erek2 kuburan

56 di erek erek 56Jutaan kata 897743Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek2 kuburan》

Bos PT Timah Bersuara soal Rugi RI Rp271 T di Kasus Suami Sandra Dewi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Utama PT Timah Tbk Ahmad Dani Virsal merespons kerugian yang disebabkan dugaankorupsitata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan(IUP) PT Timah Tbk 2015-2022. Ia menyerahkan temuan itu ke para ahli.

"Itu kita serahkan ke ahlinya, kan Rp271 triliun," katanya di Gedung DPR, Selasa (4/2).

Ia mengatakan saat ini perusahaan fokus memperbaiki kinerja.

Kejaksaan Agung telah menetapkan 16 tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata niaga timah di IUP PT Timah. Mulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani hingga Harvey Moeis sebagai perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin.

Kerugian ekologis yang disebabkan atas korupsi itu mencapai Rp271 triliun.

Angka itu berasal dari hasil perhitungan ahli lingkungan IPB Bambang Hero Saharjo.

[Gambas:Video CNN]

"Berdasarkan keterangan ahli lingkungan sekaligus akademisi dari IPB Bambang Hero Saharjo, nilai kerugian ekologis atau kerusakan lingkungan yang ditimbulkan dalam perkara ini yaitu senilai Rp271.069.688.018.700," ujar Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejagung Kuntadi dalam keterangan tertulis, Selasa (20/2) lalu.

Kendati demikian, Kuntadi menegaskan bahwa nilai kerugian tersebut masih belum bersifat final. Ia menyebut saat ini penyidik masih menghitung potensi kerugian keuangan negara akibat aksi korupsi itu.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Kiat Kota Bogor menyelamatkan perempuan dan anak dari kekerasan******

... rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah,

Kota Bogor (ANTARA) - Hari itu, seorang konselor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Bogor, Jawa Barat, menutup lembar kerjanya. Ini sebagai hasil bahwa seorang lagi korban kekerasan selesai menjalani konseling dan masuk tahap terminasi.

Jadi, proses konseling kepada korban sudah selesai karena yang bersangkutan sudah mulai bisa menjalani kehidupannya dengan baik. Dia  sudah tenang, bisa tidur, dan bekerja dengan baik.

Pernyataan dari korban membuat para konselor lega. Namun, tugas konselor tidak berhenti sampai di situ karena mereka masih harus memantau dan mengevaluasi kondisi korban hingga sekitar 3 bulan setelah konseling selesai.

Kepala UPTD PPA Kota Bogor Dina Noviani menyebut sejak 2019 hingga 2023, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang ditangani pihaknya meningkat.

Satu demi satu UPTD di bawah Dinas Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak (DP3A) Kota Bogor menangani para korban, bahkan ada yang sampai loncat tahun karena proses pemulihannya butuh waktu lama.

Pada 2019, tercatat 111 kasus kekerasan yang ditangani. Lalu pada 2020, ada 132 laporan kasus masuk dan ditangani.

Tahun berikutnya, 2021, laporan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak turun menjadi 114 kasus. Namun, pada 2022 melesat menjadi 140 kasus, dan pada 2023 sedikit naik menjadi 145 kasus.

Bentuk kekerasan yang menimpa perempuan dan anak banyak jenisnya. Banyak di antaranya yang melapor lewat Hotline Pengaduan UPTD PPA di nomor 0811-1115-597.

Pada kasus kekerasan terhadap perempuan, bisa berupa kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) baik secara verbal, fisik, seksual, hingga penelantaran ekonomi. Kemudian gangguan psikis pascaperceraian, penganiayaan, konflik keluarga, dan dan sebagainya.

Adapun kekerasan yang menimpa anak bisa berupa perebutan anak, pelecehan seksual, KDRT, kekerasan fisik dan psikis, perundungan, serta permasalahan nafkah.

Dari bentuk-bentuk kekerasan itu, UPTD PPA Kota Bogor mencatat, pada tahun 2023, anak-anak mengalami pelecehan seksual merupakan laporan yang paling banyak, sementara pada perempuan sebagian besar ditimpa kasus KDRT dan pelecehan seksual.

Pada tahun lalu ada tiga kasus yang paling banyak menyita perhatian publik. Alhasil, UPTD PPA harus bekerja lebih keras menyelesaikan perkara tersebut.

Kasus pertama, yakni oknum guru SDN Pengadilan 2 berinisial BBS (30 tahun), ditangkap polisi usai dilaporkan melakukan pelecehan terhadap 14 orang siswi. Dari hasil pemeriksaan polisi, pelaku dengan seenaknya mengaku melakukan perbuatan bejatnya karena khilaf.

Berdasarkan keterangan korban dan saksi, pelaku melakukan pelecehan sejak Desember 2022, sedangkan aksinya itu dilaporkan terakhir terjadi pada Mei 2023.

Kasus tersebut masih diproses di Pengadilan Negeri Kota Bogor, yakni pemeriksaan saksi-saksi sehingga status hukum dari terdakwa BBS belum mendapatkan vonis.

Kasus kedua, yakni pelecehan seksual di pesantren di Kelurahan Kayumanis. Dalam menangani kasus ini, UPTD PPA membutuhkan waktu cukup lama untuk menggali informasi.

Dua pria pengurus dan pengelola pondok pesantren tersebut dilaporkan mencabuli tiga santriwatinya. Kedua pelaku berinisial AM dan MM ini sudah ditangkap dan sedang menjalani pengadilan di PN Kota Bogor.

Dua pelaku tersebut mencabuli santriwati yang berbeda-beda. Salah seorang terdakwa dilaporkan melakukan aksi tidak terpuji itu dengan modus memperbaiki suara sang santriwati.

Kasus ini viral dan menggemparkan hingga mendapat perhatian dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Wali Kota Bogor, dan masih banyak pihak lagi.

Kasus ketiga yakni pelecehan anak oleh ayah tirinya di Kelurahan Mekarwangi, namun hingga saat ini tersangka belum tertangkap.

Dari hasil asesmen penanganan kasus yang dilakukan UPTD PPA, Dina menjelaskan, 90 persen penyebab kekerasan terhadap perempuan dan anak karena faktor sosial dan ekonomi serta ketimpangan kuasa antara pelaku dengan korban.

Sebagai contoh, anak-anak di lingkungan sosial terutama yang warga menengah ke bawah dan di lingkungan padat penduduk, biasanya kurang pengawasan orang tua sehingga anak tak luput menjadi korban kekerasan.

Bahkan, Dina menyampaikan, rata-rata pelaku kekerasan merupakan orang terdekat korban di lingkungan, baik di rumah maupun di sekolah.

 

Tiga aspek perlindungan

Dalam upaya perlindungan perempuan dan anak, DP3A Kota Bogor menerapkan program yang dibagi dalam tiga aspek, yakni pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan.

Dalam aspek pencegahan, DP3A Kota Bogor memiliki program Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga). Program Puspaga aktif untuk berbagi motivasi dan edukasi ke sekolah tentang apa itu kekerasan serta lingkungan yang baik. Para orang tua murid diajak diskusi tentang parentingyang baik oleh para konselor atau psikolog.

Dalam penanganan, UPTD PPA berkoordinasi dengan pemerintah wilayah baik kecamatan maupun kelurahan. UPTD PPA melihat data sebaran kasus, lalu dilihat wilayah mana saja yang darurat membutuhkan penanganan.

Dari situ, dilakukan program konseling keliling sambil terus berkoordinasi dengan wilayah setempat. UPTD PPA melakukan jemput bola, konseling, dan dari pintu ke pintu.

Konseling yang berjalan perlahan-lahan bahkan hingga berbulan-bulan. Treatment ini dianggap selesai apabila korban sudah ada perubahan progres dari kondisi awal, sampai terakhir konseling.

Biasanya konseling selesai dan masuk tahap pemantauan apabila korban sudah berdaya dengan dirinya sendiri, sudah fokus, sudah dianggap bisa melanjutkan kehidupannya seperti biasa. Atau ada kesanggupan langsung yang dinyatakan oleh para korban ini.

Wakil Wali Kota Bogor Dedie A. Rachim menyampaikan untuk memerangi kekerasan terhadap perempuan dan anak harus ditekankan pada peran para pemuka agama, lingkungan, dan tentu Pemerintah yang harus terus memberikan sosialisasi, edukasi, kepada masyarakat.

Sosialisasi edukasi ini di Kota Bogor utamanya dilaksanakan melalui DP3A, sebagai salah satu lembaga yang memang ditunjuk untuk bisa menangani berbagai hal terkait penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Program dan kegiatan yang dilakukan DP3A harus menyentuh sisi yang bisa menjadi bagian penting bagi rumah tangga. Beberapa di antaranya juga dilakukan berkoordinasi dengan dinas lain, seperti Dinas Pendidikan dan Jabar Bergerak Kota Bogor.

Melalui program Seribu Kata Positif (Serbukatif), wawasan anak-anak dan orangtua dibangun  untuk selalu berkata baik, menghindari terjadinya perundungan, dan ucapan, sikap, serta tindakan positif lainnya.

Program-program tersebut sudah berjalan, namun harus lebih masif lagi dan terukur ke depan.

Dedie tak memungkiri bahwa anggaran yang berkurang pada tahun ini akibat cadangan untuk kebutuhan Pemilu 2024, yang berimbas pada berkurangnya anggaran beberapa kegiatan yang dilaksanakan oleh dinas di lingkungan Kota Bogor, tak terkecuali DP3A dalam memerangi kasus kekerasan ini.

Kendati demikian, Dedie tetap optimistis bahwa Kota Bogor bisa meraih penghargaan Kota Layak Anak (KLA), dan meningkat statusnya  dari Madya menjadi Nindya karena beberapa kriteria KLA sudah dipenuhi Pemkot Bogor.

Editor: Achmad Zaenal M
Copyright © ANTARA 2024

Eddy Hiariej sebut permohonan AMIN dan Ganjar******

Artinya ada pengakuan secara diam-diam.

Jakarta (ANTARA) - Guru Besar Hukum Pidana Universitas Gadjah Mada Edward Omar Sharif Hiariej menyebut dalil-dalil permohonan yang diajukan Anies-Muhaimin (AMIN) dan Ganjar-Mahfud bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengadilinya.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM yang kerap disapa Eddy itu mengatakan bahwa wewenang MK dalam sengketa pemilu hanya sebatas persoalan penghitungan suara. Hal itu telah termaktub dalam Pasal 24C UUD NRI Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK.

"Yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi hanyalah sebatas hasil penghitungan suara, tidak lain dan tidak bukan karena kita melakukan interpretasi gramatikal sistematis, baik terhadap Pasal 24C maupun Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-Undang MK," ucap Eddy saat dihadirkan sebagai ahli dari kubu Prabowo-Gibran di Gedung I MK RI, Jakarta, Kamis.

Eddy mengutarakan bahwa postulat yang berarti perkataan adalah hal pertama yang diperiksa untuk mencegah adanya kesalahan pengertian atau kekeliruan dalam menemukan hukum. Oleh sebab itu, dalil permohonan AMIN dan Ganjar-Mahfud hanya mempersoalkan hal-hal di luar kewenangan MK.

"Artinya, kalau MK ini diminta untuk mengadili sesuatu yang di luar kewenangannya, sesungguhnya kuasa hukum Paslon 01 dan kuasa hukum Paslon 03 memaksa Mahkamah untuk melanggar apa yang kita sebut sebagai yuridikitas rechtmatingheidatau asas yuridikitas yang berarti bahwa Mahkamah atau pengadilan tidak boleh memutus sesuatu yang berada di luar kewenangannya," ucap Eddy.

Di samping itu, terkait dengan permasalahan keabsahan pencalonan Prabowo-Gibran, Eddy menilai hal itu merupakan sengketa proses dan bukan merupakan kewenangan MK.

Seharusnya, kata dia, pasangan calon lain yang keberatan menggugat ke pengadilan tata usaha negara (PTUN) ketika KPU mengeluarkan keputusan pencalonan Prabowo-Gibran. Namun, AMIN maupun Ganjar-Mahfud tidak mengajukan gugatan tersebut.

Baca juga: Karpet merah bagi kepala daerah menuju Istana belum terbentang luas
Baca juga: MK pastikan empat menteri akan hadir dalam sidang PHPU

"Secara de facto, pada masa kampanye, saat debat presiden dan wakil presiden, hal ini tidak pernah dipersoalkan. Artinya ada pengakuan secara diam-diam," kata Eddy.

Ia menilai persoalan batas usia seharusnya tidak persoalkan karena KPU hanya melaksanakan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

"Semestinya, terkait dengan batas usia ini tidak dipersoalkan kepada KPU, tetapi kepada MK," tuturnya.

Dalam PHPU Pilpres 2024, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Anies-Muhaimin pada intinya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Anies-Muhaimin juga memohon MK mendiskualifikasi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai peserta Pilpres 2024. Keduanya turut meminta MK memerintahkan kepada KPU melakukan pemungutan suara ulang Pilpres 2024 tanpa mengikutsertakan Prabowo-Gibran.

Sementara itu, Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden RI Ganjar-Mahfud memohon MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Mereka turut meminta MK mendiskualifikasi Prabowo-Subianto selaku pasangan calon peserta Pilpres 2024. Kemudian, juga memohon MK memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang untuk Pilpres 2024 hanya antara Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：majapahit togel、cara bayar pinjaman tunai kredivo、mahoni88

Terkait：bonus 100 slot、cara cepat dapat uang tanpa kerja、mawartoto、kta langsung cair、situs web aman、slot gacor to kecil、rupiah2u、situs slot 24 jam online、bocoran sdy、dingdong slot 39

---

---

bab terbaru：daftar akun judi（2024-07-02）

Perbarui waktu：2024-07-02