slot8800

Sistem penurunan peti harta karun

Erick Thohir Tunjuk Shadiq Akasya Jadi Dirut Baru Bio Farma******

Menteri BUMNErick Thohir menunjuk Shadiq Akasya sebagai direktur utama PT Bio Farma(Persero). Shadiq menggantikan posisi Honesti Basyir, yang diangkat menjadi direktur PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk beberapa waktu lalu.

Mengutip Detik, pengangkatan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma Nomor SK-110/MBU/06/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Farma.

Selain menunjuk Shadiq Akasya, Erick juga mendapuk Kamelia Faisal sebagai direktur pemasaran, serta Iin Susanti sebagai direktur produksi dan supply chain.

Ia mengangkat Didik Kusnaini sebagai anggota dewan komisaris perusahaan.

Shadiq Akasya sebelumnya merupakan direktur direktur utama BNI Life. Sementara, Kamelia Faisal sebelumnya direktur sales & marketing PT Indofarma Tbk dan Iin Susanti sebelumnya menjabat vice president perencanaan strategis dan pengendalian kinerja korporasi.

Kemudian, Didik Kusnaini sendiri saat ini adalah Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran Kementerian Keuangan.

Berikut susunan direksi dan komisaris Bio Farma:

Komisaris

1. Komisaris Utama : Tanri Abeng
2. Komisaris Independen : Nizar Yamanie
3. Anggota Dewan Komisaris : Arianti Anaya
4. Anggota Dewan Komisaris : Roni Dwi Susanto
5. Anggota Dewan Komisaris : Ahmad Ramli
6. Anggota Dewan Komisaris : Didik Kusnaini

[Gambas:Video CNN]

Direksi

1. Direktur Utama : Shadiq Akasya
2. Wakil Direktur Utama : Soleh Udin Al Ayubi
3. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko : IGN Suharta Wijaya
4. Direktur Medis dan Hubungan Kelembagaan : Sri Harsi Teteki
5. Direktur Pengembangan Usaha : Yuliana Indriati
6. Direktur Human Capital : Endang Suraningsih
7. Direktur Produksi dan Supply Chain : Iin Susanti
8. Direktur Pemasaran : Kamelia Faisal

Dominasi Kaisar

Uji Coba 1 Juni Batal, Pemerintah Tegur Operator Bayar Tol Tanpa Setop******

Direktur Utama PT RoatexIndonesia Toll System Musfihin Dahlan mengaku mendapat peringatan pertama dari pemerintah terkait uji coba sistem Multi Lane Free Flow (MLFF).

Hal ini, dikarenakan uji coba MLFF atau sistem jalan tol nontunai nirsentuh yang harusnya dilaksanakan di Bali pada 1 Juni batal.

"Kami sudah mendapatkan peringatan pertama dari pemerintah. Mungkin nanti akan peringatan kedua, peringatan ketiga mungkin pemerintah akan ambil keputusan," kata Musfihin di Gedung BEI, Selasa (30/5).

Ia mengatakan pihaknya selaku operator sistem pembayaran belum bisa mencapai tenggat waktu 1 Juni karena hingga saat ini belum mendapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor.

Kontraktor belum bisa men-deliverke kami sistem yang akan diimplementasikan ke kami. Kenapa mereka belum bisa? Karena memang dalam proses pengerjaan atau pengembangan sistem ini antara Indonesia terutama anggota board manajemen Roatex dengan kontraktor dan manajemen Hungaria berbeda pandangan," ujarnya.

Musfihin menjelaskan pihak Hungaria berharap teknologi tersebut diterapkan di Indonesia seperti sistem yang diimplementasikan di Hungaria dan Rusia. Namun, pihak Indonesia berharap agar penerapan sistem tersebut disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

"Jadi, teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara. Ini ada perbedaan visi sejak Agustus tahun lalu. Kami sudah coba cari solusi tapi sampai saat ini tidak bisa," ujarnya.

Misalnya, di Hungaria jalan tol dikelola oleh pemerintah, sementara di Indonesia jalan tol dikelola swasta, dan swasta memungut pengembalian modalnya dari tarif tol.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Perang Xuanwu

Kadin DKI Ungkap Pasir Laut Diekspor Sebelum Izin Jokowi: Cuannya Gede******

Ekspor pasir laut disebut-sebut telah dilakukan sebelum Presiden Joko Widodo menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang Indonesia (Kadin) DKI Jakarta Diana Dewi, sejumlah pengusaha telah diberikan izin, tetapi ekspor dibatasi.

"Kemarin sebelum dibuka ekspor pasir laut ini banyak teman-teman pengusaha sudah terima IUP (izin usaha pertambangan), memang dibatasi. Jadi sebenarnya sudah ada ekspor itu, cuma dibatasi," ujar Diana di The Sultan Hotel Jakarta, Rabu (31/5).

"Sudah banyak teman-teman yang sudah mengeluhkan mereka sudah punya IUP-nya, punya surat-surat semua tapi mereka dibatasi ekspornya," jelas dia.

"Kenapa enggak dibuka (ekspor pasir laut)? Gitu kan. Pemerintah mendengar aspirasi ini. Tapi sekarang akhirnya banyak yang komentar bahwa ini nanti mempengaruhi dengan kita punya produk di dalam sendiri seperti apa," lanjut dia.

Ia menyebut pengusaha kini masih menunggu kajian lebih lanjut terkait pembukaan ekspor pasir laut.

Lihat Juga : Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN-Dalam Negeri

Ia menilai ekspor pasir laut memang saat diminati karena menghasilkan keuntungan yang besar bagi pengusaha.

"Nah, ini yang mudah-mudahan nanti bisalah dengan pengusahanya sendiri dengan pemerintah apa yang menjadi kajiannya, kenapa sekarang dibuka bebas itu, kita lihat saja," kata Diana.

"Cuannya gede," imbuhnya.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut dengan meneken Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Kemudian, pada Pasal 8, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap tersebut diutamakan berbendera Indonesia.

Lihat Juga : Sejarah Kelam Ekspor Pasir Laut RI, Pulau Hilang Demi Singapura

Apabila tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia.

Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan, yaitu reklamasi di dalam negeri, pembangunan infrastruktur pemerintah, pembangunan prasarana oleh pelaku usaha, dan ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Saya tidak terkalahkan

PUPR Buka Suara soal Batal Uji Coba Tol Tanpa Setop di Bali******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) buka suara soal batalnya uji coba sistem bayar tol tanpa sentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Tol Bali Mandara.

Uji coba sistem MLFF itu sedianya dilakukan pada Kamis (1/6) kemarin. Namun, hal itu batal karena kisruh internal PT Roatex Indonesia Toll System (RITS) selaku operator. RITS merupakan anak usaha dari perusahaan asal Hungaria, Roatex Ltd. Zrt.

Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja mengatakan pihaknya telah mendapatkan informasi menyangkut permasalahan internal ini dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

Meski begitu, Endra menyebut kerja sama bilateral antara Indonesia-Hungaria dalam menggarap proyek MLFF ini masih akan terus berlanjut.

Saat ditanya mengenai timeline uji coba dari sistem tersebut, ia belum dapat memastikannya. Pendalaman masih terus dilakukan dalam penyusunan timeline terbaru dari penerapan sistem bayar tol tanpa setop ini.

"Kami akan pelajari dulu penyesuaian rencana kerjanya ke depan," ucap Endra.

Lihat Juga : 5 Fakta Usai PP Pengolahan Pasir Jokowi Terbit

Sebelumnya, mantan Direktur Utama PT Roatex Indonesia Toll System Musfihin Dahlan mengatakan uji coba sistem MLFF yang rencananya mulai digelar di Bali harus ditunda karena kisruh internal.

"Kenapa tidak bisa? Karena sampai tenggat waktu yang disediakan, kami belum dapat penyerahan teknologi untuk implementasi MLFF dari kontraktor, belum bisa men-deliver ke kami," katanya di kantor Roatex, Selasa (30/5) lalu.

Ia menjelaskan kronologi sampai permasalahan itu bisa terjadi. Ia menjelaskan manajemen Roatex Indonesia dengan kontraktor dan jajaran manajemen dari Hungaria berbeda pandangan. Pihak Hungaria bersikeras agar teknologi bayar tol tanpa setop yang diterapkan di negaranya diterapkan bulat-bulat di RI.

"Tapi kami menginginkan teknologi ini diterapkan di Indonesia dengan kondisi Indonesia. Jadi teknologi MLFF sudah diterapkan di Rusia, Hungaria, dengan kondisi masing-masing negara," katanya.

Selain soal teknologi, ia menjelaskan perbedaan pandangan juga menyangkut pengelolaan tol. Menurutnya, semua tol di Hungaria dikelola oleh pemerintah. Sementara di Indonesia, tol dikelola oleh swasta.

"Swasta yang memungut pengembalian modal dari tarif tol. Itu membuat mereka khawatir karena saat merancang sistem ini yang kami janjikan akan menjamin pendapatan badan usaha jalan tol 100 persen. Tapi, sampai saat ini dari teknologi yang kita coba belum bisa memenuhi KPI pemerintah," katanya.

"Masalah itu yang membuat ada potensial lost 20 persen sehingga kita belum bisa menerapkan teknologinya," tambahnya.

Ia mengatakan manajemen perusahaan sebenarnya sudah berupaya menyelesaikan perbedaan pandangan itu sejak Agustus tahun lalu. Tapi sayang, upaya itu gagal. Yang terjadi katanya, jajaran direksi dari PT Rotex indonesia khususnya yang dari Indonesia sejak 22 Mei malah diberhentikan.

"Kita diberhentikan. Jadi saya ini sudah tidak lagi secara legal sebagai dirut, diganti sama orang Hungaria. Jadi sekarang direksi PT Rotex Tol system dua-duanya dari Hungaria," katanya.

Informasi pemberhentian itu dibenarkan oleh Direktur PT Roatex Indonesia Gyula Orosz. Gyula menegaskan Musfihin sudah tidak lagi memiliki kapasitas untuk menyampaikan informasi terkait dari proyek MLFF sejak 22 Mei 2023.

"Berdasarkan hasil keputusan rapat pemegang saham Musfihin sudah tidak lagi menjabat sebagai Direktur Utama dan CEO PT Roatex Indonesia Toll System. Jadi Musfihin tidak lagi memiliki kapasitas untuk bicara mengatasnamakan PT Roatex Indonesia Toll System," tegasnya.

Meski ada masalah, ia mengatakan proyek tetap berjalan. Ia membuka kemungkinan nantinya teknologi yang diterapkan sesuai dengan kondisi Indonesia.

"Kami mempertimbangkan kondisi lokal, tetapi itu adalah salah satu masalah di mana ada beberapa individu yang tidak mau menerima pengalaman Hongaria dalam bidang ini, dan dalam teknologi ini," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem peningkatan yang sangat mengagumkan

AP I Catat Jumlah Penumpang Hampir Capai 1 Juta Selama Libur Panjang******

PT Angkasa Pura(AP) I mencatat hampir 1 juta penumpang, tepatnya 985.254 orang terbang melalui 15 bandaranya selama periode 31 Mei hingga 4 Juni 2023 alias masa libur panjang Hari Lahir (Harlah) Pancasila dan Hari Raya Waisak.

"Kami bersyukur liburan panjang kemarin menyumbang trafik angkutan udara yang cukup tinggi di 15 bandara Angkasa Pura I. Hampir 1 juta penumpang telah kami layani selama periode lima hari itu. Pertumbuhan rata-rata harian pun mengalami peningkatan selama periode tersebut," ujar Direktur Utama AP I Faik Fahmi dalam keterangan resmi, Senin (5/6).

Faik merinci ada 8.075 pergerakan pesawat udara di 15 bandara AP I tersebut. Sedangkan rata-rata harian jumlah penumpang mencapai 197.051 pergerakan atau lebih tinggi 4 persen dibandingkan rata-rata harian lima hari sebelumnya (26-30 Mei) sebesar 188.997 pergerakan penumpang.

Sementara itu, Bandara Juanda Surabaya berada di posisi kedua dengan total 193.322 pergerakan penumpang, terdiri 166.358 penumpang rute domestik dan 26.964 penumpang rute internasional yang dilayani selama periode libur panjang tersebut.

Sedangkan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar menempati urutan ketiga dengan total 138.057 pergerakan penumpang. Faik merinci ada 134.573 penumpang rute domestik dan 1.032 penumpang rute internasional.

Selain itu, Faik mengatakan ada peristiwa penting dan bersejarah yang dicatat AP I dalam periode libur panjang tersebut. Ia menyebut ada pendaratan perdana pesawat komersial terbesar di dunia, yakni Airbus A380-800 di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali.

"Pesawat super jumbo jet milik maskapai Emirates yang melayani penerbangan komersial reguler rute Dubai-Bali-Dubai ini diproyeksikan akan semakin meningkatkan trafik penumpang rute internasional di Bali," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Pertempuran Galaksi

Menteri KKP Jawab Isu Jokowi Izinkan Ekspor Pasir Laut demi Singapura******

Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkan ekspor pasir lautlagi. Termasuk untuk ekspor ke Singapura.

Ia mengatakan ekspor pasir laut ke Singapura memang bisa saja. Tapi syaratnya, ekspor dilakukan dalam bentuk pasir laut sedimentasi.

Ekspor juga bisa dilakukan kalau kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

"Setelah terbentuk tim silahkan dikaji di mana sedimentasi di Indonesia jumlahnya berapa baru boleh dieksploitasi. Mengambilnya juga tidak boleh sembarangan, harus dengan teknik dan teknologi khusus," katanya kepada wartawan Rabu (31/5).

Setelah proses eksploitasi dilakukan, pasir laut hasil sedimentasi boleh digunakan untuk kepentingan dalam negeri. Kalau kepentingan dalam negeri sudah terpenuhi, barulah pasir tersebut boleh diekspor, termasuk ke Singapura. 

"Perlakuannya sama, di dalam negeri kalau dia menggunakan pasir sedimentasi dia harus bayar PNBP, begitu juga ekspor. Dia juga harus dikenakan PNBP dan PNBP nya lebih tinggi," katanya.

Ia menambahkan PNBP tersebut nantinya akan digunakan untuk pembangunan sektor kelautan.

Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi. Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.