vipbet88 slot

Cermin iblis serba bisa

Karyawati di Bekasi Polisikan Bos Terkait Ajakan Staycation******

Seorang karyawatidi perusahaan kosmetik berinisial PT K di Bekasi akhirnya berani buka-bukaan soal syarat staycation yang diberlakukan oleh bosnya supaya kontrak kerja bisa diperpanjang.

Karyawati berinisial AD tersebut mengaku syarat itu memang benar adanya. Paling tidak, hal itu pernah ia alami sendiri. 

Ia mengatakan kerap diajak staycation dan berpergian oleh atasannya agar kontraknya bisa diperpanjang. 

Korban turut melampirkan data dan bukti-bukti yang ada saat membuat laporan.

"Per hari ini kontrak (AD) diputus. Diputus kontrak mengindikasikan bahwa benar di perusahaan tersebut terjadi kasus seperti yang ramai di bicarakan selama ini," kata Obon Tabroni seperti dikutip dari detik.com, Selasa (9/5).

Obon menduga diputusnya kontrak AD lebih cepat karena yang bersangkutan lapor ke polisi hingga kasus ini ramai ke permukaan.

"Indikasi ke arah situ," ucapnya.

Sementara itu AD mengatakan harusnya kontrak kerjanya di PT K habis 13 Mei 2023 mendatang. Ia mengatakan jelang kontrak habis, bosnya selalu mengajak jalan.

"Sampai sekarang pun terakhir karena kebetulan aja aku mau selesai kontrak 13 Mei ini, dia kayak nagih lagi 'Ayo kan kamu mau perpanjangan, kapan nih jalan bareng berdua'," jelas AD dalam keterangannya.

Ajakan jalan berdua itu seringkali didapatkan AD. Mulanya ia hanya bisa berdalih untuk mengulur waktu pertemuan dengan atasannya karena masih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Saat ajakan terakhir dilontarkan, AD baru berani untuk menolak. Mendengar hal itu atasannya tersebut langsung mengancam tidak akan memperpanjang kontraknya.

[Gambas:Video CNN]

"Aku kan lama-lama risi ya, jadi aku tekenin lagi aku nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok, terus udah gitu harga diri. Nagih-nagih terus. Di situ aku langsung ngambil keputusan nggak mau. Kemudian dia langsung kayak 'ya udah kamu habis kontrak aja nggak diperpanjang," jelasnya.

Ajakan jalan berdua itu seringkali didapatkan AD. Mulanya ia hanya bisa berdalih untuk mengulur waktu pertemuan dengan atasannya karena masih membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan ekonominya.

Saat ajakan terakhir dilontarkan, AD baru berani untuk menolak. Mendengar hal itu atasannya tersebut langsung mengancam tidak akan memperpanjang kontraknya.

"Aku kan lama-lama risi ya, jadi aku tekankan lagi aku nggak bisa jalan berdua bareng karena aku juga punya cowok, terus sudah begitu, ini masalah harga diri. Menagih-nagih terus. Di situ aku langsung mengambil keputusan nggak mau. Kemudian dia langsung kayak 'ya sudah kamu habis kontrak saja, tidak diperpanjang," jelasnya.

Pedang membuktikan langit

Bobby Nasution Pecat Dirut PUD Pembangunan Pelanggar Perda Kota Medan******

Wali Kota MedanBobby Nasution memecat Gerald Partogi Siahaan dari jabatannya sebagai Direktur Utama PUD (Perusahaan Umum Daerah) Pembangunan Kota Medan, Selasa (9/5)

"Pada hari ini kami menyampaikan Direktur Utama PUD Pembangunan kami berhentikan dari tugasnya dan akan digantikan sementara direktur yang ada di PUD Pembangunan," kata Bobby Nasution di Medan, Selasa (9/5).

Menurut Bobby, Gerald Partogi dicopot berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan inspektorat dan hasil rekomendasi Asisten Ekonomi dan Pembangunan selaku Dewan Pengawas.

Sementara itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Kota Medan Agus Suriono menjelaskan pemberhentian Gerald dilakukan berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan inspektorat dan dewan pengawas.

"Hasilnya; jajaran Direksi PUD Pembangunan tidak solid. Itu saja," jelas Agus Suriono.

Dia menambahkan PUD Pembangunan sebenarnya ingin maju. Selain itu ada investor yang ingin masuk.

Namun katanya, jajaran direksi PUD Pembangunan ternyata tidak solid. Masalah itu katanya, menjadi hambatan bagi investor yang ingin masuk.

"Oleh karenanya dilakukan evaluasi dan hasilnya memberhentikan direktur utama. Selanjutnya, menunjuk Pelaksana Tugas Dirut Utama dari lingkungan jajaran Direksi PUD Pembangunan," papar Agus Suriono.

Agus mengatakan berdasarkan peraturan daerah jajaran direksi BUMD itu harus solid dan kolektif. Jika tidak solid, tentunya telah melanggar perda.

"Artinya, jika tidak solid berarti melanggar Perda. Itu saja, tidak ada yang lain. Sebab, ada rencana investor yang mau masuk. Jika jajaran direksi tidak solid, tentunya bakal akan jadi masalah. Itu saja, tidak ada yang lain," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem agen perkotaan

Luhut Kekeh Ogah Impor KRL Bekas: Saya Lebih Setuju Bikin Dalam Negeri******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves)Luhut Binsar Panjaitan masih kekeh tak ingin mengimpor KRL bekas dari Jepang.

"Sampai sekarang masih kita bahas. Tapi kalau ditanya saya, saya lebih setuju bikin dalam negeri," katanya di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut menegaskan pihaknya masih menunggu hasil audit teranyar soal rencana impor KRL. Kendati begitu, ia tak mengungkapkan sudah sejauh mana pembahasan lanjutan impor tersebut.

Sementara itu, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menegaskan akan profesional dalam menjalankan tugas audit impor KRL bekas Jepang. Padahal, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berupaya melobi mereka.

Meski begitu, BPKP siap jika pada akhirnya ditugaskan mengawasi pelaksanaan impor KRL bekas. BPKP siap turun langsung jika mendapat arahan tersebut dari pemerintah.

Di lain sisi, Juru bicara BPKP Azwad Zamroodin Hakim mengaku siap jika diminta melakukan audit ulang rencana impor KRL bekas dari Jepang, seperti yang disuarakan Menteri BUMN Erick Thohir.

"Belum ada kegiatan audit lanjutan terhadap rencana impor KRL bukan baru. Pastinya kalau diminta (audit ulang), BPKP akan melakukannya," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (4/5).

Erick meminta PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) membuat proyeksi pertumbuhan penumpang dalam 5 tahun ke depan. Hal tersebut bisa memetakan berapa gerbong KRL yang dibutuhkan.

"Kita harus menghitung ulang kebutuhan gerbongnya berapa. Saya menolak impor jika terjadi mark up dan saya akan minta BPKP untuk audit ulang jika memang terjadi mark up," tegasnya di Kementerian BUMN, Jakarta Pusat, Rabu (3/5).

"Namun, kalau kita membutuhkan impor maka kita terbuka, tetapi perlu duduk dengan data yang sama, dan kalau ada korupsi, saya akan sikat," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tahta Tuhan

10 Provinsi dengan Rerata Upah Tertinggi di RI, Jakarta******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Provinsi DKI Jakarta dan Papua memiliki rerata upah bulanan pekerja tertinggi per Februari 2023.

DKI Jakarta menempati urutan pertamaprovinsi dengan rerata upah paling tinggi sebesar Rp5,07 juta per bulan. Namun, nominal ini turun 9,27 persen (year on year/ yoy) jika dibandingkan Februari 2022 yang mencapai Rp5,58 juta.

Papua tercatat menjadi provinsi keduadengan rata-rata upah tertinggi per Februari 2023 sebesar Rp4,15 juta. Angka tersebut di atas upah minimum provinsi (UMP) 2023 Papua yang hanya Rp3,86 juta.

Urutan ketigadiduduki Kepulauan Riau sebesar Rp4,14 juta alias tumbuh 0,20 persen secara yoy. Keempat,Kalimantan Timur mencatat Rp3,94 juta.

Kelima,ada Banten dengan Rp3,73 juta. Keenam, Kalimantan Utara yang mengantongi rata-rata upah Rp3,55 juta.

Ketujuh,Jawa Barat mencatatkan upah rerata Rp3,33 juta per Februari 2023. Kedelapan,ada Papua Barat sebesar Rp3,30 juta.

Kesembilan,Sulawesi Utara sebesar Rp3,21 juta. Kesepuluh,ada Bali dengan Rp3,20 juta yang tumbuh paling pesat 20,70 persen yoy dari sebelumnya hanya Rp2,65 juta.

Berikut 10 provinsi yang mencatat rerata upah terbesar per Februari 2023:

1. DKI Jakarta Rp5,07 juta (turun 9,27 persen yoy)
2. Papua Rp4,15 juta (turun 5,21 persen yoy)
3. Kepulauan Riau Rp4,14 juta (naik 0,20 persen yoy)
4. Kalimantan Timur Rp3,94 juta (naik 3,62 persen yoy)
5. Banten Rp3,73 juta (naik 2,36 persen yoy)
6. Kalimantan Utara Rp3,55 juta (naik 5,96 persen yoy)
7. Jawa Barat Rp3,33 juta (naik 3,05 persen yoy)
8. Papua Barat Rp3,30 juta (naik 0,38 persen yoy)
9. Sulawesi Utara Rp3,21 juta (turun 1,15 persen yoy)
10. Bali Rp3,20 juta (naik 20,7 persen yoy)

[Gambas:Video CNN]

Buku keinginan

Pengangguran RI 5,45 Persen, Tertinggi di Banten dan Jabar******

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penganggurandi Indonesia mencapai 7,99 juta orang per Februari 2023. Secara persentase tercatat sebesar 5,45 persen atau turun dari Februari 2022 yang sebesar 5,83 persen.

Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik BPS Edy Mahmud mengatakan jika dilihat secara spasial ada 10 wilayah yang tingkat penganggurannya di atas nasional.

"Secara persentase, terdapat 10 provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka di atas tingkat pengangguran terbuka nasional," ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (5/5).

Untuk Banten, tingkat penganggurannya tercatat jauh di atas nasional yakni 7,97 persen. Meski turun dari Februari 2022 yang sebesar 8,53 persen, tetapi masih tetap tertinggi di Indonesia.

Tertinggi kedua adalah Jawa Barat dengan tingkat pengangguran terbuka sebesar 7,89 persen. Jumlah ini juga turun dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,35 persen.

Pengangguran terbanyak ketiga ada di Kepulauan Riau yang sebesar 7,61 persen. Kendati, jumlah ini juga turun dibandingkan Februari 2022 yang sebesar 8,02 persen dari jumlah penduduknya.

Berikut 10 provinsi dengan angka pengangguran tertinggi di Indonesia:

1. Banten 7,97 persen
2. Jawa Barat 7,89 persen
3. Kepulauan Riau 7,61 persen
4. DKI Jakarta 7,57 persen
5. Kalimantan Timur 6,37 persen
6. Sulawesi Utara 6,19 persen
7. Maluku 6,08 persen
8. Sumatera Barat 5,90 persen
9. Aceh 5,75 persen
10. Papua Barat 5,53 persen.

[Gambas:Video CNN]

Panggilan Sihir

Pelindo Blak******

PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) blak-blakan mengenai ihwal terkuaknya kasus dugaan korupsiDana Pensiun Perusahaan Pelabuhan dan Pengerukan (DP4) pada 2013-2019.

Direktur Utama Pelindo Arif Suhartono mengungkapkan perusahaan menginisiasi permintaan audit atas pengelolaan dana pensiun (dapen) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada 2020.

Langkah ini sebagai upaya proaktif dalam memberantas tindakan melanggar, termasuk korupsi di lingkungan perusahaan. Selain itu, inisiasi audit ini juga bertujuan agar tata kelola dapen menjadi semakin baik, sejalan dengan program Menteri BUMN Erick Thohir.

Arif memastikan perusahaan terus melakukan pembenahan pengelolaan dapen sejak 2021. Hal itu sebagai bukti keseriusan perusahaan untuk mewujudkan dapen yang bersih dan bertata kelola yang baik.

"Kami pastikan bahwa pembenahan pengelolaannya jalan terus agar dipastikan para pensiunan mendapatkan layanan yang baik," jelasnya.

Arif juga menegaskan perusahaan mendukung penuh proses penegakan hukum oleh pihak berwenang yang sedang berlangsung.

"Kami menghormati penetapan status tersangka dan menyerahkan sepenuhnya proses hukum pada pihak berwenang," ujar Arif.

Pembenahan tata kelola dimulai dengan pergantian Pengurus Dapen Pelindo, di mana posisi Direktur Utama efektif dijabat oleh Mujianto pada Juni 2021.

Manajemen baru kemudian menyusun program transformasi yang tertuang dalam Roadmap 2021 - 2025 dengan tiga tahapan yaitu:Fit in Business(2021-2022); Enhancement(2023); dan Establishment(2024-2025).

Pada tahap Fit in Business, perusahaan telah melaksanakan sejumlah program di antaranya pembaharuan atas pedoman kerja, pengesahan kode etik, penyusunan Standard Operating Procedure(SOP), serta penerapan transaksi cashlessdan digitalisasi layanan keuangan, yang seluruhnya dimaksudkan untuk memperbaiki tata kelola dana pensiun yang lebih baik (good pension government).

"Sebagai pertanggungjawaban manajemen, kinerja pada 2022 menunjukkan hasil positif di mana pembayaran manfaat pensiun kepada lebih dari 10 ribuan peserta dapat berjalan dengan baik dan semakin lancar," jelas Mujianto dalam keterangan yang sama.

Pengurus Perkumpulan Pensiunan Pelabuhan Indonesia (P3I) Pusat melalui Ketua Umumnya Azreal Temi menambahkan bahwa P3I mendukung penuh proses hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dugaan korupsi dana pensiun, agar dapat menciptakan pengelolaan dapen yang bersih dan transparan.

"Saat ini, kondisi dapen cukup baik, karena telah dilakukan penataan tata kelola dari sisi SOP, manajemen dan pelayanan kepada peserta pensiun," imbuh Azreal.

Pada 2023, transformasi memasuki tahap enhancement,dengan fokus peningkatan kualitas pelayanan, melakukan optimalisasi aset dan investasi sehingga pengelolaan dana pensiun menjadi berkelanjutan (sustainable).

Kejaksaan Agung menetapkan enam orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan DP4 pada Pelindo Tahun 2013 sampai 2019.

Keenam tersangka itu yakni Direktur Utama DP4 periode 2011 s/d 2016 bernama Edi Winoto, Direktur Keuangan DP4 periode 2008 s/d 2014 Khamidin Suwarjo, dan Manager Investasi DP4 periode 2005 s/d 2019 Umar Samiaji.

Selanjutnya, Imam Syafingi selaku Staf Investasi Sektor Riil periode 2012 s/d 2017, kemudian Chiefy Adi Kusmargono selaku Dewan Pengawas DP4 periode 2012 s/d 2017, dan Ahmad Adhi Aristo selaku makelar tanah.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kuntadi menjelaskan penyelewengan dana tersebut dilakukan keenam tersangka dengan cara melakukan investasi pada pembelian tanah, pembelian saham dan reksadana, serta penyertaan modal pada PT Indoport Utama dan Indoport Prima.

Namun, dalam pelaksanaan pengelolaannya terdapat perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara. Dalam menjalankan aksinya, para pelaku melakukanmark upharga tanah serta ada makelar pengadaan tanah tersebut.

[Gambas:Video CNN]