sinar777

erek erek mobil 482Jutaan kata 384174Orang-orang telah membaca serialisasi

《sinar777》

Bupati Kutai Barat minta maaf soal pemukulan sopir truk oleh ajudan******

Karena itu saya atas nama pribadi, keluarga, Pemerintah Kutai Barat, dan atas nama ajudan saya minta maaf

Balikpapan (ANTARA) - Bupati Kutai Barat (Kubar) FX Yapan minta maaf atas pemukulan yang dilakukan ajudannya terhadap sopir truk pengangkut minyak sawit mentah (CPO/crude palm oil)yang terjadi di kawasan Kinong, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Rabu 20 Desember sore.

Aksi pemukulan itu terekam kamera warga. Begitu diunggah ke media sosial langsung mendapat respons beragam warganet dan tersebar luas.

”Karena itu saya atas nama pribadi, keluarga, Pemerintah Kutai Barat, dan atas nama ajudan saya minta maaf karena suatu hal yang tidak seharusnya terjadi,” ucap FX Yapan dalam konferensi pers di kantor Bupati Kubar, Kamis.

Menurut Bupati Yapan, kejadian tersebut itu berawal saat rombongan dia bertemu dengan konvoi lima truk angkutan CPO. Rombongan Bupati Yapan pulang kampanye dari Kecamatan Jempang dan menggunakan mobil pribadi tanpa pengawalan protokoler.

Truk CPO berkapasitas 15 ton atau 20 ton adalah kendaraan besar, panjang, dan lebar. Sopir tidak serta merta melihat kendaraan lain di belakangnya bila hanya mengandalkan kaca spion. Karena ukurannya juga, dan lebar jalan hanya 6 meter, tidak mudah menyalip truk CPO.

Baca juga: Ribuan warga Kutai Barat antusias sambut kedatangan Presiden Jokowi

Saat memasuki Simpang Damai, rombongan Bupati Yapan meminta jalan kepada truk-truk angkutan CPO tersebut. Empat truk memberi jalan dengan sedikit menepi, namun truk terakhir yang dikemudian Andri Rahman tetap melaju menggunakan hampir seluruh badan jalan.

Sopir mobil Bupati melambaikan tangan ke mobil CPO tanda minta jalan, selain juga karena di belakang rombongan ada mobil ambulan.

Kemudian mobil bupati tetap berusaha mendahului. Saat itu juga dari arah berlawanan tiba sebuah bus.

”Pas mau masuk (Jembatan) Kinong ada bis dari depan, lalu si Daniel (ajudan) melambaikan tangan supaya truk CPO memberi jalan sementara bis sudah berhenti. Tapi begitu kami mau masuk menyalip, dihajarnya lagi. Hampir digulung (ditabrak) dia,” kata Yapan.

Truk CPO tidak mengurangi kecepatan dan tetap di jalurnya sehingga membuat mobil Yapan keluar jalur dan berhenti. Truk CPO Andre Rahman juga berhenti.

Lalu ajudan serta Yapan ikut turun ingin menegur sopir CPO. Tetapi saat ditegur, menurut Yapan, sopir CPO malah juga marah-marah.

Ajudan lalu emosi dan meminta sopir CPO turun dari truknya. Karena itu kemudian terjadilah penganiayaan tersebut.

Baca juga: Pemprov Kaltim bantu RLH korban kebakaran di Kutai Barat

”Karena Daniel ini emosi akhirnya terjadilah sesuatu yang tidak kita inginkan. Saya juga keluar melerai, terus ada kemenakan saya juga keluar melerai. Tapi dia sempat ditendang Daniel (ajudan). Kalau sampai terjadi (kecelakaan) ngga ketemu kita hari ini,” ujar Yapan kepada jurnalis di Barong Tongkok, Kamis.

Meski begitu Yapan mengaku kedua belah pihak sudah saling memaafkan dan kedua belah pihak meneken surat pernyataan perdamaian pada Kamis pagi tersebut.

Di sisi lain, meski sudah saling memaafkan tersebut, pemberitaan ataupun media sosial masih ramai dengan kejadian tersebut. Aksi yang disebut Bupati Yapan sebagai sebab emosi itu disebut sejumlah media sebagai ‘aksi barbar’ atau ‘aksi penganiayaan’.

Di dalam video yang beredar itu memang tampak seorang pria berbaju merah menendang dan menarik paksa sopir truk, sementara si sopir hanya tampak pasrah dan tidak melawan.

Di Balikpapan, para jurnalis mengonfirmasi kasusnya kepada Kapolda Kaltim Irjen Pol Nanang Avianto.

“Kasusnya sudah ditangani Polres Kubar,” kata Kapolda Nanang.

Baca juga: Ratusan jiwa terisolasi akibat jalan rusak di Kutai Barat

Baca juga: Menyiapkan SDM berkualitas dari kebun sekolah di Kutai Barat

Pewarta: Novi Abdi
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2023

Majelis hakim vonis auditor BPK Riau 4 tahun 3 bulan penjara******

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun 3 bulan dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan,"

Pekanbaru, (ANTARA) - Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru memvonis auditor Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Riau M Fahmi Aressa 4 tahun 3 bulan penjara oleh atas perkara suap, Kamis malam.

Majelis hakim yang diketuai M Arif Nuryanta, dalam sidang pembacaan putusan menyatakan Fahmi bersalah menerima suap dari Bupati Kepulauan Meranti nonaktif, Muhammad Adil, sebesar Rp1 miliar lebih.

"Menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 4 tahun 3 bulan dan denda Rp250 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan," kata Arif.

Selain itu, Fahmi diharuskan membayar biaya pengganti Rp3,5 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayarkan paling lama satu bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

"Apabila harta tidak mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka digantikan dengan pidana kurungan 6 bulan," lanjut Arif.

Lamanya putusan kurungan maupun denda yang dijatuhkan terhadap Fahmi yang menerima uang suap dari Muhammad Adil sesuai dengan tuntutan JPU KPK RI beberapa waktu lalu.

Usai mendengar amar putusan dibacakan, Fahmi mengaku belum dapat memastikan akan mengajukan banding atau tidak.

"Lihat dulu. Diskusi dulu sama penasihat hukum," ujar Fahmi sebelum meninggal Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Fahmi Aressa terbukti menerima uang dari Bupati M Adil dan Kepala Dinas PUPR Kepulauan Meranti sebesar Rp300 juta. Uang itu diberikan dua tahap, masing-masing sebesar Rp150 juta.

Kemudian dari Bupati M Adil melalui BPKAD Fitria Nengsih yang diserahkan staf BPKAD, Dita Anggoro sebesar Rp700 juta. Uang itu diserahkan dua kali, pertama sebesar Rp200 juta dan kedua Rp500 juta.

Fahmi Aressa juga menerima hadiah dan fasilitas lain seperti jam tangan, tablet Samsung, penginapan, tiket Palembang-Batam, tiket Meranti Batam, dan lainnya

Pewarta: Bayu Agustari Adha/Annisa Firdausi
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2023

RI berharap tak ada lagi anggota DK PBB veto resolusi tentang Gaza******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi berharap tidak ada lagi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang memveto rancangan resolusi tentang gencatan senjata di Jalur Gaza.

Konflik antara Israel dan Palestina di Gaza dia bahas dalam tiga pertemuan terpisah, masing-masing dengan Menlu Tunisia Nabil Ammar,  Presiden Tunisia Kais Saied, serta Perdana Menteri Tunisia Ahmed Hachani di Tunis pada Kamis (21/12).

Retno mengatakan bahwa Indonesia dan Tunisia sepakat terus bekerja sama untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina.

“Kita juga berharap bahwa Dewan Keamanan PBB dapat segera mengadopsi Resolusi di New York dalam waktu dekat," ujarnya ketika menyampaikan keterangan pers secara daring terkait kunjungannya ke Tunisia.

"Dan tidak ada lagi veto oleh anggota tetap Dewan Keamanan PBB,” kata Retno, menegaskan.

Menlu Retno mengatakan dirinya mengikuti dari dekat negosiasi yang dilakukan di New York dan terus melakukan komunikasi dengan Duta Besar RI untuk PBB di New York.

“Semakin lama Dewan Keamanan PBB tidak dapat membuat keputusan, maka semakin menderita rakyat sipil di Gaza,” tutur dia.

Retno kembali menekankan pentingnya gencatan senjata segera, mengingat semakin banyak warga sipil tewas di Gaza maupun di Tepi Barat.

“Kekejaman Israel harus dihentikan. Gencatan senjata sangat diperlukan. Tanpa gencatan senjata, akan sulit untuk memberikan bantuan kemanusiaan yang mencukupi, yang lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan,” kata dia.

Ia kemudian menegaskan bahwa bahkan dalam perang ada aturan dan hukum yang harus dihormati.

“Indonesia tidak akan berhenti untuk membela keadilan dan kemanusiaan bagi rakyat Palestina. Dan Tunisia memiliki pandangan yang sama,” tutur dia.

Kantor presiden Amerika Serikat, Gedung Putih, pada Kamis mengatakan sejumlah negosiator "secara aktif bekerja" dengan mitra internasional di DK PBB agar resolusi bisa disahkan guna mengatasi bencana kemanusiaan yang sedang terjadi di Gaza.

Rancangan resolusi itu berisi seruan bagi "penghentian segera" permusuhan di daerah kantong pantai yang terkepung itu untuk memudahkan pengiriman bantuan kemanusiaan. Namun, pemungutan suara atas resolusi itu telah tertunda di dewan selama lebih dari sepekan.

AS telah menggunakan hak veto hingga mengakibatkan dua rancangan sebelumnya, yang menuntut gencatan senjata kemanusiaan di Gaza, tidak berhasil disahkan oleh DK PBB. 

Presiden AS Joe Biden terus menentang gencatan senjata, dengan mengatakan bahwa langkah itu hanya akan menguntungkan kelompok pejuang Hamas Palestina.

AS, yang merupakan anggota permanen, DK PBB, mengeluarkan veto terakhirnya terhadap resolusi yang menyerukan gencatan senjata kemanusiaan pada 8 Desember.

Majelis Umum PBB, yakni forum yang di dalamnya AS tidak memiliki hak veto, kemudian dengan cepat membahas masalah tersebut empat hari kemudian.

Di forum itu, sebagian besar negara anggota Majelis Umum PBB mendukung resolusi yang tidak mengikat tersebut.

Salah satu poin penting dalam rancangan resolusi yang sedang dipertimbangkan di Dewan Keamanan adalah pembentukan mekanisme PBB untuk memantau pengiriman bantuan, dan apakah mekanisme tersebut harus independen dari Israel dan Hamas.


Baca juga: Indonesia dan Aljazair tuntut gencatan senjata permanen di Gaza

Baca juga: Retno: dunia tak boleh menyerah perjuangkan gencatan senjata di Gaza

 

Menlu Retno tegaskan alasan Israel 'membela diri' tidak dapat diterima

 

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Tia Mutiasari
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：jam gacor pragmatic、gila slot138、slot gacor terbaik 2023

Terkait：bocoran slot riki、pinjol tokopedia、daftar maxwin、metro4d、link rtp slot resmi、autowin88、kredivo promo、slot terbaru 2022 resmi、klik4d login、pinjol terpercaya

---

---

bab terbaru：jahetoto（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05