bonus new member 300 di awal

Naga Tersembunyi di Kota

Bantah Klaim DPR, BPKP Tetap Tak Rekomendasikan Impor KRL******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menepis klaim DPR soalimpor KRL bekas Jepang jadi dilakukan 2023 ini, di mana hanya tinggal menunggu satu kali rapat untuk memutuskan impor.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengatakan pihaknya masih menunggu tindak lanjut dari hasil review rencana impor KRL tersebut. Ia menegaskan tidak tahu menahu soal rapat final yang dimaksud.

"Review kami yang kemarin itu belum ada (tindak lanjut). Setahu saya nggak ada. Kami cuma menunggu tidak lanjut review dari sana, bagaimana tindak lanjutnya. Mengenai rapat-rapat itu, bukan saya bantah, tetapi sepengetahuan saya nggak ada," jelasnya di The Sultan Hotel Jakarta, Jakarta Pusat, Rabu (24/5).

"Sorry, kata lobi-lobi saya hapus dulu. Namanya BPKP ini update internal, kalau dimintakan yang berkaitan dengan koordinasi di bawah kepresidenan, saya kira wajar saja kalau datang minta petunjuk atau diskusi. Nggak dilarang kan orang datang, masa harus sembunyi," tutur Azwad.

Namun, Azwad menekankan tidak ada perubahan rekomendasi dari hasil temuan awal. Ia menyebut BPKP tetap tidak merekomendasikan impor KRL bekas dari Jepang.

"Sementara masih itu (tidak merekomendasikan). Review kami masih itu, kami tunggu apa tindak lanjutnya mereka," tutupnya.

Sebelumnya, Anggota DPR Komisi VI Fraksi Gerindra Andre Rosiade membocorkan informasi yang didapatnya dari Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo. Menurut informasi tersebut, Kementerian BUMN hingga Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) pimpinan Luhut Binsar Panjaitan bakal segera memutuskan nasib impor KRL.

Kendati begitu, Andre tak menegaskan kapan rapat final tersebut berlangsung. Ia juga tidak menyinggung soal sikap-sikap kementerian/lembaga (K/L) lain, selain Kementerian BUMN.

"Tadi saya ketemu Pak Tiko, Wamen BUMN. Beliau bilang Insyaallahyang 2023 sudah bisa diimpor. Tinggal 1 kali rapat lagi pihak pemerintah (Menko Marves, Mendag, Menperin, Kementerian BUMN, dan BPKP)," katanya di Twitter, Senin (22/5).

CNNIndonesia.com telah berupaya menghubungi Wamen BUMN II Kartika Wirjoatmodjo dan Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga untuk mengonfirmasi kebenaran ucapan Andre, tetapi keduanya belum memberikan tanggapan.

[Gambas:Video CNN]

Peramal Tai Chi

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Keseharian saya

Harga Pasta Melonjak 17,5 Persen, Italia Bentuk Komisi Khusus******

Hargapastadi Italia melonjak 17,5 persen pada Maret dibanding periode yang sama tahun lalu. Harganya melesat dua kali lipat dari rata-rata inflasi nasional. Pasta tetap mahal meski hargabahan bakunya, gandum, turun beberapa bulan terakhir.

Pemerintah sampai membentuk komisi khusus untuk menangani inflasi pasta ini. Menteri Perindustrian Adolfo Urso mengetuai komisi tersebut. Adapun anggotanya mencakup parlemen, produsen pasta dan konsumen untuk membahas strategi meredakan kenaikan harga.

Krisis pasta dinilai genting lantaran merupakan makanan yang paling dicintai serta penting secara budaya. Rata-rata orang Italia mengkonsumsi sekitar 23 kg pasta per tahun.

Pemerintah bakal terus memantau harga di pasaran untuk melindungi konsumen, serta memastikan ada pengurangan yang signifikan dari sisi bahan baku hingga biaya energi.

Rabu (10/5) lalu, pihak Kementerian Perindustrian menjelaskan para produsen pasta menjamin kenaikan harga ini bersifat sementara. Mahalnya pasta lantaran 'membuang stok lama' saat biaya bahan baku tengah tinggi.

Assoutenti, kelompok hak konsumen, menuding invasi Rusia ke Ukraina telah memicu tsunami harga tinggi beberapa bahan baku pasta.

"Hari ini situasinya tampak berbeda karena beberapa biaya telah turun," kata Presiden Assoutenti Furio Truzzi, dikutip CNN Business, Jumat (12/5).

Sayangnya, inflasi pasta ini tak begitu menguntungkan petani gandum. Coldiretti, asosiasi petani terbesar Italia, menyebut harga gandum jenis durum turun 30 persen sejak Mei 2022.

[Gambas:Video CNN]

produsen internasional

Lebih Pilih AI, Penyedia Internet Inggris Bakal PHK 55 Ribu Pegawai******

BT Group, penyedia layanan internet dan seluler terbesar di Inggrisakan memberhentikan hingga 55 ribu pekerja termasuk kontraktor pada tahun 2030, atau lebih dari 40 persen tenaga kerjanya.

Hal ini bersamaan dengan selesainya peluncuran jaringan fiber, serta perusahaan yang beradaptasi dengan teknologi baru seperti artificial intelligence (AI).

Perusahaan ini telah bertransformasi untuk membangun jaringan fiber nasional di bawah pimpinan Philip Jansen, serta meluncurkan layanan seluler 5G berkecepatan tinggi.

Namun, biaya untuk mentransformasi bisnis serta hantaman pada arus kas berdampak besar, sehingga sahamnya turun lebih dari 8 persen pada awal perdagangan.

Jansen mengatakan bahwa setelah menyelesaikan peluncuran fiber optik, mendigitalkan cara kerjanya, mengadopsi AI dan menyederhanakan strukturnya, BT Group akan mengandalkan tenaga kerja dengan jumlah yang jauh lebih kecil dan secara signifikan mengurangi biaya pada akhir tahun 2020.

"BT Group yang baru akan menjadi bisnis yang lebih efisien dengan masa depan yang lebih cerah," kata dia, mengutip Reuters.

Kata Jansen, jumlah total pekerja grup ini akan berkurang dari semula 130 ribu menjadi antara 75 ribu dan 90 ribu paling lambat pada tahun keuangan 2030. Sementara, sekitar 30 ribu karyawannya saat ini adalah kontraktor.

Saat gelombang PHK itu tiba, sebagian besar pembangunan jaringan full-fiber akan selesai. Jansen mengatakan BT Group telah membuat kemajuan yang baik dalam menghadapi "kondisi ekonomi makro yang luar biasa".

Openreach, anak perusahaan BT Group, menegaskan kembali targetnya untuk menjangkau 25 juta lokasi dengan koneksi full-fiber yang sangat cepat pada akhir tahun 2026.

Pihak Openreach pun telah berinvestasi besar-besaran untuk membangun jaringan fiber yang lebih cepat dari saingannya Virgin Media O2 dan "jaringan alternatif" yang lebih kecil.

Pihak BT Group mengatakan bahwa mereka berharap untuk meningkatkan pendapatan dan laba inti secara proforma tahun ini.

Penyihir Dewa Terlarang

<句子>

Kaisar Pedang Kaisar Dewa

<句子>