undang teman dapat uang

Budidaya Keabadian Staf

rtp new slot 88

Kemendag: Transaksi produk organik Indonesia capai 6 juta dolar AS******

Capaian transaksi pada Biofach 2024 itu masih akan bertambah, mengingat terdapat kontrak dagang yang masih ditidaklanjuti. Biofach digadang-gadang menjadi pintu gerbang produk-produk Indonesia untuk merambah dan mengekspansi pasar organik global

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perdagangan (Kemendag) mengungkapkan bahwa Indonesia berhasil membukukan transaksi produk organik sebesar 6,02 juta dolar AS pada Pameran Biofach Jerman, yang merupakan pameran produk organik terbesar kedua di dunia.

"Capaian transaksi pada Biofach 2024 itu masih akan bertambah, mengingat terdapat kontrak dagang yang masih ditidaklanjuti. Biofach digadang-gadang menjadi pintu gerbang produk-produk Indonesia untuk merambah dan mengekspansi pasar organik global," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Kemendag Didi Sumedi di Jakarta, Jumat.

Untuk itu, ujar Didi, peluang ekspor di pasar organik tersebut menjadi ajang memperkuat posisi pasar Indonesia sebagai penghasil produk organik berkualitas.

Tahun ini merupakan partisipasi Paviliun Indonesia ke-7 pada Pameran Biofach di Jerman. Pada ajang ini, Paviliun Indonesia menempati lokasi strategis di antara dua pintu masuk arena Pameran Biofach dengan area seluas 84 meter persegi di Aula 3A-310.

Partisipasi Paviliun Indonesia pada Biofach merupakan buah kerja sama antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional, Indonesian Trade Promotion Center (ITPC) Hamburg, dan Import Promotion Desk (IPD) Jerman.

Pada ajang ini, Paviliun Indonesia memfasilitasi 11 pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) yang menampilkan produk unggulan pangan organik seperti rempah-rempah, kacang olahan, buah kering, olahan kelapa, pemanis, cuka, bumbu masakan, vanila, dan teh.

“Kami menilai, 11 perusahaan yang tampil di Biofach ini memiliki kemampuan mumpuni untuk memasok pangan-pangan organik ke pasar internasional," kata Didi.

Ia mengatakan bahwa fasilitasi yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha Indonesia pada pameran ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekspor produk organik Indonesia ke dunia

Pada gelaran tahun ini, Biofach diikuti 2.550 perusahaan dari 94 negara dan dikunjungi 35.000 buyer dari 128 negara.

Selain Eropa, peserta dan pengunjung Pameran Biofach datang dari berbagai wilayah seperti Amerika Serikat, Asia, Afrika, Australia, dan Timur Tengah.

Lebih lanjut, Direktur Pengembangan Ekspor Produk Primer (PEPP) Miftah Farid menjelaskan, pada 2023, permintaan produk organik di seluruh dunia tercatat 231,52 miliar dolar AS.

Permintaan produk ini diproyeksikan meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 13,9 persen per tahun pada 2024–2030.

"Saat ini, konsumen organik global terbesar berpusat di Eropa dan Amerika Utara,” ujar Miftah.

Ia mengatakan bahwa segmen pasar yang dibidik terutama adalah sektor olahan pertanian seperti rempah-rempah, kopi, gula kelapa, dan beras organik.

“Merebaknya pola hidup vegan menjadi stimulus utama pendorong pertumbuhan pasar organik global dengan kisaran 15-17 persen,” kata dia.

Baca juga: Produk organik Indonesia miliki potensi besar di pasar Kanada

Baca juga: Kemendag: Indonesia punya potensi besar di pasar organik internasional

Baca juga: Kemendag berupaya tingkatkan ekspor produk organik UKM Indonesia
 

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Kapan cuaca akan cerah atau hujan?

pinjol ktp

Erick Thohir Respons Langkah Ahok Mundur dari Komut Pertamina******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir buka suara soal mundurnya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dari kursi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) demi mendukung dan mengkampanyekan Ganjar Pranowo-Mahfud MD supaya menang Pilpres 2024.

Ia mengklaim mundurnya Ahok tidak akan berdampak apalagi menghambat kerja perusahaan minyak negara tersebut.

"Saya percaya kinerja Pertamina itu baik karena direksi komisaris dan karyawan bersatu untuk menjadikan Pertamina lebih baik lagi, ini bukan kerja individu bukan karena kerja tim di tempat saya," kata Erick saat ditemui di kedua Prabowo di Jalan Kartanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Minggu (4/2) seperti dikutip dari Antara.

Ia pun tidak mempersoalkan hal tersebut lantaran semua orang berhak memiliki pilihan untuk tetap mengabdi ataupun mundur dari jabatan di BUMN.

Tidak hanya Ahok, Erick mengatakan sejumlah pentolan BUMN banyak yang memilih mundur dari jabatan karena alasan serupa.

"Ada juga komisaris BSI, Arief Rosyid, mundur ya pilihan. bukan salah dan benar tapi ini era demokrasi yang harus kita hargai," kata dia.

Ahok mengundurkan diri dari posisinya sebagai komisaris utama Pertamina pada akhir pekan lalu demi mengkampanyekan Ganjar-Mahfud. Ia mengunggah foto surat pengunduran dirinya di media sosial. Dalam unggahan itu dia menyatakan ikut mengampanyekan Ganjar-Mahfud.

Ia mengatakan pengunduran diri dilakukan agar tidak ada lagi kebingungan terkait arah politiknya.

Usai mundur, Ahok langsung menghadiri Konser Salam Metal Ganjar-Mahfud Menang Total yang digelar di Stadion GBK, Jakarta, pada Sabtu (3/2). Di sana dia mengungkap sudah lama ingin mundur dari Pertamina namun tertunda lantaran jadwal RUPS molor.

Ahok mengatakan menunggu RUPS digelar karena ingin poin-poin tertentu disepakati lebih dulu, salah satunya tentang penetapan target Pertamina.

"Saya di situ (RUPS) sudah masukkan, tahun ini (2024) Pertamina harus bisa menghemat minimal 46 persen dari pengadaan barang. Makanya mesti saya taruh di RUPS," kata Ahok.

"Dan juga waktu kita tinggalkan, saya ingin ada direktur manajemen risiko di dalam (Pertamina). Nah, itu sudah dilantik (Direktur Manajemen Risiko Pertamina Ahmad Siddik Badruddin), makanya saya berani lepas (mundur dari Komut)," ucap Ahok.

[Gambas:Video CNN]

(Antara/agt)

Sejarah perjuangan perempuan yang membanggakan

angka jitu babi

Ada tiga gugatan praperadilan terkait Firli Bahuri di PN Jaksel******

Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa ada tiga pemohon
yang mengajukan gugat praperadilan terhadap Polda Metro Jaya terkait belum ditahannya mantan Ketua Komisi  Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.

"Sidang praperadilan pertama digelar pada Rabu (13/3)," kata Humas Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Djuyamto di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, terdapat tiga pemohon yang mengajukan gugatan praperadilan yang sama atas kasus Firli Bahuri, yaitu dari Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) serta Lembaga Pengawasan, Pengawalan dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI).

Selain itu, permohonan praperadilan juga diajukan oleh Kerukunan Masyarakat Abdi Keadilan Indonesia (KEMAKI).

Baca juga: MAKI gugat Polda Metro Jaya terkait kasus Firli

Djuyamto mengatakan, untuk termohon yaitu Kepala Kepolisian Daerah Metro Jaya, Kepala Kepolisian RI dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

"Praperadilan ini terregistrasi dengan Nomor 33/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel," katanya.

Dia menambahkan persidangan gugatan praperadilan tersebut akan dipimpin oleh Hakim Tunggal PN Jakarta Selatan (Jaksel) Sri Rejeki Marshinta.

Sementara itu, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman mengatakan bahwa gugatan praperadilan atas belum ditahannya Firli Bahuri oleh Polda Metro Jaya sudah didaftarkan pada Jumat di PN Jaksel.

Baca juga: Hakim tolak praperadilan MAKI terhadap KPK terkait Harun Masiku

Boyamin mengatakan, untuk petitum atau permintaan kepada hakim, yaitu bahwa pemohon sah pihak ketiga berkepentingan mengajukan praperadilan "a quo". PN Jaksel berwenang menyidangkan.

Kemudian menyatakan termohon satu dan termohon dua telah melakukan penghentian penyidikan karena tidak melakukan penahanan terhadap Firli Bahuri.

Selanjutnya memerintahkan para termohon melakukan penahanan terhadap FB. Lalu memerintahkan para termohon untuk melimpahkan berkas perkara yang ketiga kalinya kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejati DKI Jakarta.

"Memerintahkan termohon dua untuk membentuk Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di bawah komando langsung dari Kapolri," katanya.
Baca juga: Polri jelaskan alasan Firli belum ditahan

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kelahiran kembali memiliki ruangan kecil yang gelap

cara bayar kredivo di tokopedia

ART di Singapura Dipenjara Gegara Pakai Uang Salah Transfer Rp181 Juta******

Jakarta, CNN Indonesia--

Seorang asisten rumah tangga (ART) di Singapuradijatuhi hukuman enam minggu penjara atas tuduhan penyelewengan secara tidak jujur.

Micmic Cyndy, PRT yang merupakan seorang warga negara Filipina, menggunakan uang sebesar 15.500 dolar Singapura atau setara Rp181,8 juta (asumsi kurs Rp11.734 per dolar Singapura) dari rekeningnya usai menerima transfer uang lebih dari 17 ribu dolar Singapura atau Rp199,4 juta dari perusahaan asuransi.

Uang tersebut sebenarnya ditujukan untuk klaim medis orang lain.

Dilansir dari Channel News Asia, Tokio Marine Life Insurance Singapura menerima pernyataan dari nasabah mereka pada 24 Juli 2023 silam, yang menyebut bahwa ia tak menerima pembayaran untuk klaim medisnya dari perusahaan.

Kepala unit kepatuhan dan risiko di Tokio Marine Life Insurance Singapura kemudian menyelidiki masalah ini dan menyadari bahwa klaim yang diproses telah dibayarkan secara keliru ke rekening POSB milik Cyndy.

Jumlah total sebesar 17.151 dolar Singapura telah dibayarkan kepada Cyndy selama periode 8 Juni 2023 dan 27 Juli 2023.

Dilaporkan bahwa Cyndy mengetahui uang yang telah ditransfer itu bukan uang miliknya, dan bahwa uang itu telah ditransfer ke rekeningnya secara keliru.

Lihat Juga : Deutsche Bank Bakal PHK 3.500 Karyawan hingga 2025

Meski demikian, ia tetap menarik uang sebesar 15.560 dari rekeningnya dan membelanjakannya untuk dirinya sendiri, termasuk perjalanan ke kampung halamannya di Filipina antara 29 Juni 2023 dan 7 Juli 2023.

Pada Agustus 2023 lalu, Bank DBS mengirimkan surat kepada Cyndy untuk memintanya mengembalikan uang yang telah disetorkan secara keliru ke rekeningnya.

Cyndy menyetujui sisa dana yang tidak terpakai sebesar 1.591 dolar Singapura untuk dikembalikan kepada pemilik yang sah. Namun, sisanya tidak dapat dikembalikan dan Tokio Marine Life Insurance Singapore mengajukan laporan polisi. Cyndy pun tidak melakukan ganti rugi.

Jaksa menuntut hukuman penjara tetapi menyerahkan keputusannya kepada pengadilan. Jaksa mengatakan bahwa jumlah yang disalahgunakan secara tidak jujur oleh Cyndy cukup besar, yaitu sebesar 15.560 dolar Singapura tanpa adanya ganti rugi.

Untuk penyelewengan yang tidak jujur, pelaku dapat dipenjara hingga dua tahun, didenda, atau keduanya.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Bisikan Penyihir

pinjol ilegal cair ke ovo

PUPR Isyaratkan Pembangunan Tol Puncak Tak Jadi Prioritas Rezim Jokowi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengisyaratkan pembangunan Tol Puncak bukan prioritas di era pemerintahan Presiden Jokowi yang akan berakhir Oktober 2024 nanti.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja menyebut feasibility study (FS)untuk pembangunan ruas tol tersebut belum rampung. Ia memperkirakan kajian tersebut juga tak akan selesai di tahun ini.

"Kan ada jalan-jalan alternatif sekarang. Ada yang Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi), kemudian kemarin ada instruksi presiden (inpres) jalan daerah yang lewat Mengker. Artinya, bukan sekarang (pembangunan Tol Puncak), bukan 2024," tuturnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/2).

"Kita tahu Puncak itu sebagian kawasan lindung, itu apakah nanti ada perubahan trase, nanti trase terbaik. Kalau trase terbaik menghindari kawasan lindung itu bisa masuk ke kawasan permukiman," tuturnya.

"Di permukiman di Puncak itu kan harganya luar biasa. Mungkin dari sisi lingkungan masuk, tapi ekonominya jadi tinggi sekali karena pembebasan tanah. Kan kita harus cari keseimbangan dari tiga faktor itu," sambung Endra.

Endra tak bisa menegaskan apakah konstruksi Tol Puncak baru akan dibangun pada 2026 mendatang. Ia hanya menekankan rencana pembangunan tersebut belum masuk dalam daftar prioritas rezim Jokowi, yakni proyek strategis nasional (PSN).

Jubir Menteri Basuki Hadimuljono itu mengatakan pemerintah baru setelah Presiden Jokowi yang akan memutuskan nasib Tol Puncak tersebut.

Pada Mei 2023 lalu, Kementerian PUPR sempat melirik opsi membangun Tol Puncak demi memberantas kemacetan di kawasan Bogor, Jawa Barat itu. Jalan bebas hambatan sepanjang 52 kilometer itu diperkirakan akan menghabiskan Rp25 triliun.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt)

pengamat alam

agen101

Respons soal Bos BPKP Sebut Proyek Pemerintah Tak Pertimbangkan Risiko******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian PUPR membalas klaim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal banyak proyek pemerintah yang tak mempertimbangkan risiko.

Juru Bicara Menteri PUPR Endra S. Atmawidjaja tak membantah ucapan Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh itu. Ia mengatakan memang banyak kendala di lapangan, termasuk yang dihadapi pemerintah daerah.

"Makanya Pak Presiden (Joko Widodo) minta ini kan sudah ada bendungannya, Instalasi Pengolahan Air (IPA) minum, tapi kan belum sampai ke tap-nya artinya belum sampai ke (air) keran. Ini kan konsepnya from source to tap, source-nya bendungan segala macam. Yang disampaikan BPKP memang di beberapa lokasi masih seperti itu," jelasnya di Kementerian PUPR, Jakarta Selatan, Jumat (2/1).

Meski begitu, ia menegaskan selalu mengupayakan ada kesinambungan dari satu program ke program lain. Endra mencontohkan jika pemerintah membangun bendungan, maka perlu digarap juga jaringan air baku, treatment plan, hingga sambungan rumah (SR).

"Masalahnya, sekarang SR ini kan harusnya tanggung jawab pemda. Nah, kalau pemdanya gak anggarkan, gak siap dengan tanahnya segala macam uangnya, juga masyarakatnya ternyata gak didorong dapat sambungan, ya itu tadi yang disebut BPKP," tutur Endra.

"Bukan pemdanya kurang siap, artinya di pemda juga ada banyak kendala, terutama pembiayaan. Makanya, itu sekarang pembiayaan ini ada terobosannya dengan instruksi presiden (inpres) itu, kita bantu. Itu di inpres jalan daerah juga begitu," tutupnya.

Sebelumnya, Bos BPKP Muhammad Yusuf Ateh menyebut banyak proyek kementerian/lembaga (K/L) tak mempertimbangkan risiko bagi masyarakat terdampak. Ia mencontohkan salah satunya adalah bendungan, meski tak merinci bendungan mana yang dimaksud.

Oleh karena itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN).

Ada Komite MRPN yang diketuai Menteri PPN/Bappenas Suharso Monoarfa serta Menteri Keuangan Sri Mulyani dan wakilnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta beranggotakan Menpan RB Abdullah Azwar Anas hingga Menteri BUMN Erick Thohir.

Ateh mengatakan BPKP memang tidak masuk dalam susunan kepengurusan Komite MRPN yang pengarahnya merupakan para menteri koordinator (menko). Ia menyebut tugas pihaknya adalah sebagai pembina.

"Misalnya juga bikin bandara, ini kan tidak hanya (Kementerian) Perhubungan yang bikin bandara, tapi kan harus ada PUPR buat transportasi jalan, sarana prasarana, dan sebagainya. Itu dihitung risiko agar program itu berjalan dan manfaatnya bisa sampai ke masyarakat," ungkap Ateh dalam Konferensi Pers di Kantor BPKP, Jakarta Timur, Kamis (1/2).

"Ini banyak sekali proyek seperti itu karena kementerian masing-masing hanya memikirkan bagiannya masing-masing. Kalau kementerian lain tidak buat secara seksama, biasanya manfaatnya akan jadi lama. Misalnya dulu (Bandara) Kertajati, bandaranya jadi, tapi tolnya belum dibikin, akhirnya bikinnya terlambat. Sehingga butuh berapa tahun baru untuk bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan masyarakat," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/agt/bac)