buku mimpi 2d abjad bergambar lengkap

Pangeran yang rendah hati memanjakan selirnya

bocoran admin jarwo live

Pengusaha Hotel di Bali Minta Pajak Hiburan Diturunkan Jadi 15 Persen******

Denpasar, CNN Indonesia--

Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali meminta pajak jasa hiburan diturunkan ke tarif sebelumnya yakni 15 persen.

Wakil Ketua PHRI Bali I Gusti Ngurah Rai Suryawijaya bersama pelaku pariwisata di Bali menolak kenaikan pajak hiburan tersebut.

Menurut Suryawijaya pajak 15 persen yang sudah diterapkan selama ini sudah masuk akal karena terjangkau. Selain itu, waktu kenaikan pajak tersebut belum tepat lantaran pariwisata di Bali baru mulai pulih dari pandemi covid-19.

Suryawijaya juga membandingkan pajak tersebut dengan Thailand yang hanya mengenakan sebesar 5 persen.

"Sedangkan, Thailand, mereka menurunkan pajak hanya 5 persen, mereka perlu turis datang ke Thailand. Nanti, Bali bisa ditinggalkan. Ini bahaya buat kita," imbuhnya.

Ia juga mengajak para pelaku usaha hiburan malam untuk menunda pembayaran pajak 40 persen sampai ada hasil dari judicial review di MK,"Iya, kita menunggu dulu judisial review. Karena kalau kita bayar 40 persen, itu tamu kabur semua," ujarnya.

Apabila judicial reviewditolak oleh MK pihaknya bersama para usaha hiburan malam tetap bersepakat untuk mendesak pemerintah agar kenaikan pajak 40 persen tidak diterapkan.

Lihat Juga : Melihat Ekonomi Papua Nugini, Tetangga RI yang Bikin China Sewot

Sementara, General Manager Kelab Malam Boshe VVIP Club Bali I Gusti Bagus Suwitra mengatakan sebenarnya pajak 15 persen itu sudah besar dan kalau dinaikkan menjadi 40 persen tentu sangat berat. Pihaknya juga sepakat dengan para pelaku usaha hiburan malam lainnya untuk mengajukan judicial review ke MK.

Suwitra khawatir kenaikan pajak tersebut akan membuat sejumlah hiburan malam tutup dan otomatis karyawan terkena PHK massal.

"Kalau PHK massal mungkin sebelum PHK sudah tutup duluan perusahaannya. Jadi sudah tidak PHK udah tutup, iya sudah PHK sendiri," ungkapnya.

Pihaknya juga sepakat bila nantinya ada usulan penundaan pembayaran pajak dan melakukan aksi damai dalam kenaikan pajak tersebut.

"Setuju banget. Kalau memang itu cara yang akan dipilih oleh teman-teman semua dan dari beberapa tokoh, itu mungkin jalan," ujarnya.

Pemerintah menaikkan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) untuk jasa hiburan dari 15 persen menjadi 40 persen hingga 75 persen. Kebijakan itu, diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Dalam aturan itu, PBJT untuk jasa hiburan berlaku pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.

[Gambas:Video CNN]

(kdf/sfr)

Bajak Laut Dewa Super Druid

cara ampuh bermain slot

BPBD: 20 kelurahan di Palangka Raya terdampak banjir luapan sungai******

Palangka Raya (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, menyebutkan sebanyak 20 kelurahan di daerah ini terdampak banjir luapan sungai besar yang melintasi wilayah setempat.

"Sebanyak 20 kelurahan itu tersebar di empat kecamatan di Kota Palangka Raya," kata Pelaksana Tugas Kepala Pelaksana BPBD Kota Palangka Raya Hendrikus Satria Budi, di Palangka Raya, Minggu.

Dia menyebutkan, sebanyak 20 kelurahan yang terdampak banjir itu terdiri atas lima kelurahan di Kecamatan Pahandut, tiga kelurahan di Kecamatan Jekan Raya, tujuh kelurahan di Kecamatan Sabangau, dan lima kelurahan di Kecamatan Bukit Batu.

Baca juga: 32.877 warga Palangka Raya terdampak banjir luapan sungai

"Dari 20 kelurahan itu ada 32.304 warga terdampak banjir. Mereka berasal dari 9.301 kepala keluarga. Selain itu, banjir luapan Sungai Kahayan dan Sungai Rungan juga berdampak pada 5.358 rumah," kata Budi.

Menurut dia, dampak yang ditimbulkan ada yang berkategori ringan sehingga masih dapat dihuni hingga rumah tak dapat dihuni karena terendam banjir.

"Dari seluruh korban banjir, tercatat 631 warga yang berasal dari 252 kepala keluarga masih berada di pengungsian. Sementara sisanya masih bertahan di rumah atau tinggal sementara di rumah kerabat," kata Budi.

Saat ini Pemkot Palangka Raya didukung berbagai pihak terkait juga telah menyiapkan enam posko pengungsian yang berada di wilayah Kelurahan Pahandut, Kelurahan Langkai, Kelurahan Kalampangan, Kelurahan Petuk Katimpun, Kelurahan Palangka, dan Kelurahan Marang.

"Selain memenuhi kebutuhan para pengungsi, kami juga terus melakukan pemantauan, sosialisasi, dan edukasi kesiapan masyarakat dalam menghadapi banjir," katanya.

Baca juga: Empat warga Palangka Raya Kalteng meninggal akibat banjir

Sementara itu, Penjabat (Pj) Wali Kota Palangka Raya Hera Nugrahayu mengatakan pihaknya tengah mempertimbangkan perpanjangan status tanggap darurat banjir yang sebelumnya ditetapkan hingga 18 Maret 2024.

"Kemarin tanggap darurat kami tetapkan hingga 18 Maret 2024. Karena potensi bulan Maret ini curah hujan masih tinggi, maka status sangat memungkinkan diperpanjang," kata Hera.

Ia mengatakan bahwa bulan April kemungkinan masih akan menghadapi curah hujan yang tinggi. Oleh karena itu, perpanjangan status tanggap darurat banjir menjadi sebuah opsi yang cukup mungkin untuk dipertimbangkan.

Masyarakat diharapkan tetap waspada dan mengikuti perkembangan informasi terkait perpanjangan status tanggap darurat banjir ini.

Baca juga: 502 korban banjir Palangka Raya ditampung di enam posko

“Pemerintah Kota Palangka Raya akan terus berupaya untuk memberikan bantuan dan dukungan yang diperlukan bagi Masyarakat yang terdampak banjir,” katanya.

Pewarta: Rendhik Andika
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

dewa serigala liar

jam gacor ugdewa

Waspada berbagai risiko kesehatan hingga kanker pada pewarna makanan******

Jakarta (ANTARA) - Beberapa makanan yang memiliki warna-warna cerah biasanya menggugah selera, namun disarankan untuk menghindari makanan yang diwarnai untuk mencegah risiko kesehatan baik itu reaksi alergi atau bahkan kanker.

Pewarna makanan sintetis adalah bahan kimia yang ditambahkan ke makanan untuk meningkatkan penampilan dan daya tarik makanan lezat. Beberapa pewarna makanan yang umum adalah tartrazin, kuning matahari terbenam, bayam, merah allura, kuning kuinolin, biru cemerlang, dan nila merah tua.

Ditulis laman Hindustan Times, Sabtu (16/3), pewarna buatan telah terintegrasi secara mulus ke dalam industri makanan modern, meningkatkan daya tarik visual dari produk yang tak terhitung jumlahnya.

Baca juga: MUI nyatakan pewarna makanan dari serangga Cochineal halal digunakan

Namun, masih banyak pertanyaan mengenai implikasi kesehatannya. Penggunaan pewarna sintetis yang meluas dalam makanan olahan telah mendorong penyelidikan terhadap potensi risiko dan intervensi peraturan.

"Pewarna, baik alami maupun sintetis, ditambahkan ke dalam makanan dan minuman untuk mempercantik penampilan. Meskipun menarik perhatian, keamanannya masih dipertanyakan. Penelitian mengisyaratkan adanya hubungan antara konsumsi pewarna buatan dan gangguan kesehatan seperti hiperaktif pada anak-anak, reaksi alergi, dan bahkan kanker,” kata Kepala Ahli Gizi Klinis, Rumah Sakit Amrita Faridabad Charu Dua.

Penting bagi konsumen untuk berhati-hati dalam membaca label dan memilih alternatif alami untuk melindungi kesejahteraan makanan mereka.

Baca juga: Ini pemicu kanker kepala leher

"Ada efek merugikan dari pewarna makanan buatan terhadap kesehatan kita. Bahan tambahan sintetis ini, yang sering ditemukan pada makanan populer seperti permen, minuman ringan, dan makanan ringan kemasan, makanan ringan pinggir jalan telah dikaitkan dengan berbagai masalah kesehatan, termasuk hiperaktif pada anak-anak, alergi, intoleransi bahkan terhadap kanker," kata Dr Suparna Mukherjee, Clinical Nutrition, Narayana Health City, Bangalore.

Mengonsumsi zat-zat pewarna dikaitkan dengan gejala seperti pusing, lemah, muntah, dan sianosis. Demikian pula, timbal kromat, yang digunakan untuk mewarnai bubuk cabai, mengakibatkan keracunan timbal, menyebabkan sakit perut, mual, sembelit, dan anemia.

"Reaksi alergi terhadap pewarna buatan semakin menggarisbawahi pentingnya kehati-hatian. Tartrazine (E102) dan Sunset Yellow ( E110) adalah salah satu penyebab yang memicu respons buruk, sehingga menekankan perlunya pelabelan yang waspada," kata Charu Dua.

Baca juga: Putri Koster: jangan pilih makanan karena warna menarik

Meluasnya penerapan warna-warna ini, yang ditemukan pada makanan yang dipanggang, sereal sarapan, dan jus buah kemasan tertentu, menyoroti tantangan yang dihadapi konsumen dalam menghindari warna-warna tersebut, kata Roshan Kore, Ahli Diet Konsultan, Rumah Sakit Anak NHSRCC, Mumbai.

Menyoroti pentingnya kewaspadaan terhadap pilihan makanan kita, Kore menyarankan sangatlah penting untuk memilih makanan yang alami dan tidak diolah. Memilih makanan seperti itu tidak hanya menjaga kesehatan kita tetapi juga mendukung kesejahteraan generasi mendatang, menekankan pendekatan holistik terhadap nutrisi.

Baca juga: BPOM: hindari makanan berbau dan warna tajam

Baca juga: Awas makanan mengandung formalin dan zat pewarna

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

Rekor pertempuran inti

new member slot 100 di awal

Guru Besar IPB Nilai Food Estate Jokowi Gagal Semua******

Jakarta, CNN Indonesia--

Guru BesarIPB University Dwi Andreas Santosa menyebutkanfood estate atau lumbung pangan yang digagas Presiden Joko Widodo (Jokowi) gagal.

Menurutnya, tak ada satu pun pembangunan lumbung pangan yang direncanakan berhasil, termasuk yang berlokasi di Gunung Mas, Kalimantan Tengah. Berbeda dengan klaim cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka.

"Iya gagal semua. Khusus untuk Gunung Mas itu bahkan bukan lahan yang tepat untuk bercocok tanam. Gunung Mas itu bukan tanah berpasir, tapi tanah pasir atau pasir sebetulnya. Jadi gimana mau ada yang tumbuh," ujarnya dalam acara CORE Economic Outlook 2024, Selasa (23/1).

Lebih lanjut, Andreas menjelaskan keberhasilan program food estate harus memenuhi kriteria. Lahan yang dipilih harus bisa ditanam secara berkelanjutan hingga hasil panennya memberikan keuntungan bagi petani.

"Jadi kan keberhasilan itu tidak ditentukan oleh itu (asal tanam), apakah nanti itu bisa berlanjut, apakah feasibility dari sisi ekonomi sudah feasible, kan di sana kalau kita bicara keberhasilan kan," ungkapnya.

Kriteria itu tidak ditemukan di food estate Jokowi. Pihaknya pernah melakukan pengujian di Blok A2 lahan food estate di Kalteng. Memang petaninya ada, begitu juga hasil panennya. Namun, hasil panennya hanya 0,8 ton per hektare dari 93 hektare. Padahal seharusnya paling sedikit mencapai 4 ton per hektare agar petani untung.

"Ini 1 ton pun nggak sampai. Jadi itu yang terjadi. Jadi ketika berhasil atau tidak harus bicara di sana (data), bukan ini bisa menanam jagung kemudian panen, bisa ya bisa tapi kan bukan seperti itu. Kita tanpa tanah juga bisa hidroponik," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Nenek moyang Jindan di zaman modern

hoki368

Warga Demak kembali mengungsi karena jebolnya tanggul Sungai Wulan******

pada pukul 02.00 WIB diinformasikan untuk mengungsi, setelah tersiar informasi tanggul Sungai Wulan kembali jebol

Demak (ANTARA) - Puluhan ribu warga Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, Minggu, mengungsi setelah tanggul Sungai Wulan kembali jebol menyusul meningkatnya debit air sungai tersebut. Tumini, warga Desa Ketanjung di Demak, Minggu, mengakui harus mengungsi kembali, karena pada pukul 02.00 WIB diinformasikan untuk mengungsi, setelah tersiar informasi tanggul Sungai Wulan kembali jebol. Hanya saja, kata dia, pihaknya belum mengetahui harus mengungsi ke mana, karena hingga kini belum diberi informasi harus mengungsi ke mana. Banjir sebelumnya, kata dia, pihaknya bersama keluarga mengungsi ke Balai Desa Ketanjung yang lokasinya berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Hanya saja, kata dia, saat ini akses menuju Kudus juga tergenang banjir, sehingga menunggu informasi lebih lanjut. Heni, warga Desa Karanganyar yang rumahnya juga tergenang karena jebolnya tanggul Sungai Wulan kembali mengungsi setelah tanggal 8 Februari 2024 juga jebol dan mengungsi.

Baca juga: Tanggul Sungai Wulan Kabupaten Demak kembali jebol

Baca juga: Pemkab Demak koordinasi dengan BBWS atasi tanggul jebol dan limpas Hanya saja, kata dia, hingga pukul 10.00 WIB belum mendapatkan informasi harus mengungsi ke mana. "Sebelumnya, kami sekeluarga mengungsi di DPRD Kabupaten Kudus. Hanya saja, saat ini warga Kudus juga ada yang mengungsi di tempat yang sama," ujarnya. Ia berharap segera ada tempat mengungsi, karena dirinya saat ini hanya menunggu di Jembatan Tanggulangin di perbatasan antara Demak dengan Kudus.
Sri, warga lainnya, mengakui terpaksa mengungsi di truk miliknya, karena tempat pengungsian yang disediakan tidak bisa dijangkau karena jalannya tergenang banjir.
 Danramil 08/Karanganyar Kapten Cba Haryono mengungkapkan bahwa jebolnya tanggul Sungai Wulan diperkirakan bisa mengakibatkan 10 desa terdampak. Untuk jumlah warga yang terdampak, kata dia, berkisar puluhan ribu jiwa, sedangkan yang paling dekat dengan tanggul Sungai Wulan seperti Desa Ketanjung sekitar 1.200 jiwa dan Desa Karanganyar sekitar 8.000-an jiwa. Tempat pengungsian, kata dia, sementara belum ada, tetapi dari Desa Ketanjung menyediakan di Balai Desa Kedungwaru Lor dan Balai Desa Ketanjung, tetapi aksesnya tergenang air semua. Akhirnya, kata dia, sementara ini mereka bertahan di tanggul Sungai Wulan dan di bawah Jembatan Tanggulangin.

Baca juga: Banjir di Kabupaten Demak semakin meluas

Baca juga: Pemkab Demak berharap debit air dialirkan ke Sungai Juwana ditambah

Pewarta: Akhmad Nazaruddin
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Master Pedang Sembilan Surga

duit slot 777

Salam Khusus Hotman Paris ke Sri Mulyani soal Pajak Hiburan: Haiii******

Jakarta, CNN Indonesia--

Hotman Paris menitipkan pesan khusus ke Menteri KeuanganSri Mulyani soal kenaikan pajak hiburan sebesar 40 persen-75 persen.

Pesan ini disampaikan usai Hotman, Inul Daratista, dan pengusaha jasa hiburan lainnya menggeruduk kantor Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan. Mereka keberatan dengan aturan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Haiii," ucap Hotman di Kemenko Marves, Jakarta Pusat, Jumat (26/1).

Lihat Juga : ANALISISBenarkah Hilirisasi Ala Jokowi Ugal-ugalan Seperti Tuduhan Cak Imin?

"Saya pesankan, saya mohon kepada Bapak Presiden (Jokowi) agar memeriksa pejabat terkait yang dulu ikut di DPR untuk menyetujui uu ini. Kenapa tidak lapor secara detail ke presiden? Karena Pak Jokowi saya tahu juga marah adanya pasal ini," tuturnya.

"Ya saya gak tahu (oknum pejabat terkait). Karena setiap uu kan pasti ada pejabat dari pemerintah. Anda audah tahu lah kalau uu (HKPD) menyangkut ini siapa ya, sudahlah sudah tahu. Dan kebetulan sekarang berbeda haluan," tandas Hotman.

Meski tak menegaskan menteri mana yang dimaksud, tetapi ucapan Hotman ini diduga mengarah ke Kemenkeu pimpinan Sri Mulyani. Terlebih, UU HKPD ini disusun dan disahkan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu bersama DPR RI.

Hotman lantas mendesak para pejabat pemerintah daerah kembali menetapkan tarif pajak hiburan kelompok diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa dengan aturan lama. Ia mengacu pada pasal 101 UU HKPD yang memperkanankan pemberian insentif fiskal.

Selain itu, Hotman mengacu pada Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/403/SJ tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Jasa Kesenian dan Hiburan Tertentu Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Pemerintah menaikkan pajak hiburan minimal 40 persen dan maksimal 75 persen. Hal ini seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan mulai berlaku 5 Januari 2024.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah DJPK Kementerian Keuangan Lydia Kurniawati mengatakan tujuan pemerintah menetapkan pajak hiburan minimal 40 persen adalah untuk kemandirian fiskal daerah yang selama ini banyak masih bergantung kepada pemerintah pusat.

"Tujuannya akhirnya apa sih? sekali lagi highlight-nya ini pajak daerah, ini dukungan daerah semakin mandiri, semakin ketemu balancefiskalnya," ujarnya dalam media briefing di Gedung Kemenkeu, Selasa (16/1).

Menurutnya, selama ini pemerintah daerah masih mengandalkan transferan anggaran dari pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu dicari cara agar penerimaan daerah lebih besar untuk membiayai programnya sendiri.

Lihat Juga : KCIC Buka Kemungkinan Kereta Cepat Jakarta-Yogyakarta Dibangun Dulu

"Maka kita perlu berfikir, assigment-nya tidak hanya memberikan transfer ke daerah, tapi bagaimana mendukung daerah meningkatkan pendapatan daerah," jelasnya.

Namun, ia menekankan tidak semua sektor hiburan dikenakan tarif pajak 40 persen-75 persen. Hanya lima sektor yang penikmatnya orang tertentu saja.

Adapun kelima sektor yang dimaksud adalah diskotik, karaoke, bar dan spa. Sektor hiburan lainnya seperti bioskop, pagelaran musik, sirkus, pacuan kuda, wahana air atau kolam renang, peragaan busana dan lainnya justru turun dari 35 persen menjadi maksimal 10 persen.

"Jadi orang jawa bilang jangan gebyah uyah, jangan digeneralisasi bahwa pajak hiburan batas bawah 40 persen batas atas 75 persen. Yang umum A-K tadi turun, nggak boleh tinggi. Jadi ini bukan jenis yang baru, sudah ada di uu sebelumnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)