situs member baru maxwin

Sistem transformasi tingkat dewa

Menteri Basuki Sebut Tanah Jakarta Anjlok 18 Cm per Tahun******

Menteri PUPR Basuki Hadimuljonomengungkapkan tanahdi DKI Jakarta anjlok 12 hingga 18 centimeter (cm) per tahun imbas eksploitasi air tanah oleh masyarakat dan pebisnis di ibu kota.

Namun, di tengah masalah itu, pemerintah belum bisa melakukan apa-apa. Basuki menyebut pemerintah tidak bisa melarang masyarakat Ibu Kota untuk menggunakan air tanah karena hingga kini belum bisa menyediakannya.

Saat ini katanya, pemerintah masih dan sedang berusaha dengan menjalankan tiga proyek untuk mengatasi permasalahan air bersih di Jakarta.

Basuki mengklaim jika tiga proyek itu bisa diselesaikan, maka dapat mengatasi permasalahan air bersih di DKI Jakarta. Dengan begitu, pemerintah bisa meminta masyarakat untuk berhenti menggunakan air tanah pada 2023.

"Kalau itu semua bisa kami selesaikan dan bisa menyuplai area Jakarta, maka pada 2030 pasti bisa menyampaikan kepada rakyat setop pakai air tanah. Hanya dengan itu penurunan air tanah bisa dihentikan, seperti di Bangkok dan Tokyo," kata Basuki saat menyaksikan penandatanganan Fasilitas Kredit Antara PT Air Bersih Jakarta dan Kreditur Sindikasi, Senin (20/2).

[Gambas:Video CNN]

Penurunan tanah di DKI Jakarta memang terjadi di Jakarta. Penurunan terjadi akibat empat faktor yang terdiri dari alam dan buatan atau yang berkaitan dengan manusia.

Peneliti muda Pusat riset Geoteknologi-BRIN Dwi Sarah mengatakan untuk penyebab alami, penurunan tanah di Jakarta disebabkan dua hal, yakni proses tektonik yang aktif dan kompaksi alamiah tanah Jakarta. Kompaksi alamiah adalah proses pengurangan lapisan sedimen tanah akibat beban sedimen di atasnya.

Sedangkan untuk faktor antropogenik atau yang melibatkan campur tangan manusia, penurunan tanah di Jakarta disebabkan eksploitasi berlebihan pada air tanah dan pembebanan.

Penurunan tanah di Jakarta terjadi secara bervariasi. Beberapa wilayah mengalami penurunan 1-15 sentimeter per tahun dan beberapa lokasi lainnya dapat mengalami penurunan hingga 20-28 sentimeter per tahun.

Dalam sebuah jurnal penelitian oleh Hasanuddin Z. Abidin dan rekannya, dari keempat faktor penurunan tanah tersebut, aktivitas tektonik tampak menjadi faktor yang paling tidak signifikan, mengingat aktivitas tektonik wilayah Jakarta yang tidak terlalu sering.

Sementara itu, eksploitasi berlebihan air tanah disebut menjadi faktor paling bertanggung jawab menyebabkan penurunan tanah Jakarta.

Eksploitasi berlebihan tanah, kompaksi alamiah tanah, dan beban bangunan menjadi faktor saling berkaitan menurunkan tanah Jakarta.

Pasalnya, ketiga faktor tersebut berbanding lurus dengan pertumbuhan penduduk yang terjadi di wilayah ibu kota.

Pertumbuhan penduduk yang semakin tinggi akan menghadirkan bangunan-bangunan baru untuk tempat tinggal atau sejumlah fasilitas lain.

Kehadiran bangunan tersebut akan semakin membebani tanah Jakarta. Selain itu, kehadiran bangunan baru juga kemungkinan besar bakal meningkatkan konsumsi air tanah.

Hiburan Korea: Berjalan di Bumi

Pesanan Sepi, Pabrik Sepatu Nike******

Pabrik pembuat sepatu olahraga Pou Chen Corp Taiwan akan memutus hubungan kerja (PHK) 6.000 karyawan di Vietnampada tahun ini.

Untuk tahap awal, pabrik sepatu yang memasok merek ternama seperti Adidas dan Nike akan memangkas 50 persen atau 3.000 karyawan di akhir bulan ini. Sementara 3.000 sisanya akan dihentikan kontraknya pada akhir 2023. 

Dilansir dari Reuters, Selasa (21/2) pabrik yang berlokasi di Ho Chi Minh, Vietnam ini harus memangkas karyawan karena melemahnya permintaan global.

Pihak Pou Chen mengaku hanya akan memangkas tidak lebih dari 3.000 staf di tengah ketidakpastian prospek ekonomi makro dan dampaknya terhadap operasional ke depan.

"Perusahaan akan dengan hati-hati menanggapi perubahan dinamis dalam lingkungan bisnis," kata Pou Chen dalam pengajuan ke bursa Taiwan.

Saham Pou Chen turun 1,2 persen pada perdagangan sore hari di Taiwan, yang secara umum ikut turun 0,1 persen.

Rencana PHK ini menandai titik balik bagi perusahaan yang menghadapi kekurangan tenaga kerja dan gangguan manufaktur di Vietnam akibat pandemi Covid-19 pada 2021 lalu.

Sedangkan, ekspor Vietnam pada Januari turun 26 persen dari tahun sebelumnya, dengan impor turun 24 persen. Penurunan impor dapat mengindikasikan kontraksi dalam industri karena perusahaan memotong pembelian bahan dan peralatan untuk produksi.

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

Kementerian BUMN Minta Tambah Modal Negara Rp3 T Buat Jiwasraya******

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) meminta penambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Senilai Rp3 triliun untuk menyelesaikan permasalahan PT AsuransiJiwasraya(Persero).

Padahal, sebelumnya pemerintah juga telah menggelontorkan PNM sebesar Rp20 triliun. Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo mengatakan persoalan di Jiwasraya belum tuntas karena masih ada aset senilai Rp7,5 triliun yang masih perlu dipindahkan ke PT Asuransi Jiwa IFG (IFG Life).

IFG Life sendiri ditugaskan untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Jiwasraya untuk kemudian dilakukan pengalihan aset dan liabilitas Jiwasraya yang bersifat clean and clear kepada IFG Life.

"Kami memutuskan karena OJK (Otoritas Jasa Keuangan) meminta dipercepat untuk menambah PMN Rp3 triliun di tahun ini," ungkapnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (13/2) lalu.

Ia mengatakan dana ini rencananyapulldari cadangan investasi karena di APBN sudah ada cadangan investasi sekitar Rp5 triliun.

Meski begitu, Toko menuturkan rencana detil terkait penambahan PNM itu akan disampaikan lebih lanjut oleh Kementerian BUMN pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR berikutnya.

Tiko menyebut sisa kebutuhan dana akan dicari dari berbagai sumber. Ia mengklaim sisa dana sekitar Rp5 triliun akan ditutup dari pendanaan holding IFG dan pengalihan aset investasi berupa reksa dana yang sempat disita oleh Kejaksaan Agung (Kejagung).

"Harapan kami dengan effortini, tahun ini benar-benar tuntas karena kami masih melihat masih ada nasabah yang belum dipindahkan ke IFG Life. Tahun ini kami harapkan bisa selesai, sebelum nanti mulai tahun politik," kata Tiko.

Terkait penyehatan Jiwasraya, OJK sudah memberikan pernyataan tidak keberatan atas rencana penyehatan keuangan (RPK) Jiwasraya melalui surat S-449/NB.2/2020 pada 22 Oktober 2020.

Berdasarkan hasil pemantauan OJK, beberapa kegiatan pokok dalam RPK telah dilaksanakan. Restrukturisasi polis telah dilaksanakan serta dilanjutkan dengan pengalihan polis yang setuju restrukturisasi dari Jiwasraya ke IFG life.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK Ogi Prastomiyono mengatakan pengalihan portofolio polis saat ini sedang berlangsung secara bertahap. OJK juga telah meminta perusahaan untuk mengalihkan seluruh polis dengan segera.

"Terhadap polis yang belum dialihkan, OJK meminta Jiwasraya untuk menyesuaikan RPK sehingga mencerminkan keadaan terkini. Dalam mendukung proses penyelesaian pengalihan portofolio polis, masih diperlukan adanya tambahan modal dari pemegang saham sehingga semua polis yang telah setuju restrukturisasi dapat dialihkan seluruhnya ke IFG Life," jelasnya beberapa waktu lalu.

OJK menegaskan Jiwasraya harus menyampaikan RPK yang dapat menyelesaikan pengalihan portofolio bagi seluruh pemegang polis yang menyetujui restrukturisasi, termasuk tambahan modal dari pemegang saham yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pengalihan dimaksud.

[Gambas:Video CNN]

Karier

Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun Kesepakatan China******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan perpanjangan kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) bukan hanya kemauan China, tetapi juga perusahaan pelat merah Indonesia.

Ia mengatakan hal yang menjadi pertimbangan perpanjangan konsesi KCJB hingga 80 tahun adalah pembengkakan biaya (cost overrun).

"Pertimbangannya pasti cost overrunmenambah biaya masing-masing konsorsium, jadi pasti mereka minta tambahan konsesi di waktu. Jangan bilang ini maunya china, enggak, maunya si BUMN juga lah, kan sahamnya 60 persen BUMN," kata Arya di Kementerian BUMN, Jumat (17/2).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan China bersepakat nominal cost overrunmencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).

Menurutnya, beberapa item yang sedang dikaji adalah pajak, clearing frequencydan lain sebagainya. Meskipun, terkait angka sudah mencapai kata sepakat.

Lebih lanjut, pembahasan cost overrunakan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. Pihaknya berharap dalam satu hingga dua minggu ke depan angka tersebut sudah final.

Pembengkakan biaya ini disepakati usai Indonesia berkunjung ke Beijing, China, beberapa waktu lalu.

"Kemarin kami baru dari Beijing, kita telah sepakat dengan cost overrunyang disepakati pihak Indonesia dengan China sehingga bisa segera cair ke PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China)," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Grup Monster Hadiah

Konsesi Kereta Cepat Jadi 80 Tahun Kesepakatan China******

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan perpanjangan kereta cepatJakarta-Bandung (KCJB) bukan hanya kemauan China, tetapi juga perusahaan pelat merah Indonesia.

Ia mengatakan hal yang menjadi pertimbangan perpanjangan konsesi KCJB hingga 80 tahun adalah pembengkakan biaya (cost overrun).

"Pertimbangannya pasti cost overrunmenambah biaya masing-masing konsorsium, jadi pasti mereka minta tambahan konsesi di waktu. Jangan bilang ini maunya china, enggak, maunya si BUMN juga lah, kan sahamnya 60 persen BUMN," kata Arya di Kementerian BUMN, Jumat (17/2).

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengatakan Indonesia dan China bersepakat nominal cost overrunmencapai US,2 miliar atau sekitar Rp18,24 triliun (asumsi kurs Rp15.200 per dolar AS).

"Kita sepakat dengan angka cost overrunUS,2 billion (miliar). Ini yang sedang kita rapikan," ujar Tiko, sapaan akrabnya, dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Selasa (13/2).

Menurutnya, beberapa item yang sedang dikaji adalah pajak, clearing frequencydan lain sebagainya. Meskipun, terkait angka sudah mencapai kata sepakat.

Lebih lanjut, pembahasan cost overrunakan dibahas ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite. Pihaknya berharap dalam satu hingga dua minggu ke depan angka tersebut sudah final.

Pembengkakan biaya ini disepakati usai Indonesia berkunjung ke Beijing, China, beberapa waktu lalu.

"Kemarin kami baru dari Beijing, kita telah sepakat dengan cost overrunyang disepakati pihak Indonesia dengan China sehingga bisa segera cair ke PT KCIC (Kereta Cepat Indonesia-China)," kata Tiko.

[Gambas:Video CNN]

Jelajahi surga

PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meminta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, termasuk di Meikarta.

Hal itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto. Ia mengatakan OJK harus mengawasi Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) hingga rasio kecukupan modal bank alias capital adequacy ratio.

"Menurut kami seharusnya OJK turut mengawasi perbankan yang terlibat dalam kasus hunian mangkrak, khususnya dalam hal BMPK kepada pihak terkait dan rasio kecukupan modal bank dalam penyaluran kredit atau pinjaman, bagi bank yang terlibat dalam proyek perumahan tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).

"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," ungkap Iwan.

Kesiapan PUPR tersebut adalah langkah keenam yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Iwan menjelaskan ada lima langkah lain yang dilakukan PUPR.

Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.

Lihat Juga : Lippo Cikarang 'Lepas Tangan' soal Meikarta, Serahkan Semua ke PT MSU

Kedua, Iwan menyebut pihaknya mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Harapannya kebijakan, pengawasan, serta pembangunan bisa termonitor.

"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.

Keempat, PUPR bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberikan masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK atau penegak hukum.

Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.

Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.

[Gambas:Video CNN]