slot unik

Tidak beruntung di laut

jenis paylater

PT Indo Harvest Sekuritas targetkan peningkatan nasabah 15 persen******

Hingga saat ini jumlah nasabah yang setia pada sekuritas ini menembus angka 3.000 nasabah

Jakarta (ANTARA) - PT Indo Harvest Sekuritas yang sebelumnya bernama PT Pacific 2000 Sekuritas menargetkan peningkatan jumlah nasabah sebesar 15 persen pada 2024, dari saat ini berjumlah 3.000 nasabah. "Hingga saat ini jumlah nasabah yang setia pada sekuritas ini menembus angka 3.000 nasabah," kata Direktur Utama PT Indo Harvest Sekuritas Harsono Lim di Jakarta, Jumat. Untuk itu, strategi yang dijalankan, yakni menyediakan aplikasi daring sehingga mudah diakses oleh khalayak ramai. "Kami ingin aplikasi trading online ini bisa diakses melalui platform smartphone maupun aplikasi desktop dengan nama IH Mobile, sehingga mahasiswa, karyawan, ibu rumah tangga dan para profesional investor/trader bisa melakukan transaksi di aplikasi tersebut," ujar Harsono. Selain itu, ada kemudahan dalam pembukaan rekening saham secara elektronik untuk calon nasabah. Aplikasi tersebut menerapkan keamanan enkripsi terbaru, user-friendly dan mudah dimengerti.

Baca juga: Ekonom BEI: Prospek pasar modal Indonesia tetap baik di tahun politik

Baca juga: BEI pastikan 22 sekuritas di Solo Raya terdaftar Indonesia SIPF Selain mengupayakan adanya pertumbuhan nasabah. Pihaknya juga ingin memastikan adanya peningkatan literasi keuangan di masyarakat Berbagai upaya juga dilakukan seperti mengadakan kelas pembelajaran literasi dan inklusi mengenai pasar modal baik secara onsite maupun daring, ada pula program pendidik sekolah pasar modal yang memberikan pengetahuan mengenai produk-produk investasi di pasar modal maupun analisis fundamental serta teknikal buat para calon investor. PT Pacific 2000 Sekuritas yang didirikan pada 1989 berganti nama menjadi PT Indo Harvest Sekuritas yang merupakan anggota Bursa Efek Indonesia yang diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan yang bergerak sebagai perusahaan perantara pedagang efek di Indonesia.

Baca juga: Analis sebut papan pemantauan khusus BEI untuk lindungi investor ritel

Baca juga: BEI: Kehadiran aplikasi online trading dorong pertumbuhan investor

Pewarta: Martha Herlinawati Simanjuntak
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Xuanwu

asiahoki77 slot demo

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

shopeepinjam

Apindo Temukan Ada 5 Provinsi Tak Patuhi Rumus UMP Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menemukan ada lima daerah yang tidak patuhi aturan upah minimum provinsi (UMP). Hal ini sejalan dengan tahun politik sehingga banyak dimanfaatkan kepala daerah.

Adapun ketentuan UMP saat ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Kelima wilayah tersebut adalah Jawa Tengah, Jawa Timur, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Provinsi Lampung dan Maluku Utara. Apindo menyebut penetapan UMP 2024 di atas hasil rumus hitung yang ditetapkan pemerintah.

Kendati demikian, ia menyebutkan tidak semua kabupaten dan kota di provinsi tersebut melanggar aturan. Masih ada beberapa yang mengikuti, meskipun kebanyakan tak sesuai.

"Jadi ada beberapa kabupaten/kota saja yang tidak sesuai dan ini sudah dilakukan evaluasi di dalam dewan pengupahan nasional. Sehingga menaker (Ida Fauziah) sudah bersurat untuk gubernur itu untuk mengingatkan," jelasnya.

Menurutnya, rumus hitung UMP dalam PP Pengupahan Jokowi sudah sesuai dengan perhitungan pengeluaran pokok masyarakat.

"Dengan PP 51 itu, itu di situ diatur bahwa daerah yang upah minimumnya sudah di atas rata-rata konsumsi rumah tangga, kenaikannya hanya pertumbuhan ekonomi dikalikan faktor alpa yang 0,10-30. Artinya, yang sudah terlalu tinggi, ya direm," pungkas Darwoto.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Kelahiran Kembali Era Puncak

voucher gojek hari ini

IHSG Ditutup Menguat ke 7.219 Sore Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 7.219,67 pada Rabu (20/12). Indeks saham menguat 31,82 poin atau naik 0,44 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp13,88 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,81 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 260 saham menguat, 254 terkoreksi, dan 251 lainnya stagnan.

Senada dengan Asia, bursa saham Eropa kompak di zona hijau. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris naik 1,29 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,24 persen, dan indeks DAX di Jerman naik 0,23 persen.

Mengikuti, bursa Amerika kompak ditutup hijau. Indeks S&P 500 naik 0,59 persen, indeks NYSE tumbuh 0,85 persen, dan indeks NASDAQ Composite naik 0,66 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Catatan Jiwa Setan

6d hk paito

BPS sebut kenaikan IHPB disumbang sektor pertanian******

Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yakni sebesar 7,15 persen

Jakarta (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Februari 2024 Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) umum nasional sebesar 118,60 naik 3,23 persen dibanding tahun sebelumnya yang sebagian besar disumbang oleh sektor pertanian.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M Habibullah mengatakan nilai tersebut naik dibanding dengan Februari 2023 yang sebesar 114,89.

"Kenaikan tertinggi terjadi pada sektor pertanian, yakni sebesar 7,15 persen. Sektor industri naik sebesar 2,38 persen dan sektor pertambangan dan penggalian naik sebesar 0,61 persen terhadap Februari 2023," kata Habibullah di Jakarta, Jumat.

Perubahan IHPB bulan ke bulan (m-to-m) Februari 2024 sebesar 0,73 persen dan perubahan IHPB tahun kalender (y-to-d) sebesar 0,97 persen.

Beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga secara tahun ke tahun (y-on-y) pada Februari 2024 antara lain beras, rokok kretek filter, jahe, padi dan jagung.

Baca juga: BPS: Kunjungan wisman Januari 2024 tertinggi dalam 4 tahun

Baca juga: BPS catat produksi beras nasional turun 440 ribu ton

Sementara, komoditas yang mengalami kenaikan harga bulan ke bulan (m-to-m) Februari 2024 antara lain beras, rokok kretek filter, cabai merah, padi dan jagung.

Habibullah mengatakan sektor industri merupakan penyumbang andil dominan pada perubahan IHPB tahun ke tahun, yaitu sebesar 1,93 persen di Februari 2024.

Adapun sektor pertanian menyumbang andil y-on-ysebesar 1,29 persen dan sektor pertambangan dan penggalian menyumbang andil y-on-ysebesar 0,01 persen.

BPS juga mencatat, IHPB kelompok bahan bangunan/konstruksi secara tahun ke tahun pada Februari 2024 sebesar 0,16 persen terhadap Februari 2023. Hal ini disebabkan oleh kenaikan harga komoditas pasir, batu fondasi bangunan dan batu split.

Sementara itu, Indeks Harga Perdagangan Internasional (IHPI) mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen, dari 180,83 pada Desember 2023 menjadi 181,20 pada Januari 2024.

"Kelompok barang ekspor naik sebesar 0,84 persen, sedangkan kelompok barang impor turun sebesar 0,62 persen dari bulan sebelumnya," kata Habibullah.

Kelompok barang ekspor merupakan penyumbang andil inflasi pada IHPI sebesar 0,47 persen, sedangkan kelompok barang impor menyumbang andil deflasi sebesar 0,27 persen.

IHPI tahun kalender (y-to-d) Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,20 persen dan IHPI tahun ke tahun (y-on-y) Januari 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,22 persen.

Baca juga: BPS: Inflasi tahunan capai 2,75 persen pada Februari

Baca juga: BPS: Ekonomi RI alami inflasi 0,37 persen pada Februari 2024

Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

Kotak Makanan Ogre

seribu mimpi 65

Ingin Harga Jual Diatur, Teten Desak Revisi Permendag 31 dalam 3 Bulan******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mendesak Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik harus direvisi dalam tiga bulan ke depan.

Ia meminta dalam aturan yang diundangkan September lalu itu, mengatur larangan platform perdagangan digital, seperti e-commerce, menjual produk di bawah harga pokok penjualan (HPP).

"Saya mengusulkan tiga bulan ke depan harus ada revisi Permendag untuk lebih menyempurnakan karena belum ada aturan HPP," katanya dalam konferensi pers di Gedung SMESCO, Jakarta, Selasa (21/12).

Teten juga mengatakan selama ini pengawasan terhadap perdagangan online dan perdagangan offline tidak sebanding. Menurutnya, perdagangan online tidak begitu ketat.

"Banyak sekali barang yang dijual di online tidak dilengkapi dokumentasi impornya. Bahkan para merchant yang menjual di marketplace tidak memiliki dokumen itu," katanya.

"Jadi selama ini ada pengaturan yang jomplang di offline dan online. Jadi sekarang di online bisa menjual barang yang tidak memenuhi standar," katanya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)