tafsir 1001 mimpi 2d

Teman buku terkuat

Respons Temuan Luhut, GAPKI Yakin Perusahaan Sawit Taat Bayar Pajak******

Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajaksehingga tak masuk dalam temuan pemerintah.

Ketua Umum GAPKI Eddy Martono sangat yakin bahwa anggotanya tak ada dalam temuan tersebut. Sebab, bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

"Justru itu mesti diperjelas siapa yang dimaksud, kalau perusahaan rasanya sangat sulit menghindari pajak dan sangat gampang dicari kalau benar-benar tidak bayar pajak," jelasnya.

Luhut sebelumnya melapor ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemilik jutaan hektare lahan sawit belum bayar pajak. Kesimpulan itu ia dapat setelah meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.

"Kelapa sawit itu kan laporannya 14,6 juta hektare. Setelah kami audit, saya minta BPKP audit, karena kita mesti audit dulu supaya kita tahu dari mana mulai kerja. Baru saya tahu hanya 7,3 juta hektare yang bayar pajak," jelasnya di The Westin Jakarta pagi ini.

Luhut mengatakan selain kepada Jokowi, dirinya telah menginformasikan temuan itu ke Menkeu Sri Mulyani.

"Jadi saya bilang sama Menteri Keuangan (Sri Mulyani), 'Eh itu yang lain ke mana?' Akhirnya Dirjen Pajak sekarang lari suruh nyari," pungkas Luhut.

[Gambas:Video CNN]

Tiga harta yang sombong, bos misterius menyayangi istrinya dan sibuk

ASDP Sebut 496.098 Pemudik Asal Sumatera Belum Kembali ke Jawa******

PT ASDP Indonesia Ferry menyebut masih ada 469.098 pemudik yang belum kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

Corporate Secretary (Corsec) PT ASDP Indonesia Ferry Shelvy Arifin memprediksi adanya lonjakan pemudik di akhir pekan ini, Sabtu-Minggu 29-30 April 2023, usai pemerintah mempersilahkan pegawai menambah masa cutinya.

"Diperkirakan lonjakan arus balik kedua akan terjadi pada H+6 dan H+7 Lebaran atau 29 dan 30 April 2023, menyusul adanya imbauan pemerintah untuk perpanjangan masa cuti," ujar Shelvy Arifin, dalam keterangan resminya, Kamis (27/04).

Selanjutnya pada Lebaran Idul Fitri 2023 di hari pertama, ada 66.992 orang dan 14.413 unit kendaraan yang menyeberang dari Jawa ke Sumatera. Sedangkan di hari kedua, terdapat 50.156 orang dan 10.302 kendaraan.

Kemudian berdasarkan data yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Merak sejak H+1 hingga Hari+4 atau sesudah Lebaran Idul Fitri 2023, ada 383.964 penumpang, 34.960 sepeda motor, serta 47.876 mobil. Jika seluruh jenis kendaraan di total ada 87.10 unit.

Jika total penumpang dari Merak menuju Bakauheni sejak H-10 hingga H-1 Lebaran Idul Fitri yang berjumlah 853.062 orang dikurangi penumpang Lampung ke Merak sejak H+1 hingga H+4 sebanyak 383.964 orang, bisa diasumsikan masih ada 469.098 orang yang belum kembali dari Pulau Sumatera menuju Pulau Jawa.

Kemudian data penumpang yang menyeberang saat Idul Fitri hari pertama dari Pelabuhan Merak menuju Bakauheni ada 66.992 orang, 4.333 unit motor, 9.788 unit mobil, jika seluruh jenis kendaraan di total, terdapat 14.413 unit. Selanjutnya Lebaran kedua, ada 50.156 orang, 3.577 motor, 6.403 mobil dan jika di jumlah kan ada 10.302 unit.

Selanjutnya penumpang yang menyeberang dari Bakauheni menuju Merak saat hari pertama Lebaran 2023 berjumlah 30.668 penumpang, 1.057 motor, 4.509 mobil dan jika ditotal seluruh jenis kendaraan, terdapat 6.039 unit. Kemudian saat Idul Fitri hari kedua, ada 47.405 orang, 3.044 motor, 6.531 mobil, dan jika di total berbagai jenis kendaraan, ada 10.045 unit.

Antisipasi kepadatan dan puncak mudik gelombang kedua yang diprediksi terjadi H+6 dan H+7, PT ASDP Indonesia Ferry akan menerapkan delaying system di lima rest area yang berada di Jalan Tol Trans-Sumatera dan dua titik di jalan arteri.

Lihat Juga : Basuki Kejar Infrastruktur KTT ASEAN Labuan Bajo Kelar 1 Mei 2023

Adapun kelima titik buffer zone di Jalan Tol Trans-Sumatera adalah Rest Area Km 87B dengan kapasitas parkir 250 kendaraan kecil (KK), Rest Area Km 67B dengan kapasitas parkir 80 unit, Rest Area Km 49B dengan kapasitas parkir 250 unit Rest Area Km 33B berkapasitas parkir 80 unit dan Rest Area Km 20B dengan kapasitas parkir 250 unit.

Sementara, dua lokasi buffer zone di jalan arteri berlokasi di Gayam ex Agribisnis jalan Trans Sumatera dan RM Tiga Saudara di Jalan Lintas Timur dengan kapasitas parkir 50 unit.

"Di buffer zone ini, kendaraan juga difilter apakah pengguna jasa sudah mempunyai tiket penyeberangan atau belum, sekaligus petugas kami mengecek apakah pengguna jasa membawa barang-barang berbahaya atau tidak," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sayap Awan dan Hutan Dalam di Benua Tak Berujung

DPR Minta Subsidi Mobil Listrik Digeser ke Pupuk dan 'Wong Cilik'******

DPR RI mengkritik pemerintah yang memberikan subsidi besar-besaran untuk mobil listrik. Sejumlah anggota dewan menilai bantuan besar harusnya diberikan kepada masyarakat kecil, seperti subsidi pupuk yang justru berkurang selama beberapa waktu terakhir.

Pemerintah memang memberikan insentif untuk mobil listrik melalui pengurangan pajak pertambahan nilai (PPN) 10 persen dari 11 persen menjadi 1 persen.

Kritikan pertama datang dari Fraksi Nasdem yang dibacakan oleh Fauzi Amro langsung di depan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Artinya lima tahun belakang subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun," ujarnya dalam Rapat Paripurna, Selasa (23/5).

Karenanya, ia berharap pemerintah bisa membatalkan pemberian subsidi mobil listrik dan mengalihkannya ke masyarakat kecil.

"Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibanding menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambang," jelasnya.

Kritikan lainnya datang dari Fraksi PDIP yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu sebagai pandangan dari partainya. Menurutnya, pemerintah harus lebih memperhatikan ekonomi kerakyatan dibandingkan memberikan subsidi untuk mobil listrik.

Ia menekankan karena 65 persen penopang pertumbuhan ekonomi berasal dari lapangan usaha yang berkaitan dengan pertanian, perikanan, pertambangan, perdagangan, hingga transportasi yang pelakunya banyak masyarakat kecil.

"Sektor ini membutuhkan intervensi pemerintah juga. Jadi intervensi pemerintah jangan hanya mobil listrik saja tapi juga sektor kerakyatan," jelas Masinton.

Kritikan juga datang dari Fraksi PKS yang dibacakan oleh Andi Akmal Pasluddin. PKS berpandangan bahwa pemberian insentif untuk mobil listrik sebagai pemborosan. Dampaknya juga dinilai tidak signifikan karena menyasar kelompok menengah-atas.

"Besarnya insentif perpajakan dan subsidi yang diberikan kepada kendaraan mobil listrik hanya akan dinikmati oleh segelintir pelaku dan konsumen kelas atas. Tujuan insentif ini juga tidak sentuh tujuan afirmatif belanja perpajakan," kata Andi.

Sejalan dengan fraksi lainnya, PKS pun berharap pemerintah bisa mengalihkan subsidi untuk kendaraan listrik tersebut untuk memperbanyak bantuan kepada masyarakat kecil.

"Fraksi PKS mendorong agar insentif perpajakan diarahkan dorong afirmasi ke masyarakat kecil seperti honor relawan, kader posyandu, relawan jumantik, relawan keluarga berencana, dan relawan sosial lainnya yang dibiayai APBN dan APBD tidak dipotong pajak atau pungutan lainnya," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Xianchi

Jadwal Kereta Api Berubah per 1 Juni, Cek Jam Keberangkatan KA Terbaru******

PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAImengingatkan calon penumpang agar memperhatikan jam keberangkatan baru kereta api per 1 Juni 2023.

EVP of Corporate Secretary KAI Raden Agus Dwinanto Budiadji menyebut ada beberapa jadwal keberangkatan kereta yang maju di Grafik Perjalanan Kereta Api (Gapeka) 2023. Dengan begitu, calon penumpang diminta untuk selalu mengecek jadwal keberangkatan yang tertera di tiket kereta.

"Pastikan kembali jadwal perjalanan Anda karena terdapat perubahan jadwal keberangkatan kereta api pada Gapeka 2023, agar tidak tertinggal keretanya. Sebab, mulai 1 Juni ada sejumlah jadwal keberangkatan yang maju dari jadwal sebelumnya," ujarnya dalam keterangan resmi, Senin (15/5).

Ia menegaskan langkah ini dilakukan agar seluruh aspek, seperti layanan tiket dan operasional kereta api berjalan lancar. Selain itu, Raden berharap nantinya perjalanan kereta api bisa selamat, aman, dan terkendali dengan jadwal baru tersebut.

Raden mengatakan Gapeka 2023 diberlakukan untuk menggantikan Gapeka 2021. Ia menyebut ini adalah hasil kerja sama antara KAI, Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan, dan seluruh stakeholder terkait.

"Melalui pemberlakuan Gapeka 2023, diharapkan pelanggan kereta api akan semakin meningkat melalui berbagai peningkatan pelayanan, seperti waktu perjalanan yang semakin singkat, penambahan jumlah perjalanan kereta api, dan lainnya," tandasnya.

Berikut beberapa contoh jadwal KA yang jam keberangkatannya maju pada Gapeka 2023:

- KA Argo Wilis (KA 6) relasi Bandung-Surabaya Gubeng
Sebelumnya jadwal keberangkatan pukul 08.15 WIB menjadi pukul 07.40 WIB.
- KA Purwojaya (KA 72-73) relasi Gambir-Cilacap
Sebelumnya jadwal keberangkatan pukul 22.00 WIB menjadi pukul 21.10 WIB.
- KA Ranggajati (KA 114-115) relasi Jember-Cirebon
Sebelumnya jadwal keberangkatan pukul 06.15 WIB menjadi pukul 05.15 WIB.
- KA Senja Utama Yogyakarta (KA 139) relasi Yogyakarta-Pasar Senen
Sebelumnya jadwal keberangkatan pukul 17.50 WIB menjadi pukul 17.30 WIB.
- KA Airlangga (KA 235) relasi Surabaya Pasarturi-Pasar Senen
Sebelumnya jadwal keberangkatan pukul 12.25 WIB menjadi pukul 10.35 WIB.

[Gambas:Video CNN]

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

Induk Bentoel Didenda Rp8,9 T Gegara Jualan Rokok ke Korea Utara******

Induk perusahaan tembakauBentoel Group, British American Tobacco (BAT), didenda US0 juta atau Rp8,9 triliun (kurs 14.886 per dolar AS) oleh Amerika Serikatkarena menjual rokok ke Korea Utara(Korut).

Perusahaan telah menyatakan kesediaan untuk membayar denda tersebut. Kesediaan tersebut diumumkan bersamaan dengan tuntutan pidana terhadap perusahaan atas pelanggaran sanksi Korea Utara, konspirasi untuk melakukan penipuan bank dan konspirasi untuk melanggar Undang-Undang Kekuatan Ekonomi Darurat Internasional.

Jaksa mengatakan konspirasi itu berlangsung dari 2007 hingga 2017. Selama waktu itu, Korut melakukan sekitar 280 transaksi dana secara elektronik melalui anak perusahaan ataufront companydengan total lebih dari U1 juta.

"(BAT) telah menandatangani perjanjian penuntutan yang ditangguhkan dengan DOJ dan perjanjian penyelesaian perdata dengan (Departemen Keuangan)," kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan, dikutip dari CNN, Selasa (25/4).

"Anak perusahaan BAT tidak langsung di Singapura telah menandatangani perjanjian pembelaan dengan DOJ. Jumlah total yang harus dibayarkan kepada otoritas AS adalah US5.241.338 ditambah bunga," lanjut perusahaan.

Sementara itu dalam dokumen pengadilan, Departemen Kehakiman mendakwa seorang bankir Korea Utara dan dua warga negara China membantu memfasilitasi penjualan tembakau di Korea Utara.

Jaksa menuduh hasil dari penjualan tembakau itu digunakan untuk keuntungan pemerintah Korea Utara, termasuk membantu mendanai program senjata pemusnah massal mereka.

BATMS dan Perusahaan Tembakau Korea Utara dimiliki oleh Pemerintah Korea Utara. Mereka membuat perusahaan patungan pada 2001 untuk memproduksi rokok BAT di Korea Utara untuk penjualan domestik, menurut Departemen Kehakiman. Pada 2007, jaksa mengatakan BAT secara terbuka mengumumkan bahwa mereka akan menjual semua saham mereka di perusahaan patungan tersebut, tetapi diam-diam terus mempertahankan pengaruhnya atas perusahaan tersebut dan terus mengambil keuntungan dari penjualan ke Korea Utara.

Pengaturan itu berlanjut hingga 2009, ketika Departemen Keuangan AS memberikan sanksi tambahan pada bank-bank Korea Utara.

Menurut dokumen pengadilan, Korea Utara akan menggunakan perusahaan China untuk memproses pembayaran antara negara tersebut dan BATMS untuk mengaburkan pembayaran.

[Gambas:Video CNN]

Dunia Gelap Tertinggi

Kemenkeu Bicara Peluang Kenaikan Tarif Cukai Rokok Jelang Pemilu 2024******

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan(Kemenkeu) bicara soal peluang kenaikan tarif cukai rokokjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024.

"Nanti sambil jalan. Nanti tentunya kami akan mengikuti mekanisme di DPR, kami akan membahas di UU APBN 2024 untuk kepastiannya," ujar Direktur Jenderal Bea dan Cukai Askolani di Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (28/5).

"Satu tahap itu memang harus dilakukan dan sudah disepakati untuk jangka menengah 2 tahun, tetapi secara hukum, secara ketentuan regulasi, tetap harus kami bahas dan mendapat penetapan dari DPR," imbuhnya.

Askolani berharap tidak ada banyak perubahan angka penerimaan negara dari cukai rokok di masa Pemilu tahun depan. Namun, ia menuturkan ada dua faktor yang berpengaruh.

"Mudah-mudahan enggak banyak perubahan (setoran cukai di masa Pemilu 2024). Kita tahu biasanya mengenai penerimaan cukai itu tergantung, satu, kebijakan tarifnya, kedua, produksinya," tuturnya.

"Jadi, tentunya itu menjadi langkah kebijakan yang akan diputuskan tahun depan dan kami akan kelola untuk implementasi dan juga kami monitor," tandas Askolani.

Sebelumnya, kenaikan tarif cukai rokok pada awal 2023 tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191 Tahun 2022 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot dan Tembakau Iris yang diterbitkan Menkeu Sri Mulyani beberapa waktu lalu.

Tarif cukai rokok yang naik menjadi 10 persen membuat harga jual eceran (HJE) rokok ikut melesat tahun ini. Namun, dari aturan yang dirilis, tak semua HJE rokok mengalami kenaikan karena ada beberapa yang masih menggunakan patokan harga tahun ini.

[Gambas:Video CNN]

Sementara itu, Sri Mulyani mengungkapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) surplus Rp234,7 triliun per April 2023.

Ani, sapaan akrabnya, merinci penerimaan kepabeanan dan cukai RI per April 2023 mencapai Rp94,5 triliun. Namun, angka ini turun 12,81 persen dari penerimaan tahun lalu.