cara pinjam uang di sakuku

sumo777 30Jutaan kata 762577Orang-orang telah membaca serialisasi

《cara pinjam uang di sakuku》

Presiden Prancis menentang keras serangan Israel ke Rafah******

Athena (ANTARA) - Prancis dengan tegas menentang rencana serangan Israel terhadap Kota Rafah di Jalur Gaza selatan, kata Presiden Emmanuel Macron pada Rabu (14/2).

Dalam percakapan telepon dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Macron mengatakan serangan itu hanya akan menyebabkan bencana kemanusiaan baru, seperti perpindahan penduduk secara paksa, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional.

Macron, berdasarkan pernyataan yang dirilis Istana Elysee, juga memperingatkan bahwa serangan Israel ke Rafah akan menambah risiko eskalasi konflik di kawasan.

Menggarisbawahi pentingnya memberikan bantuan kemanusiaan dalam jumlah besar ke Gaza, ia mengatakan kurangnya akses kemanusiaan yang memadai terhadap masyarakat dalam situasi darurat kemanusiaan jelas tidak dapat dibenarkan.

Macron juga mendesak Netanyahu untuk menghindari segala tindakan yang dapat menyebabkan eskalasi yang tidak terkendali di Yerusalem dan Tepi Barat.

Dia menegaskan, penting bagi Israel untuk mengakhiri kekerasan yang dilakukan oleh beberapa pemukim Yahudi terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

“Dia (Macron) menekankan bahwa hanya solusi dua negara--yang mencakup pembentukan negara Palestina--yang dapat memenuhi kebutuhan keamanan Israel dan rakyat Israel, serta memenuhi aspirasi sah rakyat Palestina untuk memiliki sebuah negara yang hidup damai dan aman berdampingan dengan Israel," demikian pernyataan Istana Elysee.

Prancis pada Selasa (13/2) memberlakukan larangan masuk terhadap 28 pemukim ekstremis Yahudi yang disebut telah menggunakan kekerasan terhadap warga Palestina di Tepi Barat.

Paris juga menyatakan dukungannya terhadap penerapan sanksi oleh Eropa terhadap pemukim Yahudi dan menegaskan komitmennya untuk bekerja sama dengan mitra negara-negara Eropa lainnya untuk mencapai tujuan ini.

Sumber: Anadolu
Baca juga: Presiden China dan Prancis tekankan solusi dua negara Palestina-Israel
Baca juga: Mesir serukan gencatan senjata dan batas waktu bagi negara Palestina
Baca juga: Prancis setop pendanaan untuk UNRWA menyusul tudingan Israel

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.

Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.

"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trustitu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gakmasuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trustKPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap

Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.

Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.

"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.

Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.

Komunikasi perlu dilakukan KPU kepada masyarakat tidak cukup satu kali, tapi bisa dilakukan berulang sehingga masyarakat dapat mempercayai informasi yang dihadirkan lewat Sirekap.

Baca juga: KPU: Kami juga manusia biasa yang tak luput dari kesalahan

"Saya lihat KPU kurang komunikatif, kemarin padahal bagus Ketua KPU Hasyim Asy'ari menjelaskan soal formulir model C1-Plano itu ada salah baca data. Tapi itu kan cuma sekali saja. Padahal masyarakat sering cek ke website itu (Sirekap) dan menemukan kadang angkanya ga ada, ga ada grafiknya, tapi tidak ada keterangan yang jelas, jadi harus diperbaiki," ujar Setiadi.

Apabila ke depannya Sirekap akan kembali digunakan dalam pemilu-pemilu selanjutnya Setiadi pun memberikan rekomendasi agar KPU bisa membuat Sirekap dengan pengujian yang lebih terstruktur.

Ia mengharapkan agar KPU nantinya tidak hanya mengandalkan hasil penghitungan suara secara manual berjenjang tapi juga membuat posisi Sirekap memiliki kepentingan yang serupa.

"Jadi dia dijadikan tidak hanya sistem pembantu tapi Sirekap juga bisa digunakan untuk memastikan hasil akhir (penghitungan) suara itu benar. Jadi baik penghitungan manual berjenjang dan juga Sirekap keduanya punya peran penting masing-masing," demikian dijelaskan Setiadi Yazid.

Baca juga: KPU bersyukur Sirekap bikin hasil penghitungan TPS diketahui publik

Pewarta: Livia Kristianti
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024

KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Betty Epsilon Idroos mengatakan dokumen C1 hasil pemilihan presiden dan wakil presiden dari 64,8 persen tempat pemungutan suara di seluruh Indonesia telah dimasukkan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi atau Sirekap.

"Per tanggal 17 Februari 2024 pukul 12.00 WIB sudah dapat menayangkan 64,8 persen dari total 823.236 TPS, yaitu sebanyak 533.435 TPS untuk diitayangkan hasil pemilu presiden dan wakil presiden," kata Betty di Jakarta, Sabtu.

Data dokumen C1 tersebut dilakukan pencocokan secara manual oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Hal tersebut dilakukan karena sebelumnya terjadi ketidaksesuaian data antara jumlah dari tempat pemungutan suara (TPS) dengan data yang dimasukkan aplikasi Sirekap.

Tidak hanya pasangan calon presiden dan wakil presiden, petugas KPPS juga telah memasukkan data perolehan suara calon anggota legislatif tingkat provinsi dan kabupaten dari 402.911 TPS.

Baca juga: KPU RI koreksi salah konversi Formulir Model C-1 Plano pada Sirekap

Namun demikian, tambah Betty, petugas KPPS masih akan melakukan perbaikan penghitungan suara caleg DPR RI pada 7.472 dari 402.911 TPS itu.

Dia menambahkan masyarakat sudah bisa melihat perolehan suara pilpres hingga caleg dari setiap TPS melalui aplikasi Sirekap.

Betty memastikan proses perbaikan data ini akan terus berlangsung sehingga masyarakat bisa melihat seluruh data jumlah suara dengan lengkap.

Dia juga memastikan data perolehan di setiap TPS sesuai dengan data yang akan ditampilkan ke aplikasi. "Kami merasa ini tentu harus terus-menerus diperbaiki mitigasinya dan harus terus menerus dipertanggungjawabkan untuk dilanjutkan," tambahnya.

Baca juga: KPU tegaskan tak ada niat manipulasi hasil suara di Pemilu 2024

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ketua Bawaslu: Silakan siapa pun audit Sirekap
Baca juga: KIP ingatkan KPU agar Formulir Model C1-Plano bisa diakses publik

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Label：macaugg、daftar slot tergacor、cara mendapatkan shopee pinjam

Terkait：erek erek google、yoyo88、gacor268、situs game slot gacor、pinjol ilegal cair ke e wallet、helo4d、cara meminjam di shopee、slot online baru、138 slot、slot gacor siang hari

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：erek2 jam tangan（2024-07-01）

Perbarui waktu：2024-07-01

Daftar bab terbaru

slot demo pocket game soft

lux88 slot

info slot gacor terpercaya

pinjaman shopeepay

situs slot semua bank

cara main domino qq supaya menang terus

maha168 slot

sultansloto

ciri ciri situs slot penipu

kotaBacaan TerkaitMore+

Kisah promosi Tiandao

slot terbaik dan tergacor

BMKG peringatkan potensi hujan lebat di sejumlah wilayah Tanah Air******

Daerah DKI Jakarta, cuaca diprakirakan akan berawan atau cerah berawan di seluruh wilayahnya sepanjang hari

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperingatkan hujan lebat disertai petir dan angin kencang masih berpotensi turun di sebagian besar wilayah Indonesia, termasuk sejumlah kota besar di Tanah Air pada Minggu.

Berdasarkan peringatan dini cuaca situs BMKG, Minggu, hujan dengan intensitas lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang diprakirakan turun di beberapa titik di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali.

Hujan lebat juga berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, serta Papua.

Sementara itu, hujan dengan intensitas lebih ringan dapat terjadi di sejumlah titik di Provinsi Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur.

Secara khusus BMKG memperingatkan potensi hujan petir turun di kota Jambi, Pangkal Pinang, Pekanbaru, dan Padang. Kota lain dapat mengalami hujan intensitas sedang termasuk Pontianak serta Palembang dan potensi hujan ringan di Bandung, Surabaya, Banjarmasin, Palangka Raya, Ambon, Mataram, Jayapura, Manokwari, Mamuju, Makassar, Kendari, dan Medan.

Kemudian untuk daerah DKI Jakarta, cuaca diprakirakan akan berawan atau cerah berawan di seluruh wilayahnya sepanjang hari.

BMKG juga memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada dampak hujan lebat seperti banjir untuk wilayah Sumatera Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tenggara, Papua Barat, dan Papua.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Kapitalis Misterius

server thailand royal perkalian

DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara******

Purwokerto (ANTARA) - Anggota Komite I DPD RI Abdul Kholik memastikan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang dikelola Komisi Pemilihan Umum (KPU) memberikan transparansi dalam penghitungan perolehan suara Pemilu 2024.

Saat ditemui di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, Sabtu sore, Abdul Kholik mengaku telah mengunjungi panitia pemilihan kecamatan (ppk) di Kabupaten Cilacap serta KPU Kabupaten Banyumas untuk melihat secara langsung rekapitulasi perolehan suara tingkat kecamatan maupun mekanisme Sirekap.

"Hasilnya, terkait dengan perdebatan didalamnya ada misalnya apakah ada keragu-raguan proses, sebenarnya KPU tidak terlalu banyak mengubah proses rekapitulasi seperti pemilu sebelumnya, manual tetap berjalan secara berjenjang," katanya.

Akan tetapi, kata dia, saat sekarang ada Sirekap sebagai alat bantu KPU dalam merekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Dengan demikian ketika rekapitulasi, lanjut dia, Sirekap dari setiap tempat pemungutan suara (tps) di masing-masing desa dibuka satu per satu dan catatan hasil penghitungan perolehan suara secara manual berupa Formulir Model C1-Plano dilihat kembali untuk dicek ulang serta dicocokkan dengan data yang ada di Sirekap dan dikirim lagi setelah cocok.

"Jadi sebenarnya dari sisi proses penyelenggaraan ini ada kemajuan. Kalau tahun 2014 itu hanya uploadC1 oleh KPU sebagai bagian dari transparansi penyelenggaraan pemilunya, sekarang itu data C1 sudah dibaca dan ditabulasi, rinci, bisa dilihat langsung per kabupaten, turun ke level kecamatan, turun ke level desa, semua bisa dicek," jelasnya.

Bahkan, kata dia, Formulir Model C1-nya juga diunggah dan bisa diakses oleh publik.

Oleh karena itu, lanjut dia, mekanisme tersebut sebenarnya sangat transparan namun masih ada titik lemahnya.

"Sistem yang membaca itu masih ada beberapa potensi kesalahan, misalnya membaca angka yang harusnya sekian menjadi sekian, itu memang terjadi, tetapi C1-nya, sandingannya itu masih ada. Jadi tinggal dicek dan dibetulkan," katanya.

Akan tetapi sebagai sebuah sistem informasi, kata dia, kehadiran Sirekap menunjukkan kemajuan yang signifikan dan perlu diberikan kesempatan sampai tuntas supaya ada bahan evaluasi ke depan untuk memperkuat sistem tersebut.

Senator asal Jawa Tengah itu mengatakan hal itu disebabkan jika sistem tersebut terus disempurnakan hingga optimal, Sirekap akan menjadi instrumen untuk memastikan transparansi proses penghitungan dalam pemilu, menjamin akuntabilias hasil pemilu, dan mencegah kecurangan.

"Kecurangan ini sangat bisa dieliminasi karena semua sudah bisa dilihat dan bisa di-cross checksecara langsung. Bahkan mungkin nanti saksi tidak akan terlalu repot seperti sekarang, harus berlama-lama, karena dia sudah bisa mengompilasi sendiri C1, tidak harus bersusah payah mencari C1," katanya.

Menurut dia, Sirekap juga sangat membantu partai-partai yang kesulitan memiliki saksi.

"Saya berpandangan kelemahan memang ada, tetapi itu bisa di-cross checkdan bisa diperbaiki. Sistem ini perlu kita dukung sebagai bagian dari peningkatan sistem IT pemilu kita, mudah-mudahan ke depan bisa lebih dimaksimalkan," kata Kholik.

Baca juga: KPU: Dokumen C1 pilpres dari 64,8 persen TPS telah dimasukkan Sirekap

Baca juga: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat

Pewarta: Sumarwoto
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Jiwa Aneh: Liang Sheng Ru Qing

pangerantoto1

Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung kembali menetapkan tersangka baru hingga kini menjadi lima tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022. Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Ketut Sumedana dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu, mengatakan ada lima orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kelima tersangka tersebut terdiri atas tiga orang pihak swasta dan dua orang mantan direktur di PT Timah Tbk, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tersangka lain, HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). "MRPT alias EML selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018," kata Ketut. Penetapan kelima tersangka berdasarkan hasil pemeriksaan yang dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, sehingga penyidik berkeyakinan dan menetapkan kelima orang saksi sebagai tersangka. Ketut menerangkan, tersangka HT alias ASN merupakan pengembang penyidikan dari tersangka TN alias AN dan tersangka AA yang sebelumnya sudah dilakukan penahanan Selasa (6/2). Sedangkan tersangka SG alias AW dan MBG, keduanya memiliki perusahaan yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT Timah Tbk pada tahun 2018 tentang sewa menyewa peralatan processing peleburan timah. "Adapun perjanjian tersebut ditandatangan oleh tersangka MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbm dan tersangka EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk," katanya menerangkan. Saat itu, kata Ketut, tersangka SG alias AW memerintahkan tersangka MBG untuk menandatangani kontrak kerja sama serta menyuruh untuk menyediakan bijih timah dengan cara membentuk perusahaan-perusahaan boneka guna mengakomodir pengumpulan bijih timah ilegal dari IUP PT Timah Tbk, yang seluruhnya dikendalikan oleh tersangka MBG. Bijih timah yang diproduksi oleh tersangka MBG tersebut, kata Ketut, diperoleh berasal dari IUP PT Timah Tbk atas persetujuan dari PT Timah Tbk. "Kemudian, baik bijih timah maupun logam timahnya dijual ke PT Timah Tbk," ujarnya. Adapun untuk mengumpulkan bijih timah yang ditambang secara ilegal, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW membentuk perusahaan boneka, yaitu CV Bangka Jaya Abadi (BJA) dan CV Rajawali Total Persada (RTP). Total biaya yang dikeluarkan oleh PT Timah Tbk terkait biaya perlogaman di PT SIP selama tahun 2019 sampai dengan 2022 yaitu senilai Rp 975,6 miliar. "Sedangkan total pembayaran bijih timah senilai Rp1,7 triliun," ujarnya. Selain itu, untuk melegalkan kegiatan perusahaan boneka tersebut, PT Timah Tbk menerbitkan Surat Perintah Kerja Borongan Pengangkutan Sisa Hasil Pengolahan (SHP) mineral timah, di mana keuntungan atas transaksi pembelian bijih timah tersebut dinikmati oleh tersangka MBG dan tersangka SG alias AW. Selain membentuk perusahaan boneka, tersangka MBG atas persetujuan tersangka SG alias AW juga mengakomodasi
penambang-penambang timah ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. "Nantinya, mineral bijih timah yang diperoleh dikirim ke smelter milik tersangka SG alias AW," ujarnya. Lebih lanjut Ketut mengatakan perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara yang dalam proses penghitungan melebihi kerugian negara dari perkara korupsi lain seperti PT ASABRI dan Duta Palma. Selain itu, terdapat kerugian kerusakan lingkungan akibat adanya aktivitas penambangan ilegal timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, untuk kepentingan penyidikan, tersangka MRPT alias RZ, tersangka HT alias ASN, dan tersangka MBG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Kelas I Jakarta Pusat. "Untuk tersangka SG dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan tersangka EE alias EML di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan," kata Ketut. Total dalam perkara ini, Kejagung telah menetapkan tujuh tersangka korupsi dan satu tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022, berinisial TT.

Orang Suci tidak terkalahkan

jam gacor princess 1000

Presiden Jokowi bingung dengan nama makanan seblak******

Bekasi (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku bingung dengan nama masakan khas Provinsi Jawa Barat, seblak, yang menjadi salah satu produk andalan nasabah Program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) binaan Permodalan Nasional Madani (PNM) di Kota Bekasi.

Kebingungan Jokowi terjadi saat sesi tanya jawab dengan salah satu nasabah PNM Mekaar yang menjual menu kuliner seblak bernama Yulianti, di sela penyampaian sambutan di GOR Stadion Patriot, Kota Bekasi, Jumat.

"Seblak, apa itu?," tanya Jokowi kepada Yulianti yang disambut riuh peserta.

"Makanan khas Jawa Barat pak. Sayur sayuran, bakso, sosis, kerupuk dijadiin satu, dicampur, dioseng gitu," jawab Yulianti yang menjual seblak-nya seharga Rp8 ribu per porsi.

Yulianti mengatakan dari pinjaman modal PNM Mekaar sebesar Rp5 juta, ia bisa menghasilkan omset sekitar Rp200 ribu dari berjualan seblak dan minuman dingin di kediamannya.

"Rp5 juta oh Rp5 juta. Oh masih enteng lah untungnya segitu. Saya hitung hitung, masih untung," kata Jokowi sambil memikirkan hitung-hitungan keuntungan yang didapat Yulianti.

Usai bertukar obrolan, Yulianti pun berhak atas hadiah satu unit sepeda gunung bermotif merah putih dengan tulisan Presiden Jokowi di bagian frame.

Baca juga: Presiden Jokowi jumpai nasabah PNM Mekaar di Kota Bekasi

Baca juga: Presiden pastikan stok beras cukup untuk bulan Ramadhan

Mengkolonisasi Pesawat Alien

slotgacor maxwin

DPD RI pastikan Sirekap berikan transparansi penghitungan suara******

Ada seorang gadis pedang yang tersembunyi di ruang penyimpanan

voucher gofood november 2022

Mahfud: Saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan******

Jakarta (ANTARA) - Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menegaskan bahwa apa pun hasil Pilpres 2024, dirinya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan bangsa Indonesia.

"Apa pun hasil dari pilpres ini, saya akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan," kata Mahfud di Universitas Indonesia Salemba, Jakarta, Sabtu.

Menurutnya, jalan perjuangan untuk demokrasi dan keadilan bukan hanya lewat pemilu, sebab pemilu hanya salah satu ekspresi dari demokrasi.

Ia bercerita pengalamannya saat tahun 2014 hingga 2016 yang mana dirinya tak menduduki satu pun jabatan publik. Namun, Mahfud tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum.

"Saya pernah tak di jabatan apa pun pada tahun 2014 sampai 2016, tetapi tetap produktif berjuang dalam demokrasi dan penegakan hukum," katanya.

Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan ini menilai gerakan civil societydan kampus adalah sumber gerakan demokrasi dan perubahan dari otoritarianisme menuju demokrasi.

"Sejarah mengajarkan bahwa jika demokrasi disumbat, maka demokrasi akan selalu membuka jalan sendiri. Ini sejarah kita maupun sejarah dunia," tegas Mahfud.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

《cara pinjam uang di sakuku》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，dapat uang online gratisHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《cara pinjam uang di sakuku》bab terbaru。