situs slot tergacor dan terpercaya

Tuhan segala bencana

Deret Masalah Meikarta dari Awal Hingga DPR Akan Panggil John Riady******

Proyek Apartemen Meikarta di Bekasi, Jawa Barat menjadi sorotan karena unit yang tak kunjung diserahkan ke konsumen. Hal itu membuat konsumen mengadukan nasibnya keDPR.

Setelah beberapa kali mangkir, pihak Lippo Group akhirnya memenuhi panggilan DPR. Lippo Group diwakili Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya dan CEO PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) Indra Azwar.

Namun, DPR yang tidak 'puas' dengan jawaban Ketut dan Indra berencana memanggil CEO PT Lippo Karawaci Tbk John Riady. John akan dipanggil untuk memberikan keterangan terkait pembangunan Apartemen Meikarta yang bermasalah.

1. Pemprov Jabar Sempat Minta Hentikan

Meikarta awalnya digadang-gadang akan memiliki 100 gedung pencakar langit yang memiliki 35-46 lantai. Lippo Group memperkenalkan proyek di lahan 500 hektare itu sebagai proyek dan portofolio terbesar selama kiprahnya di industri ini.

Namun, proyek ini mengalami masalah dengan pemerintah provinsi (pemprov) Jawa Barat (Jabar) pada 2017. Wakil Gubernur Jabar saat itu, Deddy Mizwar, sempat meminta Lippo Grup menghentikan sementara proyek.

Alasannya, belum ada rekomendasi dari Pemprov yang hanya memberikan rekomendasi izin 84,6 hektare untuk lahan proyek Meikarta.

2. Digugat Dua Vendor

PT Mahkota Sentosa Utama (MSU), pengembang dari mega proyek Meikarta sekaligus anak usaha PT Lippo Cikarang Tbk, digugat pailit oleh dua vendornya yakni PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi.

Pendaftaran gugatan pailit tersebut dilakukan pada 24 Mei 2018 ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan nomor perkara 68/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Jkt.Pst.

Gugatan itu menetapkan MSU dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU-S) dengan segala akibat hukumnya.

Direktur Komunikasi Lippo Group Danang Kemayan Jati mengakui kedua perusahaan tersebut adalah vendor dari Meikarta, meski menolak yang dituduhkan kepada pihaknya.

"MSU menolak gugatan dan tagihan dari dua vendor yaitu perusahaan EO (event organizer) PT Relys Trans Logistic dan PT Imperia Cipta Kreasi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat," ujarnya.

Pengadilan kemudian menolak permohonan PKPU yang diajukan vendor Meikarta itu. Alasannya tidak kontrak apapun di antara para pihak yang menimbulkan hubungan hukum (utang piutang) antar kedua pihak.

[Gambas:Video CNN]

3. Suap Perizinan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Kabupaten Bekasi terkait suap perizinan Proyek Meikarta pada 2018.

Pihak-pihak yang ditangkap KPK antara lain, Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab Bekasi Sahat MBJ Najor, Dewi Tisnawati (Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi), dan Neneng Rahmi (Kepala Bidang Tata Ruang Dinas PUPR Kabupaten Bekasi).

4. Lippo Mengaku 'Ditipu' Agen Properti

PT Lippo Cikarang Tbk selaku induk pengembang proyek Meikarta menyebut apartemen yang dipesan baru 18 ribu unit. Padahal, selama ini mereka menggemborkan bahwa unit yang terjual tembus 100 ribu unit.

Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Tbk Ketut Budi Wijaya mengatakan hal itu terjadi lantaran Proyek Meikarta awalnya dipegang oleh konsorsium. Saat itu, konsorsium merekrut agen-agen properti yang ternyata melipatgandakan jumlah pemesanan demi mendapatkan komisi.

"Waktu proyek ini pertama kali di-launch, itu banyak sekali agen-agen properti yang direkrut oleh konsorsium ini. Angka mereka tentu menggelembung besar dan itu adalah tujuannya untuk mendapatkan komisi," ujarnya Ketut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR, Senin (13/2).

Namun, konsorsium itu disebut meninggalkan proyek Meikarta pada 2018. Pihak MSU dan Lippo kemudian melakukan audit terhadap pemesanan.

"Kami audit satu-satu ternyata kesimpulannya adalah pesanan yang benar-benar terjadi atau ada orang yang membeli yaitu 18 ribu," kata Ketut.

Dari 18 ribu unit tersebut, Ketut mengklaim telah menyerahkan 4.800 unit hingga 2022. Penyerahan unit ditargetkan rampung pada 2027.

Perburuan terkuat di hari-hari terakhir

Allofresh Tebar Diskon Gede Hingga Gratis Ongkir Buat Pelanggan Baru******

Lapak belanja online kebutuhan sehari-hari, AlloFresh, menawarkan berbagai keuntungan bagi para pelanggannya, terutama bagi yang baru mendaftar sebagai pelanggan, dari diskonhingga gratis ongkos kirim (ongkir)

Selain menawarkan kebutuhan sehari-hari dengan harga murah dan mudah karena hanya menggunakan ponsel pintar, AlloFresh juga memberikan diskon hingga 15 persen bagi konsumen yang baru mendaftar.

"Pengguna juga dapat menikmati beragam voucher, seperti voucher diskon pelanggan baru hingga 15 persen," ujar AVP Marketing AlloFresh Andre Binarto di Metropolitan Tower, Senin (13/2).

Tak hanya itu, AlloFresh juga telah memiliki 61 toko yang tersebar di 25 kota di Indonesia dan sudah mempunyai lebih dari 300 ribu pelanggan yang terdaftar. Artinya, hampir semua wilayah di Tanah Air sudah terlayani.

[Gambas:Video CNN]

"Untukstoresudah ada di angka 61 dan pastinya terus berkembang," kata Andre.

Keunggulan lainnya, AlloFresh juga memberikan promofreeongkos kirim alias gratis ongkir sampai jarak 15 km, serta garansi barang sampai dalam dua jam saja.

"Kami punya program setiap hari, seperti ada jaminan dua jam pasti sampai. Terakhir, AlloFresh merupakan yang terluas di Indonesia karena udah tersebar hampir di seluruh Indonesia," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Raja Peningkatan yang Tak Terkalahkan

Vlogger Israel Nas Daily Promosi Nikel RI yang Dibanggakan Jokowi******

Vlogger IsraelNas Daily mempromosikan nikelmilik Indonesia. Pria bernama asli Nuseir Yassin itu bercerita soal hilirisasi nikel yang merupakan salah satu program unggulan dan kebanggaan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Nas Daily mengatakan mobil listrik seperti Tesla bisa dibuat hanya dari satu negara. Kuncinya adalah baterai yang digunakan untuk mobil listrik, yakni menggunakan nikel. Meski sulit didapatkan, ia menyebut bahwa 25 persen cadangan nikel dunia dimiliki Indonesia.

"Dulu, perusahaan pembuat mobil listrik membeli nikel mentah dari Indonesia. Mereka membuat baterai kendaraan listrik di Eropa dan menjual mobil listrik untuk menghasilkan banyak uang. Sementara itu, negara penghasil nikel hanya mendapat sedikit uang (keuntungan). Perdagangan global yang rusak," katanya di dalam unggahan Instagram @nasdaily, dikutip Rabu (15/2).

"Dengan begitu, Tesla dan semua pabrikan mobil listrik akan membuat baterai di Indonesia. Sehingga setiap mobil listrik baru yang Anda beli akan membuat banyak negara kaya. Seperti itu seharusnya perdagangan global berlangsung," pungkasnya.

Nikel memang menjadi salah satu kebanggaan Jokowi dalam menggenjot ekonomi Indonesia. Agar ekonomi bisa digenjot, Jokowi melarang ekspor nikel dalam bentuk mentah dan melakukan hilirisasi di dalam negeri sejak Januari 2020.

Karena hilirisasi itu, Jokowi mengklaim ekspor produk nikel melompat dari hanya Rp15 triliun hingga Rp20 triliun menjadi Rp300 triliun per tahun.

Meski demikian kebijakan itu mendapatkan tentangan dari Uni Eropa. Mereka menggugat larangan ekspor ini ke World Trade Organization (WTO). Namun, gugatan itu tak membuat Jokowi gentar.

Ia bahkan terus menambah larangan ekspor bahan mentah lain, seperti bauksit hingga timah.

"Meskipun kita digugat, tidak apa-apa. Nikel digugat, ini nanti yang kita umumkan hari ini digugat lagi, tidak apa-apa. Suruh gugat terus. Yang kedua digugat belum rampung, ketiga kita setop lagi. Digugat, tidak apa-apa," kata Jokowi dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023 di Jakarta, Desember 2022.

Tak hanya menambah larangan ekspor, agar nikel bisa bermanfaat bagi ekonomi dalam negeri, Jokowi bahkan menjanjikan konsesi nikel ke Tesla milik Elon Musk jika mereka mau berinvestasi membangun industri kendaraan listrik di Indonesia. Jokowi percaya diri Tesla akan menyelesaikan kesepakatan untuk berinvestasi di Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Kepercayaan diri itu ia ungkapkan setelah menawarkan insentif mulai dari keringanan pajak hingga konsesi menambang nikel di Indonesia kepada produsen mobil AS tersebut. Jokowi juga mengungkapkan terkait keunggulan yang dimiliki Indonesia, seperti memiliki cadangan nikel besar dan pasar atau konsumen yang menjanjikan.

"Saya bilang ke dia kalau bapak investasi di Indonesia, saya kasih konsesi nikel," kata Jokowi kepada Reuters pada awal Januari 2023, merujuk pada tawaran konsesi pertambangan Indonesia.

Jokowi mengatakan terserah kepada Tesla untuk menerima tawaran untuk menambang nikel atau tidak. Ia menggarisbawahi bahwa Indonesia terbuka untuk investasi dalam rantai pasokan baterai kendaraan dan mobil listrik.

"Kalau mereka mau mulai dari baterai EV, tidak apa-apa," imbuhnya.

Tanda Naga di Langit Berbintang

Fokus Implementasi ESG, Telkom Bangun Sarana Umum Berkelanjutan******

PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), tidak hanya berkomitmen dalam penguatan digital, namun juga pemerataan pembangunan infrastruktur dan sarana umum secara berkelanjutan.

Hal ini sesuai dengan motivasi perusahaan agar lebih banyak terlibat secara langsung dalam pembangunan masyarakat, dan dapat memberikan dampak positif lebih besar bagi masyarakat yang selaras dengan penerapan Environmental, Social,dan Governance(ESG).

Sebagai BUMN penggerak ekonomi nasional, ini menjadi langkah nyata Telkom untuk mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan kinerja pembangunan dalam negeri yang merata. Pembangunan infrastruktur dan sarana umum dilakukan melalui berbagai program berkelanjutan yang berfokus pada akses infrastruktur di pedesaan.

Kontribusi dalam pembangunan sarana umum di pedesaan mencakup pembangunan jembatan, pembangunan dan perbaikan jalan, pendirian fasilitas penunjang jalan, serta fasilitas penerangan jalan umum. Pada implementasinya, Telkom memprioritaskan pembangunan akses jalan menuju fasilitas pendidikan dan pusat perekonomian bagi masyarakat desa untuk dapat dipastikan kelayakan dan keamanannya.

Dukungan Telkom pada pembangunan infrastruktur dan sarana umum juga dilaksanakan melalui program bedah rumah dan sarana pemukiman bagi warga desa pada remote area. Program tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk dapat membantu masyarakat dalam meningkatkan taraf hidup dengan memiliki tempat tinggal yang layak.

Di samping itu, Telkom juga melakukan pembangunan sarana umum, khususnya dalam perbaikan rumah ibadah di sekitar pemukiman. Pada 2022, tercatat sebanyak 30 unit rumah telah berhasil dilakukan perbaikan, serta lebih dari 100 rumah ibadah dan akses jalan yang telah diperbaiki.

Kedua program tersebut dilaksanakan sebagai upaya dalam mencapai sasaran Sustainable Development Goals(SDGs) poin ke-11, dalam mendorong peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan serta keberlanjutan dan kualitas lingkungan hidup sosial bermasyarakat.

Shenglongxu

BPDPKS 'Seret' Kemendag soal Utang Subsidi Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menyeret Kementerian Perdagangan (Kemendag) dalam pusaran utang subsidi Rp344,35 miliar ke pengusaha terkait minyak gorengmurah.

Direktur Utama BPDPKS Eddy Abdurrachman mengatakan pihaknya berpegang teguh pada Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Kemasan Untuk Kebutuhan Masyarakat Dalam Kerangka Pembiayaan oleh BPDPKS.

"BPDPKS membayar selisih antara harga keekonomian dengan harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng yang disalurkan setelah BPDPKS menerima hasil verifikasi dari Dirjen Perdagangan Dalam Negeri (PDN) Kemendag," kata Eddy kepadaCNNIndonesia.com, Rabu (15/2).

Di dalam Bab III Permendag Nomor 3 Tahun 2022 dijelaskan soal verifikasi adalah bagian dari rangkaian yang harus diselesaikan sebelum BPDPKS membayar uang selisih harga tersebut.

Secara khusus di bab tersebut, yakni pasal 8 ayat 1 dijelaskan bahwa untuk memperoleh dana pembiayaan minyak goreng kemasan, pelaku usaha harus mengajukan permohonan pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan kepada BPDPKS.

Kemudian, di pasal 8 ayat 2 disebutkan permohonan itu disampaikan secara tertulis disertai laporan rekapitulasi dan bukti transaksi penjualan pada setiap distributor atau pengecer yang berisikan nama, volume, dan harga dari yang diserahkan; dan faktur pajak.

Lebih lanjut, di pasal 9 ayat 3 dijelaskan bahwa verifikasi terhadap profil pelaku usaha dan jaringan distribusi dan verifikasi penyaluran minyak goreng kemasan meliputi: nama jaringan distribusi serta volume dan harga yang didistribusikan.

"Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) diselesaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan verifikasi dan BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 1.

Kemudian, pasal 10 ayat 2 menegaskan bahwa hasil verifikasi tersebut digunakan sebagai dasar penentuan besaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan.

"Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Menteri melalui Direktur Jenderal kepada Direktur Utama BPDPKS," tulis pasal 10 ayat 3.

Sementara itu, pasal 11 menyatakan bahwa pembayaran dana pembiayaan minyak goreng kemasan oleh BPDPKS dilakukan paling lambat 17 hari kerja setelah kelengkapan dokumen pembayaran berdasarkan hasil verifikasi disampaikan kepada BPDPKS.

Dirut BPDPKS Eddy Abdurrachman menegaskan bahwa pihaknya akan membayar uang selisih harga tersebut sesuai dengan hasil verifikasi Kemendag, sebagaimana diatur dalam permendag.

Di lain sisi, Plt Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Kasan menolak berkomentar soal utang Rp344,45 miliar tersebut. "Mohon maaf saya belum bisa komentar," jawabnya singkat saat dihubungi.

Padahal, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengeluh di hadapan Komisi VI DPR RI soal utang yang belum dibayarkan pemerintah tersebut.

Roy mengatakan uang rafaksi itu terkait penjualan minyak goreng kemasan seharga Rp14 ribu per liter di toko ritel pada Januari 2022 lalu. Ia mengatakan jumlah ritel Aprindo yang terlibat dalam penjualan itu mencapai 42 ribu.

Uang itu berasal dari selisih harga pembelian minyak goreng kemasan yang lebih tinggi dibandingkan harga jual di ritel modern.

Roy membeberkan bahwa pemerintah menugaskan Aprindo untuk menjual minyak goreng kemasan sebesar Rp14 ribu mulai 19 Januari 2022.

Padahal, menurutnya pengusaha ritel harus membeli minyak goreng kemasan dari distributor lebih dari Rp14 ribu per liter. Saat itu, produsen menjual minyak goreng kemasan dari Rp16 ribu-Rp20 ribu per liter.

Ia juga mempertanyakan terkait rafaksi yang belum dibayarkan kepada Menteri perdagangan Zulkifli Hasan beberapa waktu lalu. Namun, Zulkifli saat itu mengatakan bahwa uang subsidi selisih harga untuk peritel itu sudah tidak berlaku.

Ini karena Pasal 3 Permendag Nomor 3 tahun 2022 berbunyi penyediaan minyak goreng satu harga hanya enam bulan.

"Jadi sangat disayangkan ketika ada pernyataan sudah tidak berlaku. Jadi nah karena sudah habis masa berlaku sehingga dikatakan tidak ada landasan regulasi untuk membayarkannya. Ini kami kaget sekaget-kagetnya dan bingung sebingung-bingungnya," ungkap Roy dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (14/2).

[Gambas:Video CNN]

Penjara Naga Segala Alam

Tambahan Biaya Kereta Cepat Jakarta******

Indonesia dan Chinasepakat menambah cost overrun (pembengkakan biaya) proyek pembangunanKereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) sebesar US,2 miliar atau sekitar Rp18 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Dengan demikian, maka anggaran pembangunan KCJB yang awalnya direncanakan sekitar Rp113 triliun, naik menjadi Rp131 triliun.

Namun, sayangnya mekanisme pembagian atau porsi pembayaran biaya untuk memenuhi pembengkakan anggaran tersebut belum ditentukan.

Menurutnya, untuk pembahasan skema pembayaran cost overrun akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan komite.

Tiko berharap dalam satu hingga dua pekan ke depan angka pembagian tanggungan Indonesia atau China sudah final.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan pemerintah ingin pembengkakan biaya pada proyek KCJB ditanggung bersama-sama oleh Indonesia dan China sesuai dengan porsi kepemilikan saham. Artinya, diselesaikan dengan skema business to business (B2B) seperti anggaran pembangunan.

"Pada cost overrun yang kemudian berimplikasi bahwa Indonesia yang punya porsi (kepemilikan saham) 60 persen dan China 40 persen, maka kenaikan cost overrun juga harus ditanggung 60:40," ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja dengan Komite IV DPD RI, (25/8) tahun lalu.

Kendati, apapun skemanya, Indonesia masih tetap amsyong. Sebab, sejak awal rencana pembangunan KCJB sudah tidak sesuai dengan janji pemerintah.

Awalnya, pembangunan yang dipastikan tidak akan menggunakan sepeserpun APBN harus dilanggar dengan kucuran dana melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) sekitar Rp4 triliun untuk proyek tersebut.

Sayangnya, pengorbanan APBN untuk pembangunan KCJB tak cukup sampai di situ. Indonesia harus kembali menanggung beban pembengkakan biaya, karena China tak akan mau menanggung beban proyek itu sendiri.

"Kita tahu bahwa ada potensi pembangunan kereta cepat ini akan menjadi contingency risk yang berpotensi ditanggung pemerintah melalui APBN," ujar Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet kepadaCNNIndonesia.com.

Menurutnya, jumlah beban yang ditanggung APBN masih bisa diminimalisir.

Dalam hal ini, pemerintah harus betul-betul bisa menetapkan dan menyepakati pembagian tanggungan pembengkakan biaya agar tidak membebani keuangan negara terlalu besar.

"Tentu dalam penentuan pembiayaan ini perlu hati-hati untuk ditetapkan. Selain itu juga perlu dilihat apakah ada potensi penambahan biaya lagi yang bisa muncul di kemudian hari," jelasnya.

Rendy menilai meski saat ini nominal pembengkakan sudah disepakati, namun hal tersebut tidak menjamin tidak ada tambahan biaya lagi ke depannya.

Apalagi, jika pemerintah tak segera membayar pembengkakan biaya bisa menimbulkan kebutuhan biaya lanjutan, seperti denda dari kontraktor.

"Bisa jadi nanti ada pinalti yang muncul baik itu karena keterlambatan pembayaran kontraktor ataupun melesetnya pencairan dari pinjaman yang berpotensi dilakukan pemerintah di kemudian hari untuk menutupi kelebihan biaya pembangunan kereta cepat ini," imbuhnya.

Karenanya, ia berharap pemerintah mempertimbangkan tanggungan yang akan muncul setelah pembengkakan biaya ini. Artinya, kebijakan dan skema apapun yang ditempuh APBN bakal tetap terbebani hanya saja besarannya bisa diperkecil.

Sebab, pemerintah sudah kepalang basah dan tak mungkin membatalkan proyek tersebut. Apalagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sangat berharap proyek KCJB bisa selesai dan beroperasi pada pertengahan tahun ini.

"Intinya fokus saat ini, menurut saya adalah bagaimana skema pembiayaan yang adil untuk biaya yang bengkak ini. Karena betul, sudah terlanjur jalan proyek dan mau tidak mau harus selesai proyeknya," jelasnya.

Pemerintah harus tegas dengan China