key4d

Sistem penurunan peti harta karun

Subsidi Pupuk Turun Rp10 T di Tengah Guyuran Insentif Mobil Listrik******

Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel merasa miris dengan penurunan subsidi pupukyang terus turun dalam lima tahun terakhir.

Ia mengatakan penurunan anggaran subsidi pupuk tersebut cukup ironi lantaran pemerintah kini tengah jor-joran menggelontorkan dana demi subsidi kendaraan listrik.

Berdasarkan catatannya, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Sementara itu, data Kementerian Keuangan yang dikutip dari riset CNBC Indonesia, mencatat sepanjang era pemerintahan Joko Widodo, anggaran untuk subsidi pupuk yang diberikan pemerintah paling banyak Rp34,3 triliun.

Pada 2014, anggaran untuk subsidi pupuk sebanyak Rp21 triliun. Kemudian pada 2015 naik menjadi Rp31,3 triliun.

Sayangnya, pada 2016 anggaran subsidi pupuk merosot menjadi Rp26,9 triliun dan naik lagi menjadi Rp28,8 triliun pada 2017.

Pada 2018 bujet untuk subsidi pupuk sebanyak Rp33,6 triliun. Pada 2019 tepatnya pada tahun pemilu untuk periode kedua Jokowi, pemerintah menganggarkan Rp34,3 triliun untuk pupuk subsidi.

Sama seperti data yang dipaparkan oleh Gobel, anggaran subsidi pupuk terus menurun menjadi Rp34,2 triliun pada 2020, Rp25,3 triliun pada 2021 dan Rp23,5 triliun pada 2022.

[Gambas:Video CNN]

Liu Wuxie Xu Lingxue

Hotel Sekitar GBK Ludes Dipesan Saat Konser Coldplay******

Sejumlah hotelyang berada dekat Gelora Bung Karno (GBK) sudah habis dipesan pada pertengahan November 2023 atau berbarengan dengan jadwal pelaksanaan konser Coldplay di GBK.

Hal tersebut disampaikan Ketua BPD Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta Sutrisno Iwantono. Ia menyebut mayoritas yang habis dipesan adalah hotel bintang tiga ke atas.

"Sudahfullitu. Hotelnya sudahfulldi situ (dekat GBK)," ucap Sutrisno kepada CNNIndonesia.com,Rabu (17/5).

Dengan kata lain, hotel-hotel mewah tadi sudah penuh untuk tanggal pemesanan 14-16 November 2023. Setelah tanggal tersebut, PHRI DKI memprediksi pesanan hotel sudah kembali normal.

"Sudah tanggal itu saya kira akan normal lagi. Selesai acara itu, siapa lagi yang mau menginap?" ucapnya.

Coldplay resmi bakal konser di Jakarta pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam rangka tur Music of the Spheres World Tour. Pengumuman itu disampaikan band asal Inggris tersebut melalui media sosial pada Selasa (9/5) lalu.

"ASIA & AUSTRALIA DATES ANNOUNCED!" tulis Coldplay dalam sebuah unggahan, yang juga menyertakan sejumlah negara lainnya seperti Jepang, Australia, Taiwan, dan Malaysia.

Konser ini merupakan penampilan perdana Chris Martin dan kawan-kawan di Indonesia. Tur ini pun menepis anggapan Coldplay enggan untuk mampir ke Tanah Air.

Secara keseluruhan, tiket konser Coldplay di Jakarta terbagi jadi 11 kategori. Yang termurah dijual Rp800 ribu di luar pajak dan biaya-biaya tambahan lainnya. Ada pula tiket seharga Rp1,25 juta, Rp1,75 juta, Rp3,5 juta hingga yang termahal Rp5 juta untuk CAT 1.

Berdasarkan data tersebut, harga tiket rata-rata konser Coldplay di Jakarta, Indonesia di kisaran Rp2,6 juta. Harga ini di luar paket termahal yang disiapkan Coldplay untuk pengalaman lebih bagi penggemar.

Mereka menyediakan paket Ultimate Experience seharga Rp11 juta dan My Universe Rp5,7 dengan kelebihan masing-masing, seperti bisa masuk venue lebih awal hingga berkunjung ke backstage.

[Gambas:Video CNN]

Yun Qi Nian Gu Jingchen

Peritel Harap Mendag Revisi Aturan Demi Lunasi Utang Migor Rp344 M******

Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) mendukung usulan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) kepada Kementerian perdagangan (Kemendag) untuk mengeluarkan regulasi terkait pelaksanaan kewajiban pembayaran rafaksi minyak goreng pada pelaku usaha yang telah selesai diverifikasi.

Pasalnya, Kemendag hingga kini masih berutang Rp344 miliar kepada peritel minyak goreng. Gunungan utang tersebut punya kaitan panjang dengan lonjakan harga minyak goreng pada 2021.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey mengatakan pihaknya mendukung bila nanti Kemendag mengeluarkan Permendag, revisi atau produk hukum lainnya guna memuluskan pembayaran utang tersebut.

"Hanya satu yang gak bisa diubah dalam dunia ini, kitab suci. Semua yang namanya aturan apalagi Permendag itu mestinya bisa dilakukan tambahan atau revisi," kata Roy di Kantor Kemendag, Kamis (11/5).

Menurutnya pemerintah harus bertanggung jawab atas polemik minyak goreng yang terjadi sejak 2021. Tahun lalu, pemerintah mengintervensi pasar dengan mewajibkan seluruh ritel modern anggota Aprindo untuk menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter.

Hal ini tertuang dalam Permendag Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan untuk Kebutuhan Masyarakat dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

Eks mendag M Lutfi menyebut pemerintah merogoh kocek Rp7,6 triliun untuk subsidi minyak goreng melalui beleid yang terbit Januari 2022 itu. Uang tersebut digunakan untuk mensubsidi 250 juta liter minyak goreng kemasan per bulan atau 1,5 miliar liter selama enam bulan bagi masyarakat.

Namun, pemerintah mencabut kebijakan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter pada Maret 2022. Harga minyak goreng kemasan sederhana dan premium lantas kembali mengikuti mekanisme pasar.

Aprindo lantas mempertanyakan soal uang rafaksi Rp344 miliar. Jumlah tersebut berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

[Gambas:Video CNN]

KPPU menyarankan Kemendag membuat regulasi baru untuk membayar utang itu. Regulasi tersebut sangat mendesak guna menghindari kerugian yang lebih besar pada masyarakat maupun iklim usaha.

Menurut KPPU, gangguan kebijakan berkaitan dengan rafaksi dapat menimbulkan iklim usaha yang tidak kondusif. Hal ini terjadi karena tidak memberikan kesempatan berusaha yang sama bagi para pelaku usaha.

Hal ini juga bertentangan dengan salah satu tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Untuk itu penting bagi KPPU dalam ikut serta dalam mengatasi persoalan tersebut.

Suami hantu yang mendominasi sangat sulit untuk dihadapi

Kemendag Musnahkan 122 Bal Baju Bekas Impor Rp610 Juta******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 122 bal baju bekas impor di Minahasa, Sulawesi Utara senilai Rp610 juta.

"Kami menggandeng sejumlah instansi terkait berkomitmen menertibkan dan menegakkan hukum terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas asal impor. Kali ini, kami musnahkan 122 bal pakaian bekas asal impor di Sulawesi Utara," kata Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, dikutip dari detik finance, Kamis (11/5).

Pemusnahan itu dipimpin oleh Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar Erizal Mahatama bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

"Yang kami khawatirkan pakaian bekas seperti ini, sama seperti yang pernah kami uji dari hasil pengawasan kami sebelumnya, yaitu terbukti mengandung jamur yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan manusia," katanya.

"Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi jika barang tersebut merupakan barang asal impor, hal ini juga melanggar Pasal 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor," imbuh Erizal.

Erizal berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lainnya agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

"Pemerintah akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak sesuai dengan ketentuan," pungkas Erizal.

Pakaian bekas memang merupakan barang yang dilarang impornya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Kemendag juga telah memusnahkan pakaian bekas asal impor di Pekanbaru (Riau), Sidoarjo, (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Cikarang (Jawa Barat), dan Batam (Kepulauan Riau).

Dalam pemusnahan tersebut, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, POLRI, Kejaksaan RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

[Gambas:Video CNN]

Peramal Tai Chi

Produk UMKM Binaan PLN Laris di KTT ASEAN: Diborong Erick hingga Sandi******

Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) binaan PT PLN (Persero) laris manis pada gelaran Small-Medium Enterprises (SMEs) Hub yang merupakan rangkaian kegiatan pendukung dari KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo.

Produk-produk berupa kerajinan tangan, kopi, tenun, hingga souvenir dari binaan Rumah BUMN Bajawa dan Rumah BUMN Ende ini diborong para pembeli, termasuk sederet menteri.

Mulai dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, hingga Wakil Menparekraf Angela Tanoesoedibjo. Mereka antusias mencoba dan membeli beragam produk unggulan yang telah tembus pasar internasional tersebut.

Terkait gelaran ini, Erick Thohir menegaskan komitmennya dalam mendorong pengembangan UMKM di Indonesia. Menurutnya, kehadiran UMKM merupakan ujung tombak dari fondasi perekonomian Indonesia.

"UMKM itu ujung tombak dari fondasi ekonomi kita, tetapi mereka tidak mungkin dilepas sendiri. Karena itu kita di BUMN fokus untuk bersinergi dengan semua kementerian dan pemerintah daerah untuk pembiayaan, pembinaan, dan menciptakan pasar," kata Erick.

Untuk itu, Erick mengatakan, Kementerian BUMN bersinergi dengan berbagai pihak terus melakukan pendampingan kepada para pelaku UMKM agar naik kelas. Di antaranya, melalui berbagai program seperti kredit usaha rakyat (KUR), Rumah BUMN dan lainnya.

"Ini bukti nyata bahwa memang kita hadir, tetapi pembiayaan nggak cukup kalau tidak ada pendampingan. Banyak kementerian, ada Kemenpora, Pak Teten (Kementerian Koperasi dan UMKM), kami dari BUMN, Kementerian Perdagangan juga mendampingi mereka supaya kualitasnya lebih bagus," ujarnya.

Menparekraf Sandiaga Uno menjadi salah satu menteri yang turut membeli produk UMKM binaan PLN dalam acara side event KTT ASEAN 2023, SMEs Hub. (Foto: Arsip PLN).

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, KTT ASEAN ke-42 menjadi salah satu ajang untuk mendukung pengembangan UMKM serta mengenalkan berbagai produknya lebih luas.

Menurut dia, hal ini membuktikan PLN tak hanya berkomitmen pada kelistrikan tetapi juga memberikan dukungan bagi UMKM untuk bisa mandiri secara ekonomi.

"Ajang KTT ASEAN ini juga menjadi momentum promosi produk UMKM lokal binaan PLN untuk terus berkembang dan memasarkan produknya sehingga bisa dikenal lebih luas tak hanya nasional tetapi juga global," ujar Darmawan

Darmawan menjelaskan, pelaku UMKM yang terlibat juga telah melalui kurasi yang ketat. Sehingga, dia memastikan UMKM binaan PLN yang tampil dalam gelaran KTT ASEAN mempunyai produk yang berdaya saing.

"Tentunya kami turut berbangga produk UMKM binaan kami bisa berkontribusi dalam side event KTT ASEAN. UMKM yang kami bawa ke Labuan Bajo ini sudah kami kurasi dan merupakan UMKM yang memiliki produk berdaya saing tinggi sehingga dapat hadir dalam event sebesar ini," ujar Darmawan.

Darmawan menambahkan, PLN akan terus melanjutkan komitmennya dalam pengembangan UMKM yang bertujuan meningkatkan produktivitas masyarakat. Upaya PLN ini merupakan komitmen perseroan terhadap prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) dalam menciptakan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

"PLN akan terus memberikan pendampingan kepada para pelaku UMKM. Kami harap dapat meningkatkan produktivitas dan memperluas pasar," kata Darmawan.

Selain itu, PLN juga telah menyediakan wadah khusus bagi pelaku UMKM melalui fitur marketplace dalam aplikasi PLN Mobile. Fitur ini merupakan inovasi dari PLN untuk pelaku UMKM agar dapat memasarkan serta mempromosikan produknya secara digital. Melalui fitur ini, PLN mengakselerasi pengembangan UMKM.

"Dengan jumlah downloader yang kini mencapai lebih dari 39 juta, PLN Mobile dapat menjadi pasar yang sangat potensial bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara digital," pungkas Darmawan.

Istriku yang cantik di sekolah

Harga Mayoritas Kripto Lesu tapi Tether Masih Stabil******

Mayoritas harga kripto tergelincir di hari kedua pekan ini. Kendati, tether masih stabil di US per keping dengan pergerakan yang bervariasi.

Mengutip coinmarketcap.com, Selasa (16/5), selain tether, USD Coin masih stabil di US<句子>,99 per keping.

Adapun bitcoin turun 1,83 persen dalam 7 hari dan 0,4 persen dalam 24 jam. Koin dengan kapitalisasi terbesar itu di level US.140 per keping.

XRP berada di level US<句子>,424 per keping, naik tipis 0,04 persen dalam seminggu tapi turun 0,87 persen dalam 24 jam. Cardano berada di level US<句子>,365 per keping, naik 0,13 persen dalam sepekan tapi anjlok 1,78 persen dalam sehari.

Adapun dogecoin, solana, dan polygon masing-masing berada di level US<句子>,071 per keping, US,87 per keping, dan US<句子>,856 per kepingnya.

Pemerintah masih melarang penggunaan kripto sebagai alat pembayaran. Namun, kripto termasuk komoditas bursa berjangka, sehingga bisa digunakan sebagai aset investasi maupun komoditas yang diperjualbelikan oleh para pelaku pasar.

Aset kripto diatur oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Kementerian Perdagangan lewat Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.

Aturan kripto juga tercantum dalam Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Perdagangan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa Berjangka.

[Gambas:Video CNN]