slot terpercaya

Dewa laki-laki yang galak tidak memahami cinta

IHSG Diprediksi Lesu Hari Ini******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Kamis (21/3).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan rilis data perekonomian Indonesia tak banyak mengubah gerak IHSG di rentang konsolidasi. Di lain sisi, fluktuasi nilai tukar rupiah yang berdampak terhadap sejumlah emiten juga membebani laju indeks.

"(Tapi) Arus deras capital inflowyang tercatat secara year to date (ytd)masuk ke dalam pasar modal Indonesia masih menjadi salah satu faktor penunjang kenaikan IHSG hingga beberapa waktu mendatang," kata William.

Untuk saham pilihan, William merekomendasikan ASII, BMRI, BBNI, ICBP, BSDE, AKRA, dan AALI.

Sedangkan Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menilai ada tekanan jual dalam indeks. Ia meramal IHSG hari ini melemah di rentang 7.270-7.400.

"Walaupun sempat beberapa kali mencoba menguat, IHSG tidak mampu mencapai highest levelharian yang mampu dipertahankan hingga akhir perdagangan," ramalnya.

IHSG merosot ke level 7.331 pada perdagangan Rabu (20/3). Indeks saham turun 5,61 poin atau minus 0,08 persen dari perdagangan sebelumnya.

Investor melakukan transaksi sebesarRp10,35 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,67 miliar saham.

Bepergian melintasi surga dan jadilah dewa jahat

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

latihan kecil

Bos KAI Respons Rencana Brunei Garap Kereta Cepat ke IKN******

Bos PT Kereta Api Indonesia (Persero) alias KAIDidiek Hartantyo merespons rencana Brunei Darussalam yang mau menggarap kereta cepathingga Kalimantan, bahkan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

Didiek menegaskan belum ada komunikasi KAI dengan pihak yang mencetuskan isu tersebut. Meski begitu, ia tak menutup diri adanya pembicaraan dengan Brunei soal Trans Borneo.

"Kalau baik bagi Indonesia, ya kita buka (komunikasi)," ucapnya usai Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Komisi VI DPR RI di Jakarta Pusat, Rabu (3/4).

Perusahaan asal Brunei, Brunergy Utama, menggembar-gemborkan rencana pembangunan kereta cepat menembus IKN ini. Megaproyek tersebut diperkirakan menelan biaya sekitar US miliar atau Rp1.115 triliun.

Pada tahap pertama, proyek kereta cepat akan menghubungkan Pontianak yang merupakan ibu kota Kalimantan Barat dengan Kuching dan Kinabalu di Malaysia hingga distrik Tutong, Brunei. Lalu, di tahap kedua Trans Borneo akan mencakup daerah selatan dan timur Kalimantan, termasuk Samarinda dan Balikpapan.

Rencananya, bakal ada 4 terminal dengan total 24 stasiun yang berfungsi sebagai hub utama jaringan kereta berkecepatan tinggi ini. Kereta cepat yang menghubungkan tiga negara ini direncanakan melaju dengan kecepatan hingga 350 km per jam.

Senada dengan KAI, Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan Risal Wasal mengatakan gagasan itu muncul dari perusahaan Brunei. Namun, konsep jalur kereta lebih dari 1.600 km itu belum menjadi kesepakatan resmi antarnegara.

"Belum ada pemikiran sama sekali. Itu (Trans Borneo) hanya orang punya konsep, dia perusahaan kereta api, ingin bangun (jalur) kereta api. Itu saja," jelas Risal di sela-sela Rapat Kerja Kemenhub dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Presiden Joko Widodo sampai turun tangan untuk menjernihkan isu liar ini.

Jokowi menegaskan belum ada komunikasi soal rencana pembangunan proyek Trans Borneo. Ia menekankan hingga saat ini tak ada obrolan proyek yang melintasi tiga negara tersebut.

"Belum (ada komunikasi). Tetapi saya tahu itu sudah ada. Itu perencanaan lama," jelas Jokowi hari ini di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

[Gambas:Video CNN]

Kecantikan Yan Xiaoyun

Mega Insurance******

Mega Insurance Unit Syariah bekerja sama dengan Asosiasi Badan Permusyawaratan Desa Nasional (ABPEDNAS) dalam menyediakan perlindungan asuransi kecelakaan diri syariah bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Ketua Umum ABPEDNAS Indra Utama mengatakan anggota BPD memiliki peran penting dalam menjalankan fungsinya di pedesaan. Karena itu, mereka berhak mendapatkan perlindungan yang layak dalam menjalankan tugasnya.

"Kerja sama ini diharapkan dapat memberikan manfaat lebih selain asuransi yang sudah dimiliki, bagi anggota BPD dan keluarga ABPEDNAS. Saya harap para anggota BPD bisa bekerja maksimal dengan ketenangan pikiran tanpa mengkhawatirkan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam pekerjaan," katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (28/3).

Setiap pemegang Kartu Anggota ABPEDNAS, sambungnya, otomatis akan mendapatkan perlindungan dari Mega Insurance Unit Syariah selama setahun masa berlaku KTA (Kartu Tanda Anggota). Untuk mendapatkan KTA, anggota BPD dapat melakukan registrasi melalui situs beritadesa.co.

Sementara itu, Chief Sharia Business Officer Mega Insurance, Iim Qoimuddin mengatakan kerja sama tersebut merupakan upaya Mega Insurance Unit Syariah untuk berkontribusi dalam melindungi risiko para anggota BPD di ABPEDNAS yang telah berdedikasi dalam membangun dan memajukan desanya masing-masing.

"Bentuk kolaborasi ini juga sekaligus menjadi momen yang tepat bagi Mega Insurance Unit Syariah untuk terus berkontribusi aktif dalam melakukan penetrasi dan meningkatkan awareness masyarakat Indonesia akan pentingnya asuransi untuk keselamatan diri berbasis syariah," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

IBM PHK Karyawan di Divisi Pemasaran dan Komunikasi******

IBM akan memangkas memangkas jumlah karyawandi divisi pemasaran dan komunikasi. Rencana ini muncul setelah Januari tahun lalu mereka berencana memangkas 3.900 karyawan.

Sumber yang mengetahui persis rencana itu mengatakan rencana pemangkasan disampaikan Kepala Petugas Komunikasi IBM Jonathan Adashek dalam pertemuan dengan salah satu staf di divisi tersebut yang digelar selama 7 menit.

Perusahaan karena itu akan melakukan peningkatan keahlian AI karyawan. IBM memang telah lama ingin tingkatkan performanya di bidang AI.

CFO IBM James Kavanaugh telah bersuara tentang masalah itu. Ia mengatakan perusahaan memang berusaha menyesuaikan diri dengan kehadiran AI usai teknologi itu jadi tren sejak dirilisnya ChatGPT oleh OpenAI pada akhir 2022 lalu.

Salah satu upaya dilakukan IBM pada Mei tahun lalu dengan mengumumkan WatsonX sebagai studio pengembangan bagi perusahaan untuk melatih, menyetel, dan menerapkan model pembelajaran mesin.

Sepanjang tahun ini, sekitar 204 perusahaan teknologi telah memangkas hampir 50 ribu pekerja. Januari adalah bulan tersibuk untuk PHK sejak Maret, karena Alphabet, Amazon, dan Unity juga mengumumkan PHK.

[Gambas:Video CNN]

Perjuangan menjadi lajang

Basuki Ungkap Kapan Gedung Parlemen Dibangun di IKN******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebut Gedung DPR RI di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara belum masuk rencana pembangunan tahun ini.

"Memang belum (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," ucap Basuki usai Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

"Jadi, saya baru dapat data dari Pak Mensesneg (Menteri Sekretaris Negara Pratikno), dari 31 organisasi yang menurut undang-undang kedudukannya berada di Ibu Kota Negara (IKN), itu baru tiga yang mengadakan groundbreaking," rincinya.

Ia mengatakan tiga kementerian/lembaga (K/L) tersebut mencakup Bank Indonesia (BI). Sedangkan dua lainnya adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

"Sedangkan (gedung) yang lainnya belum ada (dibangun di IKN). Jadi, kayak DPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), itu belum ada. Mungkin, mungkin 2025 (Gedung DPR RI dibangun di IKN)," tandasnya.

Anggota Komisi V DPR RI Fraksi Gerindra Novita Wijayanti sempat mempertanyakan bagaimana konsep pembangunan IKN, termasuk Gedung Parlemen. Ini ditanyakan Novita kepada Menteri Basuki dalam raker pada Senin (1/4).

Novita mengaku bingung kapan tahun pasti Gedung DPR RI tersebut dibangun.

"Konsep IKN itu waktu itu saya sempat tanya, pembangunan gedung DPR-nya kapan? Apakah 2027 apa 2025? Karena kalau kantornya menteri saja (di IKN), nanti rapatnya di sini (Jakarta)? Saya pengin tahu," tanya politikus Gerindra itu.

Di lain sisi, ada narasi yang mengesankan DPR RI ogah pindah ke IKN Nusantara. Ini imbas pernyataan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi.

Pria yang akrab disapa Awiek itu mengusulkan Jakarta menjadi Kota Legislasi. Ini dilontarkan usai DPR RI dan pemerintah sepakat membawa RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ) ke Rapat Paripurna untuk disahkan menjadi UU DKJ.

"Sekalian dibikin kekhususan bisa enggak, misalkan di (RUU) DKJ itu termasuk juga kekhususan menjadi ibu kota legislasi," kata Awiek di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Senin (18/3).

"Artinya apa? Aktivitas parlemen bisa juga di IKN, tapi pusat kegiatannya ada di DKJ," imbuhnya.

Pernyataan politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu mendapat protes dari masyarakat, bahkan cibiran. Pasalnya, sikap DPR RI menunjukkan inkonsistensi mereka dengan pengesahan UU IKN yang terbilang ngebut.

Setelah UU IKN disahkan, wakil rakyat tersebut malah terkesan ogah pindah ke IKN Nusantara. Mereka seakan memilih tetap ingin berkantor di Jakarta.

[Gambas:Video CNN]