mekar77

Ratu Pingwang

Merugikan, Italia Hengkang dari Program 'Jalur Sutra Modern' China******

Italia secara resmi meninggalkan program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/BRI) yang dijalankan China.

Perjanjian BRI Italia dengan China akan berakhir pada Maret 2024. Namun, pemerintah Italia sudah mengirimkan surat kepada Beijing bahwa mereka tidak akan memperbarui perjanjian tersebut.

"Kami mempunyai niat untuk menjaga hubungan baik dengan China meskipun kami tidak lagi menjadi bagian dari Inisiatif Satu Sabuk Satu Jalan (Belt and Road Initiative)," kata sumber di pemerintahan Italia, dikutip Reuters Rabu (6/12).

Pada 2019, Italia menjadi negara Barat pertama dan satu-satunya yang bergabung dalam program perdagangan dan investasi itu. Italia mengabaikan peringatan dari Amerika Serikat bahwa China mungkin bisa mengambil kendali atas teknologi sensitif dan infrastruktur penting di negara tersebut.

Mantan Perdana Menteri Italia Giuseppe Conte mengharapkan keuntungan perdagangan ketika mendaftar program BRI pada 2019 silam. Namun perusahaan-perusahaan China tampaknya justru menjadi penerima manfaat utamanya.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur.

Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

Dilansir dari China BRI Investment Report 2022 yang diterbitkan Green Finance & Development Center, pembiayaan dan investasi dari program jalur sutera ini mencapai US,8 miliar atau setara Rp1.068 triliun (asumsi kurs Rp15.752 per dolar AS) pada 2022.

Dana tersebut tersebar di 147 negara dengan lebih dari 200 kesepakatan.

Adapun sepanjang 2013 hingga 2022 investasi China dalam BRI secara total mencapai US2 miliar atau setara Rp15.152,3 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Keabadian

Warga Borong Perabotan dan Kebutuhan Harian di Transmart Full Day Sale******

Warga ramai-ramai berburu barang diskon dengan harga terjangkau saat berbelanja di Transmart Full Day Sale yang diadakan pada Minggu (17/12).

Para pengunjung menghabiskan akhir pekan dengan ikut meramaikan ajang diskon besar-besaran tersebut.

Lihat Juga : Serbu TV LED di Transmart Full Day Sale, Diskonnya Tembus Rp3 Juta

Keinginan itu berbuah manis karena Idhas berhasil mendapat total potongan harga keseluruhan hingga Rp300 ribu. Diskon besar itu diperoleh karena dirinya menggunakan Bank Mega untuk transaksi.

Lihat Juga : Pengunjung Serbu Diskon Besar-besaran Transmart Full Day Sale

"Ada sabun, detergen, tisu, sabun cuci piring, kecap. Ini buat kebutuhan sehari-hari dan karena ada diskon juga," ungkap Idhas kepada CNNIndonesia.com.

"Ini pakai Bank Mega jadi diskon makin besar, dapat sekitar Rp300 ribu. Lumayan untung," sambungnya.

Sementara itu, pengunjung lain terlihat mengincar produk yang berbeda. Sebut saja Indah yang datang dengan keluarganya untuk membeli alat rumah tangga hingga pembersih.

Ia mengaku membeli cukup banyak produk karena momen belanja kali ini bertepatan dengan Full Day Sale yang digelar Transmart.

"Ini beli alat-alat rumah tangga sampai pembersih. Ini juga beli buah-buahan," ujar Indah.

Lihat Juga : Untung Banget, Tangga Multifungsi di Transmart Diskon Rp750 Ribu

"Belanja hari ini salah satunya karena ada Full Day Sale, dan memang lagi ada kebutuhan juga," lanjut Indah.

Sementara itu, Transmart Full Day Sale diadakan di seluruh gerai se-Indonesia hanya pada Minggu (17/12). Promo besar-besaran di Transmart berlangsung sejak gerai dibuka hingga pukul 22.00 waktu setempat.

Beragam produk menarik dijual dengan harga spesial sepanjang pesta diskon seharian. Sebut saja kebutuhan pokok harian, produk elektronik, furnitur, hingga sepeda dan sepeda listrik.

Belanja di Transmart juga semakin hemat dengan transaksi lewat Bank Mega atau Allo Bank. Sebab, pembeli bisa langsung mendapatkan diskon hingga 20 persen.

Diskon itu berlaku bagi pelanggan yang membayar menggunakan Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, hingga Bank Mega Syariah.

Tuan dan kegilaan jahat

Pemerintah Belum Bayar Utang Minyak Goreng Rp344 M ke Pengusaha Ritel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha RitelIndonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak gorengRp344 miliar.

"Sampai hari ini, 15 November, Aprindo belum mendapatkan langkah-langkah konkret dan nyata dari pemerintah untuk niat menyelesaikan rafaksi. Malah kami melihat justru niat itu mungkin sudah pupus untuk menyelesaikan refraksi," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11).

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag) tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam) meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

"Kita siap maju. Apakah kita melaporkan kepada Mabes? Apakah kita somasi, gugat PTUN (Pengadilan Tata Usaha Negara) dan lain-lain ini lagi bicara nih, antar kuasa hukum," ucap Roy.

[Gambas:Video CNN]

"Jadi kita serahkan tentunya kepada kuasa hukum. Kenapa harus lewat itu? Karena kami enggak dapat kepastiannya. Niatnya juga udah enggak ada bahkan. Karena kalau niat, yang namanya surat terakhir dari Kemenkopolhukam untuk mendorong Kemendag mestinya segera selesai," sambungnya.

Roy pun menegaskan pihaknya dan para pelaku usaha lainnya tidak akan menyerah untuk memperjuangkan haknya sampai utang rafaksi tersebut lunas.

Pengusaha ritel menyebut pemerintah memiliki utang Rp344 miliar kepada mereka. Utang terkait pembayaran selisih harga minyak goreng alias rafaksi dalam program satu harga pada 2022.

Namun, sudah hampir dua tahun berlalu, pemerintah belum juga mau membayar utang tersebut.

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Jerry Sambuaga beberapa waktu lalu mengatakan Kemendag masih mempelajari masalah rafaksi minyak goreng untuk menentukan sikap kementerian ke depannya.

Jalan spiritual yang kekal

UMP 2024 Kalimantan Selatan Naik 4,22 Persen ke Rp3,28 Juta******

Upah minimum provinsi (UMP)Kalimantan Selatan (Kalsel) resmi naik 4,22 persen atau Rp132.834 menjadi Rp3.282.812.

Adapun UMP Kalsel tahun ini sebesar Rp3.149.977.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalsel Irfan Sayuti menyebut kenaikan upah buruh ini diatur dalam Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 100.3.3.1/0972/KUM/2023. Keputusan ini ditetapkan pada 20 November 2023.

Irfan menegaskan SK teranyar soal UMP 2024 membuat perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari ketentuan.

Ia menuturkan aturan ini berlaku untuk upah waktu kerja 7 jam sehari atau 40 jam seminggu bagi sistem waktu kerja 6 hari dalam seminggu. Alias, waktu kerja 8 jam sehari atau 40 jam seminggu untuk sistem waktu kerja 5 hari per minggu.

"Kita akan awasi secara intensif perusahaan atau pelaku usaha yang belum memberikan upah sesuai ketentuan," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Yin Zu

Aturan Baru Terbit, Menaker Pastikan Upah Minimum Naik Tahun Depan******

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memastikan kenaikan upah minimum pekerja.

Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Indeks Tertentu sebagaimana dimaksud ditentukan oleh Dewan Pengupahan Daerah dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata/median upah. Selain itu, hal yang menjadi pertimbangan lainnya faktor-faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

"Dengan ketiga variabel tersebut, kondisi ekonomi dan ketenagakerjaan pada suatu daerah telah terakomodir secara seimbang, sehingga upah minimum yang akan ditetapkan dapat menjadi salah satu solusi terhadap kepastian bekerja dan keberlangsungan usaha," ujarnya.

Dengan ketentuan tersebut, peran Dewan Pengupahan Daerah semakin kuat dalam hal memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah terkait penerapan upah minimum serta struktur dan skala upah di perusahaan pada wilayahnya masing-masing.

"Kenaikan upah minimum dapat mendorong peningkatan daya beli masyarakat, yang pada akhirnya berdampak terserapnya barang dan jasa yang diproduksi oleh pengusaha, sehingga perusahaan ikut berkembang dan mendorong terbukanya lapangan kerja baru," katanya.

Selain itu menurut Ida, perubahan ketentuan pengupahan akan menciptakan kepastian berusaha bagi dunia usaha dan industri. Beleid baru itu juga diharapkan akan mewujudkan sistem pengupahan yang berkeadilan di perusahaan, salah satunya dengan penerapan struktur dan skala upah.

"Penerapan struktur dan skala upah akan memotivasi peningkatan produktivitas dan kinerja pekerja/buruh karena pekerja/buruh akan dibayar upahnya berdasarkan output kerja atau produktivitasnya," ujarnya.

Aturan yang baru diterbitkan itu juga bertujuan untuk mencegah disparitas atau kesenjangan upah antar wilayah.

"Jadi dalam hal mencegah kesenjangan atau disparitas upah minimum antar wilayah, PP Nomor 51 Tahun 2023 ini lebih baik dari pada regulasi pengupahan yang pernah ada selama ini," katanya.

Beleid yang dirilis berbarengan dengan peringatan Hari Pahlawan tersebut merupakan dasar untuk penetapan Upah Minimum tahun 2024 dan seterusnya.

"Selanjutnya kami meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan, serta Dewan Pengupahan Daerah agar menjalankan tugas sebagaimana amanat peraturan pemerintah ini, dan penetapan upah minimum provinsi ditetapkan paling lambat 21 November dan untuk upah minimum kabupaten/ kota tanggal 30 November," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan dalam Perjalanan ke Barat

Erick Thohir Larang Bos******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir melarang para direksi, komisaris, pengawas, dan karyawan BUMNterlibat dalam kampanye Pemilu dan Pilkada 2024.

Larangan itu tertuang dalam surat bernomor S-560/S.MBU/10/2023 tentang Keterlibatan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan Grup Badan Usaha Milik Negara pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Pemilihan Kepala Daerah, dan/atau sebagai Pengurus Partai Politik atau Penjabat Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dikeluarkan 27 Oktober lalu.

"Tidak ikut serta atau terlibat dalam kegiatan kampanye Pemilu dan/atau Pemilihan Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam UU Pemilu dan UU Pemilihan Kepala Daerah," bunyi surat itu.

"Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik. Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas, dan karyawan Grup BUMN dilarang merangkap jabatan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah atau Penjabat Kepala/Wakil Kepala Daerah definitif," bunyi surat tersebut.

Ia juga mengimbau agar jajaran BUMN menghindari, menghentikan, atau mengganti kegiatan-kegiatan yang berpotensi disalahgunakan oleh pribadi, kelompok, golongan tertentu untuk kegiatan politik praktis
dalam rangka Pemilu dan Pilkada.

Kemudian, melaporkan indikasi pelanggaran ketentuan UU Pemilu atau UU Pilkada kepada lembaga penyelenggara atau pengawasan Pemilu dan Pilkada.

"Memastikan bahwa Grup BUMN bebas dari politik praktis dan menghindari penyalahgunaan jabatan selain untuk kepentingan perusahaan serta menghindarkan diri dari potensi konflik kepentingan," bunyi surat tersebut.