibayar penuh maupun ditangguhkan.

Pemerintah juga disebut perlu mempersiapkan lapangan kerja baru. Misalnya, korban PHK startup bisa diserap ke anak cucu BUMN.

"Hal ini untuk menghindari hysteresis atau pelemahan keahlian karena korban PHK digital yang notabene adalah high-skill worker menganggur terlalu lama," jelasnya.

Gelombang PHK menjadi momok di tengah gejolak perekonomian global belakangan ini. Sejumlah startup dalam negeri mulai memangkas jumlah pekerjanya, seperti LinkAja, SiCepat, dan Zenius.

Terbaru, PT Goto Gojek Tokopedia Tbk (GoTo) melakukan PHK sebanyak 12 persen atau 1.300 orang karyawannya.

"Perseroan harus mengambil keputusan yang sulit untuk melakukan perampingan karyawan yang akan berdampak kepada 1.300 orang atau sekitar 12 persen dari total karyawan tetap grup GoTo," tulis keterangan resmi di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (18/11).

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi2023. 

Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah pada 2023 mendatang.

Salah satunya, soal provinsi yang telah memiliki upah minimum, kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.

Mengutip Antara, Ida mengatakan beleid diterbitkan salah satunya dengan mempertimbangkan penetapan upah minimum melalui formulasi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan belum dapat mengakomodasi kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini.

Dia menyoroti kondisi di mana upah minimum 2022 tidak dapat menyeimbangkan laju kenaikan harga-harga barang yang mengakibatkan menurunnya daya beli pekerja. Hal itu dikhawatirkan dapat terjadi juga pada 2023.

"Dengan adanya penyesuaian formula upah minimum 2023, saya berharap daya beli dan konsumsi masyarakat tetap terjaga dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang pada akhirnya akan menciptakan lapangan kerja," kata Ida.

[Gambas:Video CNN]

"Saya juga meminta seluruh kepala daerah melaksanakan kebijakan penghitungan upah minimum 2023 sesuai dengan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 ini," tambahnya.

Dia menjelaskan saat ini kondisi sosial ekonomi masyarakat akibat dampak pandemi covid-19 belum sepenuhnya pulih. Di tengah kondisi itu, kondisi ekonomi global malah kian tak pasti akibat perang Rusia-Ukraina.

Padahal, tambahnya struktur ekonomi nasional mayoritas disumbang oleh konsumsi masyarakat dipengaruhi daya beli dan fluktuasi harga.