mafia 888 slot

Perbaikan abadi

Intip Deret Saham Beperluang Cuan Pekan Ini******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) menguat 37,46 poin atau 0,55 persen ke level 6.788 pada Jumat (3/11) silam.

Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,73 miliar saham.

Pj.S. Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia Kautsar Primadi Nurahmad mengatakan rata-rata nilai transaksi meningkat sebesar 21,04 persen pada pekan ini dari Rp9,05 triliun menjadi Rp10,95 triliun.

Pengamat Pasar Modal PT Dinamika Gelora Satya Oktavianus Audi memproyeksi indeks saham bergerak mixed pada pekan ini. IHSG diprediksi bergerak di rentang support 6.630 dan resistance 6.930.

Untuk sentimen dalam negeri, Oktavianus melihat pasar akan merespons positif rilis data PDB kuartal III yang diperkirakan secara konsensus tumbuh 5,05 persen.

"Meski melambat dibandingkan kuartal II tetapi masih dalam ekspansi dan target pertumbuhan BI 4,5 persen-5,3 persen," katanya kepadaCNNIndonesia.com.

Lihat Juga : Luhut Jelaskan Alasan Dirawat di Singapura, Bukan di Indonesia

Lalu, rilis data indeks keyakinan konsumen Oktober 2023 yang diperkirakan tetap optimisme terhadap situasi ekonomi. Ini akan menjadi sentimen positif bagi indeks.

Sementara untuk sentimen dari luar negeri, ia melihat indeks akan dipengaruhi oleh pidato Ketua The Fed Jerome Powell pasca rilis data tenaga kerja AS yang mulai melemah dengan meningkatnya pengangguran ke level 3,9 persen.

"Ini akan membuat sikap dovish dan memberikan sentimen positif untuk pasar meski tidak secara cepat membuat Fed menurunkan suku bunga acuannya," katanya.

Dengan sentimen di atas, Oktavianus menyarankan investor untuk kembali berhati-hati. Jika pekan ini IHSG gagal bergerak ke atas MA200 atau di level 6.820 maka potensi koreksi kembali terbuka.

Adapun sektor yang dapat diperhatikan adalah sektor properti karena sentimen dari kebijakan penghapusan 100 persen PPN hingga akhir 2023. Lalu sektor infrastruktur karena pergerakan teknikal yang potensial.

Berdasarkan analisis teknikal, Oktavianus pun merekomendasikan beberapa saham yang bisa dikoleksi.

Pertama, saham PT Alam Sutera Realty Tbk atau ASRI yang ditutup menguat 3,07 persen ke posisi 168 pada pekan lalu. Oktavianus memproyeksi ASRI dapat menyentuh level 182 pada pekan ini.

Kedua, saham PT Surya Semesta Internusa Tbk atau SSIA yang menguat 3,38 persen ke posisi 428 pekan lalu. Oktavianus memproyeksi SSIA dapat menyentuh posisi 476 pekan ini.

Ketiga, Oktavianus merekomendasikan saham PT Bank Aladian Syariah Tbk atau BANK yang ditutup menguat 6,83 persen ke posisi 1.095 pekan lalu.
Ia memproyeksi saham itu dapat menyentuh posisi 1.220 pekan ini.

Bersambung ke halaman sebelah...

IHSG Diproyeksi Bergerak Terbatas

Angin adalah riak dedaunan

Kisruh Hotel Sultan, Pontjo Sutowo Laporkan Pengelola GBK ke Polisi******

Bos PT Indobuildco Pontjo Sutowo melaporkan Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno (PPKGBK) ke Mabes Polri pada Jumat (27/8) karena mengganggu akses masuk ke Holten Sultan.

Ia tidak terima PPKGBK memasang portal dan spanduk di sekitar hotel Sultan.

"Yang kita laporkan pihak-pihak yang menghalangi hak akses masuk yaitu PPKGBK. Dia yang masang kok. Dia masang di tempat kita tanpa ada putusan pengadilan," katanya di Mabes Polri.

Ia juga menyesalkan langkah yang diambil oleh Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yang menendangnya dari Hotel Sultan dengan mencabut izin usahanya atas hotel itu.

"Itu saya kira Bahlil ngawur bagaimana bekuin (izin usaha). Saya dosa apa dibekuin," katanya.

Pontjo Sutowo memang tengah ribut dengan negara terkait pengelolaan Hotel Sultan.

Polemik antara Pontjo dengan negara ini berawal pada 2006. Dilansir dari laman Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 952/PDT.G/2006/PN.

Dalam gugatan tersebut, Pontjo menggugat Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN), Mensekneg selaku Ketua BDN Pengelola GOR B. Karno, Jaksa Agung, Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta, dan Kepala Kantor Pertanahan (BPN) Jakarta Pusat.

Merujuk pada salinan putusan gugatan tersebut, perkara dimulai pada 1971 saat PT Indobuildco diberi tugas oleh Pemerintah DKI Jakarta untuk membangun gedung konferensi yang bertaraf internasional dengan segala kelengkapannya. PT Indobuildco juga ditugaskan membangun hotel internasional yang harus selesai pada 1974.

Atas tugas tersebut, PT Indobuildco melakukan perjanjian dengan Pemda DKI Jakarta dengan sejumlah poin. Perjanjian tersebut ditandatangani 19 Agustus 1971.

Salah satunya, PT Indobuildco mendapat izin penggunaan lahan seluas 13 hektare dengan membayar kepada Gubernur US,5 juta untuk jangka waktu 30 tahun. Pada saat penandatanganan perjanjian dilakukan pembayaran sebesar US0 ribu.

Dalam perjanjian itu, juga disebutkan Gubernur DKI Jakarta akan membantu soal penyelesaian tanah dan perizinan dan semua biaya dibebankan kepada penggugat. Dituliskan pula, masalah tanah sepenuhnya menjadi tanggung jawab gubernur.

Waktu berlalu, pada 3 Agustus 1972 terbit Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 181/HGB/Da/72 yang ditandatangani oleh Direktur Jenderal Agraria atas nama Menteri Dalam Negeri tentang Pemberian Hak Guna Bangunan (HGB) kepada perusahaan Pontjo untuk jangka waktu 30 tahun.

Namun, kemudian HGB tersebut dipecah menjadi dua yakni nomor 26/Gelora tanah seluas 57.120 meter persegi dan HGB Nomor 27/Gelora seluas 83.666 meter persegi. Kedua HGB itu memiliki masa berakhir pada 4 Maret 2003.

Lalu pada 2002, PT Indobuildco mengklaim telah melakukan perpanjangan terhadap kedua HGB tersebut.

Perpanjangan tersebut diklaim telah disetujui selama 20 tahun berdasarkan surat keputusan Kepala Kanwil BPN DKI Jakarta. Perpanjangan tersebut turut diklaim telah dicatat pada Buku Tanah dan sertifikat kedua HGB diatasnamakan penggugat.

Meski demikian, ternyata ada Surat Keputusan (SK) Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 tentang Pemberian Hak Pengelolaan Atas Nama Sekretariat Negara Republik Indonesia cq Badan Pengelolaan Gelanggang Olahraga Senayan.

Hal tersebut yang mendasari gugatan oleh pihak Pontjo. Dalam salah satu petitumnya, penggugat juga meminta agar surat keputusan Kepala BPN itu dinyatakan cacat hukum.

Pada 2007, hakim pun membacakan vonis atas gugatan yang dilayangkan PT Indobuildco. Dalam vonisnya, hakim mengabulkan gugatan penggugat sebagian.

Hakim menyatakan surat perpanjangan HGB oleh PT Indobuild sah menurut hukum. Sementara SK Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 169/HPL/BPN/89 tanggal 15 Agustus 1989 adalah tidak sah dan cacat prosedur.

Menurut hakim, SK tersebut melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yakni asas kejujuran, asas kecermatan, dan asas kepastian hukum karena telah memasukkan tanah Hak Guna Bangunan nomor 26/Gelora dan Hak Guna Bangunan Nomor 27/Gelora ke dalam lingkup hak pengelolaan lahan.

Atas putusan itu, Kemsetneg pun mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Banding tersebut diterima, tapi putusannya menguatkan vonis PN Jakarta Selatan.

Tak berhenti sampai di situ, pemerintah lantas mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Namun, MA menolak kasasi yang terdaftar dengan nomor perkara 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008.

Pemerintah terus melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan Peninjauan Kembali (PK).

MA pun mengabulkan PK ini dan membatalkan putusan MA nomor 270 K/PDT/2008 tanggal 18 Juni 2008 dan putusan PT DKI Jakarta nomor 262/Pdt/2007/PT.Jkt tanggal 27 Agustus 2007 yang memperbaiki putusan PN Jaksel nomor 952/Pdt.G/2006/PN.Jkt.Sel tanggal 8 Januari 2007.

Dalam putusan PK itu, salah satu pertimbangan MA mengabulkan permohonan pemerintah adalah kasus hukum yang menyeret Robert Jeffrey Lumempouw selaku Kepala Kanwil BPN Jakarta. Ia adalah pihak menerbitkan perpanjangan HGB.

Dalam kasus ini, Robert dinyatakan bersalah karena telah menyalahgunakan wewenang dalam memperpanjang HGB Nomor 26/Gelora dan Nomor 27/Gelora.

Perjalanan ke Barat: Kelahiran Kembali sebagai Iblis

Amran Minta Pegawai KPK Berkantor di Kementan******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman meminta sejumlah pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berkantor di Kementerian Pertanian(Kementan).

Hal tersebut dilakukan guna memperkuat integritas dan pencegahan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) di lingkungan Kementan.

"Saya minta besok ada jajaran KPK yang berkantor di Kementan untuk mengawasi jalannya pembangunan pertanian," ujar Amran melalui keterangan resmi, Kamis (26/10).

Amran sendiri pernah menempatkan KPK di kantor Kementan ketika dirinya menjabat menteri pertanian pada periode 2014-2019.

Ia mengatakan pengawasan KPK sangat penting agar tidak ada lagi pegawai Kementan yang terjerat tindak pidana dan merugikan banyak orang terutama para petani Indonesia.

Amran ingin Kementan kembali menjadi institusi bermartabat dan mendapat kepercayaan publik.

"Saya kira ini penting sekali karena publik harus memahami tugas membangun pertanian. Karena itu sekali lagi saya berharap besok sudah ada KPK yang berkantor di Kementan," katanya.

Lebih lanjut, Amran memastikan kordinasi antar unit di lingkup Kementan berjalan dengan baik. Terbaru, ia meminta agar jajaran kerjanya bekerja maksimal dalam meningkatkan produksi padi dan jagung sebagai komoditas strategis nasional.

"Karena itu saya minta agar membuat akselerasi sehingga dalam waktu dekat kita bisa swasembada," imbuhnya.

Amran mengatakan yang terpenting saat ini adalah membangun kekompakan dan meletakan pondasi kuat agar ke depan Indonesia mampu mempercepat pembangunan pertanian. Ia berharap swasembada bisa dilakukan pada semua komoditas termasuk peternakan, gula, padi, jagung, dan komoditas strategis lainnya.

"Hari ini kita letakkan pondasinya agar tahun-tahun mendatang tiga potensi yang ada bisa kita maksimalkan. Jadi sekali lagi kita harus meletakkan pondasinya dengan baik untuk memudahkan kerja-kerja menteri berikutnya," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Raja Pedang

Pengusaha Sebut Cuan Kebun Kratom Lampaui Sawit******

Perkumpulan Pengusaha Kratom Indonesia (Pekrindo) mengungkapkan keuntungan menanam kratom lebih besar dibanding kelapa sawit.

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Ketua Pekrindo Yosef menuturkan investasi menanam kratom adalah sebesar Rp15 juta per hektare(ha). Dengan modal sebesar itu, setiap panen petani bisa menghasilkan Rp25 juta.

"Kalau misalkan per pohon 2 kg, dalam jumlah 2.500 batang panen pertama 5 ribu kg, 5 ton, dikali Rp5 rib per kg daun basah, itu satu bulan Rp25 juta," kata Yosef dalam audiensi bersama Komisi IV DPR RI, Senin (4/12).

Sementara itu, investasi untuk menanam kelapa sawit adalah sebesar Rp60 juta per ha. Adapun keuntungan setiap panen hanya Rp4,5 juta.

Yosif merinci 1 ha kebun bisa menghasilkan 3 ton kelapa sawit. Adapun harga kelapa sawit saat ini mencapai Rp1.500 per kg.

"Sawit itu kurang lebih (investasinya) Rp4,5 juta per bulan per 1 ha dengan estimasi 2-3 ton per ha, (harga sawit) kurang lebih Rp1.000 per kg, Rp1.300 sampai Rp1.500," ujarnya.

Perdagangan kratom saat ini tengah menjadi perhatian pemerintah.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan tanaman endemik Kalimantan tersebut.

"(Ke Istana) laporan pekerjaan. Antara lain laporan mengenai jenis tanaman kratom," kata dia saat ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (27/11).

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun, Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

[Gambas:Video CNN]

Sistem roh bela diri yang mistis

Cara Ubah Sertifikat HGB Rumah KPR Jadi SHM dan Biayanya******

Memilikisertifikat hak milik(SHM) atas lahan yang ditempati tentu menjadi hal yang diinginkan setiap pemilik rumah.

Namun, belakangan ramai diperbincangkan seorang nasabah kredit pemilikan rumah (KPR) mengeluh hanya memperoleh hak guna bangunan (HGB) alih-alih SHM.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional mencatat masyarakat sebenarnya bisa mengubah HGB menjadi SHM.

Kedua,dapat diwariskan dari generasi ke generasi sesuai hukum yang berlaku. Ketiga,bisa menjadi aset karena SHM bisa dijual, digadaikan, hingga menjadi jaminan bank.

Melansir aplikasi 'Sentuh Tanahku', milik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Senin (27/11), masyarakat dapat mengurus perubahan HGB menjadi SHM di Kantor Pertanahan.

Terdapat beberapa persyaratan yang harus disiapkan, yaitu:

1. Mengisi formulir permohonan dan menandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai

2. Surat kuasa apabila dikuasakan

3. Fotokopi identitas pemohon (KTP,KK) dan kuasa apabila dikuasakan, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

4. Surat Persetujuan dari kreditor (jika dibebani hak tanggungan)

5. Foto copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket

6. Penyerahan bukti bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak)

7. Sertifikat HM/HGB/HP

8. IMB/surat keterangan Kepala Desa/Lurah bagi perubahan hak dari HGB/HP menjadi HM untuk rumah tinggal dengan luas sampai dengan 600 meter kubik

Selain itu, masyarakat juga harus mengisi keterangan seperti:

- Identitas diri
- Luas, letak dan penggunaan tanah yang dimohon
- Pernyataan tanah tidak sengketa
- Pernyataan tanah/bangunan dikuasai secara fisik

Adapun proses penyelesaian perubahan HGB menjadi SHM itu memerlukan waktu selama lima hari.

Sementara, tarif yang harus dibayar adalah sebesar Rp50 ribu per sertifikat hak atas tanah.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Mencuri Langit

Sam Altman Dipecat dari CEO Induk Perusahaan ChatGPT******

Perusahaan induk ChatGPT, OpenAI, memecat CEO sekaligus pendirinya, Sam Altman.

Dalam pernyataannya, perusahaan mengatakan penyelidikan internal menemukan bahwa Altman tidak selalu jujur kepada dewan direksi.

"Dia (Altman) tidak secara konsisten jujur dalam komunikasinya dengan dewan, sehingga menghambat kemampuannya untuk melaksanakan tanggung jawabnya," bunyi pernyataan perusahaan, dikutipCNN, Jumat (17/11).

OpenAI mengumumkan posisi CEO akan diisi sementara oleh Chief Technology Officer (CTO) Mira Murati.

Sementara itu, Altman mengatakan ia menyukai bekerja di OpenAi.

"Ini sangat transformatif bagi saya pribadi, dan semoga dunia bisa sedikit berubah. Yang terpenting, saya senang bekerja dengan orang-orang berbakat seperti itu. 'Ini sangat transformatif bagi saya pribadi, dan semoga dunia bisa sedikit berubah. yang terpenting, saya senang bekerja dengan orang-orang berbakat seperti itu," katanya.

Kabar dipecatnya Altman muncul setelah konferensi pengembang pertama OpenAI yang diadakan di San Francisco pekan lalu. Saat itu, Altman menjabat sebagai pembawa acara yang meluncurkan serangkaian pembaruan alat kecerdasan buatan baru, termasuk termasuk kemampuan bagi pengembang untuk membuat versi khusus ChatGPT.

Dia juga menyampaikan bahwa sekitar dua juta pengembang kini menggunakan platform ini, dan sekitar 90 persen dari perusahaan Fortune 500 menggunakan alat tersebut secara internal.

Meskipun Altman telah lama mendukung AI, dia juga salah satu kritikus terbesar. Dalam kesaksiannya di hadapan Kongres awal tahun ini, Altman menggambarkan ledakan teknologi saat ini sebagai momen yang sangat penting.

"Apakah [AI] akan menjadi seperti mesin cetak yang menyebarkan pengetahuan, kekuatan, dan pembelajaran secara luas ke seluruh lanskap yang memberdayakan individu sehari-hari yang mengarah pada kemajuan yang lebih besar, yang terutama mengarah pada kebebasan yang lebih besar?," katanya.

"Atau apakah ini akan menjadi lebih seperti bom atom, sebuah terobosan teknologi yang sangat besar, namun konsekuensinya (parah, mengerikan) terus menghantui kita hingga hari ini?" imbuhnya.

Dia juga salah satu CEO teknologi yang bertemu Presiden AS Joe Biden pada tahun ini untuk menekankan pentingnya pengembangan AI yang beretika dan bertanggung jawab.

Sementara itu, Peneliti Gartner Research Arun Chandrasekaran mengatakan dipecatnya Altman menjadi kabar yang mengejutkan karena dia telah memperjuangkan tujuan OpenAI. Ia yakin dewan OpenAI mengambil keputusan itu setelah mempertimbangkan banyak hal.

"OpenAI memang memiliki banyak pemimpin teknis dan akan menarik untuk melihat bagaimana generasi pemimpin berikutnya akan melanjutkan budaya inovasi yang bergerak cepat, meningkatkan skala bisnis, dan memenuhi ekspektasi regulator dan masyarakat secara luas," katanya.

[Gambas:Video CNN]