slot dolar138

Berkeliaran tanpa akhir

Kontak Terakhir SYL dengan Wamentan Sebelum Dikabarkan 'Hilang'******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpodikabarkan 'hilang' saat lawatan ke Eropa, tak lama setelah ia dikabarkan telah ditetapkan KPK menjadi tersangka korupsi penempatan pegawai di Kementerian Pertanian.

Informasi itu disampaikan oleh Wakil Menteri Pertanian Harvick Hasnul Qolbi di Komplek Istana Negara, Selasa (3/10) kemarin.

Ia mengatakan belum tahu keberadaan Syahrul hingga saat ini. Kontak terakhir yang dilakukannya dengan Syahrul Yasin Limpo adalah sebelum menteri dari Partai Nasdem itu berangkat ke Eropa beberapa waktu lalu.

"Kalau saya, (kontak) terakhir pas keberangkatan. Cuma kalau pejabat eselon 1 yang ikut (ke Eropa)  terakhir sampe di Spanyol. Itu masih bersama-sama," katanya. 

Saat pulang katanya,Syahrul berpisah dengan rombongan. Harvick menyebut hal itu terjadi karena tiket pesawat rombongan terpisah-pisah.

Namun, setelah pisah tersebut, sampai dengan saat ini tidak ada komunikasi dengan Syahrul. Padahal kata Harvick, harusnya Syahrul sudah harus kembali dari kunjungan kerja pada Sabtu (30/9) atau Minggu (1/10) kemarin.

"Sabtu atau minggu harusnya sudah kembali. Sampai sekarang belum ada komunikasi," katanya.

Meskipun demikian, pihaknya belum melaporkan masalah tersebut ke pihak terkait. Pihaknya baru melapor ke Presiden Jokowi.

Harvick mengatakan pihaknya masih menunggu arahan dari Presiden Jokowi mengenai masalah itu. 

"Masih menunggu situasi arahan Pak Presiden. Kita tunggu saja sama-sama," katanya. 

Syahrul saat ini terseret kasus dugaan korupsi di tubuh Kementerian Pertanian. Korupsi terkait masalah penempatan pegawai.

[Gambas:Video CNN]

KPK mengaku telah menemukan tiga klaster terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementan. Yang diselidiki saat ini merupakan klaster pertama.

Puluhan pihak terkait telah diklarifikasi dalam proses penyelidikan dugaan kasus korupsi tersebut. Satu di antaranya ialah Syahrul Yasin Limpo.

Berdasarkan informasi hasil gelar perkara yang diterima CNNIndonesia.com, pimpinan KPK menyepakati Yasin Limpo dan dua pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Yasin Limpo pun enggan menanggapi kabar tersebut.

Nah, untuk menyelidiki dan mencari bukti atas dugaan kasus itu, pekan lalu KPK melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Pertama, rumah dinas Syahrul Yasin Limpo di Komplek Perumahan Menteri Widya Chandra.

Dalam penggeledahan ini, KPK menemukan uang rupiah dan dolar dalam jumlah miliaran, catatan laporan keuangan dan pemberian aset. KPK juga menemukan 12 pucuk senjata api.

Kedua,KPK juga menggeledah Kantor Kementerian Pertanian.

Saat penggeledahan terjadi, Syahrul sedang kunjungan kerja ke luar negeri. Salah satunya, Spanyol.

Istri saya adalah seorang kepala suku

Pemerintah Keluarkan Jurus Baru Bendung Banjir Produk Impor Jumat Ini******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas mengatakan kebijakan untuk menekan barang imporyang membanjiri Indonesia bakal ditentukan pemerintah melalui rapat pada Jumat (6/10).

Zulkifli mengatakan ini adalah tindak lanjut dari rapat bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Selasa (3/10).

"Kemarin kita rapat dipimpin langsung Pak Presiden (Jokowi), antara lain mengenai border dan post border,juga kawasan berikat yang akan ditata. Mungkin nanti Jumat akan diputuskan, antara lain post borderdan borderitu. Post borderbegitu banyak, gak mudah. Oleh karena itu, mungkin nanti akan dijadikan border," ungkapnya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

Mengutip laman Kemendag dan Kementerian Keuangan, borderadalah wilayah pabean dan post border berarti di luar kawasan pabean. Dengan kata lain, kebijakan post border adalah langkah pemerintah memeriksa barang impor di luar kawasan pabean, seperti gudang importir.

Ketentuan soal post borderjuga diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51 Tahun 2020 tentang Pemeriksaan dan Pengawasan Tata Niaga Impor Setelah Melalui Kawasan Pabean (Post Border).

Akan tetapi, beleid tersebut dicabut dengan kehadiran Permendag Nomor 44 Tahun 2021 yang kini direvisi menjadi Permendag Nomor 53 Tahun 2021 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Ketentuan Impor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru.

Meski Zulkifli tak merinci aturan baru tersebut bakal berbentuk apa, ia menegaskan langkah ini dilakukan demi membawa kebaikan untuk pedagang lokal Indonesia, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

"Sekarang kita benahi grosir-grosir, pedagang ritel, UMKM. Kita tertibkan juga kalau ada yang ilegal. Sekarang yang akan kita bahas lagi nanti post borderdan border," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Negara Liliput dunia nyata

Rajin Keliling Pasar, Zulhas Temukan Biang Kerok Pedagang Sepi Pembeli******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan alias Zulhas yang tengah rajin berkeliling ke pasar-pasar tradisional akhirnya menemukan biang kerok mengapa para pedagang sepi pembeli.

"Kan ini baru pandemi (covid-19), perlu waktu pulih. Lalu, sekarang memang ekonomi dunia melambat, Tiongkok (China) dan lain-lain melambat, Amerika juga," katanya usai mengunjungi ITC Mangga Dua, Jakarta Utara, Rabu (4/10).

"Tidak mudah sekarang Tiongkok ekspor ke Amerika. Tiongkok itu kan dia bikin terus, barangnya banyak. Jangan sampai barang banyak itu membanjiri kita dan mematikan toko-toko atau usaha kita yang lain. Ini yang akan diatur pemerintah," sambung Zulhas.

"Agar juga teman-teman (pedagang) offline mulai berlatih online digital. Saya melatih pedagang pasar tradisional, selain orang belanja ke pasar juga bisa jualan langsung. Agar seimbang nanti diatur di Permendag Nomor 31, diatur nanti yang impor di media sosial apa, e-commerce apa saja. Sehingga nanti toko-toko ini tidak sepi," tandasnya.

Selain ke ITC Mangga Dua, Zulhas baru-baru ini mendatangi Pusat Grosir Cililitan (PGC), Jakarta Timur hingga Pasar Asemka, Jakarta Barat. Di setiap pasar tersebut, Zulhas memborong barang-barang milik pedagang.

Penguasa Surgawi Segala Alam

Bahlil Beber Perintah Jokowi: Proyek Strategis Nasional Selesai 2024******

Menteri Investasi/ Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) memerintahkan jajaran Kabinet Indonesia Maju merampungkan proyek strategis nasional (PSN) di 2024.

"Pak Presiden (Jokowi) memerintahkan untuk melakukan percepatan agar (PSN) selesai di 2024, paling lambat semester pertama akhir," katanya di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (5/10).

"Kalau proyek-proyek yang swasta, terkecuali swasta nasional, PSN yang masuk di swasta itu bisa diperpanjang. Tapi kalau untuk pemerintah harus selesai semua," sambung Bahlil.

Bahlil menepis bahwa ada isu-isu lain yang menghambat proyek tersebut. Ia berdalih gejolak terjadi karena masalah komunikasi.

"Saya akan turun terus (ke Rempang), karena Bapak Presiden perintahkan saya untuk menyelesaikan. Saya selesaikan," tegas Bahlil.

Ia mengatakan saat ini PSN tersebut masih dalam tahap pembebasan lahan dan belum masuk ke fase konstruksi. Bahlil berharap proyek Rempang Eco City bisa segera digarap di akhir tahun ini.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga hadir dalam rapat di Istana Kepresidenan merinci progres pembangunan sederet PSN di Indonesia. Ia mengatakan sudah selesai 170 proyek dengan nilai Rp1.299 triliun per 4 Oktober 2023. Sementara itu, 61 PSN lain masih dalam tahap konstruksi.

"Kemudian di 2024 kami sudah menyampaikan ke Bapak Presiden, kami menghitung proyek yang akan selesai sampai 20 Oktober 2024 itu 25 proyek dengan nilai Rp151,58 triliun," kata Airlangga.

"Itu baik proyek jalan tol, kawasan industri, bandara, Benoa tourism, dan juga berbagai kampus universitas Islam," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Mall League of Legends dari Dunia Lain

Profil Arief Prasetyo, Kepala Badan Pangan yang Jadi Plt Mentan******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menunjuk Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas)Arief Prasetyo Adi menjadi pelaksana tugas (plt) menteri pertanian.

Jokowi beralasan Arief ditunjuk demi memudahkan pekerjaan pemerintah dalam mengurusi sektor pertanian dan pangan. Pasalnya selama ini Kementan berkoordinasi dengan Bapanas dan Bulog dalam mengurus pangan.

"Penggantinya masih Plt, Plt-nya Pak Arif Prasetyo Kepala Badan Pangan. Supaya lebih koordinatif, lebih memudahkan. Karena biasanya kita, Bulog, Badan Pangan, Mentan ini selalu harus konsolidasi. Jadi agar lebih memudahkan" katanya di Istana Merdeka, Jumat (6/10).

Mengutip situs resmi Bapanas, Arief dilantik menjadi kepala Bapanas pada 21 Februari 2022. Ia merupakan kepala pertama badan yang terbentuk pada 2021 itu.

Sebelumnya, Arief juga telah mengurus pangan sebagai Direktur Utama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food sejak 16 November 2020.

Pria kelahiran 27 November 1974 itu juga pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT. Food Station Tjipinang Jaya periode 29 September 2015 sampai hingga 15 November 2020. Ia juga berpengalaman selama lebih dari 20 tahun di beberapa industri ritel modern seperti PT Lotte Shopping Indonesia dan PT Hero Supermarket.

Dalam perjalanan kariernya, Arief telah mengantongi sejumlah penghargaan, diantaranya Leadership Pangan dan Gizi dari Pergizi Pangan Indonesia (2023), The Best CEO of The Year dari Human Capital & Performance Awards - Business News Indonesia (2021), The Best CEO BUMN Reformation (2021), CEO Visioner Perusahaan BUMN terbaik 2021 (2021), dan The Best CEO BUMD 2019 dari Top Business (20118-2020).

Lulusan S2 Magister Teknik Universitas Atma Jaya Yogyakarta itu juga aktif di berbagai organisasi, yakni Wakil Ketua Dewan Penasehat Kadin DKI Jakarta (2019-2024), Ketua Badan Pengarah Asosiasi Gula Indonesia (AGI) (2021 - sekarang), dan Ketua Dewan Pakar Perkumpulan Pengusaha Penggilingan Padi Indonesia) (2020-2025).

[Gambas:Video CNN]

Dunia Dewa Bela Diri

3 Bahaya Mengintai Usai UU Izinkan Investor Kuasai Lahan IKN 190 Tahun******

Revisi undang-undang(UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN) resmi disahkan pada Selasa (3/10).

Salah satu poin yang diatur yakni hak atas tanah investor di IKN.

Dalam pasal 16 A salinan revisi UU IKN yang diterima CNN Indonesia, investor diberikan hak atas tanah berbentuk hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun.

Hak tersebut diberikan dalam dua siklus. Pertama, jangka waktu paling lama 95 tahun.

Setelah siklus pertama selesai dan investor mau bertambah lagi, hak itu bisa diperpanjang untuk siklus kedua dengan masa yang sama.

Adapun untuk perpanjangan dan pembaharuan HGU dapat diberikan sekaligus setelah lima tahun HGU digunakan dan dimanfaatkan secara efektif sesuai dengan tujuan pemberian haknya.

Selain itu, dalam tenggang waktu 10 tahun sebelum HGU siklus pertama berakhir, pelaku usaha dapat mengajukan permohonan pemberian kembali HGU untuk siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun lagi, sesuai dengan perjanjian pemanfaatan tanah seperti sebelumnya.

Lantas bisakah pemberian HGU hingga 190 tahun bisa menarik minat investor ke IKN?

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan hal yang sangat tak biasa. Menurutnya, rata-rata konsesi dalam bentuk HGU biasanya maksimal 100 tahun.

Bahkan di China, HGU untuk residensial proyek seperti apartemen hanya 70-90 tahun. Sedangkan konsesi HGU untuk pabrik biasanya maksimal hanya 50-60 tahun.

Di Indonesia, lanjut Ronny, biasanya juga berlaku HGU dengan rentang waktu seperti itu. Misalnya konsesi Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB) yang awalnya 50 tahun menjadi 80 tahun.

"Jadi memang tak biasa konsesi HGU di IKN tersebut. Meskipun begitu, semuanya toh kembali kepada pemerintah karena wewenang pemberian konsesi HGU memang ada di tangan pemerintah," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Ronny mengatakan yang menjadi persoalan adalah apa motivasi pemerintah di balik kebijakan pemberian HGU hingga 190 tahun. Menurutnya, hal itu terjadi lantaran return of investmentdi IKN yang diperkirakan akan sangat lama karena kawasannya benar-benar dimulai dari nol.

Ia memandang pengusaha dan investor tampaknya baru bisa mendapatkan return of investmentyang optimal jika HGU-nya di atas 100 tahun.

Di sisi lain, IKN sudah terlanjur digadang-gadang sebagai mega proyek yang akan menjadi warisan Presiden Jokowi.

"Sehingga untuk tetap membuat pengusaha dan investor tertarik untuk ikut menanam modal di IKN, HGU nya diperpanjang agar IKN menjadi atraktif untuk berinvestasi," katanya.

Pemberian HGU hingga 190 tahun juga ia nilai bisa menguntungkan pemerintah karena akan menarik investor. Namun, kebijakan itu juga bisa membawa kerugian.

Pertama, pemerintah kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendapatan dari perpanjangan konsesi HGU. Kedua, pemerintah semakin lama kehilangan wewenang penuh atas kawasan yang telah dikuasai investor karena waktu HGU-nya terlalu panjang.

"Artinya pemerintah kehilangan kesempatan untuk memonetisasi kawasan tersebut setelah 100 tahun, karena jatah HGU ternyata 190 tahun," kata Ronny.

Kemudian kerugian ketigaadalah investor akan berpeluang mengeksploitasi kawasan IKN untuk mendapatkan keuntungan dalam waktu yang sangat lama, bahkan bisa tiga generasi.

Ronny pun meragukan pemberian HGU hingga 190 tahun bisa membuat investor ramai-ramai menanamkan modal di IKN. Memang, ada investor yang akan tertarik dengan HGU yang panjang. Namun biasanya mereka akan meminta banyak insentif dan kemudahan regulasi.

"Sementara tak semua investor mencari HGU panjang. Sebagian investor justru menginginkan peluang return of investmentyang cepat dan pasarnya pasti, tidak terlalu dimulai dari nol," katanya.

Sementara itu, Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan pemberian HGU hingga 190 tahun merupakan kebijakan yang berlebihan. Kebijakan itu dinilai bisa membuat pemerintah tidak memiliki kendali terhadap pemanfaatan lahan selama izin HGU diberikan kepada investor.

"Bayangkan saja, mau mengubah tata ruang dan pemanfaatan wilayah saja tunggu siklus yang sangat lama sampai HGU habis," katanya.

Dampak lainnya adalah pemanfaatan lahan IKN yang seharusnya bisa melibatkan masyarakat lokal menjadi terbatas. Hal itu, lanjut Bhima, menjadi kontradiksi dengan upaya reforma agraria karena terjadi konsentrasi aset lahan pada segelintir investor IKN.

Bhima juga meragukan upaya pemberian HGU selama 190 tahun bisa menarik minat investor. Ia justru khawatir investor yang sudah diberikan izin HGU, malah tidak menggarap lahannya. Sehingga yang terjadi hanya sekedar spekulasi properti saja.

Di sisi lain, ia melihat investor bisa saja menganggap IKN merupakan proyek penuh risiko tinggi sehingga HGU-nya sampai 190 tahun.

"Kalau proyeknya menarik secara komersial buat apa ada obral HGU sampai selama itu? Justru waktu proposal IKN ditawarkan ke investor timbul tanda tanya. Berarti HGU 190 tahun artinya, horizon keuntungan investor kan sangat panjang sekali ya. Itu persepsi yang ada di benak investor terutama dari negara maju," katanya.

Bukti Panik Tak Ada Investor Tertarik Masuk IKN