new member slot 100

Jalan spiritual yang kekal

Tarif Tol Cipali Diskon 20 Persen Saat Mudik Lebaran, Berlaku Hari Ini******

Astra Infra memberikan diskontarif tol sebesar 20 persen untuk kendaraan yang melintasi Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) selama periode mudik Lebaran 2024.

Diskon tarif ini diberikan untuk memberikan stimulus penguraian arus mudik dan balik pada hari dan jam tertentu.

Pemberian diskon ini berlaku mulai hari ini, 3 April 2024, mulai pukul 05.00 WIB hingga Jumat, 5 April 2024, pukul 05.00 WIB untuk arus mudik.

"Diskon berlaku untuk semua golongan kendaraan yang melaju menerus dari GT Cikatama menuju GT Kalikangkung maupun sebaliknya," tulis Astra Infra dalam unggahan di akun Instagram @astratolcipali, Selasa (2/4).

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan pengelola tol memberikan diskon tarif menyambut mudik.

Pemberlakuan diskon tarif tol untuk mendukung pergerakan arus mudik masyarakat mulai berlaku Rabu (3/4) ini.

"Berlakunya (diskon tol Trans Jawa dan Trans Sumatra) periode mudik 3 April (2024) mulai pukul 05.00 WIB sampai dengan 5 April pukul 05.00 WIB. Dan periode balik 17 April pukul 05.00 WIB sampai 19 April pukul 05.00 WIB," rinci Basuki saat Rapat Kerja Kementerian PUPR dengan Komisi V DPR Selasa (2/4).

Lihat Juga : Mau Mudik Pakai Kereta Cepat Whoosh? Simak Aturan Bagasinya

Basuki menyebut besaran diskon tarif yang diberlakukan bervariasi mulai dari 20 persen hingga 35 persen.

Pertama, Jalan Tol Trans Jawa. Basuki mengatakan diskon untuk ruas tol ini sebesar 20 persen untuk semua golongan.

Rinciannya, ada di Tol Tangerang-Merak, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Cikampek Elevated (MBZ), Tol Cikopo-Palimanan, Tol Kanci-Pejagan. Lalu, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Pemalang-Batang, Tol Batang-Semarang, Tol Semarang ABC, dan Tol Jombang-Mojokerto.

Kedua, diskon tol sebesar 20 persen juga diberlakukan di Tol Trans Sumatra. Potongan tarif ini berlaku untuk ruas Tol Indralaya-Prabumulih dan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

Ada juga pengelola tol yang menerapkan diskon tarif tol hingga 35 persen, yaitu di ruas Tol Krian-Legundi-Bunder. Namun, potongan tarif ini hanya berlaku untuk kendaraan non-Golongan I.

Basuki mengatakan untuk Golongan II dan III mendapatkan potongan 14 persen, sedangkan Golongan IV dan V berhak atas diskon tol 35 persen. Periode diskon ini berlaku selama 17 hari, mulai dari 3 April 2024 hingga 19 April 2024.

"Potongan tarif tol ini berlaku untuk transaksi non-tunai dengan saldo kartu elektronik tol (e-toll) cukup. Oleh karena itu, kami mohon agar masyarakat untuk dapat memastikan saldo kartu e-toll cukup selama perjalanan (mudik dan balik)," tegas Basuki soal syarat mendapatkan diskon tarif tol tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Dominasi Kaisar

RK Soal Jembatan Antarapartemen di IKN: Kalau Kangen Gak Perlu Turun******

Kurator Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil mengatakan setiap apartemen di sana akan memiliki jembatan yang menghubungkan dengan bangunan lainnya guna memudahkan mobilitas warga.

"Jadi kalau buru-buru lagi kangen sama tetangga sebelah, enggak perlu turun ke bawah, cukup lewat jembatan antarapartemen," katanya di Rakornas IKN di Jakarta, Kamis (14/3).

Bahkan, kata dia, warga pun bisa ke kantor tanpa bertemu aspal.

Jika ada yang membawa mobil bensin, maka harus ditukar dengan mobil listrik di perbatasan sebelum masuk IKN.

Roh Kaisar yang Biadab

Luhut Pastikan Pemerintah Bayar Utang Minyak Goreng ke Pengusaha******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan pemerintah bakal membayar utangdana talangan (rafaksi) minyak gorengkepada peritel senilai Rp474,8 miliar.

Utang rafaksi minyak goreng ini tak lepas dari kelangkaan komoditas tersebut pada dua tahun lalu. Luhut mengatakan pemerintah sepakat membayar utang tersebut setelah melakukan rapat bersama instansi terkait.

"Jadi BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) akan membayarkan sejumlah Rp474,8 miliar kepada pedagang yang dulu membantu masalah kelangkaan minyak goreng," kata Luhut seperti dikutip dari Instagram pribadinya, @luhut.padjaitan, Senin (25/3).

Di sisi lain, tunggakan utang itu pun bisa membuat pemerintah malu.

"Jadi rakyat kira, 'pemerintah ini, pemerintah apa, dia punya utang tapi gak bayar'. Jadi rapat kita ini klarifikasi," imbuh Luhut.

Luhut menegaskan utang rafaksi kepada peritel itu harus dibayar karena itu kewajiban. Dari sisi peritel, mereka juga berhak mendapat haknya karena modal pun terbatas.

"Saya mohon kita harus paham mereka (peritel) itu kan modalnya terbatas juga. Kalau dokumen yang belum beres dibantu lah dibereskan," ucapnya.

Polemik utang rafaksi minyak goreng sudah memasuki tahun kedua. Permasalahan ini bermula ketika pemerintah meluncurkan program penugasan kepada produsen minyak goreng dan Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.

Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.

Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.

[Gambas:Video CNN]

Ning Zhanyan Qiao Cang

KPPU Ungkap Produksi Turun Jadi Biang Kerok Kelangkaan Beras******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan kelangkaan dan tingginya harga berastak lepas dari penurunan produksi.

Hal itu diungkapkan oleh Komisioner Anggota KPPU Hilman Pujana usai Focus Group Discussion (FGD) terkait masalah beras bersama produsen, pengusaha penggilingan, Badan pangan Nasional, Kementerian perdagangan, Kementerian Pertanian, hingga Food Station Cipinang di kantor KPPU, Jakarta, Rabu (28/2).

Hilman menyebut saat ini suplai beras turun. Oleh karena itu, harganya pun melambung.

Selain itu, penurunan produksi juga tak lepas dari el nino.

Terkait kelangkaan beras premium di ritel modern, Hilman mengaku para produsen memang kesulitan menyalurkan beras ke pasar modern itu.

Sebab, para produsen tidak bisa memenuhi harga eceran tertinggi (HET) yang mencapai Rp13.900 per kg. Sementara, biaya yang harus dikeluarkan lebih dari angka itu.

"Jadi mereka (produsen) tidak bisa suplai ke market karena nggak masuk harga bahan gabahnya untuk mereka produksi sudah di atas Rp7.000. Tentunya, dengan produksi segala macem, sampai di ritel ya nggak akan masuk, pasti akan di atas HET," ujar Hilman.

Selanjutnya, ia mengatakan ketentuan HET merupakan ranah dari pemerintah. Namun, ia mengatakan Badan Pangan Nasional akan mereview HET itu.

"Tadi juga disampaikan oleh Bapanas juga akan dilakukan review terkait HET dan lain-lain," katanya.

Terpisah, Wakil Ketua Persatuan Pengusaha Penggilingan Padi dan Beras Indonesia (Perpadi) Billy Haryanto mengatakan beras langka di ritel modern karena diserbu oleh para calon legislatif (caleg).

Menurutnya, para caleg mulai memborong beras di ritel modern sejak masa kampanye dimulai pada November.

Ia mengatakan awalnya para caleg itu memesan beras di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC). Namun, PIBC baru bisa menyediakan beras dalam 1-2 hari. Akhirnya, para caleg lebih memilih langsung di ritel modern.

"Kemarin kan beras langka di ritel diberitakan. Itu betul. Karena diserbu caleg yang 5 kilogram. Banyak yang memesan di sini caleg itu, tapi nggak mampu produsen karena waktu nggak cukup, akhirnya beli di modern market," katanya di Pasar Induk Beras Cipinang, Jakarta, Rabu (28/2).

Billy mengatakan karena diserbu caleg, pembelian beras di ritel kemudian dibatasi seperti saat ini.

"Waktu itu kan belum dibatasi jadi ngambil dari sana (ritel). Biasanya yang beli se-Jabodetabek dapilnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Istri saya adalah seorang kepala suku

Gugatan Ditolak MK, PT GKP Nilai Tambang di Pulau Kecil Diperbolehkan******

Perusahaan tambang nikel di Pulau Wawonii, Sulawesi Tenggara, PT Gema Kreasi Perdana (GKP) menilai tambangdi pulau-pulau kecil masih diperbolehkan selama memenuhi persyaratan.

Hal ini merespons gugatan mereka yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (21/3) lalu.

Manager Strategic Communication PT GKP Alexander Lieman mengatakan gugatan uji materi perusahaan terkait Undang-undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (PWP3K) memang ditolak.

PT GKP menurutnya terus berkomitmen mematuhi aturan dan bertanggung jawab untuk menjaga kelestarian lingkungan.

Lihat Juga : MK Tolak Gugatan yang Minta Pesisir & Pulau Kecil Jadi Wilayah Tambang

"Kami untuk terus berkomitmen menjunjung tinggi syarat-syarat ini, agar pembangunan berkelanjutan di Pulau Wawonii bisa kita jalankan bersama-sama," kata Alex.

Dalam pertimbangannya di putusan tersebut, MK menurut Alex menyatakan bahwa aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Indonesia sesungguhnya diperbolehkan sepanjang tidak melanggar rambu-rambu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (UU PWP3K).

Alex mengatakan PT GKP mengajukan permohonan Uji Materiil (judicial review) ke MK sebagai tindak lanjut putusan Mahkamah Agung (MA) pada Bulan Desember 2022 lalu yang dinilainya menimbulkan kerugian bagi perusahaan.

MA saat itu menilai larangan aktivitas pertambangan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersifat absolut.

Kondisi ini mendasari permohonan Uji Materiil PT GKP ke MK yang menuntut kepastian hukum terkait pemaknaan UU PWP3K, karena hasil putusan MA lalu dianggap bertentangan dengan Pasal 28D ayat 1 dan 28I ayat 2 UUD Tahun 1945.

Lihat Juga : Pabrik Baterai Siap Ngegas, Hyundai Tambah Produksi Mobil Listrik

Putusan MK Bisa untuk Setop Tambang

Sementara itu Tim Advokasi Penyelamatan Pulau-pulau Kecil (TAPaK) menilai putusan Mahkamah Konstitusi justru harus dijadikan dasar pemerintah untuk menghentikan pertambangan di seluruh pulau-pulau kecil di Indonesia.

Tim advokasi terdiri dari lima lembaga swadaya masyarakat yakni Jatam, Kiara, Walhi, Trend Asia, dan YLBHI, termasuk perwakilan warga Pulau Wawonii.

Tim mencatat saat ini ada 218 izin usaha pertambangan dengan luas konsesi lebih dari 274.00 hektare di 34 pulau-pulau kecil di Indonesia. Salah satu pulau kecil yang diancam oleh aktivitas pertambangan ialah Pulau Wawonii di Sulawesi Tenggara yang menjadi tempat perusahaan tambang nikel PT GKP beroperasi.

"Putusan MK hari ini menunjukkan semangat perjuangan lingkungan khususnya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar kelestarian ekologisnya tetap terjaga," kata kuasa hukum dari TAPaK, Fikerman Saragih dalam keterangan tertulis, Kamis (21/3).

Menurutnya putusan ini sejalan dengan semangat MK yang tercatat dalam Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010 yang memberikan 4 hak konstitusional kepada masyarakat pesisir dan pulau kecil.

Lihat Juga : Menjaga Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dari Gerus Tambang

Beberapa di antaranya ialah hak mendapatkan perairan bersih dan sehat, hak untuk mengelola wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan hak untuk mendapatkan manfaat dari pengelolaan tersebut.

"Kita harus tetap mengawal implementasi dari keputusan MK hari ini, sehingga wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bisa bebas dari tambang mineral yang ada di Indonesia," katanya.

Tim advokasi juga menilai PT GKP tak lagi punya legitimasi aktivitas pertambangan di Wawonii yang punya luas 715 km persegi atau masuk pulau kecil seperti diatur dalam UU PWP3K.

Lihat Juga : Warga Wawonii Ngaku Lahan Diserobot Perusahaan Nikel, 40 Pohon Tumbang

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta membatalkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) milik PT GKP pada September 2023. Putusan ini menghentikan kegiatan pertambangan PT GKP di Pulau Wawonii.

Akan tetapi PT GKP mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta dan menang sehingga aktivitas pertambangan kembali dilakukan.

Aktivitas pertambangan disebut kembali mencemari sumber air yang digunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sumber air yang perlahan-lahan mulai jernih setelah PT GKP berhenti beroperasi, kini kembali berwarna coklat bercampur dengan lumpur akibat limbah pertambangan nikel.

Sistem penurunan peti harta karun

Kerugian Banjir Jawa Tengah Ditaksir Rp617 M******

Kerugian akibat banjirdi Jawa Tengahditaksir mencapai Rp617 miliar.

Kepala Kadin Jawa Tengah Harry Nuryanto mengatakan kerugian itu baru berasal dari dua kabupaten yakni Kudus sebesar Rp500 miliar dan Demak sebesar Rp117 miliar.

"Kerugian tersebut dihitung dari kerusakan hasil pertanian, infrastruktur, perumahan atau pemukiman penduduk dan juga sarana prasarana pendidikan dan kesehatan," katanya kepada CNNIndonesia.com, Senin (18/3).

Kemudian kerusakan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan tanggul sehingga melumpuhkan transportasi dan menghambat distribusi barang dan pangan antar daerah. Hal itu katanya berdampak pada tidak dapat beroperasinya pasar dan pertokoan sehingga membuat perekonomian terganggu.

Terganggunya jalur transportasi, sambungnya, juga memberi dampak yang walaupun tidak secara langsung pada industri manufaktur. Pasalnya pengiriman kontainer yang membawa bahan baku maupun produk jadi menjadi terhambat.

"Sisi industri makanan dan minuman juga sangat terpengaruh karena terganggunya distribusi dan pasokan bahan baku dari hasil pertanian yang terkena banjir dan gagal panen," imbuhnya.

Sejumlah daerah di Jateng mengalami banjir dalam beberapa hari terakhir. Salah satunya wilayah Kabupaten Grobogan, di mana kini ada 113 desa yang terdampak.

Banjir juga mengakibatkan 89 desa di Kabupaten Demak terendam banjir.

[Gambas:Video CNN]