online77 slot 334Jutaan kata 401979Orang-orang telah membaca serialisasi
《uang888》
KemenKopUKM mulai bentuk ekosistem pemberian KUR tanpa agunan******
Maka, langkah pemerintah dalam meningkatkan penyaluran KUR tanpa agunan tambahan untuk membantu pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan pemanfaatan credit scoringJakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memulai pembentukan ekosistem credit scoring yang memungkinkan debitur dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa mempunyai agunan.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Pemerintah kucurkan dana Rp57 triliun untuk BOSP tahun 2024******
"Untuk 2024 ini Kemendikbudristek telah menetapkan sebanyak 419.218 satuan pendidikan penerima BOSP dengan nilai anggaran Rp57 triliun," kata Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Praptono pada acara peluncuran penyaluran dana BOSP 2024 di Jakarta, Rabu.
Dana BOSP 2024 meliputi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebanyak Rp52,07 triliun, dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak Rp3,9 triliun, dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebanyak Rp1,55 triliun.
Dari dana BOS yang nilainya total Rp52,07 triliun, sebanyak Rp22,72 triliun disalurkan ke 219.684 sekolah dasar dengan 43,67 juta peserta didik, sebanyak Rp11,65 triliun disalurkan ke 41.733 sekolah menengah pertama dengan 9,82 juta murid, dan sebanyak Rp8,41 triliun berikan ke 13.949 sekolah menengah atas dengan 5,17 juta siswa.
Selain itu, ada dana BOS sebanyak Rp8,41 triliun yang dibagikan ke 14.103 sekolah menengah kejuruan dengan 5,01 juta peserta didik dan dana Rp700,38 juta yang diberikan kepada 2.298 Sekolah Luar Biasa dengan 189.398 murid.
Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada 190.619 satuan pendidikan PAUD dan dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan disalurkan ke 8.460 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (Rp1,45 triliun) dan 455 Sanggar Kegiatan Belajar (Rp103,78 juta).
Praptono menyampaikan bahwa penyaluran dana BOSP 2024 dilakukan dalam dua tahap, tahap pertama dari Januari sampai Juni dan tahap kedua dari Juli sampai Oktober.
Dia mengatakan, sebanyak 402.831 satuan pendidikan yang direkomendasikan sudah bisa menerima dana BOSP tahap pertama pada Januari 2024.
Berdasarkan data dalam Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), sebanyak 159.396 satuan pendidikan (40 persen) dijadwalkan menerima dana BOSP tahap pertama pada 17 Januari 2024.
Sebanyak 341.824 satuan pendidikan (85 persen) ditargetkan menerima dana BOSP tahap pertama pada 18 Januari dan sebanyak 385.174 satuan pendidikan (95 persen) ditargetkan sudah menerima bantuan dana tersebut pada 19 Januari 2024.
"Apakah ini akan terealisir? Kami sangat berkeyakinan, karena sekarang ini posisi penyaluran itu sudah ada di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), sehingga tinggal kecepatan kerja para penyalur di KPPN ke rekening sekolah," kata Praptono.
Baca juga:
Kemendikbud percepat penyaluran BOSP 2024
Nadiem: 96 persen satuan pendidikan terima BOSP 2024 pada Januari
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024
Kemenkes sebut skrining kesehatan cegah kasus kelelahan petugas Pemilu******
Pengisian skrining riwayat kesehatan sudah bisa diakses sejak 2 Januari 2024Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI menyebutkan skrining kesehatan pada petugas Pemilu dapat mencegah kasus kelelahan yang dapat berujung pada kematian. "Upaya untuk mencegah tentunya dengan memastikan petugas Pemilu memang cakap sehat jasmani dan rohani untuk melakukan tugas tersebut," kata Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu. Selain itu, Nadia menyebutkan fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) setempat juga dipersiapkan jika terjadi keadaan darurat atau emergency. Terkait kriteria skrining petugas Pemilu, ia menyebutkan seluruhnya diserahkan sesuai dengan fasyankes masing-masing sesuai ketentuan yang ada. Untuk itu, Nadia mengajak kepada seluruh petugas pemilu untuk melakukan skrining, dengan terlebih dahulu membaca pedoman Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program Jaminan Kesehatan Nasional bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 yang diterbitkan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Pewarta: Sean Muhamad
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024
Label:rtp nemo4d、hamil 2d togel、alexistogel rtp
Terkait:bunga tunaiku、tante4d、slot777 gacor、barang yang bisa menghasilkan uang、majapahit4d、buku mimpi togel 4d、supermoney88、cara bayar cicilan kredivo di tokopedia、gacor login、bababola
bab terbaru:erek 52(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Maka, langkah pemerintah dalam meningkatkan penyaluran KUR tanpa agunan tambahan untuk membantu pertumbuhan usaha UMKM, salah satunya dengan pemanfaatan credit scoringJakarta (ANTARA) - Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) memulai pembentukan ekosistem credit scoring yang memungkinkan debitur dapat mengakses Kredit Usaha Rakyat (KUR) tanpa mempunyai agunan.
Pewarta: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Luqman Hakim
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Ahmad Rifandi/ Januar
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Siti Zulaikha
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024
kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara iniJakarta (ANTARA) - Juru Bicara Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Muryadi mengatakan, pihaknya tidak mengetahui soal kasus dugaan suap oleh perusahaan perangkat lunak yang berbasis di Jerman, SAP yang menyeret Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). “Kami tidak tahu menahu dengan masalah tersebut,” ujar Wahyu kepada ANTARA di Jakarta, Senin. Berdasarkan artikel tersebut, lanjut dia, perkara itu terjadi pada 2015-2018 alias di luar era kepemimpinan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Namun demikian, Wahyu mengungkapkan, pihak KKP siap bekerja sama serta terbuka untuk diperiksa aparat penegak hukum apabila diperlukan. “Tapi prinsipnya silakan saja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerja sama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini,” ujarnya.
Pewarta: Sinta Ambarwati
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024
《uang888》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,wd gacor slotHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《uang888》bab terbaru。