slot online

buku keabadian

Diskon Tarif Tol Krian******

PT WaskitaToll Road (WTR ) melalui anak usahanya, PT Waskita Bumi Wira (WBW), memberikan diskon 11 persen hingga 35 persen bagi kendaraan yang melintasi Tol Krian-Gresik. Tarif diskon tersebut berlaku untuk semua golongan kendaraan mulai hari ini, Kamis (22/6), pukul 06.00 WIB.

"Dengan diskon tarif tersebut, maka pengguna jalan dengan kendaraan Golongan 1 akan dikenakan tarif Rp1.300 per km, di mana tarif normal adalah Rp1.506 pe km," ujar Corporate Secretary Waskita Toll Road Alex Siwu dalam keterangan resmi.

Lalu, pengguna jalan dengan kendaraan golongan II, III, IV dan V dikenakan tarif diskon Rp1.500 per km, turun dari tarif normal Rp2.259 per km untuk golongan kendaraan II dan III dan tarif normal Rp3.012 per km untuk golongan kendaraan IV dan V.

Diskon tarif tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pelayanan kepada para pengguna jalan, selain itu juga sebagai bentuk kontribusi perusahaan untuk memaksimalkan distribusi lalu lintas dalam menyambut libur Hari Raya Iduladha dan Libur Sekolah.

"Pemberlakuan diskon tarif tersebut juga diharapkan dapat berdampak positif terhadap WBW, khususnya dalam rangka peningkatan volume lalu lintas Tol Krian - Gresik secara keseluruhan," ujar Alex.

Adapun pada Junction Wringinanom yang sudah beroperasi sejak 22 Februari 2023 tetap dikenakan tarif normal dengan besaran tarif dari Junction Wringinanom menuju Lebani Gresik dan sebaliknya sebesar Rp5.500 (Gol. IV dan V), Junction Wringinanom menuju Belahanrejo dan sebaliknya sebesar Rp10.500 (Gol. I), Rp15.500 (Gol. II dan III), dan Rp21 ribu (Gol. IV dan V).

Lalu, Junction Wringinanom menuju Cerme dan sebaliknya sebesar Rp32 ribu (Gol. I), Rp48 ribu (Gol. II dan III), dan Rp64 ribu (Gol. IV dan V), serta Junction Wringinanom menuju Bunder dan sebaliknya sebesar Rp42 ribu (Gol. I), Rp63 ribu (Gol. II dan III), dan Rp84 ribu (Gol. IV dan V).

Direktur Pengendalian & K3LMP Mokh Sadali menyampaikan kehadiran Tol Krian - Gresik saat ini mempermudah akses pengguna jalan khususnya masyarakat Gresik yang akan berpergian ke wilayah lainnya di Jawa Timur.

"Adanya Tol Krian - Legundi - Bunder mempermudah akses dari Krian ke Bunder di Gresik, ditambah adanya Junction Wringinanom, tentunya akses masuk dan keluar Jalan Tol Krian - Gresik semakin mudah, sehingga manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat." jelas Sadali pada keterangan yang sama.

Ruas Tol Krian - Gresik terdiri dari 3 seksi yaitu Krian - Kedamean, Kedamean - Boboh dan Boboh - Bunder, dengan total panjang 29 km dan telah beroperasi secara penuh.

Saat ini, Tol Krian - Gresik menjadi akses pendukung peningkatan perekonomian bagi kelancaran logistik, barang dan jasa di wilayah Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik, serta kawasan industri Krian.

[Gambas:Video CNN]

Tuan Abadi Perkotaan

Uni Eropa Siapkan Langkah Khusus Lawan Larangan Ekspor Nikel Jokowi******

Uni Eropa(UE) berkonsultasi tentang pembuatan Peraturan Penegakan (Enforcement Regulation) perdagangan internasional terkait penyelesaian sengketa larangan ekspor bijih nikel yang dilakukan pemerintah Indonesia.

Langkah ini diambil setelah Indonesia mengajukan banding, setelah kalah gugatan dari Eropa di Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Hal tersebut dimuat dalam situs resmi Uni Eropa, dikutip Rabu (12/7).

Peraturan Penegakan ini memungkinkan Eropa melakukan tindakan balasan atas pelanggaran aturan dagang oleh negara lain yang berdampak pada kepentingan komersial Eropa.

Para pemangku kepentingan di Komisi Uni Eropa memiliki waktu hingga 11 Agustus 2023 untuk memberikan pandangan mereka tentang penggunaan Peraturan Penegakan UE dalam kasus ini. Tindakan yang diberikan mencakup pengenaan bea atau pembatasan kuantitatif pada impor atau ekspor.

Pada saat yang sama, UE akan melanjutkan upaya dalam mencapai mufakat dengan Indonesia soal ekspor bijih nikel ini, termasuk terus mengajak Indonesia untuk bergabung dalam Multi-Party Interim Appeal Arrangement (MPIA).

Uni Eropa menilai kebijakan setop ekspor bijih nikel oleh Indonesia membuat harga nikel di pasar melejit sehingga memukul Uni Eropa dan negara pengguna nikel lainnya.

Blok Benua Biru lantas meminta konsultasi dengan RI melalui WTO pada 2019. Tak ada kata sepakat, Eropa pun mengajukan gugatan pada 2021. Hasilnya, panel WTO menyatakan tindakan Indonesia tak sesuai aturan WTO.

Setelah 'vonis' tersebut keluar, Indonesia mengajukan banding pada Desember 2022.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Shen Yuan menyatukan dunia

AP I Akan Layani 1,048 Juta Penumpang di Libur Panjang Iduladha******

PT Angkasa PuraI akan melayani sekitar 1.048.781 penumpang pada periode libur panjangHari Raya Iduladha tahun ini.

Pelayanan itu terhitung pada 28 Juni hingga 2 Juli 2023. Pejabat Pengganti Sementara (Pgs.) Direktur Utama PT Angkasa Pura I Lukman F. Laisa mengatakan penumpang tersebut terdiri atas 832.532 penumpang rute domestik dan 216.249 penumpang rute internasional.

Pihaknya memprediksi puncak arus pergerakan penumpang terjadi pada Rabu (28/6), dengan jumlah trafik mencapai 217.660 pergerakan penumpang di 15 bandara.

Angkasa Pura I juga menjalin koordinasi secara terus menerus dengan instansi terkait untuk memastikan kelancaran operasional penerbangan dan menjaga kualitas layanan atau level of servicebagi seluruh pengguna jasa bandara.

Ia menjelaskan demi mengantisipasi lonjakan pergerakan pesawat, selama periode libur panjang ini; tiga bandara Angkasa Pura I yakni Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali, Bandara Sam Ratulangi Manado, dan Bandara Sultan Hasanuddin Makassar juga akan beroperasi selama 24 jam dalam satu hari.

Bandara-bandara lain juga akan melakukan penyesuaian jam operasi jika diperlukan, atau dengan menyesuaikan permintaan dari maskapai penerbangan. Kebijakan penyesuaian jam operasional bandara ini ditujukan untuk mengantisipasi tingginya potensi lonjakan trafik pergerakan pesawat dan penumpang selama periode libur panjang.

[Gambas:Video CNN]

Naruto: pecinta kuliner

Produksi Hyundai Naik jadi 1.000 Unit Berkat Insentif Mobil Listrik******

PT Hyundai Motors Indonesia mengungkapkan produksi mobil listrik di pabriknya meningkat seiring berjalannya program subsidi kendaraan listrik yang diberikan pemerintah. 

Presiden Hyundai Motor ASEAN HQ Young Tack Lee mengatakan produksi mobil listrik bakal bertambah menjadi 1.000 unit per bulan dari 250 unit per bulan.

"Kebijakan dari pemerintah untuk subsidi, PPN dihapuskan 10 persen itu pun bisa mendukung, berarti Hyundai tahun yang lalu satu bulan produksinya hanya 250 unit karena semikonduktornya kurang, tetapi untuk tahun ini sudah mulai satu bulan produksi 1.000 unit," katanya di kantor PT Hyundai Motor Manufacturing Indonesia, Bekasi, Selasa (11/7).

"Jadi kira-kira US miliar untuk baterai sel, untuk baterai packnya US juta. Kira-kira seluruh total investasinya US,5 miliar ," katanya.

Pemerintah memberikan subsidi bagi mobil listrik yang memenuhi syarat. Salah satu syaratnya, diproduksi lokal dengan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen. Sejauh ini cuma dua mobil listrik yang bisa dibeli menggunakan subsidi yaitu Wuling Air EV dan Hyundai Ioniq 5.

Subsidi yang diberikan adalah potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10 persen. Sehingga PPN yang tadinya 11 persen kini hanya dibebani 1 persen.

[Gambas:Video CNN]

Huang Quan tidak akan menyerah

Moeldoko Bantah Food Estate Gagal: Perlu Waktu******

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko membantahfood estate merupakan proyek yang gagal. Menurutnya diperlukan waktu untuk melihat manfaat food estate dalam ketahanan pangan dalam negeri.

"Persoalan gagal itu tidak bisa dijudge dalam tempo yang dekat. Jadi belum bisa dikatakan gagal tapi perlu waktu" katanya di The Westin Hotel, Jakarta, Rabu (12/7).

Ia mencontohkan food estate di Kalimantan Selatan yang disebut memerlukan penanganan khusus. Kemudian food estate di Keerom, Papua yang merupakan lahan sawit lalu dijadikan untuk budidaya jagung. Hasilnya produktivitas food estate itu mencapai enam ton dan diperkirakan akan bertambah menjadi 12 ton.

"Sebab treatment awal misalnya kadar keasaman masih tinggi, kita treatment lagi. Nanti pelan-pelan turun dan terbangun dengan baik sehingga tanaman akan bertumbuh dengan baik," imbuhnya.

Lihat Juga : Penghapusan Dana Wajib 5 Persen Dinilai Bakal Bebani BPJS Kesehatan

Sebelumnya kritik mengenai food estate datang dari berbagai pihak, termasuk Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. Ia mengaku sudah meninjau langsung lokasi-lokasi program food estate yang dijalankan Kementerian Pertanian.

"Tentang food estate, hasil peninjauan kita, saya ke beberapa food estate itu sebagian gagal," kata Djarot di kantor DPP PDIP, Selasa (4/1).

Dia menegaskan bahwa Kementerian Pertanian harus bertanggung jawab atas program yang dijalankan, termasuk juga food estate.

"Siapapun yang menginisiasi tentang program food estate tapi menteri pertanian itu harus di depan," kata Djarot.

[Gambas:Video CNN]

Rekor dunia alien komputer binatang roh

Bawahan Luhut Beri 3 Bantahan Kritik Anies soal Subdisi Mobil Listrik******

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi memberikan 3 bantahan atas kritik Anies Baswedan soal subsidi mobil listrikdi rezim Presiden RI Joko Widodo (Jokowi).

"Memang meningkatkan kualitas dan aksesibilitas transportasi umum berbasis listrik sebagai bagian dari solusi untuk menangani polusi udara penting. Namun, pernyataan bahwa subsidi mobil listrik hanya dinikmati oleh orang-orang yang mampu secara ekonomi seolah-olah mengabaikan beberapa hal penting," kata anak buah Luhut Binsar Pandjaitan itu kepadaCNNIndonesia.com, Minggu (25/6).

Lihat Juga : Batal Impor Bekas Jepang, KAI Commuter Bakal Remajakan 19 KRL Lama

Pertama, Jodi mengatakan biaya operasional dan pemeliharaan mobil listrik lebih rendah ketimbang mobil berbahan bakar fosil. Dengan subsidi yang tepat, ia yakin mobil listrik bisa menjadi pilihan terjangkau bagi banyak orang.

Jodi berdalih kendaraan listrik bukan hanya mobil pribadi, melainkan bus, truk, dan motor listrik yang bisa digunakan berbagai segmen masyarakat. Dengan kata lain, Kemenko Marves pimpinan Luhut menegaskan subsidi kendaraan listrik tidak bisa dipandang sebelah mata.

"Kebijakan yang efektif harus mempertimbangkan berbagai aspek dan pendekatan untuk mencapai tujuan yang sama, yakni transportasi yang lebih ramah lingkungan dan inklusif untuk semua," katanya.

Lihat Juga : Sampai Kapan Naik Kereta Cepat Jakarta-Bandung Bisa Gratis?

Sebelumnya, Anies yang merupakan bakal calon presiden (Bacapres) 2024 dari Koalisis Perubahan untuk Persatuan (KPP) mengulang kritiknya soal program subsidi alias insentif kendaraan listrik di rezim Jokowi. Menurutnya, perlu dipetakan secara jelas apa saja yang dibutuhkan dalam alokasi anggaran, termasuk gelontoran subsidi.

Ia mempertanyakan di mana letak keadilan sosial untuk seluruh rakyat Indonesia. Anies menegaskan kebijakan yang diambil pemerintah seharusnya tidak hanya berfokus pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi.

"Beberapa waktu lalu saya sempat sampaikan, subsidi untuk mobil listrik hanya dinikmati segelintir orang yang memang kondisi ekonominya sudah sangat baik. Karena itu mereka mampu membeli mobil listrik," ungkapnya dalam rekaman video sambutan yang diputar di Indonesia Net-Zero Summit (INZS) 2023 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Sabtu (24/6).

"Padahal bicara tentang pengelolaan dampak dari polusi udara yang harusnya kita kerjakan adalah memindahkan pengguna kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Artinya, ekspansi dan elektrifikasi transportasi umum," sambung eks Gubernur DKI Jakarta itu.

Lihat Juga : Anak Buah Luhut Klaim Industri Otomotif RI Siap Transformasi ke EV

Sebelumnya, ia melancarkan kritik serupa dalam deklarasi relawan Amanat Indonesia (ANIES) di GBK Senayan, Jakarta, Minggu (7/5).

Ia menilai solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi polusi udara bukan terletak di dalam subsidi mobil listrik. Eks gubernur DKI Jakarta itu menyebut pemerintah seharusnya memastikan sumber daya yang diberikan untuk rakyat adalah sumber daya yang tepat.

Soal insentif pembelian kendaraan listrik sebetulnya bukan barang baru, di mana sudah diumumkan pemerintah pada 20 Maret 2023. Khusus mobil listrik, insentif diklaim berjalan sejak 1 April.

Kendati, bantuan yang diberikan pemerintah untuk pembelian mobil listrik bukan berupa subsidi. Ada insentif berupa potongan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari sebelumnya 11 persen menjadi 1 persen.

Lihat Juga : Anies Lagi-lagi Kritik Subsidi Mobil Listrik, Singgung Keadilan Sosial