situs terpercaya judi bola

surga memancing

Bahlil Bongkar Sederet Borok Perbankan dalam Pembiayaan UMKM******

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia membongkar sederet keburukan perbankan dalam urusan pembiayaan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Saya pernah menjadi pelaku UMKM, pernah menjual ikan di pasar, menjual bawang, saya pernah punya omzet Rp60 juta. Saya tahu betul sakitnya UMKM, pinjam uang di bank diputar-putar, izin mau dibuat dimintakan uang, pinjam uang di bank dimintakan aset, betul kan? Saya tahu sakit bapak ibu semua," ucapnya dalam Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) Perseorangan di Pekanbaru, Riau, Kamis (10/8).

Menurutnya, credit lending alias jumlah pinjaman yang diberikan perbankan pada 2020 lalu mencapai Rp6.000 triliun. Namun, penyaluran kepada UMKM hanya 18 persen-19 persen atau tidak lebih dari Rp1.235 triliun, sedangkan sisanya dinikmati pengusaha besar.

"Uang yang kalian (bank) himpun itu dari UMKM, di situ saya katakan ketidakadilan perbankan kepada UMKM, dari penyaluran kredit. Saya minta ke Pak Presiden (Jokowi), kita harus berikan kredit ke UMKM lebih besar. Pak Presiden setuju, saya cek kenapa Bapak Presiden setuju, karena Pak Presiden juga dari UMKM," tegas Bahlil.

"Apa yang diarahkan Presiden? Sekarang 30 persen kredit yang dikucurkan perbankan harus membiayai UMKM, jumlahnya sekarang hampir Rp400 triliun di tahun ini," sambungnya.

Lihat Juga : Erick Thohir Apresiasi BUMN Masuk Daftar Fortune Indonesia 100

Kendati, Bahlil paham mengapa selama ini perbankan sulit menyalurkan kredit kepada UMKM. Menurutnya, hampir 50 persen pelaku UMKM di Indonesia tidak memiliki legalitas perizinan.

Oleh karena itu, dirinya mengajak para pelaku UMKM mengurus NIB melalui Online Single Submission (OSS). Menurutnya, NIB sangat berguna untuk mengajukan pinjaman atau pembiayaan ke bank.

"Saya sarankan kepada UMKM jangan salah pinjam, jangan ke pinjol atau rentenir, urus NIB. Jangan ke pinjol, negara menyiapkan ngapain (pinjam) ke pinjol," tandas Bahlil.

[Gambas:Video CNN]

tujuh belas lagi

Diskon Gede, Sepeda Listrik Mulai Rp3 Jutaan di Transmart******

Diskon untuk pembelian sepeda listrik di Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja datang lagi!

Dengan promo ini, sepeda listrik bisa kamu dapatkan mulai dari harga Rp3 jutaan per unit untuk pembelian di Pulau Jawa.

Lihat Juga : Siap-Siap Borong Belanja, Transmart Full Day Sale Ada Lagi 15 Agustus

Diskon juga berlaku untuk pembelian sepeda listrik merek Pacific e-Bike Relicus dari harga nomal Rp6,85 juta menjadi Rp4,56 juta per unit. Pembelian khusus Pulau Jawa.

Untuk pembelian di luar Pulau Jawa, diskonnya dari harga normal Rp7,15 juta menjadi Rp4,8 juta per unit. Nah jadi lebih hemat, kan?

Selain sepeda listrik, ada juga diskon up to 30 persen untuk pembelian sepeda biasa aneka merek. Wah, tinggal pilih aja nih!

Diskonnya juga masih bisa bertambah 20 persen kalau bayar belanja pakai Allo Prime, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Nah, tunggu apalagi? Segera merapat ke Transmart Full Day Sale: Merdeka Belanja. Soalnya, pesta diskon ini cuma digelar satu hari aja pada Selasa (15/8).

Mulai dari jam operasional toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di masing-masing gerai Transmart se-Indonesia. Jangan sampai kelewatan ya!

Tidak di masa muda

Luhut Ancam Tutup Pabrik Bandel Biang Kerok Polusi Udara******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan tengah menyusun sanksi untuk para pihak penyebab polusi udara, termasuk penutupan pabrik.

Skema sanksi itu bakal menyasar pengguna kendaraan pribadi hingga industri. Bagi kendaraan pribadi, Luhut akan berpatokan pada batas emisi karbon.

Ia menegaskan jika kendaraan pribadi gagal lulus uji emisi tiga kali beruntun, maka pemerintah akan melarangnya melintas di jalan raya.

Ia menegaskan masalah polusi udara tidak bisa dianggap sepele. Oleh karena itu, Luhut meminta semua pihak patuh terhadap arahan pemerintah.

Menurutnya, penyebab polusi udara paling dominan datang dari sektor transportasi. Kendati, Luhut tak menutup mata untuk melakukan kajian lebih lanjut.

"Kita semua bisa kena, enggak ada lintas, jabatan, jendral, kopral, enggak ada menteri, menko, presiden siapapun bisa kena. Enggak ada agama kau apa, suku, kepercayaan kau semua bisa kena. Anak kecil, orang tua, jadi kita semua harus kompak hadapi ini (polusi udara)," tegas Luhut.

Oleh karena itu, Luhut ingin mewajibkan warga Indonesia kembali mengenakan masker. Menurutnya, masker cukup efektif untuk menangkal polusi udara belakangan ini.

Bahkan, ia menyebut penggunaan masker saat beraktivitas sudah dilakukan di tingkat aparat kepolisian. Luhut juga bersiap melakukan pengadaan masker yang lebih canggih.

"Jadi, apapun nanti diberikan pemerintah, semua harus kita turuti. Karena kalau tidak, kita korbannya. Jadi, sekarang harus kita wajibkan masker lagi, terutama teman-teman polisi, semua kemarin sudah harus pakai masker," tutur Luhut.

"Tapi masker ini hanya 15 persen (kemampuan menahan polusi udara), jadi kita sekarang lagi adakan masker yang bisa sampai 50 persen," tandasnya.

Hari ini memang diadakan Rapat Koordinasi Permasalahan Pencemaran Udara di Jabodetabek sejak pukul 11.00 WIB di kantor Luhut.

Setidaknya hadir Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, hingga Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.

[Gambas:Video CNN]

Pedang melawan langit

Utang Pemerintah Rp344 M Tak Jelas, Ritel Ancam Setop Pasokan Migor******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) kembali mengancam pemerintah bakal menyetop pasokan minyak gorengjika utang Rp344 miliar tak kunjung dibayar.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyebut utang rafaksi alias pembayaran selisih harga migor dalam program satu harga pada 2022 itu tak jelas hingga sekarang.

Roy menyebut, meski sudah setahun setengah pihaknya menagih, pemerintah masih belum mau membayar utang Rp344 miliar itu.

"Kemudian, pengurangan pembelian minyak goreng bila penyelesaian rafaksi belum selesai dari perusahaan ritel. Perusahaan ya, bukan Aprindo," lanjutnya.

Lihat Juga : Jokowi Sebut Pasar Murah Keliling Bisa Tekan Inflasi di Medan

Kendati demikian, ia belum bisa memastikan kapan kelompok peritel bakal memotong tagihan hingga menyetop pembelian minyak goreng dari produsen.

Roy hanya menegaskan Aprindo sudah tak bisa lagi membendung keresahan para pengusaha. Ia mengatakan kalau pengusaha ritel jadi melaksanakan ancaman itu, hal tersebut bakal berdampak pada stok minyak goreng di ritel.

Jika ancaman tersebut gagal, Roy bersama peritel lainnya bakal menggugat pemerintah melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Di lain sisi, Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga yakin langkah peritel tersebut tak akan membuat minyak goreng langka di pasaran.

Jerry menyebut minyak goreng, seperti Minyakita, curah, hingga yang premium, tidak hanya dijual di gerai ritel. Ada juga yang dijual di pasar serta melalui perdagangan daring sehingga masyarakat punya banyak akses untuk memperoleh minyak goreng.

Lihat Juga : Minyakita Dijual Bundling, Kemendag Bakal Sanksi Tegas Pedagang

"Dibilang minyak goreng nanti tiba-tiba jadi langka ya tidak begitu. Intinya medium kita untuk memperoleh minyak goreng itu kan tersebar di mana-mana sehingga sekali lagi ini bukan kekhawatiran," kata Jerry.

Akan tetapi, Jerry menghargai Aprindo sebagai salah satu pemangku kepentingan alias stakeholder. Ia pun mengajak Aprindo duduk bersama untuk menyamakan persepsi soal sengkarut utang rafaksi minyak goreng.

Ia menekankan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Di lain sisi, Jerry menyebut Kejagung sudah mengeluarkan pendapat hukum bahwa penyelesaian rafaksi minyak goreng diselesaikan menurut peraturan yang berlaku.

"Kita lihat yang ke depannya, yang terbaru, dan ter-update. Jadi kita mengacu kepada peraturan yang terkini," tutupnya.

Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal itu tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Kebingungan terjadi ketika Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang seharusnya berlaku sampai enam bulan malah diganti Permendag Nomor 6 Tahun 2022, hanya sebulan setelah dirilis. Hal ini menyebabkan Permendag Nomor 3 Tahun 2022 yang mengatur soal uang rafaksi itu tak berlaku lagi.

Budidaya Keabadian Staf

Harga Cabai Hingga Daging Ayam Naik Pekan Ini******

Harga sejumlah bahan pokokmerangkak naik pada pekan kedua Agustus ini, salah satunya cabai merah.

Mengutip Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga cabai merah yang pada awal pekan lalu masih Rp42.300 sudah naik menjadi Rp43.600 per kg pada Senin (14/8) ini.

Di Jakarta, harganya malah tembus Rp45.850 per kg. Kenaikan itu diikuti oleh cabai rawit yang bertambah mahal dari Rp47.850 menjadi Rp47.900 per kg.

Kenaikan itu diikuti harga beras. Untuk beras kualitas bawah I saja misalnya, harganya naik dari Rp12.450 menjadi Rp12.500 per kg.

Meskipun demikian kenaikan harga bahan pokok tersebut tak diikuti oleh daging sapi, telur ayam dan bawang merah.

Untuk daging sapi, harga malah turun dari Rp135.150 menjadi Rp135.100 per kg. Harga telur ayam turun dari Rp31.900 menjadi Rp31.700 per kg.

Sementara itu untuk bawang merah, harganya turun dari Rp33.500 menjadi Rp32.450 per kg.

[Gambas:Video CNN]

tuan kendo

Bappebti Blokir 1.327 Situs Web Ilegal******

Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) telah memblokir 1.327 domain situs web entitas illegal di bidang Perdagangan BerjangkaKomoditi (PBK) pada periode Januari-Agustus 2023. Langkah ini dilakukan dengan menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Kepala Bappebti Didid Noordiatmoko mengatakan langkah tersebut merupakan upaya strategis pemerintah dalam mencegah potensi kerugian di masyarakat akibat dari kegiatan ilegal bidang PBK.

"Selain berpotensi merugikan masyarakat, kegiatan ilegal dapat merusak citra industri PBK dan menimbulkan persaingan dunia usaha yang tidak sehat. Jadi, diperlukan langkah untuk meminimalisasi promosi, iklan, dan penawaran entitas ilegal di bidang PBK," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa (15/8).

Setelahnya pengajuan izin, maka tidak menutup kemungkinan untuk dilakukan normalisasi dan pencabutan blokir. Sebab, Didit melihat meski sudah dilakukan pemblokiran masih banyak situs web ilegal yang ditemukan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Aldison mengingatkan setiap pihak yang melakukan kegiatan perdagangan berjangka di Indonesia wajib memiliki izin dari Bappebti. Selain itu, mereka juga harus tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

"Risiko menanti masyarakat yang bergabung atau bertransaksi di entitas ilegal. Apabila terjadi perselisihan, Bappebti selaku regulator tidak dapat memfasilitasi penyelesaiannya. Demikian sebaliknya. Apabila terjadi perselisihan antara masyarakat dengan pelaku usaha yang telah memiliki izin dari Bappebti, Bappebti dapat memfasilitasi penyelesaian perselisihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," jelas Aldison.

Aldison pun mendorong masyarakat untuk selalu memastikan legalitas pialang berjangka yang menawarkan investasi dan tidak mudah tergiur dengan penawaran investasi keuntungan besar dalam waktu singkat.

"Sebelum memutuskan untuk berinvestasi, periksa terlebih dahulu profil dan legalitas pelaku usaha di bidang PBK. Caranya, mengakses website resmi Bappebti di tautan https://ceklegalitas.bappebti.go.id/," pungkas Aldison.

[Gambas:Video CNN]