slot gacor hari ini via dana

Menjadi Sun Wukong

Perusahaan di Jabar Banyak Diadukan ke Disnaker Karena Cicil THR******

Banyak perusahaan diJawa Baratyang melakukan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) dengan cara dicicil. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar mengungkap, ada belasan laporan yang mereka terima terkait dengan pembayaran THR.

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Disnakertrans Jabar Firman Desa mengatakan ada 18 aduan THR yang pihaknya terima. Dari aduan-aduan itu terkait dengan pembayaran THR yang tidak sesuai aturan.

"(Kebanyakan laporan) Kurang bayar dan hak THR bagi pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Tenaga Harian Lepas," ujar Firman, saat dihubungi, Selasa (2/4).

"Karawang lima, Kabupaten Bekasi satu, Kota Bogor satu, Kota Bandung satu, Kabupaten Bandung Barat empat, Kabupaten Bandung satu, Kabupaten Indramayu empat, dan Kota Cirebon satu aduan," ungkapnya.

Firman mengingatkan perusahaan yang tidak membayar hak THR sesuai aturan dipastikan mendapatkan sanksi.

"Mulai dari denda 5 persen dari THR yang harus dibayarkan, sampai dengan sanksi administratif dari terguran tertulis sampai dengan pembekuan izin usaha. Sanksi nanti berlaku pada saat lewat H-7," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Raksasa zaman

PUPR Garap Terukur Proyek IKN Rp68 T Agar Tak Ada Kerugian Negara******

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menggarap proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara senilai Rp68,82 triliun dengan terukur.

Hal ini dilakukan untuk memastikan tidak ada kerugian negara yang menjadi temuan.

Direktur Bina Penataan Bangunan (BPB) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR Cakra Nagara mengatakan pembangunan IKN memang sangat luar biasa, mulai dari perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan. Namun, Cakra menegaskan pembangunan ini harus dilakukan secara terukur.

Cakra lantas merinci anggaran yang sudah dan sedang digelontorkan untuk pembangunan infrastruktur IKN yang diampu Kementerian PUPR, yakni menyentuh Rp68,82 triliun. Ini digelontorkan dari 2020-2024 dalam dua batch atau tahap.

Tahap pertama dimulai sejak 2020 hingga Maret 2023 dengan total pagu terkontrak Rp28,84 triliun, di mana progresnya mencapai 77,05 persen. Sedangkan anggaran untuk batch kedua menyentuh Rp43,98 triliun dengan progres 24,32 persen.

"Jadi kalau dirata-rata, totalnya sekitar ya 44 persen lah (progres pembangunan) dari 2020-2024," jelas Cakra.

Anak buah Menteri PUPR Basuki Hadimuljono itu juga menyinggung pembangunan rumah menteri. Terlebih, belakangan pembangunan ini disorot netizen dan viral di media sosial.

Pada bahan paparan Cakra, tertulis progres multi years contract (MYC) rumah menteri itu sudah mencapai 82,98 persen.

"Ini yang kemarin agak heboh terkait rumah tapak jabatan menteri, kok mewah banget blablabla yang ada di internet. Tapi kami mencoba (membangun) sesuai dengan standar yang berlaku," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Mengintip Produksi Singkong RI yang Kata Prabowo Bisa Disulap Jadi BBM******

Menteri Pertahanan (Menhan) sekaligus calon presiden (capres) nomor urut 2 Prabowo Subianto mengatakan Indonesia bisa membuat Bahan Bakar Minyak (BBM) dari singkong. Dengan begitu, Indonesia bisa swasembada energi.

"Kita nanti green energydan kita akan swasembada energi bensin, dari mana? Dari etanol, etanol dari mana? Dari tebu dan singkong," kata dia dalam orasi ilmiah saat Wisuda Universitas Kebangsaan Republik Indonesia (UKRI) di Bandung, Jawa Barat, dikutip Antara, Kamis (29/2).

Ia menilai energi yang bersumber dari tanaman sangat baik karena tidak membuat polusi sekaligus mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

Lantas berapa produksi singkong Indonesia?

Berdasarkan data Kementerian Kementan terbaru, produksi singkong pada 2019 mencapai 16,35 juta ton. Jumlah tersebut turun dari produksi di 2018 sebesar 19,34 juta ton dan 19,05 juta ton di 2017.

Produksi singkong cenderung turun dari tahun-tahun sebelumnya, yakni 20,38 juta ton (2016), 21,80 juta ton (2015), 23,43 juta ton (2014), 23,93 juta ton (2013), dan 24,17 juta ton (2012).

Adapun provinsi sentra produksi singkong terbesar di antaranya, Lampung dengan persentase 31,82 persen dari total produksi nasional. Kemudian Jawa Tengah (16.75 persen), Jawa Timur (14,02 persen), dan Jawa Barat (9,48 persen).

Kemudian Sumatera Utara (6,31 persen), Yogyakarta (5 persen), dan Nusa Tenggara Timur (3,46 persen).

[Gambas:Video CNN]

pengamat dunia

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Profil Robert Bonosusatya, Pengusaha Terseret Dugaan Korupsi Timah******

PengusahaRobert Bonosusatya (RBS) diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk kasus dugaankorupsi tata niagatimah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah tahun 2015-2022.

Ia tidak berbicara banyak usai diperiksa selama 13 jam. Ia hanya menegaskan telah menjawab seluruh pertanyaan yang dilayangkan oleh penyidik.

"Sebagai warga negara yang baik, saya sudah melakukan kewajiban, mentaati peraturan yang ada, saya sudah diperiksa," ujarnya kepada wartawan di Kejaksaan Agung, Senin (1/4).

Koordinator MAKI Boyamin Saiman menduga Robert berperan meminta crazy rich Helena Lim dan Harvey Moeis untuk memanipulasi uang hasil korupsi dengan modus Corporate Social Responsibility (CSR).

Robert, kata dia, juga diduga mendirikan dan mendanai perusahaan-perusahaan yang digunakan sebagai alat untuk melakukan korupsi tambang timah. Boyamin berpendapat Robert merupakan pihak yang menerima manfaat atau keuntungan (beneficial owner) dari perusahaan-perusahaan yang melakukan penambangan timah.

"RBS apakah orang yang sama dengan orang yang disebut RBT, maka kami serahkan sepenuhnya kepada penyidik karena kami yakin penyidik telah mengetahui identitas yang bersangkutan," sambungnya.

Dari berbagai sumber, Robert merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol.

Ia juga disebut pernah menjabat Komisaris Utama PT Jasuindo Tiga Perkasa Tbk, yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasuindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri.

Lihat Juga : Komentar Basuki soal Malaysia Gratiskan Tol saat Mudik Lebaran

Pada 2008, Robert menjabat presiden direktur PT Pratama Agro Sawit. Kebun sawitnya berlokasi di Kabupaten Batang Hari, Jambi.

Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refined Bangka Tin (RBT), yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah.

Nama Robert Bonosusatya pernah beberapa kali tersangkut di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri.

Ia pernah terseret di tengah kasus hukum yang menyeret Ferdy Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan.

Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Josua di Jambi atas perintah Irjen Ferdy Sambo pada Senin (11/7/2023) lalu.

Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso mengklaim berdasarkan penelusuran yang dilakukan diketahui bahwa pesawat pribadi yang digunakan Hendra tersebut bertipe Jet T7-JAB. Ia menduga pesawat jet pribadi yang digunakan oleh Hendra tersebut merupakan kepunyaan Robert Bonosusatya atau RBT alias Bong.

"Dalam catatan IPW dia adalah Ketua Konsorsium Judi Online Indonesia yang bermarkas di Jalan Gunawarman, Jakarta Selatan, yang hanya berjarak 200 meter dari Mabes Polri," ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (19/9).

Robert membantah tudingan IPW soal penyedia jet pribadi untuk Hendra, serta mengaku tak punya jet pribadi.

"Tidak benar itu, tidak benar sama sekali. Bukan saya, mana ada saya jet pribadi," kata Robert kepada CNNIndonesia.commelalui telepon, Selasa (20/9).

Namun, Robert tidak menampik apabila dirinya mengenal Hendra meski sudah lama tidak saling kontak dengan Hendra.

"Hendra kenal dari zaman dahulu. Sudah lama sekali saya kontak dia sejak 5 atau 6 tahun. Waktu itu dia masih AKBP," ujar Robert.

Nama Robert juga pernah mencuat dalam dokumen hasil pemeriksaan Bareskrim Polri pada periode Mei hingga Juni 2010, yang mengusut transaksi ganjil sebesar Rp57 miliar di rekening Komjen Budi Gunawan, yang kini menjabat Kepala Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurut dokumen yang tersebar saat Budi mengikuti uji kelayakan calon Kepala Polri pada 14 Januari 2015 itu, Robert disebut sebagai penjamin kredit yang dikucurkan untuk putra Budi, Muhammad Herviano Widyatama pada 6 Juli 2005.

[Gambas:Video CNN]

Fantasi: Kapan saya menjadi tak terkalahkan?

Kemenhub Mulai Ramp Check Angkutan Lebaran, Target 15 Ribu Kendaraan******

Kementerian Perhubungan menargetkan melakukan ramp check atau inspeksi keselamatan pada 15 ribu kendaraan angkutan mudikLebaran 2024.

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno mengatakan ramp checkbus sudah berlangsung sejak 21 Februari 2024. Ia menyebut proses pengecekan bus-bus tersebut akan terus berlangsung hingga 31 Maret 2024.

"Jadi, ramp checkitu mulai dari Palembang sampai ke Badung dan ramp checkitu dilaksanakan di terminal-terminal Tipe A dari Sumatra Selatan sampai ke Badung," ungkap Hendro dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

"Saya minta tolong ke Kakorlantas minta kepada Polda atau Polres untuk me-ramp checkbukan saja bus yang beroperasi secara reguler, tapi juga bus pariwisata," pesan Budi.

Menurutnya, bus pariwisata juga menjadi salah satu target untuk ramp checklantaran biasanya akan menjadi angkutan mudik lebaran demi memenuhi tinggi permintaan akan transportasi mudik. Namun terkadang, kata Budi, bus pariwisata tak memenuhi kelaikan jalan dan sopir tak memiliki kualifikasi.

Lihat Juga : KAI Mulai Jual Tiket KA Lebaran Mulai 26 Februari 2023

"Karena biasanya bus pariwisata itu sopirnya tidak punya kualifikasi, busnya juga tidak di-ramp check," ungkapnya.

Diprediksi sekitar 193 juta orang akan mudik tahun ini.  Budi juga merinci ada tiga tempat utama yang mesti diwaspadai pemudik karena berpotensi macet. Ada Tol Cipali, Pelabuhan Merak, dan Pelabuhan Ketapang.