link slot min depo 5k

Perjalanan ke Timur Dinasti Tang

Zulhas soal India Setop Ekspor Beras: Kita Harus Swasembada******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan merespons kebijakan Indiamenyetop ekspor beras mulai 20 Juli 2023. Menurutnya, hal ini menjadi alarm agar Indonesia segera bisa merealisasikan swasembada pangan.

Zulkifli juga mengingatkan agar RI tak perlu bergantung terus pada impor.

"Makanya kita harus swasembada pangan. Walaupun menteri perdagangan, saya tidak suka adanya impor terus," ujarnya di Jakarta, Jumat (27/7).

Ia menyebut Indonesia sebenarnya tidak dalam posisi meminta beras impor dari India. Justru India yang menawarkan beras ke Indonesia dan telah meminta trade balanceatau neraca perdagangan ke Kementerian Perdagangan dan Bapanas.

Kendati begitu, ia menyebut langkah India tersebut tetap harus diwaspadai.

"Jika saat ini India meng-holdekspornya ke beberapa negara, memang bukan Indonesia dalam posisi meminta Beras dari India," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/7) lalu.

"Tapi kita tidak boleh teledor dan harus selalu waspada. Dan menjaga hubungan baik dengan seluruh negara lain," tambahnya.

Lebih lanjut, Arief menjelaskan pemerintah akan mengutamakan produksi beras dalam negeri terutama dalam mengantisipasi El Nino. Selain itu, impor beras juga dilakukan secara paralel.

Dari total 2 juta ton rencana beras impor tahun ini, sebanyak 500 ribu ton sudah masuk. Produk impor itu berasal dari Thailand, Vietnam, dan Pakistan.

"Kita utamakan produksi dalam negeri. Saat bersamaan pak presiden meminta kita semua menteri dan kepala lembaga meningkatkan produksi. Paralel kita juga siapkan importasi. Kita jaga bersama," kata Arief.

India resmi mengumumkan bakal menyetop ekspor beras. Larangan ini berlaku mulai 20 Juli 2023. Langkah ini dikhawatirkan memicu kenaikan harga (inflasi) pangan dunia. Pasalnya, India menyumbang 40 persen ekspor beras dunia.

Pemerintah India memberlakukan larangan ekspor beras non-basmati, setelah harga beras naik 3 persen dalam sebulan. Gagal panen di sentra-sentra produksi beras seperti Punjab dan Haryana, menyebabkan petani harus menanam ulang padi mereka.

"Untuk memastikan ketersediaan beras putih non-basmati yang cukup, serta untuk menahan kenaikan harga di pasar dalam negeri, maka pemerintah India mengubah kebijakan ekspor," kata Kementerian Pertanian India dalam rilis resmi.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Binatang Buas

Erick Thohir Beberkan Skema Merger Garuda, Pelita dan Citilink******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan proses merger maskapai Garuda Indonesia, Citilink, dan Pelita Air.

Nantinya, maskapai Garuda akan tetap ada. Sementara Citilink dan Pelita Air akan digabung menjadi satu. 

"Garudanya tetap sendiri, Citilink dan Pelita (dilebur), karena Garudanya kan sudah bagus. Citilink dan Pelitanya kita lebur," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/9).

"Jadi Citilink nanti akan punya dua lisensi, Citilink dan Pelita. Begitu Pelita kita ambil dari Pertamina ke Citilink, jadi nanti satu grup, Garuda di atas, Citilink sama Pelita di bawah," kata Tiko, sapaan akrabnya.

Sementara itu, Erick menargetkan proses merger ditargetkan rampung tahun ini atau awal tahun depan. Namun, ia mengatakan merger tersebut tidak akan langsung menurunkan harga tiket pesawat.

"Enggak bisa cepat. Kalau jumlah pesawatnya nambah, kompetisinya terbuka, ya tiketnya menurun. Hari ini kan kita hanya bisa kontrol 35 persen (maskapai penerbangan), 65 persen swasta," kata Erick.

Sebelumnya, Erick menyebut ada dua alasan dibalik merger perusahaan maskapai milik BUMN. 

Pertama,menjadikan industri penerbangan negara lebih efisien. Efisiensi ini sendiri merujuk pada kebijakan yang pernah dilakukan Erick Thohir saat memerger empat Pelindo menjadi satu pada 2021 lalu.

Kedua,memperkuat industri penerbangan Indonesia. Erick mengatakan industri penerbangan di dalam negeri sampai saat ini masih perlu diperkuat.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali Kaisar Bela Diri Abadi

Luhut Bakal Ajak PM China Jajal Kereta Cepat Siang Ini******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan InvestasiLuhut Binsar Panjaitan bakal mengajak Perdana Menteri China Li Qiang menjajal Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) siang ini pukul 13.00 WIB.

"Nanti siang ini saya coba, jam 1 (13.00 WIB)," katanya di Hotel Fairmont, Jakarta Pusat, Rabu (6/9).

Namun, saat ditanya soal rute uji coba apakah akan sampai Stasiun KCJB Tegalluar, Luhut menyebut tidak akan sejauh itu.

Akan tetapi, Luhut tidak memastikan apakah uji coba bersama PM China itu akan sampai stasiun mana. Apakah hanya sampai Stasiun KCJB Karawang atau Padalarang.

Rencana uji coba ini sudah dibongkar Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rosan Roeslani. Namun, ia mengatakan waktunya masih tentatif.

Sementara itu, KCJB rencananya akan diresmikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 1 Oktober 2023.

Sebelum peresmian, uji coba memang terus dilakukan sampai akhir bulan ini. Ini dilakukan untuk memastikan saat pengoperasian bisa berjalan dengan lancar tanpa kendala apapun.

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) mengusulkan harga tiketnya sekitar Rp250 ribu sampai Rp350 ribu untuk sekali perjalanan. Kendati, sampai saat ini hal tersebut masih sebatas wacana yang belum difinalkan.

Pemerintah masih menghitung harga yang tepat untuk tiket KCJB. Diharapkan harga yang nanti dipatok tidak terlalu memberatkan masyarakat maupun APBN.

[Gambas:Video CNN]

Alasan mengapa saya memakai pakaian wanita

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

INDEF Bandingkan Kinerja Sektor Manufaktur Era Jokowi dengan SBY******

Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Berly Martawardaya menyebut kinerja sektor manufaktur Indonesia menurun signifikan sejak pandemi covid-19.

Jika mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), proporsi sektor manufaktur terhadap PDB turun menjadi 18,25 persen pada kuartal II/2023.

Ia mengatakan jika dibandingkan dengan negara lain seperti China, Thailand, bahkan Afrika Selatan, penurunan sektor manufaktur Indonesia terjadi sangat cepat.

Berly mengatakan sektor industri dalam perekonomian sangat signifikan karena dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja yang tingkat pendidikannya lebih rendah (SD hingga SMA). Serapan tenaga kerja itu dapat menekan tingkat kemiskinan dan kesenjangan di masyarakat.

Pada kesempatan itu, ia membandingkan kinerja manufaktur era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Presiden Joko Widodo.

Pada era SBY, untuk periode 2004 hingga 2009, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas tercatat tumbuh sebesar 5,10 persen. Kinerja itu meningkat pada periode kedua masa kepemimpinannya (2009-2014) sebesar 6,10 persen.

Sedangkan proporsi ekspor industri pengolahan pada era SBY tercatat sebesar 43,70 persen pada periode pertama dan 36,80 persen pada periode kedua.

Lihat Juga : KCIC Jelaskan soal Isu Subkontraktor Tak Dibayar

Sementara itu, pada era Jokowi, pertumbuhan PDB industri pengolahan nonmigas hanya tumbuh 4,7 persen pada periode pertama (2014-2019) dan melambat menjadi hanya 2,10 persen pada periode kedua (data 2019 hingga 2022).

Proporsi ekspor industri pengolahan di era mantan walikota Solo ini justru tercatat lebih tinggi, yaitu mencapai 44,40 persen pada periode pertama dan 45,80 persen pada periode kedua.

Berly mengatakan perlambatan yang tajam pada periode kedua Jokowi tersebut memang turut dipengaruhi oleh pandemi covid-19.

"Jadi pertumbuhannya (di era Jokowi) turun, tapi proporsi ekspornya cenderung meningkat," jelas Berly.

Adapun, berdasarkan data investasi, rata-rata investasi langsung industri pengolahan di era Jokowi tercatat lebih tinggi, pada periode pertama mencapai US,42 miliar dan periode kedua sudah mencapai US,42 miliar.

Sementara pada era SBY, rata-rata investasi langsung industri pengolahan hanya sebesar US,65 miliar pada periode pertamanya dan sebesar US,62 untuk periode kedua.

[Gambas:Video CNN]

Murid legalis

Erick Thohir Buat Kajian Agar Mobil Listrik Bisa Dapat Tarif Tol Murah******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir tengah mengkaji penerapan tarif tol lebih murah bagi mobil listrik. Menurutnya, kajian dilakukan karena penggunaan kendaraan listrikbisa menurunkan tingkat polusi udara.

"Apakah bisa jalan tol juga misalnya lebih murah mobil listrik. Ini juga sedang kita kaji," kata Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8).

Selain tarif jalan tol yang lebih murah, Erick juga mengkaji untuk menerapkan tarif parkir lebih murah bagi mobil listrik di fasilitas publik milik BUMN.

Erick mengatakan perbaikan kualitas udara Jakarta perlu didorong sama seperti Beijing, China, dan Sao Paolo, Brasil. Kedua kota itu telah berupaya memperbaiki kualitas udaranya sejak 10 tahun lalu.

Namun, Erick menyebut diperlukan kolaborasi berbagai pihak supaya itu bisa terwujud.

"BUMN tidak mungkin berdiri sendiri karena konteksnya lebar terkait kehidupan masyarakat itu sendiri dan juga kebijakan berbagai kementerian," kata Erick.

Kualitas udara Jabodetabek dan sekitarnya disebut memburuk beberapa waktu belakangan ini. Sejumlah wilayah terlacak jadi langganan zona merah polusi, termasuk Jakarta dan Tangerang Selatan.

Penyebab polusi udara pun telah diungkap oleh sejumlah ahli dan pemerintah. Namun terdapat perbedaan pandangan mengenai penyebab polusi udara, di antaranya PLTU, kebakaran hutan, dan transportasi.

[Gambas:Video CNN]