menara3388

pola gacor madame destiny 209Jutaan kata 124137Orang-orang telah membaca serialisasi

《menara3388》

PBNU minta semua pihak hormati hasil Pilpres 2024******

Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima

Surabaya (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meminta semua pihak menghormati hasil Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 karena merupakan pilihan dari rakyat.

"Ini pilihan rakyat, kita terima. Memang kadang tidak sesuai dengan hati kita, tapi harus kita terima. Kita ucapkan selamat bagi yang menang. Yang belum menang, medan pengabdian bisa dipilih, banyak sekali. Mereka orang hebat semua," kata Sekretaris Jenderal PBNU Saifullah Yusuf saat dihubungi di Surabaya, Rabu.

Menurut Gus Ipul,, sapaan akrabnya, hasil Pilpres merupakan pilihan rakyat yang harus dihormati bersama, sebab kontestasi tersebut tidak terjadi kali ini saja, namun setiap lima tahun sekali.

Ia menilai sistem pemilihan umum (Pemilu) sudah dibangun, dilengkapi dan disempurnakan, sehingga peluang untuk melakukan kecurangan semakin kecil.

Dia pun mengimbau semua pihak untuk tetap tenang dan mengikuti semua proses sampai pengumuman pemenang pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Tidak perlu ada pengerahan massa, tidak perlu ada hal-hal yang mungkin mengganggu proses ini. Biar ini pilihan rakyat kita hargai dulu. Kalau ada kecurangan, dikumpulkan bukti dan diproses sampai ke tingkat Mahkamah Konstitusi," ujarnya.

Bagi pendukung yang menang, lanjut dia, mari iringi dengan berdoa kepada Allah, Tuhan Yang Maha Kuasa mudah-mudahan kemenangan ini membawa manfaat untuk rakyat.

"Jadi yang menang mari berdoa, bagi yang kalah, mari kita terima sebagai sebuah pilihan rakyat," katanya. 

Baca juga: Gus Ipul harap pencoblosan berjalan lancar

Baca juga: Gus Ipul: Mekanisme Pemilu telah diatur agar tidak ada kecurangan

Pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejauh ini masih unggul dalam hasil hitung cepat (quick count) sementara dari beberapa lembaga survei.

Beberapa lembaga survei seperti Charta Politika, KedaiKOPI, dan Populi Center dalam hasil hitung cepat (quick count)mereka memprediksi pasangan Prabowo-Gibran unggul dalam perolehan suara Pilpres 2024. Lembaga-lembaga itu, berdasarkan hasil hitung cepat, juga memperkirakan pemilihan presiden-wakil presiden berlangsung satu putaran dimenangkan oleh pasangan Prabowo-Gibran.

Pemilu 2024 meliputi Pemilu Presiden dan Wakil Presiden RI, Pemilu Anggota DPR RI, Pemilu Anggota DPD RI, pemilu anggota DPRD provinsi, dan pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Sebelumnya, KPU RI mengumumkan peserta Pemilu 2024 sebanyak 18 partai politik nasional, yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, pemilu anggota legislatif (pileg) juga diikuti enam partai politik lokal, yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

KPU RI juga telah menetapkan peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024.

Pewarta: Willi Irawan
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Koalisi masyarakat sipil dukung Kemlu sampaikan nasihat hukum di ICJ******

Jakarta (ANTARA) - Sejumlah organisasi masyarakat sipil Indonesia mendukung upaya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyampaikan pernyataan lisan untuk nasihat hukum (advisory opinion)di Mahkamah Internasional (ICJ) terkait pendudukan Israel di Palestina.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam audiensi antara koalisi masyarakat sipil dengan Kemlu, yang diwakili Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional L. Amrih Jinangkung dan Direktur Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Abdul Kadir Jailani, di Jakarta, Senin (12/2).

“Koalisi juga menyerahkan surat terbuka kepada Kementerian Luar Negeri, yang pada dasarnya mengapresiasi langkah-langkah Kemlu RI, terutama Menlu Retno Marsudi, yang terus mendukung hak asasi manusia dan menolak tindakan genosida yang diduga dilakukan Israel terhadap warga Palestina,” demikian menurut koalisi, sebagaimana pernyataan tertulis yang diterima pada Selasa.

Di antara organisasi masyarakat sipil yang ikut serta dalam koalisi tersebut adalah Kontras, YLBHI, Dompet Dhuafa, Amnesty International Indonesia, FORUM-ASIA, Asia Justice and Rights (AJAR), YAPPIKA, dan SINDIKASI.

Koalisi tersebut menyoroti serangan Israel ke Gaza sejak 7 Oktober 2023 telah menewaskan lebih dari 27 ribu warga sipil Palestina, mencederai 66 ribu orang, dan memaksa lebih dari 1,7 juta orang lainnya mengungsi dari tempat tinggalnya.

Di tengah gempuran Israel ke Jalur Gaza yang terus berlanjut, koalisi tersebut memandang solidaritas dan kerja sama untuk membela hak rakyat Palestina harus terus dijaga, salah satunya dengan cara mendukung Kemlu RI menyampaikan pernyataan lisan untukadvisory opinion di ICJ.
Baca juga: Dewan Keamanan PBB mengkaji putusan ICJ terhadap Israel

Koalisi masyarakat sipil juga mengajukan sejumlah rekomendasi untuk menguatkan pernyataan Indonesia, yaitu supaya ada penegasan atas adanya keberpihakan negara-negara adikuasa terhadap tindakan Israel dan penekanan terhadap pentingnya menerapkan tanggung jawab untuk melindungi (responsibility to protect).

Pentingnya langkah-langkah diplomasi untuk menekan Israel supaya tunduk pada hukum internasional dan membuka akses bantuan kemanusiaan untuk masyarakat Gaza harus ditekankan dalam pernyataan lisan Indonesia, menurut koalisi itu.

Selain itu, koalisi juga meminta Kemlu untuk terus bersuara di forum internasional terkait pentingnya jaminan perlindungan terhadap kelompok rentan, seperti wanita, anak-anak, dan disabilitas, di daerah konflik serta memperingatkan efek domino yang dapat muncul dari pengungsi internal.

“Kami berharap supaya rekomendasi yang telah kami sampaikan, termasuk dukungan terhadap gugatan Afrika Selatan (di ICJ) dan penekanan pada isu-isu kemanusiaan, dapat menjadi kontribusi positif dalam menyelesaikan konflik di Palestina,” demikian menurut koalisi tersebut.

Sebagaimana diketahui, Majelis Umum PBB pada 17 Januari 2023 telah memintaadvisory opiniondari ICJ mengenai konsekuensi hukum dari kebijakan dan tindakan Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur.

Sebagai langkah partisipasi, Indonesia sudah menyampaikan masukan tertulis (written statement)kepada ICJ pada Juli 2023, dan Menlu Retno Marsuki akan menyampaikan pernyataan lisan (oral statement)pada akhir Februari di ICJ, Den Haag, Belanda.

Baca juga: Menlu Afrika Selatan dapat ancaman setelah gugat kasus genosida Israel

Pewarta: Nabil Ihsan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

TPS di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di Komplek Anggota DPR RI dan Kalibata City rawan keributan.

"Memang selama ini dari pemilu ke pemilu itu catatannya selalu ada masalah," kata Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Jakarta Selatan, Atiq Amalia di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, di Kalibata City pada Pemilu 2024 terdapat 13 TPS yang dipusatkan di beberapa lapangan di kawasan tersebut.

Ia menjelaskan bahwa Kalibata City yang berada di Kecamatan Pancoran, memang memerlukan perhatian khusus sehingga perlu adanya antisipasi. Untuk itu pihaknya meninjau lokasi tersebut sebelum dan saat hari pemungutan suara.

"Memang perlu mendapat perhatian khusus, termasuk kami besok akan turun bersama wali kota," tuturnya.

Atiq menambahkan, di pemilu sebelumnya, keributan yang terjadi di Kalibata City dikarenakan adanya warga yang memaksa untuk bisa menyalurkan hal suaranya. Padahal tidak memiliki hak pilih di TPS tersebut karena mereka kebanyakan merupakan pendatang.

Baca juga: Bawaslu Jaksel ingatkan saksi parpol tak hanya awasi suara partainya
Baca juga: Jakarta Selatan sudah turunkan 56 ribu APK peserta Pemilu 2024
 

Untuk mengantisipasi keributan, kata Atiq, sudah disepakati agar yang membuat keributan ditarik keluar TPS supaya tidak mengganggu jalannya pemungutan suara.

Menurut dia, hal itu telah dikoordinasikan dengan pengelola, Panwascam dan petugas terkait jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena itu harus dipastikan tidak ada keributan di TPS dan penyelesaian masalah dilakukan di luar TPS.

"Keributan biasanya dikarenakan penghuni menyodorkan KTP supaya bisa memaksa untuk memilih di sana. Dari pemilu ke pemilu selalu ada masalah seperti itu," katanya.

Selain di Kalibata City, TPS yang rawan keributan lainnya adalah di Komplek Rumah Jabatan Anggota DPR RI. Kasusnya pun serupa.

"Ada berapa ya titiknya, seperti di Kalibata City dan di sini (Rumah Jabatan Anggota DPR) juga ada. Di sini juga sama kasusnya, mereka tidak mendaftarkan, hanya menggunakan KTP. Jadi mereka memaksa juga untuk mencoblos," kata Atiq.
 

Pewarta: Khaerul Izan
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：pinjaman online ilegal、kingdom357、kredit hp di lazada tanpa dp

Terkait：paito xiamen 12、situs aman download aplikasi pc、slot deposit via pulsa 10000、demo mahjong ways 1 rupiah、real slot gacor、situs slot 2023、bandar slot bonus new member 100、qqmamibet、youtube tarikan paito hk、server thailand.com

---

---

bab terbaru：gacor118（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07