cukong88

Ratu Pingwang

KADIN Inisiasi Gerakan Kemitraan IKM untuk Tingkatkan Daya Saing******

Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia berkolaborasi dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menginisiasi program Kemitraan Inklusif Closed LoopIndustri Kecil Menengah (IKM) dengan industri besar guna meningkatkan daya saing.

Program tersebut adalah Exhibition Link & Match IKM Alat Angkut dengan TierAPM (Agen Pemegang Merek) dan Industri Besar.

Ketua Umum KADIN Indonesia, Arsjad Rasjid menyatakan, performa sektor industri manufaktur dalam negeri tumbuh pesat belakangan ini. Pada triwulan II 2022, sektor itu tercatat sebesar 4,01 persen year-on-year, dengan realisasi investasi yang melejit hingga 54 persen sepanjang Januari-September.

Selain itu, program inclusive closed loop systemini juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo mengenai Indonesia Incorporated, yaitu kolaborasi dan kerja sama antara perusahaan skala besar, menengah, kecil untuk menyelesaikan persoalan di lapangan secara konkret, termasuk sektor industri.

(Foto: Arsip Kadin)

Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Perindustrian, Bobby Gafur menyatakan, IKM merupakan salah satu kunci dalam akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional dengan kontribusi sebesar 99,7 persen dari keseluruhan total sektor industri.

Pada saat bersamaan, IKM juga menyerap sebanyak 66,2 persen dari total 15,6 juta tenaga kerja di sektor industri.

"Maka dari itu, pengembangan IKM merupakan salah satu kunci akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional, sehingga dapat menjadikan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh pada tahun 2025 sesuai dengan Kebijakan Industri Nasional," ucap Bobby.

Senada, Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita, juga mengatakan bahwa program kemitraan dalam dunia industri merupakan salah satu upaya efektif untuk memperkuat rantai pasok industri manufaktur di Indonesia.

"Adanya Kemitraan Inklusif Closed-Loopdapat mendorong kemandirian IKM melalui kepastian pasar, transfer teknologi, perbaikan kualitas dan kuantitas serta sistem manajemen, peningkatan SDM, dan juga kemudahan akses pembiayaan. Bagi industri manufaktur seperti otomotif, bermitra dengan IKM dapat meningkatkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk manufaktur yang dihasilkan," kata Agus.

Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Reni Yanita menambahkan, melalui acara ini diharapkan IKM secara intensif dapat berkonsultasi dengan TierAPM dan industri besar yang menjadi sasaran mitra IKM.

"Melalui kegiatan ini diharapkan terjalin kemitraan yang saling menguntungkan antara IKM dengan industri besar, sehingga dapat terjalin komunikasi antara IKM dengansupplierAPM, terbukanya akses pasar dan akses pembiayaan, serta meningkatnya peluang usaha, SDM, dan manajemen mutu," ucap Reni.

Kesepakatan kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerja sama (MoU) antara Kemenperin dengan KADIN Indonesia, yakni Tentang Kemitraan Industri Kecil dan Industri Menengah dalam Rantai Pasok Industri Manufaktur Nasional.

Kemudian, juga dilakukan penandatanganan MoU antara 16 perusahaan TierAHM dengan 32 IKM pada hari yang sama, serta penandatanganan akad kredit dari beberapa lembaga pembiayaan kepada para IKM dengan total 10 akad kredit senilai Rp24 miliar, dan 24 akad yang masih dalam proses sejumlah Rp82 miliar.

Berubah menjadi seorang putri

Marak Gagal Ginjal Akut, Kemendag Akan Perketat Impor Bahan Obat******

Kementerian Perdagangan bakal memperketat imporbahan baku pembuatan obat dan sampo kering (dry shampoo) yang berbahaya bagi kesehatan guna mencegah meluasnya gagal ginjal akutyang belakangan ini banyak menelan korban jiwa di Indonesia, khususnya anak-anak.

Plt Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kemendag Didi Sumedi mengatakan bahan baku obat yang dianggap berbahaya bagi ginjal akan dimasukkan ke dalam daftar larangan terbatas (lartas). Artinya, untuk impor lartas akan ditentukan lagi aturannya.

"Untuk mencegah terulangnya kejadian gagal ginjal di masa depan dan untuk melindungi masyarakat, pemerintah saat ini tengah membahas usulan lartas atas importasi bahan baku obat berupa Propilen Glikol (PG) dan Polietilen Glikol (PEG)," ujarnya dalam keterangan resmi, Jumat (4/11).

Menurutnya, hingga saat ini importasi bahan kimia Propilena Glikol (HS Code 29053200) dan Polietilena Glikol (HS Code 34042000) yang digunakan sebagai bahan baku obat tidak termasuk dalam kategori lartas. Karena itu, komoditas tersebut tidak termasuk dalam importasi yang diatur oleh Kemendag.

Oleh karenanya, ia mendorong agar bahan baku tersebut segera dimasukkan ke dalam daftar lartas agar bisa diatur oleh Kemendag ketentuan impornya.

Adapun bahan baku obat tersebut ditengarai mengandung cemaran Etilen Glikol (EG), Dietilen Glikol (DEG), dan Etilen Glikol Butil Eter (EGBE) yang menjadi penyebab gagal ginjal akut pada anak-anak.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Veri Anggrijono menegaskan pihaknya senantiasa berkoordinasi dengan BPOM agar konsumen dapat terlindungi dari obat dan produk farmasi lainnya yang tidak sesuai ketentuan.

"Untuk mencegah semakin banyaknya kasus gagal ginjal akut yang tengah terjadi saat ini, Kemendag berkomitmen terus mendorong upaya perlindungan konsumen atas produk obat dan farmasi yang tidak sesuai ketentuan. Hingga saat ini Kemendag terus melakukan pengawasan di lapangan," tegas Veri. 

[Gambas:Video CNN]

Legenda Master Yuemang

Respons Kemendag Diseret BPOM soal Impor Bahan Picu Gagal Ginjal Akut******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) keberatan diseret Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) soal impor bahan baku pemicu gagal ginjal akut.

Direktur Impor Kementerian Perdagangan Sihard Hadjopan Pohan menegaskan bahwa cemaran propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) tersebut masuk ke Indonesia sebagai produk non-lartas alias bukan kategori larangan dan pembatasan.

"Karena dia tidak termasuk lartas ya lewat-lewat saja. BPOM yang tahu harusnya siapa saja produsen-produsen farmasi yang menggunakan barang itu. Sehingga kemarin ada opsi pengawasannya yang harus diketatkan dalam proses produksi," katanya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

Lebih lanjut, ia menginformasikan Kemendag telah melakukan rapat dengan Bea Cukai pada Selasa (1/11) terkait impor barang tersebut ke depannya. Ada dua opsi yang ditawarkan, apakah ingin dilartaskan atau sistem cross border.

"Kalau mau lartas, larangan pembatasan, berarti ada usulan ke Kemendag lalu dibahas di Kemenko. Nanti baru dibuatkan Permendag tentang lartas terhadap itu," jelas Pohan.

Jika memilih opsi cross border, maka data surat keterangan impor (SKI) dari BPOM diperlukan. Karena BPOM yang tahu siapa saja perusahaan farmasi yang akan menggunakan produk PG dan PEG tersebut.

"Barang itu (PG dan PEG) kan untuk melarutkan, yang tahu siapa? Ya BPOM lah. Berapa besar untuk dilarutkan, untuk adukannya, dan seterusnya. Kita dari Kemendag kan gak paham," tegas Pohan.

"Kalau yang digunakan industri, kan ada industri lain selain farmasi, nanti Kemenperin yang akan merekomendasikan ke kami berapa banyaknya yang boleh diimpor," sambungnya.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menyeret kewenangan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam urusan importasi senyawa kimia seperti propilen glikol (PG) dan polietilen glikol (PEG) ke dalam Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kepala BPOM Penny K Lukito menegaskan dalam hal pengawasan, BPOM hanya melakukan pemeriksaan pada bahan baku pharmaceutical gradeyang masuk kategori larangan dan pembatasan (Lartas). Barang-barang tersebut harus mendapatkan izin BPOM melalui Surat Keterangan Impor (SKI) sebelum didatangkan ke Indonesia.

"Bahan baku pada umumnya masuk melalui SKI BPOM. Khusus untuk pelarut PG dan PEG ini masuknya tidak melalui SKI BPOM, tapi melalui Kementerian Perdagangan, non-lartas," kata Penny dalam Rapat Kerja bersama Komisi IX, Rabu (2/11).

Penny lantas menyebut BPOM telah mengusulkan agar terdapat revisi pada skema importasi PG dan PEG dengan menjadi kategori lartas. Sehingga nantinya, importasi kedua senyawa itu harus melalui persetujuan atau SKI BPOM.

Kelahiran Kembali Kegilaan Perkotaan

BPS Pastikan Pasokan Beras di Sulsel Aman Sampai Akhir Tahun******

Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatanmemastikan pasokan berasdi provinsi tersebut mencukupi hingga akhir tahun.

BPS memprediksi produksi padi pada tahun ini sebesar 5,34 juta ton GKG. Hal ini karena luas panen di Sulsel pada 2022 diperkirakan meningkat sebanyak 57 ribu hektare atau 5,78 persen, jika dibandingkan luas panen pada 2021 yang hanya sebesar 985 ribu hektare.

"Terjadinya peningkatan luas panen di Sulsel sebesar 57 ribu itu, sehingga produksi padi tahun 2022 ini akan mencapai 5,34 juta ton GKG atau mengalami kenaikan sebesar 250 ribu ton GKG atau 4,92 persen. Jika dibandingkan produksi padi di 2021 yang sekitar 5,09 juta ton GKG," kata Kepala BPS Sulsel, Suntono kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/11).

"Artinya stok beras kita di Sulsel sampai saat ini masih tercukupi, karena ada tambahan produksi sebesar 4,92 persen," tuturnya.

Lebih lanjut, Suntono mengatakan jika produksi padi dikonversi menjadi beras untuk dikonsumsi pangan penduduk, maka produksi padi sepanjang Januari hingga September 2022 diperkirakan setara dengan 2,42 juta ton beras atau naik sebesar 42 ribu ton atau 1,78 persen periode sebelumnya.

"Sementara itu, potensi produksi beras sepanjang Oktober−Desember 2022 adalah sebesar 0,64 juta ton. Dengan demikian, total produksi beras pada 2022 diperkirakan sekitar 3,06 juta ton, naik 144 ribu ton atau 4,92 persen, dibandingkan produksi beras pada 2021 yang sebesar 2,92 juta ton," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

ahli olahraga super

Sistem Bayar Tol Nirsentuh Dimulai Desember 2022******

Pemerintah berencana untuk mengimplementasikan bayar tol nontunai 'jarak jauh' atau nirsentuh mulai Desember 2022.

Hal ini sejalan dengan peluncuran aplikasi Multi Lane Free Flow (MLFF) pada Kamis (3/11).

"Ini akan kita mulai luncurkan mudah-mudahan pada Desember," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Danang Parikesit, dikutip Antara, Jumat (4/11).

Danang berharap sistem MLFF ini bisa berjalan dengan baik dan sudah digunakan di seluruh ruas tol pada akhir 2023. Dengan demikian, maka pada 2024 semua ruas tol menggunakan sistem MLFF.

Sebelumnya, BPJT melakukan pemasangan tiang sensor sistem pembayaran tol non-tunai nirsentuh atau Multi Lane Free Flow (MLFF) di Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) S dan Tol Jagorawi.

Danang mengatakan penerapan sistem MLFF akan dilakukan secara bertahap di beberapa ruas tol. Untuk tahap awal implementasi dimulai dengan masa transisi pada beberapa ruas jalan tol, dimana sebagian gardu pada setiap gerbang tol masih dapat menggunakan kartu tol elektronik.

Dengan diberlakukannya MLFF, ruas tol akan sepenuhnya menjadi jalan bebas hambatan atau tidak ada lagi pembatas di gerbang tol.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Waroeng SS Diberi Waktu 3 Hari Batalkan Pemotongan Gaji Penerima BSU******

Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Yogyakarta memberikan waktu tiga hari kepada Waroeng SS (Spesial Sambal) untuk membatalkan pemotongan gajibagi pekerja penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU).

Disnakertrans Yogyakarta mengaku telah mengirimkan nota hasil pemeriksaan bersama tim khusus, terdiri dari Pengawas Ketenagakerjaan, Mediator Hubungan Industrial dan Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan BPJS Ketenagakerjaan yang dilakukan pada 31 Oktober lalu.

Kepala Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja (K3) Disnakertrans DIY Amin Subargus mengatakan nota pemeriksaan telah diberikan pada Selasa (1/11) kemarin dan manajemen diharapkan untuk meresponsnya paling lama tiga hari setelah nota diterima.

"Terhitung tiga hari, berarti sampai Jumat (batas waktunya). Nanti kita tunggu jawabannya," lanjut Amin.

Disnakertrans Yogyakarta juga meminta Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI JSK) dan Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker & K3) yang diterjunkan Menaker Ida Fauziyah memantau kepatuhan Waroeng SS terhadap nota pemeriksaan.

"Sebenarnya kami menunggu ada pengadu (pemotongan BSU) dari Waroeng SS, nanti tentu kita lindungi. Kalau memang ada, tentu jauh lebih kuat lagi," imbuh dia.

Amin menekankan persoalan Waroeng SS tak berhenti pada kasus pemotongan gaji penerima BSU saja. Pemeriksaan akan dilanjutkan untuk hal lain. Salah satunya, adalah kewajiban mendaftarkan seluruh karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Menurut Amin, masih ada sebagian karyawan Waroeng SS yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan yang notabene menjadi acuan calon penerima BSU.

"Bertahap dulu, kita pastikan tidak ada pemotongan (gaji akibat penerima BSU) dulu, digagalkan atau dicabut, gitu. Maka selanjutnya pemeriksaan lagi," jelas Amin.

Sebelumnya, Disnakertrans Yogyakarta telah menegaskan bahwa pemotongan gaji/upah karyawan WSS penerima BSU telah menyalahi aturan.

"Bahwa pekerja penerima bantuan pemerintah berupa BSU, tidak boleh dilakukan pemotongan gaji/upahnya dengan alasan apapun," kata Kepala Disnakertrans DIY Aria Nugrahadi dalam keterangan resmi, Senin (31/10).

Aria mengatakan ketentuan ini termaktub dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2022.

Ia menambahkan Disnakertrans Yogyakarta telah mengadakan Rapat Koordinasi Pengawasan Khusus, pada hari Minggu (30/10) kemarin. Hasil dari rapat itu ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan Khusus terhadap perusahaan tersebut yang kemudian mendapati ada pelanggaran pada PP Nomor 36 Tahun 2021 dan Permenaketrans Nomor 10 Tahun 2022 itu.

Pemotongan BSU Waroeng SS ini mencuat setelah surat berisi kebijakan tersebut viral di media sosial.Waroeng SS memotong gaji pegawai yang menerima BSU sebanyak Rp300 ribu atau 50 persen dari total bantuan tersebut untuk periode November dan Desember 2022.

Dalam surat edaran yang ditandatangani Direktur Waroeng SS Yoyok Hery Wahyono itu disebut yang menjadi pertimbangan memotong gaji karyawan bagi penerima BSU, yaitu demi keadilan dan pemerataan fasilitas kesejahteraan. Sebab, tidak semua karyawan Waroeng SS mendapat bantuan tersebut.

"Sebagian dapat, sebagian tidak, malah jadi tidak rukun mereka, akan jadi polemik. September 2021 pernah terjadi seperti ini. Panjang sekali penjelasannya. Kalau harus sampai di meja hijau akan saya jelaskan di sana," terang Yoyok.

Lebih lanjut, Yoyok menuliskan dalam surat tersebut bahwa karyawan yang keberatan dengan kebijakan pemotongan gaji ini dipersilakan untuk mengajukan surat pengunduran diri.

Belum diketahui berapa karyawan penerima BSU yang terdampak pemotongan gaji Rp300 ribu/bulan. Kendati, kebijakan ini berlaku di 102 cabang Waroeng SS seluruh Indonesia di mana terdapat 4.128 karyawan.

[Gambas:Video CNN]