pinjam 10 juta di bri

Gadis malang dan gadis bangsawan

Bos Bulog Sebut Harga Beras Sulit Turun ke Level Tahun Lalu******

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Bayu Krisnamurthimemperkirakan harga beras sulit turun ke level tahun lalu.

"Menurut perhitungan kami, di BULOG, harga itu akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti setahun yang lalu," kata Bayu dalam Bincang BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Tak hanya beras, harga sejumlah komoditas dunia juga menanjak tahun ini, mulai dari bahan bakar, pupuk, kakao, hingga minyak goreng.

"Yang paling besar adalah ongkos tenaga kerja, ini kira-kira hampir 50 persen," tambahnya.

Selain itu, harga sewa lahan juga ikut melonjak. Pasalnya, hari demi hari banyak dari konversi celahan sawah yang dijadikan perumahan. Perihal ini membuat lahan tanam padi menjadi ikut terpangkas dan menyebabkan kenaikan harga sewanya.

"Itu (transformasi sawah menuju perumahan) pastikan lahannya makin sedikit, maka sewa lahan akan menjadi lebih mahal," ujar pimpinan BULOG tersebut.

Terkait stok, Bulog saat ini menyimpan cadangan sekitar 1 juta ton.

"Stok Bulog sendiri, yaitu kalau saat ini, per hari ini kurang lebih sekitar 1 juta ton," tuturnya.

Dalam distribusi beras, pemerintah memang harus mengalah sejenak. Tahta tertinggi dalam distribusi beras saat ini masih ada di rumah tangga dengan kisaran 50 persen dari stok nasional. Kemudian disusul oleh organisasi yang memanfaatkan beras layaknya restoran, hotel, rumah sakit, hingga santri. Ketiga, ada dari sisi pedagang. Setelahnya merupakan hak pemerintah.

Kenaikan harga beras terjadi beberapa waktu terakhir. Fenomena El Nino juga menjadi salah satu alasan harga beras meroket hingga memaksa pemerintah untuk kembali mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton. Impor tambahan itu membuat total kuota impor beras pada 2024 naik menjadi 3,6 juta ton.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras di pasar tradisional per hari ini berkisar Rp13.800 hingga Rp19.500 per kg.

Angka tersebut di atas harga pada periode sama tahun lalu di kisaran Rp10.550 hingga Rp17.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]

Bagaimana Kaisar Surga dibangkitkan?

PT KAI Sumut Operasikan KA Tambahan Antisipasi Lonjakan Mudik Lebaran******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumatera Utara akan mengoperasikan satu KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif relasi Medan-Rantau Prapat (PP) mulai 31 Maret-21 April 2024 dengan kapasitas angkut sebanyak 530 tempat duduk.

"Penambahan tersebut dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan penumpang pada masa angkutan Lebaran 2024," kata Manager Humas PT KAI (Persero) Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Minggu (31/3).

Anwar menyebutkan total 23.320 tempat duduk untuk KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif selama masa angkutan Lebaran dengan pemberhentian di Stasiun Medan, Tebing Tinggi, Kisaran, Mambang Muda dan Rantau Prapat (PP).

Menurut Anwar PT KAI Divre I Sumut menambah satu perjalanan KA Sribilah Utama Fakultatif per harinya dengan rute Medan-Rantau Prapat (PP).

"KA tambahan tersebut menggunakan rangkaian kereta kelas ekonomi untuk mengakomodir masyarakat yang akan pulang ke kampung halaman menggunakan jasa kereta api untuk merayakan lebaran bersama keluarga," ungkapnya.

Hanya dengan membayar Rp115 ribu sampai dengan Rp120 ribu masyarakat sudah dapat memanfaatkan layanan KA Tambahan Sribilah untuk mudik lebaran.

"Selain itu, hadirnya KA tambahan ini menunjukkan kesiapan KAI dalam menyediakan sarana transportasi bagi pelanggan serta merupakan wujud komitmen KAI untuk melayani masyarakat dengan selamat, aman dan nyaman," ujar Anwar.

Lihat Juga : Jabodetabek Bakal Sepi, 84 Persen Warga Mudik pada Lebaran Tahun Ini

Sementara itu dari data yang masuk, sampai dengan Sabtu (30/3), tiket KA masa Angkutan Lebaran 2024 telah terjual sebanyak 57.052 tiket atau 26% dari total tiket yang disediakan sebanyak 219.208 tiket.

"Jumlah tersebut masih akan terus bertambah karena penjualan masih berlangsung. Masyarakat dapat segera melakukan pemesanan karena tiket KA Lebaran masih cukup banyak tersedia," paparnya.

Selain memberikan kemudahan pemesanan bagi masyarakat yang ingin bepergian dengan kereta api pada masa angkutan Lebaran 2024, PT KAI Divre I Sumatera Utara juga memberikan kemudahan apabila ada masyarakat yang ingin melakukan pembatalan tiket.

"Saat ini, cukup dengan aplikasi Access by KAI masyarakat dapat dengan mudah melakukan pembatalan atau mengubah jadwal perjalanan kereta api tanpa harus datang langsung ke stasiun. Pembatalan dan reschedule/ubah jadwal perjalanan kereta api dapat dilakukan maksimal 1 jam sebelum jadwal KA berangkat dengan kode booking yang dimiliki berstatus paid/terbayar serta belum dicetak sebagai boarding pass," tutup Anwar.

Berikut jadwal keberangkatan KA Tambahan Sribilah Utama Fakultatif:

KA U58A relasi Medan-Rantau Prapat

- Stasiun Medan: 10.25
- Stasiun Tebing Tinggi: 12.31
- Stasiun Kisaran: 13.59
- Stasiun Mambangmuda: 14.57
- Stasiun Rantau Prapat: 16.30

KA U57A relasi Rantau Prapat-Medan

- Stasiun Rantau Prapat: 17.05
- Stasiun Mambangmuda: 18.19
- Stasiun Kisaran: 19.27
- Stasiun Tebing Tinggi: 20.55
- Stasiun Medan: 22.43

Kaisar Crape Myrtle Yunani

Daftar Kenikmatan yang Didapat PIK******

PresidenJokowi menambah 14 proyek strategis nasional (PSN) baru di 2024 ini, mulai dari Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD) hingga Pantai Indah Kapuk Tropical Concept.

Keputusan ini diumumkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Senin (18/3). Meski jadi PSN, 14 proyek baru itu diklaim tidak akan memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena dibangun oleh pihak swasta.

"Ini disetujui oleh presiden dan ada PSN baru penyesuaian nomenklatur dan perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri," kata Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Kawasan Industri Patimban Industrial Estate Subang; Pengembangan Kawasan Industri Giga Industrial Park, Sulawesi Tenggara; Pengembangan Kawasan Industri Kolaka Resource, Sulawesi Tenggara; dan Pengembangan Kawasan Industri Stargate Astra, Sulawesi Tenggara.

Lalu, Pengembangan Kawasan Pesisir Surabaya Waterfront; Pengembangan Kawasan Neo Energy Morowali, Sulawesi Tengah; Pengembangan Kawasan Terpadu di Bumi Serpong Damai (BSD); Pengembangan Kawasan Industri Toapaya Bintan, Riau. Pengembangan Jalan Tol di Section Harbour Road II Jakarta Utara, serta Pengembangan Jalan Tol Dalam Kota Bandung.

Nah, status yang disandang 14 proyek itu menjadi PSN, memberikan keuntungan khusus bagi mereka.

Lantas, apa saja keuntungan itu?

Proyek yang masuk PSN akan mendapatkan fasilitas atau kemudahan PSN dari pemerintah. Kemudahan itu diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021.

Pada Pasal 1 Ayat 2 beleid tersebut diatur bahwa kemudahan yang bisa didapat proyek yang masuk daftar PSN berbentuk  kemudahan perizinan/non-perizinan yang diberikan dalam rangka percepatan proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, dan kelancaran pengendalian operasi, termasuk di dalamnya mekanisme pembiayaan PSN.

Sebenarnya ada banyak sejumlah kemudahan yang akan didapatkan proyek berstatus PSN. Beberapa di antaranya yang krusial adalah sebagai berikut:

1. Perizinan

Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. PP ini mempermudah perizinan untuk proyek prioritas negara.

Misalnya, pada Pasal 4 Poin g dijelaskan pemerintah melalui stakeholderterkait harus memfasilitasi penyelesaian permasalahan dalam perizinan berusaha dan pengadaan tanah PSN. Lalu, pada Pasal 5 Ayat 2 dijelaskan perizinan berusaha bagi kegiatan yang termasuk dalam risiko tinggi harus dipercepat.

Fasilitas atau kemudahan ini mencakup dari proses perencanaan, penyiapan, transaksi, konstruksi, hingga operasi dan pemeliharaan. Ini tertuang dalam Pasal 2 Ayat 3 PP Nomor 42 Tahun 2021.

2. Pembiayaan

Tak hanya perizinan, pembiayaan yang krusial dalam sebuah proyek juga dipermudah oleh Jokowi. Misalnya, pada Pasal 14 Ayat 1 dijelaskan pembiayaan PSN yang tidak memakai APBN dan APBD bisa ditopang melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

Lalu, di Pasal 13 Ayat 3 disebutkan PSN yang didanai dari sumber pembiayaan lain dapat dilakukan dengan memperhatikan:

a. Integrasi secara teknis dengan rencana induk pada sektor yang bersangkutan;
b. Kelayakan secara ekonomi dan finansial; dan
c. Kemampuan keuangan Badan Usaha untuk membiayai pelaksanaan penyediaan PSN, dalam hal badan usaha bertindak selaku pemrakarsa.

3. Jaminan pemerintah

Jaminan pemerintah diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara untuk meningkatkan kelayakan proyek dengan skema pembagian risiko. Ini diberikan demi mendukung percepatan pelaksanaan PSN.

"Pemerintah dapat memberikan jaminan pemerintah terhadap proyek strategis nasional yang pembiayaannya bersumber dari pembiayaan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Pasal 18 ayat 1.

Lalu, di Pasal 18 Ayat 2 disebutkan jaminan pemerintah diberikan untuk:

a. Kredit atau pembiayaan syariah;
b. Kelayakan usaha;
c. KPBU; dan/atau
d. risiko politik

PIK-BSD Juga Dapat Nikmat Bantuan Hukum Usai PSN

Menjadi dewa setelah seratus pemurnian

Jawaban Lengkap Grab dan Gojek soal Imbauan Bayar THR Driver Ojol******

Grab Indonesia dan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk atau GOTO  buka suara soal imbauan Kementerian Ketenagakerjaan agar mereka mau membayar THR para driver ojek online pada Lebaran 2024 ini.

Gojek misalnya, mengormati imbauan itu.  Melalui SVP Corporate Affairs Gojek Rubi W Purnomo, mereka akan mengikuti peraturan pemerintah dan regulasi yang berlaku.

Namun, ia mengatakan hubungan antara perusahaan dengan driver bukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan, melainkan hanya sebagai mitra.

Meski demikian, Rubi menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver, salah satunya adalah program Swadaya.

Swadaya merupakan program Gojek dalam memberikan akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driver dengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Rubi, program ini ditujukan untuk meringankan biaya operasional mitra driver dan juga sudah dinikmati oleh jutaan driver di seluruh Indonesia.

Ia mengatakan di tahun ini, program Gojek Swadaya menyalurkan program Swadaya Mudik berupa potongan harga bagi kebutuhan persiapan mudik mitra driver seperti pulsa, perawatan kendaraan, pengecekan kesehatan, dan lainnya.

Segendang sepenarian dengan Gojek, Chief of Public Affairs Grab Indonesia Tirza R Munusamy juga menyampaikan hal serupa. Ia mengatakan Grab Indonesia hanya akan memberikan THR kepada pekerja yang mempunyai hubungan kerja konvensional dalam bentuk PKWT dan PKWTT.

"Namun dalam semangat kekeluargaan di bulan yang baik ini, Grab menyediakan insentif khusus Hari Raya Idulfitri yang akan diberikan kepada para mitra di hari pertama dan kedua Lebaran," kata.

"Hal ini juga sesuai dengan imbauan dari Kementerian Ketenagakerjaan RI bahwa bentuk, besaran, serta mekanisme tunjangan hari raya dapat diberikan dalam berbagai bentuk dan disesuaikan oleh masing-masing aplikator," sambungnya.

Kemnaker mengimbau perusahaan aplikator ojek online untuk membayar THR kepada ojol hingga kurir paket.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker Indah Anggoro Putri mengatakan ojol hingga kurir paket masuk dalam kategori PKWT. Meski mereka bekerja dengan sistem kemitraan, ojol hingga kurir paket tetap berhak mendapat THR.

"Kami sudah jalin komunikasi dengan direksi, manajemen para ojek online, khususnya pekerja dengan menggunakan platform digital termasuk kurir logistik untuk juga dibayarkan THR-nya," ujar Indah dalam konferensi pers di Kemnaker, Jakarta Selatan, Senin (18/3).

[Gambas:Video CNN]

Perang Mata-Mata Tentara Beacon Fire

Satgas UU Cipta Kerja Gelar FGD, Dorong Perizinan Bangunan Satu Pintu******

Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertajuk "Serap Aspirasi Implementasi Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung Sebagai Amanat UU No. 6 Tahun 2023 dan Aturan Turunannya" di Surakarta, awal pekan ini. FGD digelar untuk mempercepat proses perizinan bangunan dan mendorong investasi di Indonesia.

Sekretaris Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja, Arif Budimanta dalam sambutannya, menegaskan bahwa proses perizinan bangunan harus dilakukan secara cepat dan mudah dengan basis digital.

"UU Cipta Kerja hadir untuk mereformasi seluruh perizinan yang sebelumnya banyak pintu, menjadi cukup satu pintu saja, salah satunya perizinan dasar terkait Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)," kata Arif, dalam keterangan tertulisnya.

Dengan menggerakan perekonomian nasional melalui instrumen investasi, Arif menegaskan bahwa harus ada modal yang dikembangkan. Tak hanya modal materi, tetapi juga sumber daya manusia (SDM) dan peralatan seperti mesin.

"Nah, SDM dan mesin ini membutuhkan gedung untuk bekerja dan memproduksi suatu barang, sehingga perizinan gedung ini harus mudah," tutur Arif.

Arif pun menjelaskan bahwa bangunan gedung ini menyangkut aspek lingkungan, keselamatan kerja, dan keselamatan orang yang tinggal di dalamnya. Sehingga selain perizinan yang mudah, dibutuhkan juga pengawasan yang cukup ketat.

Arif mendorong agar ke depannya seluruh perizinan bisa berada di dalam satu pintu, sehingga pelaku usaha tidak perlu membuka banyak aplikasi dan registrasi.

"Oleh sebab itu, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja secara lisan menampung proses intergrasi dari sistem OSS, SIMBG, dan Amdalnet, agar perizinan hanya berada pada satu pintu," terang Arif.

Lebih lanjut Arif menjelaskan FGD ini diharapkan bisa terjalin interaksi secara terbuka antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan penerima manfaat. Sehingga jika terjadi kendala bisa segera diselesaikan.

"Pada intinya Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) ini tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak ada dukungan dari pemerintah daerah." Jelas Arif.

Pada akhir sambutannya, Arif menegaskan bahwa Presiden Jokowi tidak menginginkan adanya pending issue dalam UU Cipta Kerja, khususnya dalam perizinan dasar.

"Selesaikan di masa pemerintahan sekarang, kalau ada yang kurang bisa diperbaiki, sehingga di pemerintahan berikutnya sudah selesai." Tutup Arif.

Terkait perubahan dalam perizinan bangunan, Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR, Diana Kusumastuti menjelaskan, semenjak adanya UU Cipta Kerja waktu perizinan yang dikeluarkan menjadi terukur.

"Saat ini PBG hanya melalui satu pintu, yaitu melalui aplikasi SIMBG. Di sana kami bisa memonitor secara langsung setiap permohonan yang masuk, dan sudah ada jangka waktu yang ditentukan," ujar Diana.

Lebih lanjut, Diana mendorong sinergitas bersama pemerintah daerah agar semakin kuat. Karena PBG ini tidak lepas dari peran daerah dalam melayani pemohon di wilayahnya masing-masing. "Seperti fungsi pengawasan, itu tanggung jawabnya pemerintah daerah. Semisal ada masalah, bisa langsung dikomunikasikan ke pusat melalui call center kami," ujar Diana.

Diana menjelaskan seluruh daerah di Indonesia sudah memiliki akun SIMBG, termasuk bahkan Otorita IKN. "Melalui akun SIMBG ini, standar teknisnya sudah ada, waktunya lebih singkat, proses lebih mudah, dan pembuatan SLF pun bisa sekaligus di sana," tambah Diana.

Sebagai informasi, SLF atau Sertifkat Laik Fungsi merupakan sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum Bangunan Gedung dapat dimanfaatkan.

SIMBG ini pun mendapat apresiasi dari perwakilan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Karanganyar, Farid Achmadi yang menyatakan bahwa sistem sangat membantu dalam membuat database terkait permohonan PBG.

"Di Karanganyar sendiri per harinya ada 21 pemohon PBG. Kami berterimakasih banyak akan adanya sistem ini," kata Farid dalam sesi diskusi.

Adapun FGD ini dihadiri oleh Dinas PUPR Jawa Tengah, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Jawa Tengah, Asosiasi Real Estate Indonesia (REI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) BPP Jawa Tengah, dan Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI).

Selain itu, kegiatan juga dihadiri oleh DPP Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Provinsi Jawa Tengah, Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (GAPENSI) BPD Jawa Tengah, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APRESI) DPD Jawa Tengah, Asosiasi Properti Syariah (APSI) DPW Jawa Tengah, DPN Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO), serta Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Jawa Tengah.

Tidak hanya perwakilan dari asosiasi pelaku usaha, agenda tersebut juga diselenggarakan dengan melibatkan akademisi di bidang hukum dari Universitas Sebelas Maret Surakarta dan Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Pecinta kuliner tidak terbatas

Bos Bulog Sebut Harga Beras Sulit Turun ke Level Tahun Lalu******

Direktur Utama Perum Badan Urusan Logistik (BULOG) Bayu Krisnamurthimemperkirakan harga beras sulit turun ke level tahun lalu.

"Menurut perhitungan kami, di BULOG, harga itu akan sulit untuk kembali ke titik semula seperti setahun yang lalu," kata Bayu dalam Bincang BUMN, Jakarta, Senin (18/3).

Tak hanya beras, harga sejumlah komoditas dunia juga menanjak tahun ini, mulai dari bahan bakar, pupuk, kakao, hingga minyak goreng.

"Yang paling besar adalah ongkos tenaga kerja, ini kira-kira hampir 50 persen," tambahnya.

Selain itu, harga sewa lahan juga ikut melonjak. Pasalnya, hari demi hari banyak dari konversi celahan sawah yang dijadikan perumahan. Perihal ini membuat lahan tanam padi menjadi ikut terpangkas dan menyebabkan kenaikan harga sewanya.

"Itu (transformasi sawah menuju perumahan) pastikan lahannya makin sedikit, maka sewa lahan akan menjadi lebih mahal," ujar pimpinan BULOG tersebut.

Terkait stok, Bulog saat ini menyimpan cadangan sekitar 1 juta ton.

"Stok Bulog sendiri, yaitu kalau saat ini, per hari ini kurang lebih sekitar 1 juta ton," tuturnya.

Dalam distribusi beras, pemerintah memang harus mengalah sejenak. Tahta tertinggi dalam distribusi beras saat ini masih ada di rumah tangga dengan kisaran 50 persen dari stok nasional. Kemudian disusul oleh organisasi yang memanfaatkan beras layaknya restoran, hotel, rumah sakit, hingga santri. Ketiga, ada dari sisi pedagang. Setelahnya merupakan hak pemerintah.

Kenaikan harga beras terjadi beberapa waktu terakhir. Fenomena El Nino juga menjadi salah satu alasan harga beras meroket hingga memaksa pemerintah untuk kembali mengimpor beras sebanyak 1,6 juta ton. Impor tambahan itu membuat total kuota impor beras pada 2024 naik menjadi 3,6 juta ton.

Berdasarkan data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS), harga rata-rata beras di pasar tradisional per hari ini berkisar Rp13.800 hingga Rp19.500 per kg.

Angka tersebut di atas harga pada periode sama tahun lalu di kisaran Rp10.550 hingga Rp17.400 per kg.

[Gambas:Video CNN]