rekomendasi situs slot terbaik

Istri Cantik CEO dari Surga

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

istri yang penyayang

Grab Holdings PHK 1.000 Karyawan******

Grab Holdings yang berkantor pusat di Singapuraakan memutus hubungan kerja (PHK) terhadap 1.000 atau 11 persen. PHK tersebut menjadi yang terbesar jumlahnya sejak pandemi covid-19.

Kepala Eksekutif Grab Anthony Tan mengatakan pemangkasan karyawan bukan merupakan jalan pintas menuju profitabilitas tetapi reorganisasi strategis untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang persaingannya semakin ketat.

Maka dari itu, perusahaan perlu mengelola biaya dan memastikan layanan yang lebih terjangkau jangka panjang.

"Kita harus menggabungkan skala kita dengan eksekusi yang gesit dan kepemimpinan biaya, sehingga kita dapat menawarkan layanan yang lebih terjangkau secara berkelanjutan dan memperdalam penetrasi massa kita," lanjutnya.

Tan menyebut meski tanpa PHK, Grab telah mengelola biaya dan harus mencapai targetnya untuk mencapai titik impas dari EBITDA grup yang mengalami penyesuaian tahun ini.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Pada 2020 lalu, Grab juga memecat 360 pekerja. Berdasarkan laporan terbarunya, perusahaan memiliki 11.934 staf pada akhir 2022, termasuk sekitar 2.000 dari akuisisi jaringan toko bahan makanan.

Sementara itu, saham Grab naik 4,7 persen setelah pengumuman PHK terhadap para staf. Sebelumnya, saham Grab juga telah naik 5,6 persen.

Untuk keuangannya, Grab mencatatkan kerugian kuartalan sebesar US0 juta. Namun, pendapatan pada kuartal pertama tahun ini naik 130,3 persen dibanding tahun lalu menjadi US5 juta.

[Gambas:Video CNN]

Kemana perginya integritas moral sang dewi?

Garuda Indonesia Obral Diskon 80 Persen hingga Cashback di SOTF 2023******

Garuda Indonesia menawarkan promo diskon tiket80 persen hinggacashbackuntuk berbagaipenerbangan domestik dan internasional.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan program bernama Sales Office Travel Fair (SOTF) 2023 ini berlangsung mulai 19-28 Juni 2023 untuk pembelian tiket di seluruh kantor Garuda Indonesia, yakni 96 kantor penjualan di dalam negeri dan 27 kantor luar negeri.

Ia menyebut program ini juga bekerja sama dengan PT Bank Mandiri Tbk. Selain diskon 80 persen, nasabah Mandiri bisa mendapatkan benefit tambahan berupacashback hingga Rp800 ribu. Ada juga fasilitas cicilan 0 persen dengan tenor 3 bulan serta banyak benefit menarik lainnya.

Beberapa rute domestik yang mendapatkan penawaran menarik dalam promo ini, antara lain:

1. Jakarta-Yogyakarta PP mulai Rp1,5 jutaan
2. Jakarta-Labuan Bajo PP mulai Rp3 jutaan
3. Jakarta-Makassar PP mulai Rp3,1 jutaan
4. Jakarta-Medan PP mulai Rp3,3 jutaan
5. Jakarta-Balikpapan PP mulai Rp2,5 jutaan
6. Jakarta-Lombok PP mulai Rp2,5 jutaan
7. Jakarta-Padang PP mulai Rp2,6 jutaan
8. Jakarta-Ambon PP mulai Rp4,8 jutaan
9. Jakarta-Sorong PP mulai Rp5,3 jutaan

Harga khusus rute internasional:

1. Jakarta-Kuala Lumpur PP mulai Rp2,7 jutaan
2. Jakarta-Singapura PP mulai Rp3,4 jutaan
3. Jakarta-Bangkok PP mulai Rp4,8 jutaan
4. Jakarta-Hong Kong mulai Rp4,3 jutaan
5. Jakarta-Seoul PP mulai Rp9 jutaan
6. Jakarta-Sydney PP mulai Rp8,8 jutaan
7. Jakarta-Tokyo PP mulai Rp11,3 jutaan
8. Jakarta-Shanghai mulai Rp5,7 jutaan
9. Jakarta-Amsterdam mulai Rp11,1 jutaan
10. Jakarta-Melbourne PP mulai Rp8,6 jutaan.

[Gambas:Video CNN]

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

Jusuf Hamka Bertemu Stafsus Menkeu: Kami Saling Mengerti dan Memaafkan******

PengusahaJusuf Hamka akhirnya bertemu dengan Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowopada Minggu (18/6).

Keduanya membahas soal kesalahpahaman terkait status Jusuf pada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP).

"Kami hari ini telah mengerti permasalahan masing-masing. Buat kami kita semua teman baik kok sebelumnya. Tolong kami tidak usah diadu-adu lagi karena kami sudah saling mengerti dan memaafkan," ujar Jusuf dalam rekaman video.

Pada rekaman video yang sama, Prastowo mengucapkan terima kasih kepada Jusuf karena sudah bersedia bertemu dan meluruskan kesalahpahaman yang ada.

"Kami sudah bertemu di banyak forum dan kami juga saling mendukung selama ini," ujarnya.

Ia juga menegaskan Jusuf dan CMNP tidak terkait dengan kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Ia juga mengapresiasi bantuan Jusuf terkait sosialisasi pajak.

Yustinus sebelumnya menyinggung pemerintah mengantongi hak tagih pada tiga entitas yang terafiliasi Siti Hardiyanti Rukmana alias Tutut Soeharto.

Tutut disebut memiliki keterkaitan dengan CMNP karena sempat menjadi komisaris utama dan juga pemilik saham perusahaan melalui PT CItra Lamtoro Gung.

Selain itu, Tutut dikatakan sebagai pemegang saham pengendali Bank Yakin Makmur (Bank Yama), penerima BLBI dan merupakan tempat di mana CMNP menaruh deposito Rp78 miliar.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Pemerintah berdalih CMNP dan Bank Yama terafiliasi Tutut yang masuk daftar pengutang BLBI.

Hingga akhirnya Jusuf menagih pokok utang dan denda kepada negara senilai Rp800 miliar.

Dalam perkembangannya, sempat terjadi kesalahpahaman terkait status Jusuf pada CMNP. Jusuf menyebut Prastowo telah mencemarkan nama baiknya dengan menyebut dia bukan siapa-siapa di CMNP. Padahal, dirinya merupakan pemilik manfaat (beneficial owner) saham CMNP.

Jusuf pun mensomasi Prastowo untuk meminta maaf paling lambat 20 Juni imbas pernyataannya itu. Jika tidak, ia bakal membawa kasus ini ke jalur hukum.

"Saya tunggu sampai Selasa (20/6) depan. Kalau enggak (minta maaf), kami lapor polisi. Kami uji dia (Yustinus Prastowo) yang benar atau kami yang benar," ujar kuasa hukum Jusuf, Maqdir Ismail, saat dikonfirmasi via telepon, Jumat (16/6).

Merespons hal ini, Prastowo mempersilakan Jusuf mengambil langkah hukum terhadapnya. Sebab menurutnya, dia tidak pernah menyebut Jusuf bukan siapa-siapa di PT CMNP.

Dia menegaskan itu hanya kesalahpahaman dari judul pemberitaan di salah satu media nasional.

[Gambas:Video CNN]

Qihua Yushu

Konser Coldplay, Harga Tiket Pesawat Jakarta******

Hargatiket pesawatJakarta - Singapuramelonjak lebih dari dua kali lipat pada pekan konserColdplay yang digelar di Negeri Singa pada Januari 2024 mendatang.

Melansir laman sejumlah online travel agent(OTA) seperti Traveloka, Pegi pegi, dan Tiket.com, Rabu (21/6), harga tiket pesawat murah (low cost carrier/LCC) Jakarta-Singapura sebelum konser Coldplay berkisar  Rp415 ribu hingga Rp850 ribu untuk sekali perjalanan, tergantung maskapainya.

Namun, harga tiket melesat pada pekan konser grup band asal Inggris itu yang digelar pada 23 Januari -30 Januari 2024.

Sementara, tiket maskapai Jetstar dibanderol mulai dari Rp1,5 juta sekali jalan. Lalu, Scoot mulai Rp1,4 juta sekali jalan, Singapore Airlines mulai Rp1,8 juta, dan Garuda mulai dari Rp3,2 juta sekali jalan.

Dari situs resmi OTA Pegi-pegi, penerbangan dari Jakarta ke Singapura pada 22 Januari 2024 dibanderol mulai dari Rp1,4 juta untuk maskapai Scoot, Rp1,47 juta dengan AirAsia, dan Rp2 juta dengan BatikAir.

Selanjutnya, dengan Citilink Rp2,1 juta, Rp2,3 juta dengan Malaysia Airlines, serta Rp2,7 juta dengan Singapore Airlines.

Sedangkan, jika melihat tarif tiket dari OTA Tiket.com, Jakarta-Singapura untuk maskapai AirAsia dibanderol mulai dari Rp2,04 juta sekali jalan, Scoot Rp1,4 juta, dan Jetstar dibanderol mulai dari Rp1,5 juta sekali jalan.

Lalu, dengan Singapore Airlines dibanderol mulai Rp1,8 juta dan Citilink mulai dari Rp1,9 juta sekali jalan.

[Gambas:Video CNN]

Wuhuang Fentian

Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah******

Pengusaha Jusuf Hamka akhirnya menyerah dalam menagih utang negara senilai Rp800 miliar. Setelah lantang menagih utang ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) selama beberapa hari terakhir, pemegang saham PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) ini kini menyerahkan persoalan itu kepada Tuhan.

Kendati demikian, ia yakin pemerintah akan berlaku adil dan mengikuti ketetapan hukum. Terlebih, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah memerintahkan Menko Polhukam Mahfud MDuntuk memastikan pemerintah membayar tagihan swasta kepada pemerintah.

"Soal tagihan saya ke Departemen Keuangan saya serahkan kepada Allah. Dibayar alhamdullilah, enggak dibayar wasyukurillah. Tapi, mudah-mudahan, saya percaya di zaman Pak Jokowi, beliau akan memberikan keadilan," ujar Jusuf melalui rekaman video saat bertemu Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo, Senin (19/6).

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf baru-baru ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

[Gambas:Video CNN]