indoslot

Strategi Madam Shofu dalam melawan monster

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

Perjalanan ke Pesawat Setengah Elf

Waskita Kerjakan 90 Proyek Senilai Rp52,7 T, Termasuk di IKN******

PT Waskita Karya (Persero) Tbk saat ini tengah mengerjakan 90 proyek dengan total nilai kontrak sebesar Rp52,7 triliun. Proyek tersebut adalah penugasan dari pemerintah yang ada di Proyek Strategis Nasional(PSN).

Berdasarkan dari segmentasi proyek, total nilai kontrak tersebut bersumber dari proyek konektivitas infrastruktur sebesar 60 persen, sumber daya air sebesar 17 persen, gedung sebesar 13 persen, EPC dan anak usaha sebesar 10 persen.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Indonesia Ingin Menjadi Pusat Carbon Capture Storage

Sebanyak 10 proyek IKN yang dikerjakan perseroan adalah Jalan Akses Lingkar Sepaku Seksi 4, Jalan Tol IKN Segmen 5A, Gedung Sekretariat Negara, Gedung Kemenko 3, Gedung Kemenko 4, IPAL 1,2,3 & 4 IKN, Jalan Feeder kawasan KIPP IKN, Rumah Susun ASN, Jalan Nasional IKN Seksi 6C-1 dan Multi Utility Tunnel-01 (MUT).

Selain itu, perseroan telah membukukan Nilai Kontrak Baru (NKB) sebesar Rp14,4 triliun sampai November 2023. Berdasarkan kepemilikan proyek perolehan NKB ini masih didominasi oleh proyek pemerintah sebesar 62 persen, lalu diikuti oleh proyek BUMN/BUMD sebesar 22 persen, pengembangan usaha sebesar 15 persen dan swasta sebesar 1 persen.

"Sementara itu berdasarkan segmentasi jenis proyek, konektivitas infrastruktur sebesar 54 persen, sumber daya air sebesar 15 persen, gedung sebesar 17 persen, EPC sebesar 1 persen dan anak usaha sebesar 14 persen," jelas Ermy.

Lihat Juga : Sempat Ditutup Imbas Erupsi, Bandara Minangkabau Beroperasi Kembali

Untuk 2024, kata Ermy, perseroan menargetkan NKB tercapai sampai dengan Rp20 triliun secara konsolidasi. Pihaknya optimistis target tersebut akan tercapai.

"Proses ini sudah berjalan on the track untuk menciptakan bisnis yang lebih sehat dan prudent, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh publik dapat kami jaga dengan baik," katanya.

mimpi bintang yang sempurna

Menguak Sebab RI Masih Doyan Impor Beras, Apa Masalah Utamanya?******

Presiden Jokowi punya 1.001 macam dalih Indonesia sulit melepas candu impor berassampai saat ini, atau 1 tahun menjelang pemerintahannya berakhir.

Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu alasan Jokowi. Ia menuturkan ada sekitar 4 juta-4,5 juta bayi yang lahir setiap tahun yang semuanya butuh makan beras.

"Yang kita harapkan adalah kita ini ingin tidak impor beras lagi, tapi itu dalam praktiknya sangat sulit karena produksinya enggak mencapai," dalih Jokowi lainnya yang disampaikan dalam Pembinaan Petani se-Jawa Tengah di Banyumas, Selasa (2/1).

Tak tanggung-tanggung, ia mengatakan ada 22 negara yang kini mengurangi ekspor beras. Alih-alih menjual ke luar negeri, para produsen lebih memilih menggunakan beras sebagai cadangan dalam negeri.

Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana berpendapat ada banyak faktor yang berpengaruh dalam isu perberasan nasional, termasuk masalah impor itu.

Masalah mulai dari alih fungsi lahan, nilai tukar petani, hingga teknologi. Ia meyakini produksi beras Indonesia harusnya masih dalam fase surplus.

Menurutnya, kapasitas produksi beras di Indonesia pada 2018-2023 seharusnya mencatatkan surplus. Paling tidak di kisaran 1,5 juta ton-2,5 juta ton.

"Faktor El Nino sekalipun seharusnya tidak menjadi alasan kurangnya produksi atas dasar pertumbuhan penduduk. Permasalahan besar terjadi pada penyerapan produksi yang tidak efektif untuk dapat untuk memastikan stok selalu stabil tersedia sepanjang tahun," tuturnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (3/1).

Ia turut mengkritisi peran Bulog yang seharusnya memaksimalkan penyerapan stok beras dari petani. Namun, perusahaan pelat merah itu dinilai terhambat oleh batasan harga pembelian pemerintah (HPP) yang tidak sesuai kondisi pasar.

Andri menekankan perlu ada perombakan dari level kebijakan untuk memastikan penyerapan tersebut bisa berfungsi semestinya. Dengan begitu, permasalahan produksi beras dan impor bisa terurai.

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian turut menyinggung soal harga beras di tingkat petani. Ia menyebut petani juga pebisnis.

Artinya, jika harga beras menguntungkan, mereka tentu akan termotivasi meningkatkan produksi.

Eliza menekankan perlu adanya harga yang berkeadilan jika ingin meningkatkan produksi beras tanah air. Jika harga di level petani bisa dijaga dengan baik dan berkeadilan, ia yakin petani dengan senang hati berekspansi dan meningkatkan produksinya.

Oleh karena itu, ia yakin bahwa Indonesia sebetulnya mampu lepas dari jeratan impor beras. Dengan syarat, pemerintah tidak setengah hati mendukung petani dan pelaku usaha di sektor pertanian.

"Produksi dalam negeri sangat potensial ditingkatkan. Karena produktivitas padi dalam negeri pun belum optimal. Jika dioptimalkan, bisa meningkatkan produksi sehingga kebutuhan konsumsi dalam negeri terpenuhi," jelas Eliza.

"Ini memerlukan dukungan, seperti keterjangkauan input produksi, perbaikan irigasi, penanganan hama penyakit yang tepat, dan penggunaan benih yang cocok dengan karakteristik lahan," sambungnya.

Ia menekankan lebih dari 90 persen kebutuhan beras dalam negeri dipenuhi dari petani lokal. Sedangkan impor hanya menyuplai kurang dari 10 persen total konsumsi.

Adakah permainan mafia dalam impor beras RI?

Analis Kebijakan Pangan Syaiful Bahari menyebut pola impor beras Indonesia bisa dipetakan. Dengan luas lahan dan produksi yang tidak bertambah, rata-rata impor beras per tahun sekitar 500 ribu ton sampai 1 juta ton.

"Itulah angka defisit beras nasional setiap tahun. Angka impor beras terbesar yang bisa mencapai 2 juta ton per tahun pada umumnya terjadi menjelang pemilu. Ini menunjukkan selain adanya kepentingan rente, juga ada motif politik dibaliknya, yaitu stabilisasi harga," jelas Syaiful.

Ia mengungkapkan permainan impor beras tidak datang dari pihak luar. Syaiful menyebut pemerintah lah yang bermain dalam geliat impor beras.

"Karena untuk beras impor dimonopoli oleh Bulog dan BUMN. Swasta tidak mungkin bisa impor. Jika dikaitkan dengan kepentingan politik, maka yang hanya bisa memainkan impor hanya pemerintah," tegasnya.

Syaiful juga menyinggung soal UU Cipta Kerja. Menurutnya, aturan itu sengaja didesain untuk memuluskan praktik-praktik tak wajar, seperti impor beras di kala panen raya.

Ia menuturkan beleid tersebut hadir untuk melindungi pemerintah agar terbebas dari pelanggaran. Sehingga pemerintah bisa melenggang bebas mendatangkan beras dari luar negeri kala panen raya tiba.

"Sebelum impor beras besar-besaran di 2023, pemerintah sudah menyiapkan payung hukumnya terlebih dahulu. Artinya, sejak awal impor beras besar-besaran memang sudah direncanakan. Termasuk tidak dipersiapkannya cadangan beras pemerintah yang cukup di saat panen raya 2022," ungkap Syaiful.

Titipan 3 PR untuk Pengganti Jokowi Agar RI Tak Impor Beras Terus

kehidupan konseptual

Penjelasan Basuki soal 'Retak' Terowongan Tol Cisumdawu Usai Gempa******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono memastikan terowongan Tol Cisumdawu masih aman untuk dilalui setelah dikabarkan mengalami keretakan akibat gempa M 4,8 yang mengguncang Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, pada Minggu (31/12).

"Itu bukan retak. Itu 'kan membangunnya segmental, segmen-segmen itu, jadi sambungan-sambungan," katanya di Banyumas, Jawa Tengah, Senin (1/1) sore seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan sambungan segmental itu menjadi perhatian masyarakat karena ada gempa. Sebaliknya, jika tidak ada gempa, kemungkinan masyarakat tidak memerhatikan hal itu.

"Tapi aman dilalui, masih aman dilalui," kata Basuki.

Lebih lanjut, Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian mengatakan terowongan yang paling kritis berada di bagian portal atau mulutnya.

Ia mengakui adanya kabar viral yang menyebutkan bahwa terowongan Tol Cisumdawu mengalami retak akibat gempa Sumedang.

"Kita cek, itu bukan retak. Itu akumulasi debu-debu yang terbang, terkumpul di situ karena di joint (sambungan) tidak terlalu rata," katanya.

Meskipun demikian, dia mengatakan pihaknya saat sekarang sedang menyelidiki lebih lanjut untuk mengetahui apakah ada retakan-retakan yang berbahaya atau tidak ada.

Dalam hal ini, kata dia, pihaknya juga menyelidiki di lokasi-lokasi lain dan hasilnya akan segera dilaporkan.

"Nanti kita laporkan kalau sudah ada hasilnya," kata Hedy.

Sebelumnya, Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Abdul Muhari mengungkapkan bahwa pascagempa di Kabupaten Sumedang, telah menyebabkan terjadinya keretakan di terowongan ganda Tol Cisumdawu.

"Gempa bumi yang M 4,8, ketiga menyebabkan adanya sedikit keretakan di dinding Terowongan Kembar Tol Cisumdawu. Pihak pengelola melakukan asesmen dan tindakan lainnya yang dianggap perlu. Namun atas keretakan itu, dipastikan sementara tidak mengganggu lalu lintas dan kondisi masih aman terkendali," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya orang suci

Wakil Erick Thohir Sebut 2 Dana Pensiun BUMN Lagi Terindikasi Fraud******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo mengatakan ada duadana pensiun(dapen) BUMN yang terindikasifraud. Namun, dia enggan menyebut apa kedua BUMN tersebut.

"Nanti kita akan lihat lagi dua (dapen) ini insyaAllah Januari kita umumkan," katanya di Menara Danareksa, Jumat (29/12).

Tiko, sapaan akrabnya, mengatakan ada tiga fokus yang dilakukan terhadap dapen BUMN. Pertama, meneliti kecukupan rasio kecukupan dana (RKD).Kedua,meneliti mengenai investasi. Ketiga, terkait fraud.

Pada Oktober lalu, Menteri BUMN Erick Thohir telah menyerahkan empat laporan dugaan korupsi dapen BUMN ke Kejaksaan Agung (Kejagung). Keempat dapen tersebut yakni milik PT Inhutani (Persero), PT Angkasa Pura I (Persero), PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN, dan ID Food.

Erick mengatakan kerugian negara akibat dapen bermasalah tersebut mencapai Rp300 miliar.

Ia akan terus menindak dapen BUMN yang melakukan pelanggaran. Ia mengaku tidak memiliki target khusus. Namun ia akan segera melaporkan ke Kejagung bila hasil audit menunjukkan adanya penyelewengan.

Kementerian BUMN berupaya memperbaiki pengelolaan dapen melalui pooling fund atau dana gabungan di bawah Indonesia Financial Group (IFG), yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick menyampaikan dapen yang bermasalah membutuhkan tambahan modal sebesar Rp12 triliun. Dana tersebut didapatkan dari BUMN yang menangani dapen bermasalah.

Menurutnya, penambahan modal ini bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun. Pasalnya, hal ini dipengaruhi oleh masalah keuangan yang harus diselesaikan.

"Tergantung dari BUMN. Kalau BUMN-nya, misalnya, ada problem cash flow total, itu masalah lain yang harus diselesaikan. Jadi enggak semudah itu. Makanya, ini kembali, kalau masih mau punya pensiunan-pensiunan ini problem, mestinya ada
konsolidasi," jelas Erick.

[Gambas:Video CNN]

Pedang dan Sihir

Kementan Buka Lelang Jabatan Eselon 1 dan 2 sampai 5 Januari 2024******

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaimanmembuka lelang seluruh jabatan Eselon 1 Kementerian Pertaniandan puluhan jabatan setingkat Eselon 2 hingga 5 Januari 2024

"Mentan akan melelang semua Eselon I bermasalah di kementerian ini termasuk para Dirjen, Kepala Badan, dan juga para pejabat Eselon II lingkup Kementan yang terindikasi bermasalah. Ini komitmen mentan beserta seluruh jajaran untuk memulihkan reputasi Kementan dan mencapai swasembada kembali," kata Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (23/12).

Kuntoro menjelaskan open biddingatau lelang jabatan akan dilakukan terbuka, transparan, dan akuntabel. Selain itu juga untuk penyegaran terhadap beberapa posisi yang telah lama tidak bergerak.

Mentan Amran juga sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Mentan telah membersihkan internal Kementan yang bermain dengan pangan, dan menjaga integritas pejabat dari perilaku korupsi.

"Beliau pasti akan konsisten terus seperti ini. Menjaga harga diri dan muruah kementerian yang berpihak pada petani. Pesannya, jangan ada yang main-main," tambah Kuntoro.

Lihat Juga : Mentan Bantah Tuduhan Food Estate Pakai Pot untuk Tanam Jagung