pinjam lewat dana

Tuan Abadi Perkotaan

Ancol Belum Terima Surat Pengunduran Diri Komisaris Relawan Anies******

PT Pembangunan JayaAncolTbk mengklaim belum menerima surat pengunduran diriGeisz Chalifah dari posisi komisaris.

"Sampai saat ini perseroan belum menerima surat pengunduran diri yang bersangkutan," ungkap Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk Ariyadi Eko Nugroho kepada CNNIndonesia.com, Rabu (18/1).

Sementara itu, Geisz mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada para pemegang saham pada 2 Januari 2023 lalu. Pemprov DKI merupakan pemegang saham terbesar di BUMD itu.

Sosok yang dikenal sebagai relawan eks Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ini mengatakan dengan pengunduran diri itu, ia bisa lebih memperingan langkah Pj Gubernur DKI Heru Budi Hartono.

"Kalau yang diganti cuma saya sendiri kan ada kemungkinan enggak baik secara publik ya, jadi ya kalau saya mengundurkan diri, enggak perlu ganti yang lain juga," imbuhnya.

Usai mengundurkan diri, Geisz mengaku akan turut membantu pemenangan Anies pada Pilpres 2024.

Selain itu, ia mengaku masih aktif di bisnis properti hingga lembaga sosial.

"Iya kalau itu jelas, kalau bantu Pak Anies jelas. (Komunikasi dengan Anies) sudah, bahkan sebelum saya mundur, saya komunikasi dengan Pak Anies dulu, dengan semua saya komunikasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Keseharian saya

Bos Sriwijaya Air Ungkap Alasan 27 Ahli Waris Belum Dapat Ganti Rugi******

CEO Sriwijaya Air Ardhana Sitompul mengungkap ada 27 ahli waris korban kecelakaanSJ 182 yang enggan menerima ganti rugi Rp1,5 miliar. Alasannya karena proses pengajuan gugatan di AS.

Ardhana mengatakan pihaknya sudah menyiapkan ganti rugi Rp1,25 miliar sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara ditambah Rp250 juta untuk masing-masing ahli waris.

Ia membantah tudingan Ketua Komisi V DPR RI Lasarus bahwa ada aksi 'preman' yang mempersulit pencairan ganti rugi tersebut. Ardhana menegaskan tidak ada persyaratan ahli waris harus menandatangani surat pernyataan tidak akan menuntut pihak mana pun jika ingin ganti rugi cair.

Dengan begitu, ahli waris yang sudah menerima ganti rugi tidak bisa menuntut klaim lanjutan di kemudian hari. Ardhana menegaskan ganti rugi tersebut hanya berlaku satu kali.

Aturan tersebut tidak disepakati oleh 27 ahli waris korban SJ 182. Ia menegaskan mereka yang belum mengambil uang Rp1,5 miliar tersebut karena masih mengajukan gugatan kepada Boeing di Amerika Serikat (AS).

"Kalau mereka menandatangani persyaratan itu, mereka khawatir gugatan yang di AS gak bisa dipenuhi. Jadi permasalahannya gitu. Mereka ini kenapa pada akhirnya gak mau karena diyakinkan oleh para pengacaranya bahwa kalau melakukan gugatan ke AS akan menerima lebih dari Rp1,25 miliar, bisa Rp5 miliar kali," jelas Ardhana.

Ardhana mengaku sudah menyampaikan permasalahan ini kepada Kementerian Perhubungan, sekitar 3 sampai 4 bulan lalu. Pihaknya keberatan jika disebut ada persyaratan yang menyulitkan bagi ahli waris.

"Kami bukan gak ngasih, tapi mereka sendiri yang gak mau. Karena mereka khawatir kalau menandatangani itu kemungkinan gugatan mereka di AS itu akan berdampak," tuturnya.

Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan langsung dugaan praktik premanisme ini ke Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR, Rabu (18/1). Lasarus mendapatkan sejumlah pengaduan dari keluarga korban kecelakaan Sriwijaya Air SJ 182.

Lasarus meminta masalah tersebut bisa segera diselesaikan. Ia menyampaikan kepada Budi bahwa seharusnya pihak asuransi jangan mengatur negara.

"Ini korban sudah meninggal, keluarganya hanya mengharapkan seikhlasnya dari pihak berwenang untuk mengganti. Hak dia mau menuntut pihak mana pun, hak dia. Tapi kalau dia dipaksa untuk tidak menuntut pihak mana pun baru dibayar, ini sama dengan main preman. Kerjaan preman ini, bukan kerjaan bernegara. Saya keberatan Pak Menteri," katanya.

Ia mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara tidak disyaratkan soal kewajiban menandatangani surat pernyataan tidak menuntut pihak mana pun jika ingin mendapatkan ganti rugi.

Budi tidak menanggapi langsung informasi yang disampaikan Lasarus dalam raker tersebut. Kendati, Menhub tak memprotes tuntutan percepatan pencairan ganti rugi kepada korban yang ditekankan oleh DPR.

"Negara melindungi rakyat. Urusan rakyat adalah kepada negara karena kita diatur oleh negara. Regulasi ini dibuat oleh negara untuk mengatur kita semua, termasuk kita-kita yang ada di sini. Jadi tidak boleh ada persyaratan ditambahkan ke situ," tegas Lasarus.

Kecelakaan maut menimpa Sriwijaya Air SJ 182 dengan rute Bandara Soekarno-Hatta ke Bandar Udara Supadio, Pontianak pada 9 Januari 2021 lalu. Pesawat mengangkut 62 orang yang terdiri dari 50 penumpang dan 12 awak itu jatuh di Perairan Kepulauan Seribu, empat menit setelah tinggal landas.

Akibat kecelakaan itu, 62 orang yang berada di dalam pesawat tewas. Kemenhub sebelumnya mengatakan Sriwijaya Air bakal dikenakan sanksi jika tak membayarkan hak keluarga korban kecelakaan SJ 182.

Dalam Pasal 26 Ayat (1) Permenhub Nomor PM 77 Tahun 2011 tertulis bahwa Direktur Jenderal di Kemenhub dapat memberikan sanksi administratif kepada pengangkut yang tidak mengasuransikan tanggung jawabnya.

Lalu, Pasal 26 Ayat 2 berbunyi sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis sebanyak tiga kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing satu bulan. Jika peringatan tidak ditaati, maka pemerintah dapat melakukan pembekuan izin usaha angkutan udara niaga untuk waktu 14 hari kalender.

[Gambas:Video CNN]

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

Jasa Marga: 340 Ribu Kendaraan Tinggalkan Jabotabek H******

PT Jasa Marga(Persero) Tbk mencatat sebanyak 340.411 kendaraan meninggalkan Jabotabek pada H-2 hingga H-1 menjelang Imlek2023. Jumlah ini meningkat 7,90 persen dibandingkan lalu lintas (lalin) normal.

Corporate Communication & Community Development Group Head Jasa Marga Lisye Octaviana mengatakan 340.411 kendaraan merupakan angka kumulatif arus lalin dari empat Gerbang Tol (GT) Barrier atau Utama yaitu GT Cikupa (ke arah Merak), GT Ciawi (ke arah Puncak), GT Cikampek Utama (ke arah Trans Jawa), dan GT Kalihurip Utama (ke arah Bandung).

"Untuk distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek dari ketiga arah yaitu mayoritas sebanyak 157.313 kendaraan (46,21 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 100.940 kendaraan (29,65 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 82.158 kendaraan (24,13 persen) menuju arah Selatan (Puncak)," ujar Lisye dalam keterangan tertulis, Minggu (22/1).

Dengan begitu, total lalin meninggalkan Jabotabek dari arah Trans Jawa dan Bandung melalui kedua GT tersebut adalah sebanyak 157.313 kendaraan, naik 15,57 persen dari lalin normal.

Sementara itu, lalin meninggalkan Jabotabek menuju arah Merak melalui GT Cikupa Jalan Tol Tangerang-Merak sebanyak 100.940 kendaraan, naik 2,66 persen dari lalin normal.

Adapun jumlah kendaraan yang meninggalkan Jabotabek menuju arah Puncak melalui GT Ciawi Jalan Tol Jagorawi sebanyak 82.158 kendaraan, naik 1,36 persen dari lalin normal.

"Jasa Marga mengimbau kepada pengguna jalan untuk mengantisipasi perjalanan sebelum memasuki jalan tol. Pastikan kendaraan maupun pengendara dalam keadaan prima, mematuhi protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan dan menjaga jarak) saat berada di rest area, pastikan kecukupan BBM dan saldo uang elektronik serta mematuhi rambu-rambu dan arahan petugas," pungkas Lisye.

[Gambas:Video CNN]

buku keabadian

Kementerian PUPR: Tiga Segmen Jalan Lingkar Sepaku IKN Rampung******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyelesaikan tiga segmen sepanjang 5,7 kilometer (km) pembangunan Jalan Lingkar Sepaku Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga memaparkan pembangunan Jalan Lingkar Sepaku dilaksanakan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur terdiri dari empat segmen.

Rinciannya, segmen satu sepanjang 1,75 km dengan biaya APBN sebesar Rp66,6 miliar selesai Januari 2023. Selanjutnya, segmen dua sepanjang 1,85 km selesai November 2022 dengan nilai Rp56,6 miliar, dan segmen tiga sepanjang 2,17 km senilai Rp63,9 miliar.

"Untuk segmen satu, dua, dan tiga saat ini sudah PHO (Provisional Hand Over), selanjutnya Segmen 4 sudah pekerjaan konstruksi ditargetkan selesai Mei 2024," kata Danis seperti dikutip dari keterangan resmi, Rabu (18/1).

Ia juga mengatakan selain Jalan Lingkar Sepaku, saat ini juga tengah dibangun Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat sepanjang 2,99 km dan Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sepanjang 2,96 km.

Untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi barat, sudah dalam tahap konstruksi sejak September 2022 dan ditargetkan selesai April 2024. Sementara, untuk Jalan Sumbu Kebangsaan sisi timur sudah terkontrak dan segera dibangun dengan target selesai Juni 2024.

Secara terpisah, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pembangunan infrastruktur IKN Nusantara dilaksanakan secara bertahap dengan mengusung konsep 'Future Smart Forest City of Indonesia'. Oleh karena itu, pihaknya tetap memperhatikan aspek lingkungan.

Pada tahap awal, 2022-2024, pembangunan yang menjadi prioritas Kementerian PUPR salah satunya jalan nasional yang menjadi akses utama ke IKN Nusantara.

Selain itu, Kementerian PUPR juga tengah membangun Jalan Tol Akses IKN yang tersambung dengan Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, tepatnya di KM 11.

Saat ini tengah diselesaikan Tol akses IKN Segmen 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 12,66 km, Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,32 km, dan Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang.

Pembangunan ketiga jalan tol ini merupakan bagian dari jaringan jalan menuju IKN yang ditargetkan selesai 2024.

[Gambas:Video CNN]

Keterlibatan dengan kekuasaan

Tutup Pekan, Laju IHSG Mulus ke 6.874******

Indeks harga saham gabungan (IHSG) ditutup di level 6.874 pada Jumat (20/1). Indeks saham menguat 55,02 poin atau bertambah 0,81 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp8.758 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20.808 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 257 saham menguat, 256 terkoreksi, dan 204 lainnya stagnan.

Nilai tukar rupiah pada pukul 15.10 WIB ikut bangkit 0,41 persen di level Rp15.173 per dolar AS.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Amerika kompak ambruk. Indeks S&P 500 melemah di 0,76 persen disusul indeks NYSE Composite 0,51 persen. Indeks NASDAQ Composite pun ikut melemah 0,96 persen.

Serupa, bursa saham Eropa terpantau mayoritas melemah. Indeks DAX di Jerman ikut minus 1,72 persen disusul indeks FTSE 100 di Inggris minus 1,07 persen. Sementara, indeks CAC 40 di Perancis juga ambruk dengan persentase 1,86 persen.

Kemudian, bursa saham Asia mayoritas perkasa. Indeks Nikkei 225 di Jepang yang tercatat menguat 0,56 persen disusul indeks Hang Seng Composite di Hong Kong plus 1,71 persen. Sementara, indeks Kospi di Korea Selatan ikut menguat 0,58 persen.

[Gambas:Video CNN]

Shenwutu

Serikat Buruh Protes Isu Jalan Berbayar: Seperti Dipalak Pemprov DKI******

Asosiasi Serikat PekerjaIndonesia (ASPEK Indonesia) memprotes kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang akan menerapkan jalan berbayar atau electronic road pricing(ERP).

Presiden ASPEK Indonesia Mirah Sumirat menilai kebijakan ini sebagai bentuk "pemalakan" oleh Pemprov DKI. Ia juga melihat kebijakan ini tidak akan efektif untuk mengurangi kemacetan lalu lintas.

"Kebijakan ini justru terkesan lebih karena keinginan Pemprov DKI Jakarta untuk bisa menarik dana dari masyarakat, secara cepat dan paksa. Pengguna jalan seperti "dipalak" oleh Pemprov DKI Jakarta," kata Mirah lewat keterangan tertulis, Jumat (20/1).

Rencana ini, dipandang Mirah, akan membebani biaya untuk setiap mobilitas masyarakat Jakarta yang sedang mencari rezeki.

Ia mencontohkan dalam Raperda Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik (PPLE) hanya angkutan umum berpelat kuning yang kebal terhadap ERP. Artinya, ojek onlinedan kendaraan kurir yang jumlahnya jutaan akan terbebani biaya ERP ini.

"Saat pemerintah belum mampu memberikan lapangan pekerjaan yang luas dan banyak terjadinya PHK massal, sebaiknya pemerintah jangan menambah beban hidup masyarakat," sindirnya.

Mirah mengaku telah menerima keluhan dari sejumlah anggota asosiasinya yang berprofesi sebagai pengemudi ojek onlinedan kurir. Ia mengungkapkan keluhan ini datang dari kelompok yang paling mungkin terdampak.

"Kasihan masyarakat kecil, beban hidupnya menjadi semakin berat," tegasnya.

Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono mengatakan penerapan ERP diberlakukan secara bertahap di 25 ruas jalan di Ibu Kota.

Menurut Heru, Pemprov DKI Jakarta menargetkan regulasi ERP selesai tahun ini. Hingga kini regulasi terkait ERP, yakni Rancangan Perda tentang Pengendalian Lalu Lintas Secara Elektronik masih dibahas bersama DPRD DKI.

"Sampai 25 titik nanti bertahap," kata Heru di Jakarta kemarin.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Syafrin Liputo mengatakan, ERP membidik mobil pribadi dan sepeda motor termasuk ojek online (ojol).

Terkait ojol, dia mengungkapkan, pengecualian salah satunya berlaku untuk kendaraan berpelat kuning atau kendaraan angkutan umum. Sedangkan ojek daring tidak memiliki plat kuning, namun berpelat hitam.

Usulan Dishub DKI, pengendara kendaraan bermotor/berbasis listrik yang melewati jalan berbayar akan dikenai tarif Rp 5.000-Rp 19 ribu.

[Gambas:Video CNN]