slot138 gacor

Dianhuang

Progres Bendungan Air Bersih untuk IKN Capai 75 Persen******

Progres pembangunan Bendungan Sepaku Semoi di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, mencapai 75 persen. Bendungan yang akan mengalirkan air bersih ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantaratersebut ditargetkan selesai pada Maret 2023.

"Saat ini, pekerjaan terus kita lakukan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dan kami optimis selesai pada waktunya," imbuh Kepala Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV Samarinda Harya Muldianto, dilansir Antara, Minggu (6/11).

Bendungan Sepaku Semoi, ia melanjutkan tidak hanya akan mengalirkan air bersih untuk ibu kota baru, tetapi juga berfungsi untuk irigasi dan tempat pariwisata.

Bendungan dengan total luas lahan 378 hektare (ha) tersebut juga diklaim mampu mereduksi banjir hingga 55,26 persen.

Adapun pekerjaan yang telah dilakukan selama ini, antara lain pekerjaan lahan inspeksi dan fasilitas umum, timbunan bendungan utama, hidromekanikal, pekerjaan jembatan hulu, serta pekerjaan jembatan hilir, dan pagar kawasan.

"Sumber air di bendungan ini nantinya akan berasal dari Sungai Tengin, juga air hujan di mana tingkat curah hujan di wilayah ini setiap tahunnya cukup besar," terang Harya.

Biaya pembangunan bendungan ini mencapai Rp556 miliar yang bersumber dari dana APBN Tahun Anggaran 2019-2023 dengan masa pelaksanaan 2020-2023.

Pembangunan Bendungan Sepaku Semoi telah ditinjau oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, sejumlah menteri dan pejabat tinggi negara.

[Gambas:Video CNN]

Kembali ke masa kecil

Waspada, Ancaman Badai PHK Bisa Lebih Buruk Dibanding saat Awal Covid!******

Ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) mulai menghantui pekerjadi Indonesia. Wabah PHK ini sebetulnya sudah marak terjadi sejak awal 2022.

Catatan CNNIndonesia.commenyebutkan sudah ada lebih dari 10 perusahaan yang melakukan PHK. Sebagian besar merupakan industristartupatau berbasis digital.

Terbaru, pekerja industri tekstil dan alas kaki juga diambang ketidakpastian seiring dengan banyaknya buruh yang dirumahkan.

Anton juga mengatakan perusahaan garmen (tekstil) dan sepatu (alas kaki) terpaksa menempuh PHK karena orderan atau pesanan berkurang. Bahkan, ada pembeli yang membatalkan pesanan, meski produksi sudah dilakukan.

"Sudah produksi disuruh hold. Sehingga, PHK mulai terjadi sejak saat ini dan diperkirakan hingga 2023 mendatang," ujarnya.

Kendati, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap alasan munculnya ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tekstil Indonesia.

Menurutnya, hal itu lantaran perlambatan ekonomi yang terjadi pada mitra dagang Indonesia seperti AS dan Eropa, sehingga permintaan ekspor pun berkurang.

Permintaan yang melambat ini membuat stok yang sudah diproduksi oleh perusahaan menumpuk, sehingga terjadi kerugian. Kerenanya, mau tak mau pelaku usaha menghemat pengeluaran dengan memberhentikan pekerjanya.

Dengan kondisi ini, Airlangga mengatakan pemerintah akan melakukan kajian dan melihat kondisi di lapangan. Tujuannya untuk bisa mencari solusi agar PHK besar-besaran tak terjadi.

Terkait restrukturisasi kredit, menurutnya hal ini sudah dikomunikasikan dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pemerintah dan OJK akan melihat industri padat karya mana yang memang betul-betul membutuhkan bantuan.

Kondisi industri yang mengkhawatirkan sehingga membuat pemerintah mau tak mau harus turun tangan menimbulkan pertanyaan tersendiri, apakah kondisi PHK kali ini lebih parah dibandingkan saat pandemi covid-19 melanda?

Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira memperkirakan ancaman PHK kali ini akan lebih buruk dibandingkan dengan saat pandemi pada 2020 lalu. Data Kementerian Ketenagakerjaan pada November 2020, saat pandemi covid-19 masuk ke Indonesia, 29,12 Juta orang terdampak.

Menaker saat menjadi keynote speaker pada peluncuran Hasil Analisis Dampak Covid-19 Terhadap Perluasan Kesempatan Kerja dan Implikasinya pada 24 November 2020 lalu merinci angka itu berasal dari pengangguran karena covid 2,56 juta orang, bukan angkatan kerja karena covid-19 sebesar 0,76 juta orang, tidak bekerja karena covid-19 sebesar 1,77 juta orang dan yang bekerja dengan mengalami pengurangan jam kerja sebanyak 24,03 juta orang.

"Kalau pada saat pandemi yang PHK sektor tradisional, saat ini digital pun juga alami PHK massal. Kalau berlanjut maka ada 4 juta lebih angkatan kerja baru yang harus bersaing dengan pengangguran korban PHK. Persaingan kerja semakin ketat, dan akibatnya masalah lain yakni tekanan ke pendapatan agregat masyarakat," jelas Bhima kepada CNNIndonesia.com, Selasa (8/11).

Sebab itu, yang perlu dilakukan pemerintah tidak hanya memberikan relaksasi berupa restrukturisasi kredit, tetapi juga menyiapkan paket kebijakan yang lengkap.

"Yang dibutuhkan saat ini adalah paket kebijakan yang lengkap dari mulai relaksasi perpajakan khususnya penurunan tarif PPN, diskon tarif listrik, perlindungan impor pakaian jadi, sampai peningkatan BSU dan bansos tunai bagi rentan miskin," tuturnya.

Ekonom INDEF Nailul Huda mengatakan kondisi industri yang terombang-ambing sehingga berdampak pada PHK dipicu oleh inflasi tinggi dan kenaikan suku bunga acuan bank sentral.

Ia menjelaskan saat ini inflasi global yang sangat tinggi menyebabkan permintaan barang untuk ekspor berkurang juga. Negara-negara tujuan ekspor mulai mengurangi permintaan untuk menyesuaikan permintaan dalam negeri mereka yang merosot.

Ditambah lagi, kenaikan suku bunga acuan bank sentral di negara tujuan ekspor menyebabkan konsumsi ikut melambat. Akibatnya, produsen akan mengurangi produksi barang ekspor dan berdampak pada PHK karyawan.

"Termasuk pabrik garmen yang memang sebagian tujuan ekspornya adalah ke AS. Ditambah lagi suku bunga dalam negeri juga ikut naik. Cost of funduntuk pinjam dana dan pembayaran hutang bank akan naik juga. Makanya perlu untuk restrukturisasi hutang-nya agar bisa bertahan," kata Nailul Huda.

"Dengan tingkat suku bunga tinggi, perusahaan juga malas memperluas pangsa pasar ataupun menambah produksi. Udah bunga utangnya mahal, pasarnya juga lesu kan. Ya bagi perusahaan tidak ada jalan lain selain efisiensi tenaga kerja," imbuhnya.

Siapkan Alih Profesi ke Bidang Pertanian

kehidupan konseptual

Staf Erick soal Kereta Cepat Tekor: Mau Langsung Untung, Jual Gorengan******

Staf Khusus Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Arya Sinulingga menampik proyeksi soal Kereta Cepat Jakarta-Bandungbakal tekor hingga Rp15 triliun.

Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung (KCJB) diperkirakan tekor atau mengalami cash deficiencysebesar US miliar (sekitar Rp15,6 triliun) selama empat dekade setelah beroperasi.

Mengutip laporan Tempo, tekor ini terjadi akibat besarnya pengeluaran untuk mencicil pelunasan utang serta bunga dari biaya pembangunan proyek. Tekor akan terjadi pada 2023-2061.

Sementara, General Manaer (GM) Corporate Secretary PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) Rahadian Ratry menjelaskan soal kemungkinan adanya defisit kas saat Kereta Cepat Jakarta-Bandung beroperasi.

Saat ini KCIC saat ini sedang melakukan pendalaman potensi bisnis untuk pendapatan non farebox.

"Mengingat perhitungan kajian tersebut belum menyertakan pendapatan nonfarebox secara optimal. Kajian juga belum memperhitungkan potensi pendapatan dari pengembangan properti. Sehingga pendalaman potensi-potensi bisnis danrevenue streamdari sektor non tiket terus kami lakukan agar proyeksi arus kas dan periode pengembalian biaya proyek menjadi lebih baik," jelasnya saat dikonfirmasi.

[Gambas:Video CNN]

Soal pendanaan proyek KCJB, Rahadian mengatakan masih sesuai dengan skema awal; proyek dibiayai melalui pinjaman China Development Bank (CDB) serta setoran modal konsorsium BUMN dan China.

"Mengenai defisit kas saat proyek beroperasi, hal ini memang muncul dalam kajian. Namun, kajian yang dilakukan belum memperhitungkan seluruh potensi pendapatan secara optimal, baik itu pendapatan non farebox ataupun pendapatan properti," lanjutnya.

Sebelumnya, Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo mengungkapkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung masih membutuhkan dukungan pembiayaan.

Hingga kini, progres investasi (investment progress) masih 90,6 persen. Artinya, masih membutuhkan dukungan pembiayaan sekitar 10 persen lagi.

"Secara progres konstruksi kereta cepat mencapai hampir 80 persen, dan untuk investment progresstelah mencapai 90,60 persen," ujar pria yang akrab disapa Tiko ini dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI seperti dikutip dari Antara, Selasa (1/11).

Terlepas dari itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan meyakini proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung mulai beroperasi pada pertengahan 2023.

Ia mengungkapkan tes dinamis (dynamic test) akan dilakukan di sela penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia pada pertengahan November mendatang.

"Nanti 16 (November) ada dynamic test. Dari Bali akan dynamic testdan itu Juni-Juli tahun depan kita sudah comissioning," ujar Luhut pada Jumat (28/10) lalu.

Rahadian juga membenarkan pernyataan Luhut tersebut. Uji dinamis KCJB bakal dilakukan pada 16 November mendatang.

"Mengenai pelaksanaan uji dinamis pada gelaran G20 Showcase, proses uji dinamis akan disaksikan melalui telekonferensi oleh Presiden RI Joko Widodo dan Presiden Tiongkok Xi Jinping dari Bali," kata Rahadian.

Laksamana Gadis Siru

Luhut Sebut Indonesia Siap Kembangkan Ekosistem Karbon Biru******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia siap dalam mengembangkan ekosistem karbon biru. Pernyataan itu ia katakan dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Conference of The Parties 27 (COP27).

"Indonesia lebih dari siap untuk mengembangkan ekosistem karbon biru melalui investasi yang komprehensif dengan kemitraan yang efektif dari semua pemangku kepentingan dan mekanisme keuangan terpadu," katanya dalam sambutannya secara daring saat pembukaan talkshow di Paviliun Indonesia, COP27 Mesir, dikutip dari Antara, Selasa (8/11).

Dalam talkshow bertajuk Mainstreming Investment and Partnership for Blue Carbon Development itu, Luhut menekankan pentingnya kemitraan dan investasi dalam pengembangan karbon biru. Hal ini lantaran ekosistem laut dan pesisir sangat krusial bagi iklim global.

"Kami berkomitmen untuk melestarikan pengelolaan yang berkelanjutan dan memulihkan ekosistem penting yang kritis ini," ujarnya.

Luhut juga mengajak negara-negara dengan hutan tropis terbesar itu untuk berkolaborasi dan memperkuat kemitraan untuk menghadapi tantangan aksi iklim dengan tetap mempertimbangkan kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

Adapun, Indonesia sendiri memiliki sumber daya alam melimpah dan merupakan tuan rumah keanekaragaman hayati laut yang besar.

"Kita memiliki ekosistem mangrove terbesar yaitu sekitar 3,36 juta hektare yang merupakan 23 persen mangrove dunia, dan tiga juta hektare rumput laut serta keanekaragaman hayati terumbu karang di bumi," katanya.

Dalam hal penyimpanan karbon, Luhut menyebut mangrove dianggap sebagai ekosistem yang paling efektif karena kapasitasnya yang tinggi untuk menyerap dan menyimpan karbon atmosfer.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia juga telah menjalankan program rehabilitasi mangrove terhadap 600 ribu hektare untuk mendukung penurunan emisi karbon yang ditargetkan sebesar 31,9 persen tanpa syarat dan 43,2 persen dengan dukungan internasional sebagaimana tercantum dalamenhanced nationally determined contributions(NDC).

"Saya sangat berharap acara ini dapat menyegarkan kembali ide dan komitmen kita untuk melindungi wilayah pesisir kita dan mencapai tujuan pembangunan rendah karbon," ungkap Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Artis pakaian wanita

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]