halo138

Dosa Lumen

Kementerian PUPR Siapkan Rp2,7 T Bangun Bandara VVIP di IKN******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyiapkan anggaran Rp2,7 triliun untuk membangun bandara very very important person(VVIP) di Ibu kota Negara (IKN) Nusantara.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menerangkan pihaknya mendapat tugas untuk membangun bagian lapangan terbang (airstrip), mulai dari landasan penghubung (taxiway) hingga landasan pacu (runway).

"Kalau di PU (Kementerian PUPR) hanya Rp2,7 triliun untuk airstrip, untuk taxiway dan runway. Kalau (Kementerian) perhubungan di terminalnya," ujar Basuki usai menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Rabu (26/7).

Selain untuk pembangunan fasilitas pendukung di IKN, tambahan anggaran itu juga untuk membangun proyek infrastruktur nasional, termasuk fasilitas di empat provinsi baru di Papua.

Keempat provinsi itu antara lain Papua Selatan, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Barat Daya. Total anggaran untuk membangun kantor gubernur hingga perumahan PNS di provinsi baru itu mencapai Rp11 triliun. Sebesar Rp3 triliun dikucurkan tahun ini dan Rp8 triliun pada 2024.

"Tadinya, Rp128 triliun sesuai surat yang kemarin, hari ini diputuskan Rp138,39 triliun untuk tambahan-tambahan IKN, airport VVIP, infrastruktur proritas, pasar-pasar yang beliau kunjungan kerja, ada sekitar 32 pasar terus renovasi 22 stadion," terang Basuki.

[Gambas:Video CNN]

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Intiland hingga Ciputra Mau Bangun Tower Rumah Susun di IKN******

Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita Ibu Kota Nusantara Agung Wicaksono mengatakan sebanyak 10 perusahaan swasta bakal membangun proyek 200 tower rumah susun atau rusun di IKN Nusantara, Kalimantan Timur.

"Kalau rusun ini dibagi dua, ada yang dibangun APBN, pemerintah dari PUPR akan membangun 47 tower. Kemudian dari swasta saat ini sudah ada 10 perusahaan yang akan bangun. Ini ada yang dari Indonesia, ada yang dari konsorsium Tiongkok dengan Indonesia, dan dari Korea," katanya di sela acara ASEAN Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9). 

Agung menjelaskan saat ini tengah dilakukan feasibility study atau studi kelayakan.

Dari 10 perusahaan tersebut beberapa di antaranya terdapat nama Summarecon, PT Intiland Development Tbk, hingga Ciputra Group.

"Dari 10 itu ada Sumarecon, ada yang namanya PT Nindya Karya (Persero), yang ada BUMN-nya. Ada Wika Gedung. Kemudian swasta lagi ada Intiland, terus ada Triniti Land dan Ciputra," ungkapnya. 

Sementara itu, Agung Sedayu bakal menggarap proyek dengan skema investasi swasta dan bukan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Mereka akan menggarap proyek seperti mal, hotel dan lainnya.

Lihat Juga : Perusahaan Malaysia Siap Bangun 20 Tower Apartemen di IKN

"Agung Sedayu bukan di hunian KPBU. Dia di sektor playtadi, yang investasi murni, mix use development. Yang bikin mall, hotel, itu Agung Sedayu. Rumah sakit ada Hermina, ada juga hotel, beberapa brand hotel minggu depan akan diumumkan," katanya.

Adapun nilai investasi di sektor play atau hiburan diperkirakan mencapai Rp 20 triliun. Pada kesempatan itu ia menjelaskan pembangunan IKN banyak menggunakan skema KPBU yang jumlahnya sekitar 52 persen. Sedangkan sisanya berasal dari APBN dan investasi swasta murni.

"Kalau tidak salah IKN itu US miliar, atau Rp500 triliun. Itu kan 20 persennya APBN negara. Banyak untuk yang (proyek) worktadi. Tapi kemudian 52 persen itu adalah KPBU, dan banyak di (proyek)live. Nah kemudian yang (proyek) playitu adalah swasta, murni investasinya. Jadi ada 3, APBN, KPBU dan swasta," ungkapnya. 

Sementara itu sejumlah negara ASEAN juga disebut bakal investasi juga di IKN.

Misalnya, Malaysia yang bakal menggarap 20 tower rusun lewat dua perusahaannya. Lalu ada juga dari Singapura yang tertarik investasi di sektor energi terbarukan.

"Dari Singapura itu mereka paling minat renewable energy, kemudian pengolahanwaste," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

3 Poin Penting dalam Revisi Aturan Dagang Online******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) tengah tengah menyiapkan aturan baru soal perdagangan melalui elektronik (e-commerce). 

Aturan tersebut kelak akan merevisi peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Elektronik (PPMSE).

Dalam revisi tersebut, Zulhas mengatakan ada tiga poin penting yang akan dimasukkan.

Zulhas menilai ketentuan pembatasan harga barang impor itu demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal.

"Harga barang yang dijual ada minimalnya. Masa kecap saja satu harus diimpor, yang benar saja! Maka saya usulkan harganya US0-an," ucapnya di Jakarta Selatan, Jumat (28/7).

Kedua,ritel online tidak boleh menjual produk pribadi. Zulhas mengatakan marketplace tidak boleh sekaligus menjadi produsen.

"Misalnya TikTok bikin merek sepatu TikTok, itu nggak boleh. Kalau mau bikin sepatu ya silahkan, tapi di perusahaannya yang lain. Jadi jangan diborong semua," tuturnya.

Ketiga,e-commerce dan platform digital baik impor maupun lokal harus memiliki izin dan pajak yang sama. Zulhas menekankan bahwa marketplace harus memiliki ketentuan yang sama dengan UMKM, mulai soal pajak hingga perizinan.

"Bahwa marketplace, platform digital, dia sama dengan yang lainnya, izin, pajak harus sama, kalau masuk barang harus kena pajak," kata Zulhas.

Lihat Juga : ANALISISMenakar Besaran Ideal Gaji PNS agar Tak Jadi Air Mata

Ia menuturkan revisi Permendag Nomor 50 tahun 2020 itu saat ini sedang dalam proses harmonisasi antar kementerian. Ia berharap harmonisasi final bisa selesai pada Agustus ini.

Sebelumnya, muncul fenomena Project S TikTok yang diklaim bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja. Ujungnya, perusahaan asal China dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

"TikTok menganalisis tren perilaku konsumen Indonesia, kemudian meminta UMKM China memproduksi barang yang laris di Indonesia. Lalu, produknya dipasarkan melalui Project S dengan promosi besar-besaran dan harga murah," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PKS Amin AK di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (13/7).

[Gambas:Video CNN]

Dewa Gila Pedang Terbalik

Empat Parpol Desak Jokowi Perbesar Setoran BUMN ke Negara pada 2024******

Sejumlah partai politik yakni Gerindra, PAN, PDIP dan Demokrat mendesak pemerintah menaikkan setoran BUMN ke negara  pada tahun depan.

Hal itu mereka sampaikan dalam rapat paripurna terkait pandangan umum fraksi-fraksi atas RUU tentang APBN 2024 beserta Nota Keuangannya.

Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Gerindra Wihadi Wiyanto secara khusus menyoroti target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dalam RAPBN 2024 sebesar Rp473 triliun. Menurutnya, target tersebut bisa dicapai jika dividen perusahaan pelat merah lebih jumbo disetorkan ke negara.

Selain itu, Wihadi berharap PNBP tahun depan bisa ditingkatkan dengan menambah investasi di sektor perikanan. Perbaikan regulasi dan penambahan investasi diharapkan bisa memberi PNBP lebih besar dari sektor perikanan.

Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PAN Eko Hendro Purnomo turut mengkritik kontribusi setoran BUMN terhadap kas negara. Menurutnya, sejumlah perusahaan pelat merah masih minim kontribusi.

"Dengan target PNBP sebesar Rp473 triliun, PAN menilai perlu ada optimalisasi pendapatan KND, melalui perbaikan portofolio dan penguatan infrastruktur keuangan BUMN serta mendorong kontribusi dividen BUMN," tegasnya.

Bahkan, Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi Demokrat Suhardi Duka menilai BUMN malah menambah beban keuangan negara. Menurutnya, penyertaan modal negara (PMN) kepada sejumlah perusahaan pelat merah yang malah bikin jebol kas negara.

Suhardi menilai peran dan fungsi BUMN sebagai agent of development sama sekali belum terlihat.

"Hingga saat ini dalam perkembangannya, bahkan setelah restrukturisasi, BUMN belum terlihat hasil efektif dalam menambah keuangan negara. Di satu sisi, beban negara bertambah melalui pemberian PMN," kritiknya keras.

Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PDIP Sihar Sitorus menuturkan ada empat cara dalam mendongkrak PNBP.

Lihat Juga : 2 Tujuan Erick Thohir Ingin Merger Garuda, Pelita Air dan Citilink

Pertama, dengan meningkatkan tax ratio pajak serta upaya ekstensifikasi serta intensifikasi penerimaan pajak yang dijalankan dengan memperhatikan pemulihan ekonomi berjalan. Lalu, penguatan transformasi ekonomi mengoptimalkan implementasi core tax system.

Kedua, insentif perpajakan dilakukan secara terarah dan terukur yang dapat memberikan multiplier effect bagi perekonomian nasional

"Ketiga, peningkatan PNBP melalui perluasan, perbaikan, dan pengelolaan sumber daya alam migas dan nonmigas sehingga memiliki nilai tambah optimal, serta perbaikan dan peningkatan kinerja BUMN dan KND," jelasnya.

Keempat, Sihar menyebut PNBP yang berkaitan dengan layanan masyarakat harus diiringi peningkatan kinerja layanan kementerian/lembaga (K/L). Ia menegaskan komitmen pemerintah sejak 2016 adalah meningkatkan belanja negara berkualitas.

[Gambas:Video CNN]

penyihir penuh waktu

Harga Rumah Meroket, China Minta Properti Jangan Jadi Investasi******

China diminta kembali memperketat aturan penggunaan properti menyusulharga rumah yang kian meroket.

Editorial koran China,Economic Daily, menganggap pemerintah harus kembali menegakkan prinsip lama tentang "rumah adalah untuk ditempati, bukan untuk spekulasi (investasi)."

Lihat Juga : Alasan Jasa Raharja Tolak Santuni 8 Pemotor Tertabrak Truk

Di beberapa kota di China, permintaan rumah memang melebihi ketersediaan unit yang ada. Hal ini menyebabkan lonjakan harga rumah dan properti hingga mencapai rekor tertinggi.

Kenaikan harga ini dinilai tentu akan berdampak buruk pada proses pemulihan ekonomi yang tengah berlangsung di sana.

"Begitu spekulasi soal harga rumah berlanjut, China mungkin akan kembali ke cerita lama yang terlalu mengandalkan sektor real estat, yang akan berdampak buruk pada pembangunan ekonomi dan sosial," tulis Economic Daily seperti dikutip Channel NewsAsia.

Economic Dailymelihat dampak buruk kenaikan harga properti terhadap perekonomian bisa terjadi melalui risiko gagal bayar. Sehingga, mau tidak mau pemerintah harus kembali memberikan stimulus untuk menghidupkan pasar perumahan di tengah ekonomi yang belum pulih total.

Analis Goldman Sachs memperkirakan kontribusi sektor perumahan terhadap pertumbuhan PDB mengalami penurunan sebesar 1,5 persen poin tahun ini. Tahun depan diprediksi kemungkinan akan tetap atau sedikit turun.

Risiko gagal bayar yang meningkat di antara beberapa pengembang dan pemulihan ekonomi yang goyah telah membuat investor mengharapkan stimulus yang lebih banyak dan lebih besar untuk menghidupkan kembali pasar perumahan.

Namun, mereka kecewa ketika Bank Rakyat China (PBoC) mempertahankan suku bunga pinjaman lima tahun tetap pada hari Senin. Suku bunga lima tahun mempengaruhi harga hipotek, dan beberapa analis mengatakan bank sentral mungkin berusaha melindungi margin pemberi pinjaman.

Pinjaman terkait properti menyumbang 40 persen dari pinjaman bank, dan kepemilikan properti menyumbang 60 persen kekayaan rumah tangga China, kataEconomic Daily.

Lei Wu

Kinerja Industri RI Agustus 2023 Melambat******

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melaporkan nilaiindeks kepercayaan industri (IKI) pada Agustus 2023 melambat 0,09 poin dibandingkan dengan Juli 2023.

Tercatat, IKI pada bulan ini berada di angka 53,22, lebih rendah dibandingkan bulan lalu sebesar 53,31.

Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif mengatakan meski demikian, IKI Agustus masih cukup ekspansif.

Dalam hal ini, sektor industri dengan ekspansi yang paling tinggi adalah subsektor kendaraan bermotor dan trailer, alat angkut lainnya, dan subsektor minuman.

Sementara yang masih kontraksi adalah industri tekstil, lalu industri kayu, barang dari kayu dan gabus, dan industri pakaian jadi atau konveksi.

Febri menjelaskan kepercayaan industri pengolahan yang ekspansif ini disebabkan oleh seluruh indeks variabel pembentuk IKI yang mengalami ekspansi, misalnya variabel Pesanan Baru pada Agustus yang berada di level 53,22.

Lihat Juga : Pertamina Tegaskan Pertalite Jadi Pertamax Green 92 Masih Usulan

Lalu, variabel Produksi yang berada di level 54,13, dan variabel Persediaan Produk di level 51,85.

"Kepercayaan industri pengolahan yang ekspansi pada Agustus 2023 disebabkan oleh seluruh indeks variabel pembentuk IKI yang mengalami ekspansi pada Agustus 2023. Itu ada Pesanan Baru, Produksi dan Persediaan Produk," jelasnya.

Febri menambahkan, secara umum kepercayaan industri di bulan ini masih sangat baik. Sebanyak 32,8 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya meningkat pada Agustus. Persentase itu naik dibandingkan Juli yang sebesar 32 persen.

"Sedangkan pelaku usaha yang menyatakan kondisi usahanya stabil pada Agustus 2023 sebesar 42 persen, turun dibanding bulan sebelumnya yang sebesar 45,4 persen," imbuhnya.

Lihat Juga : Basuki Ungkap Dapat Duit Rp35 T untuk Garap IKN di 2024

Pada Agustus 2023, kata Febri, secara umum pelaku usaha masih optimis memandang kondisi usaha selama 6 bulan ke depan, dengan jumlah 66 persen.

Mayoritas responden yang menjawab optimis menyampaikan keyakinannya akan kondisi pasar pasar yang akan membaik, dan kepercayaan karena kebijakan pemerintah pusat yang lebih baik.

Adapun 24,8 persen pelaku usaha menyatakan kondisi usahanya stabil selama 6 bulan ke depan, dan 9,2 persen pelaku usaha menyatakan pesimis terhadap kondisi usaha dalam 6 bulan ke depan.

"Tingkat pesimisme pelaku usaha selalu di bawah 10 persen selama 5 periode terakhir," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]