petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

website judi gacor

julo pinjol 33Jutaan kata 97734Orang-orang telah membaca serialisasi

《website judi gacor》

Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel******

Bawaslu RI sebut pengawas pemilu bisa dapat santunan dobel
Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Kemenko PMK, Jakarta, Selasa (27/2/2024). (ANTARA/Asep Firmansyah)
"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami,"
Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Herwyn J. H. Malonda mengatakan bahwa pengawas pemilu yang meninggal dunia, cacat, ataupun luka-luka bisa mendapatkan santunan ganda atau dobel.

"Kalau dia anggota (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial/BPJS Ketenagakerjaan), dia pasti bisa saja dapat dobel. Dapat oleh BPJS, dapat juga dari kami," kata Herwyn di Gedung Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Jakarta, Selasa.

Selain itu, Herwyn menjelaskan untuk pengawas pemilu yang bukan anggota BPJS Ketenagakerjaan, maka santunannya tetap disiapkan oleh lembaganya.

Herwyn menyebut bahwa berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis (Juknis) Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Badan Ad Hoc, maka santunan untuk pengawas yang meninggal dunia sebesar Rp36 juta serta santunan pemakaman Rp10 juta.

"Kemudian untuk cacat permanen ini adalah Rp16,5 juta, sama juga dengan luka berat, dan yang luka sedang Rp8,25 juta. Itu kalau di Bawaslu dengan berbagai macam ketentuan yang diberikan," ujarnya.

Sementara itu, Herwyn mengatakan bahwa pihaknya saat ini juga sedang berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengawas pemilu yang mendapatkan musibah.

"Posisi saat ini kami lagi mengkondisikan untuk menginformasikan, melaporkan ke BPJS mengenai jajaran Bawaslu yang mendapatkan musibah baik terkait dengan yang kecelakaan, rawat inap, rawat jalan, termasuk yang meninggal dunia," tuturnya.

Pada kesempatan yang sama, pemerintah memberikan santunan bagi 44 ahli waris petugas Ad Hoc pemilu yang meninggal dan mengalami kecelakaan kerja/sakit, yang dibayarkan melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan total anggaran hingga Rp2,6 miliar.

"BPJS Ketenagakerjaan memberikan manfaat Jaminan Kematian (Jkm) kepada 35 kasus dan manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) kepada sembilan kasus," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy saat simbolisasi penyerahan bantuan di Kemenko PMK, Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan mereka yang mendapatkan santunan adalah petugas yang terdaftar kepesertaannya di BPJS Ketenagakerjaan. Adapun keseluruhan petugas pemilu yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 1.061.428.

Dari jumlah tersebut yang terdaftar melalui KPU sebanyak 960.673 orang dan melalui Bawaslu sebanyak 100.755 orang. Sementara dari data Kemenkes, petugas yang meninggal sebanyak 114 orang.

Adapun Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Anggoro Eko Cahyo mengatakan pemberian santunan kepada ahli waris nominalnya berbeda-beda. BPJS Ketenagakerjaan membagi ke dalam tiga kategori yakni meninggal saat bertugas (14 Februari), meninggal sebelum bertugas, dan yang masih menjalani perawatan.

Untuk meninggal saat bertugas diberikan santunan sekitar 48 dikali gaji/upah yang diterima, sementara meninggal sebelum bertugas sebesar Rp42 juta/orang.

"Ditambah beasiswa pendidikan mulai dari pendidikan dini hingga jenjang pendidikan tinggi, bagi anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya saat bertugas," kata Eko.

Sebelumnya, Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengungkapkan 30 orang pengawas Pemilu 2024 meninggal dunia hingga 26 Februari 2024.

"Sampai minggu ini nambah tiga. Jadi, sekitar 30 orang (pengawas pemilu meninggal dunia)," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin (26/2).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Menko PMK ungkap tujuan bahas program makan gratis di Sidang Kabinet******

Menko PMK ungkap tujuan bahas program makan gratis di Sidang Kabinet
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy. ANTARA/Sean Filo Muhamad/aa.
Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan pembahasan program makan siang gratis dalam Sidang Kabinet Paripurna agar terjadi kesinambungan program pemerintah.

"Itu (pembahasan) untuk jaga-jaga saja, antisipasi saja itu. Agar ada kesinambungan antara program yang sudah ada pada tahun 2024 nanti tidak putus pada tahun 2025," ujar Menko Muhadjir di Jakarta, Selasa.

Menko Muhadjir mengatakan pendanaan program makan siang gratis bisa masuk dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) serta APBN Perubahan.

Baca juga: Program makan siang gratis masuk dalam pembahasan RKP 2025

Dengan demikian, kata dia, proses transisi pemerintahan kelak dapat berjalan dengan lancar. Namun ia menegaskan bahwa rancangan anggaran program makan siang gratis ini masih bersifat pembahasan.

"Syukur-syukur kalau enggakberubah, memang dirancang biar kompatibel saja, biar berkesinambungan dari APBN sebelumnya dengan APBN berikutnya, sehingga proses transisi itu tidak harus kayak ada apa, ada pembatasan gitu. Ini smoothaja," kata Menko Muhadjir.

Sebelumnya Sidang Kabinet Paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Senin (26/2), membahas Rencana Kerja pemerintah (RKP) 2025, termasuk program makan siang gratis calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Tadi dibahas RKP, ini baru rapat awal saja. Membahas program-program prioritas Prabowo, termasuk di dalamnya adalah makan siang (gratis) tahap awal," kata Menteri Investasi Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Airlangga sebut anggaran makan siang gratis kisaran Rp15 ribu per anak

Dia mengatakan pembahasan RKP 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025 harus mengakomodasi program-program presiden terpilih ke depan.

Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebutkan bahwa pemenuhan gizi dari program makan siang gratis yang digagas pasangan calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Gibran belum dibicarakan oleh jajaran menteri kabinet.

"Itu belum dibicarakan ya. Itu belum dibicarakan," kata Menko Budi.

Baca juga: Menkes sebut pemenuhan gizi program makan gratis belum dibicarakan

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:situs judi terpercaya 2023

Perbarui waktu:2024-07-04

Daftar bab terbaru
pastigacor88
situs slot sering maxwin
kredit murah apk
promo gojek februari
trik slot thor
forum angka jitu hk selasa
badaislot
cara dapat duit dari pinterest
cash now ojk
Daftar isi semua bab
Bab 1 pinjam uang ke kredivo
Bab 2 luxuri333
Bab 3 daftar situs slot gacor hari ini
Bab 4 bunga pinjol paling murah
Bab 5 togel timur
Bab 6 hoki 4d
Bab 7 erek erek duda
Bab 8 bonus138
Bab 9 situs judi bola parlay terpercaya
Bab 10 winsport77
Bab 11 daftar merchant kredivo offline
Bab 12 voucher gratis ongkir bukalapak
Bab 13 akulaku tidak bisa kredit
Bab 14 slot gacor wwg
Bab 15 cara cicil di akulaku
Bab 16 bendera88
Bab 17 seribu mimpi 39
Bab 18 dewicasino88
Bab 19 aplikasi dengan paylater
Bab 20 erek erek kue
Klik untuk melihattersembunyi di tengah911bab
FantasiBacaan TerkaitMore+

Seratus ribu cerita pendek

wadah4d
Menteri PPPA dukung pakta integritas stop perkawinan anak di Jember
Penandatanganan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak yang melibatkan seluruh desa di Kabupaten Jember, Rabu (21/2/2024). ANTARA/HO-Diskominfo Jember/am.
Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi
Jember, Jawa Timur (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mendukung pencanangan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak yang melibatkan seluruh desa di Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Pakta integritas itu ditandatangani sebanyak 226 kepala desa disaksikan Menteri Bintang dalam kegiatan "Rembuk Perempuan, Anak, Disabilitas & Lansia menuju Masyarakat Inklusi" di Aula PB Soedirman Pemkab Jember, Rabu.

"Jember adalah kabupaten dengan perkawinan anak tertinggi, sehingga dengan penandatanganan pakta integritas itu, mudah-mudahan bisa meminimalisasi perkawinan usia dini di kabupaten ini," kata Bintang.

Menurutnya, tingginya angka perceraian salah satunya dipicu oleh perkawinan pada usia anak. Dari sekitar 18 ribu perkawinan anak, ada enam ribu kasus perceraian.

"Itu artinya mereka tidak siap dari sisi mental, ekonomi, dan sosial. Maka hulunya harus dicegah yakni pencegahan perkawinan anak. Ketika usia mereka sudah matang, saya yakin dan percaya angka perceraian bisa ditekan," katanya.

Ia berharap agar pemerintah daerah terus melakukan pendampingan agar tidak terjadi perkawinan anak, tidak hanya kepada guru, namun juga kepada orang tua.

Menurutnya, hal itu menjadi penting bagaimana mengedukasi kepada orang tua terkait cara mengisi waktu luang dengan baik juga mencegah pernikahan dini, sehingga dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam melestarikan budaya seperti mengaktifkan sanggar untuk mengisi waktu luang.

Dalam pakta integritas itu, ada tiga sanksi yang mengancam pelaku perkawinan anak yang berlaku bagi orang tua dan aparat desa yang akan dibuat dalam Peraturan Desa.

Pertama, sanksi administrasi bagi aparat desa yang melakukan perkawinan anak . Kedua, sanksi sosial untuk tidak dihadiri oleh pemerintah desa, imam desa/dusun pegawai syara. Ketiga, sanksi wajib hadir dalam rapat desa jika orang tua melakukan perkawinan pada usia anak.

Wakil Bupati Jember Muhammad Balya Firjaun Barlaman mengatakan, permasalahan perempuan dan anak di Kabupaten Jember tidak lepas dari sisi rendahnya pendapatan, rendahnya pendidikan, dan faktor sosial budaya.

"Saat ini masyarakat sudah mulai sadar untuk melaporkan perkawinan anak kepada Pengadilan Agama. Organisasi perangkat daerah juga sudah mengedukasi masyarakat mengenai persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak," katanya.

Serangkaian kegiatan dihadiri oleh Menteri Bintang mulai pengukuhan Bunda PAUD, peluncuran desa ramah perempuan dan peduli anak (DRPPA) Jember, penandatangan komitmen bersama desa/kelurahan ramah perempuan dan peduli anak, serta penandatanganan pakta integritas gerakan bersama stop perkawinan anak.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024

Penyihir Ekstradimensi

game slot web
Anak yang lahir bulan Oktober berisiko lebih rendah terserang flu
Arsip Foto - Anak-anak menunggu giliran untuk divaksinasi di SDN Sawah Besar 2, Semarang, Jawa Tengah, Senin (19/2/2024). ANTARA FOTO/Makna Zaezar/Spt/aa.
Jakarta (ANTARA) - Hasil studi yang dilakukan di Amerika Serikat menunjukkan bahwa anak-anak yang lahir pada bulan Oktober lebih mungkin mendapat vaksinasi flu pada bulan yang sama dan memiliki risiko lebih rendah tertular influenza.

Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat, setiap individu berusia enam bulan ke atas disarankan mendapatkan suntikan vaksin influenza setiap tahun dan waktu yang direkomendasikan untuk vaksinasi saat ini September atau Oktober.

Walaupun vaksinasi influenza semestinya dapat dilakukan sepanjang musim selama virus masih beredar, tetapi umumnya tidak disarankan untuk mendapatkan suntikan vaksin flu pada Juli dan Agustus bagi sebagian besar kelompok.

Namun, ada pengecualian bagi anak-anak yang hanya perlu vaksin satu dosis, anak usia enam bulan hingga delapan tahun yang perlu dua dosis vaksin (dengan dosis pertama diberikan segera setelah vaksin tersedia), dan perempuan dengan usia kehamilan pada trimester ketiga selama bulan-bulan itu.

Menurut siaran Medical Daily, temuan dari studi terbaru yang dipublikasikan dalam jurnal BMJ menunjukkan bahwa bulan Oktober merupakan periode yang ideal bagi anak-anak untuk menerima suntikan vaksin flu sesuai dengan rekomendasi yang ada.

Dalam analisis kuasi-eksperimental terhadap anak-anak yang divaksinasi influenza, bulan kelahiran dikaitkan dengan waktu vaksinasi melalui pengaruhnya terhadap waktu kunjungan untuk perawatan kesehatan preventif.

"Anak-anak yang lahir pada bulan Oktober kemungkinan besar divaksinasi pada bulan Oktober dan kecil kemungkinannya didiagnosis influenza, sesuai dengan rekomendasi promosi vaksinasi pada bulan Oktober," tulis para peneliti dalam studi tersebut.

Baca juga: Penyebab anak-anak mudah terserang flu

Para peneliti menggunakan data klaim asuransi kesehatan lebih dari 800.000 anak usia dua sampai lima tahun yang mendapatkan suntikan vaksin influenza dari tahun 2011 hingga 2018 (antara Agustus dan Januari) untuk studi.

Mereka meneliti tingkat diagnosis influenza di antara anak-anak ini berdasarkan bulan kelahiran mereka.

Setelah memperhitungkan berbagai faktor yang mungkin berpengaruh seperti usia, jenis kelamin, kondisi yang ada, penggunaan layanan kesehatan, dan ukuran keluarga, para peneliti mendapati bahwa Oktober adalah bulan paling umum bagi anak-anak untuk divaksinasi.

Anak-anak yang lahir pada bulan Oktober juga memiliki tingkat diagnosis influenza terendah menurut siaran pers mengenai hasil penelitian tersebut.

Sebagai gambaran, rata-rata tingkat diagnosis influenza di antara anak-anak yang lahir Agustus selama musim flu yang diteliti sebesar 3 persen sedangkan pada anak-anak yang lahir Oktober sebesar 2,7 persen dan anak-anak yang lahir Desember sebesar 2,9 persen.

"Ada banyak variabel yang terlibat dalam hal waktu dan keparahan musim flu atau risiko seseorang untuk sakit, dan banyak dari itu berada di luar kendali kami," kata Anupam Jena, penulis senior hasil studi tersebut.

"Satu hal yang dapat kita kendalikan adalah waktu penyuntikan dan sepertinya bulan Oktober memang bulan terbaik bagi anak-anak untuk divaksinasi flu," katanya.

Baca juga: Dokter spesialis sarankan vaksinasi influenza setahun sekali
Baca juga: Tips redakan flu dan batuk pada anak secara alami

Penerjemah: Putri Hanifa
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Penjinak Jenius

batikpoker
Wiranto nilai Hadi Tjahjanto sosok tepat isi jabatan Menko Polhukam
Ketua Dewan Pertimbangan Presiden RI Wiranto (kanan) menyampaikan keterangan pers sebelum acara pelantikan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu (21/2/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga/am.
“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),”
Jakarta (ANTARA) - Ketua Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Wiranto menilai sosok Hadi Tjahjanto merupakan pilihan tepat untuk mengisi jabatan Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam).

Berdasarkan pengalaman Wiranto ketika menjabat Menko Polhukam pada 2016-2019, ia banyak bekerja sama dengan Hadi yang kala itu merupakan Panglima TNI, dalam mengatasi berbagai permasalahan dan ancaman yang dapat menghambat pembangunan nasional.

“(Berdasarkan) pengalaman itu lah saya kira beliau sangat sarat dengan pengalaman yang seperti itu, untuk mengatasi masalah, menghadapi ancaman. Dan saya percaya Pak Hadi Tjahjanto akan dapat membantu Presiden (Joko Widodo),” kata Wiranto sebelum acara pelantikan Hadi sebagai Menko Polhukam di Istana Negara, Jakarta, Rabu.

Sebagai Ketua Wantimpres, Wiranto mengaku telah mengusulkan kepada Presiden Jokowi agar segera mengisi posisi-posisi strategis di kabinet, mengingat Indonesia sedang menghadapi proses perpindahan kekuasaan setelah Pemilu 2024.

Salah satu jabatan strategis yang menurut dia perlu segera diisi adalah Menko Polhukam, pasca mundurnya Mohammad Mahfud Md dari kabinet terkait pencalonannya sebagai wakil presiden dalam Pilpres lalu.

Setelah Mahfud mundur, Presiden Jokowi menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjadi Plt Menko Polhukam sambil menunggu penetapan Menko Polhukam definitif.

“Setelah Pak Mahfud mundur kemudian Pak Tito menjabat sementara, tentunya tidak bisa sementara seterusnya, (jabatan Menko Polhukam) perlu segera diisi. Dan saya sangat bersyukur ternyata Pak Presiden telah memutuskan untuk mengisi jabatan Menko Polhukam itu mantan Panglima TNI Hadi Tjahjanto yang tentunya pilihan yang sangat tepat,” tutur Wiranto.

Dia meyakini Hadi akan mampu membantu Presiden dalam menjalankan tugas-tugasnya ke depan, termasuk untuk menghadapi gugatan kecurangan dalam pemilu.

“Ya (kecurangan) itu masih dugaan to, masih asumsi to, tetapi mungkin menjadi kenyataan. Dan saya kira Pak Hadi Tjahjanto sudah punya pengalaman cara-cara seperti itu karena beberapa tahun yang lalu kita menghadapi hal yang sama. Percayalah beliau bisa menghadapi itu semua dengan baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi dijadwalkan melantik Menko Polhukam serta Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) baru, Rabu pagi hari ini.

Berdasarkan kabar yang bergulir, Menko Polhukam akan diisi oleh Hadi Tjahjanto yang saat ini menjabat Menteri ATR/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Sedangkan posisi Menteri ATR/Kepala BPN akan diisi oleh Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

Desainer Impian

madrid slot
Garuda Indonesia siapkan 14 pesawat untuk Haji 1445 H
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra (kanan) dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief (kiri) dalam perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Regular dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang 1445 Hijriah/2024 Masehi yang ditandatangani di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA/HO-Garuda Indonesia/am.
Berbagai catatan dalam pengoperasian layanan penerbangan haji pada musim haji tahun lalu menjadi fokus akselerasi peningkatan layanan kami
Jakarta (ANTARA) - PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk menyiapkan 14 pesawat berbadan lebar (wide-body) untuk mengangkut 109 ribu calon jemaah haji pada musim Haji 1445 H/2024 M.

Berdasarkan keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, dikatakan ke-14 pesawat tersebut nantinya akan melayani calon jemaah haji asal Indonesia dari dan menuju Tanah Suci mulai 12 Mei -21 Juli 2024.

Tahun ini Garuda Indonesia mendapatkan kepercayaan untuk menghadirkan layanan penerbangan haji bagi sedikitnya 109.072 calon jemaah.

"Berbagai catatan dalam pengoperasian layanan penerbangan haji pada musim haji tahun lalu menjadi fokus akselerasi peningkatan layanan kami,” ujar Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dalam keterangannya.

Irfan mengungkapkan bahwa yang menjadi salah satu prioritas utama Garuda Indonesia adalah menghadirkan layanan penerbangan haji yang aman dan nyaman bagi jemaah lansia dan bagi masyarakat yang jarang atau belum pernah melakukan penerbangan jarak jauh.

Kesiapan operasional penerbangan haji tersebut ditandai dengan perjanjian Kerja Sama Pengangkutan Udara Jemaah Haji Regular dan Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Kelompok Terbang 1445 Hijriah/2024 Masehi, yang ditandatangani oleh Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra dan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief di Kantor Kementerian Agama RI, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/2).

Irfan menjelaskan, pada tahun ini, Garuda Indonesia melayani calon jemaah haji yang nantinya akan terbagi ke dalam 294 kelompok terbang (kloter). Calon jemaah tersebut akan diberangkatkan dari sembilan embarkasi, yaitu Banda Aceh, Medan, Padang, Jakarta-Pondok Gede, Solo, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Lombok.

Ia menambahkan, calon jemaah haji itu nantinya akan diberangkatkan secara bertahap menuju Tanah Suci mulai 12 Mei hingga 10 Juni 2024, dengan keberangkatan menuju Madinah pada 12–23 Mei 2024 dan keberangkatan menuju Jeddah pada 24 Mei–10 Juni 2024.

Selanjutnya, fase pemulangan jemaah akan dimulai pada 22 Juni sampai dengan 21 Juli 2024.

“Lebih lanjut, untuk menambah nilai layanan penerbangan haji tahun ini, Garuda Indonesia akan menghadirkan inflight entertainmentbernuansa islami serta sajian makanan yang disesuaikan dengan menu khas daerah embarkasi,” kata Irfan.

Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief menyampaikan apresiasinya kepada Garuda Indonesia, khususnya dalam mengimplementasikan komitmen bersama untuk memberikan layanan terbaik bagi seluruh jemaah haji Indonesia.

“Kami tentunya berharap kiranya pelaksanaan haji tahun 2024 ini dapat berjalan dengan lancar,” kata Hilman.

Baca juga: Kemenag-Garuda Indonesia teken MoU angkutan jamaah haji 2024

Baca juga: Dirut Garuda Indonesia janjikan layanan tambahan untuk jamaah haji

Baca juga: Bergambar Pikachu, Garuda Indonesia kepakkan sayap jangkau dunia

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Sentuhan emas naga

slot situs
Polisi panggil rektor Universitas Pancasila dugaan pelecehan seksual
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi saat ditemui di Jakarta, Kamis (15/2/2024). ANTARA/Ilham Kausar/am.
Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya
Jakarta (ANTARA) - Polda Metro Jaya memanggil rektor Universitas Pancasila berinisial ETH (72) yang diduga melakukan pelecehan seksual terhadap karyawannya berinisial RZ (42), Senin (26/2). Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Ary Syam Indradi membenarkan terkait pemanggilan tersebut. "Benar, ditangani Subdit Renakta Ditreskrimum Polda Metro Jaya," kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Ade Ary Syam Indradi saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu. Sementara itu Kabiro Humas Universitas Pancasila Putri Langka mengaku sudah mengetahui laporan tersebut. Pihaknya mengaku akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan, mengingat sedang ditangani pihak berwenang. "Selain itu kami juga menghormati pihak-pihak yang terlibat lainnya, baik pelapor maupun terlapor. Kami selalu berpegang pada prinsip 'praduga tak bersalah' sampai pada putusan hukum ditetapkan, " katanya. "Kami juga menghimbau semua pihak untuk mendukung proses yang sedang berjalan ini, yang jelas kami selalu berkomitmen untuk kooperatif dalam menjaga hal terbaik untuk institusi, " sambungnya. Dia menambahkan pihaknya bakal melakukan rapat pleno untuk menindaklanjuti laporan tersebut. "Untuk saat ini saya hanya bisa menyampaikan bahwa yayasan dalam waktu dekat akan melaksanakan rapat pleno untuk membahas kasus tersebut termasuk hal-hal yang berkaitan dengan posisi rektor," ucapnya. Adapun, laporan tersebut sendiri teregistrasi dengan nomor LP/B/193/I/2024/SPKT/POLDA METRO JAYA tertanggal 12 Januari 2024. ETH sendiri dilaporkan dengan pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS).Baca juga: Sanksi terhadap Kapolsek-Wakapolsek Tanah Abang tunggu Propam
Baca juga: Ahli: Surat penetapan penyitaan dapat dikeluarkan Ketua atau Waka PN
Baca juga: Polisi masih tunggu hasil penelitian berkas kasus pemeran film porno

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Kisah Heroik Laksamana Kapal Suci

maxplay99
Pemerintah akan terbitkan regulasi knalpot "aftermarket"
Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Hanung Harimba Rachman (kiri) dalam rapat koordinasi dengan Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) untuk membahas penguatan regulasi dan pengaturan knalpot di Jakarta, Jumat (23/2/2024). (ANTARA/Shofi Ayudiana)
Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya...
Jakarta (ANTARA) - Pemerintah akan menerbitkan regulasi knalpot aftermarketatau yang diproduksi bukan oleh pabrikan kendaraan asli, untuk mengatasi keresahan yang dihadapi para pelaku industri knalpot yang kerap dituding memproduksi knalpot brong yang menimbulkan kebisingan hingga dirazia polisi.

Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM), Badan Standardisasi Nasional (BSN), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Kementerian Perindustrian, dan Asosiasi Knalpot Seluruh Indonesia (AKSI) mengadakan rapat koordinasi di Jakarta, Jumat, untuk membahas aturan standar knalpot aftermarketuntuk membedakannya dengan knalpot brong yang meresahkan.

Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM, Hanung Harimba Rachman, menjelaskan bahwa regulasi yang ada saat ini perlu disempurnakan agar aparat hukum memiliki pemahaman yang sama terkait knalpot aftermarketyang sudah sesuai dengan regulasi dengan knalpot brong.

Hanung menyebut hasil uji knalpot yang diproduksi oleh AKSI saat ini sudah sesuai dengan regulasi yang ada, salah satunya Peraturan Menteri Lingkungan Hidup tentang ambang batas kebisingan kendaraan bermotor.

Namun, belum ada regulasi yang jelas dan rinci terkait knalpot aftermarket sehingga menyebabkan banyak knalpot aftermarketyang dianggap sebagai knalpot brong. Knalpot brong umumnya menghasilkan suara bising yang mengganggu dan tidak sesuai dengan regulasi batas kebisingan kendaraan.

“Selama regulasinya ini dikerjakan, kami berharap bahwa ini (knalpot aftermarket) jangan dilakukan penindakan (razia) karena regulasinya juga (belum ada),” kata Hanung.

Jika terpaksa dilakukan penindakan terhadap knalpot yang melanggar, Hanung mendorong aparat kepolisian untuk melakukan pengujian knalpot terlebih dahulu, apakah sudah memenuhi ambang batas kebisingan atau tidak.

“Kami akan segera menyiapkan regulasi yang mudah diterapkan penegakan hukumnya, dan kami berharap selama ini disusun, pelaku industri UMKM knalpot ini dilindungi dan dibina,” lanjut dia.

Dalam pertemuan tersebut, AKSI melaporkan bahwa razia di daerah-daerah terhadap knalpot aftermarkettelah menyebabkan penurunan penjualan knalpot sekitar 70 persen. Penjualan normal mencapai 3—7 ribu unit per hari.

Sesuai data yang tercatat di AKSI terdapat lebih dari 300-an perajin knalpot di Indonesia. Industri ini menampung sekitar 15.000 tenaga kerja.

Oleh karena itu, AKSI menilai persoalan razia knalpot brong ini perlu dikomunikasikan dengan para pelaku industri. Sebab, ada perbedaan persepsi antara polisi dan pelaku industri knalpot terkait ini.

“Dari AKSI, produk-produk kami sudah mengikuti aturan pemerintah yang ada … desibel suaranya juga lebih rendah, tapi tetap (knalpotnya) dipotong, enggak boleh (dipakai). Ini salah persepsi,” ujar Ketua AKSI Asep Hendro.

Baca juga: Menkop UKM akan mulai susun regulasi terkait knalpot agar SNI
Baca juga: Penghentian knalpot "brong" harus dimulai dari area sekolah

Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024