situs baru slot gacor

penyedia sistem

Erick Thohir: Kalau RI Chaos, Saya Yakin Regional Chaos******

MenteriBUMN Erick Thohir menyebut negara sahabat seperti Singapura, Malaysia, Chinaingin Indonesia selalu aman.

Mereka tak mau Indonesia sampai rusuh alias chaos. Pasalnya, mereka meyakini kalau Indonesia sampai rusuh, Singapura, Malaysia bisa terkena dampaknya.

Maklum katanya, banyak negara sahabat yang sangat bergantung pada Indonesia.

"Soal bauksit saja misalnya, Indonesia 98 persen ekspor ke China, nomor satu untuk produksi kaca buat menyerap panas. Itu di China nomor satu," tambahnya.

Ia menambahkan Indonesia sekarang ini seperti gadis cantik. Karena kecantikan itu, Indonesia saat ini banyak didekati.

Termasuk investor yang tentunya ingin Indonesia aman.

"Saya kemarin tahun baru dapat kesempatan libur 3 hari. Saya bertemu dengan tokoh di Jepang. Tapi tidak bisa saya sebutkan namanya. Saya bilang hubungan Jepang Indonesia jangan sampai di tingkat rendah karena Indonesia ini perempuan cantik yang sedang didekati banyak orang," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Saya seorang raksasa

Riuh Musabab Penolakan RUU Kesehatan, Khawatir BPJS Diintervensi******

Perubahan kedudukan BPJS yang semula di bawah presiden menjadi di bawah kementerian menjadi salah satu hal yang paling disorot dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kesehatan (RUU Kesehatan) Omnibus Law.

Banyak penolakan terhadap rancangan yang saat ini sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) DPR 2023 itu. Dalam rancangan, BPJS Kesehatan disebut akan berada di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Ali Ghufron Mukti dalam diskusi publik membahas Urgensi RUU tentang Kesehatan pada Jumat (17/2) mengatakan, rancangan itu tidak tepat karena BPJS tidak semata soal kesehatan.

"BPJS itu tidak hanya kesehatan, BPJS ini termasuk untuk jaminan kematian, JHT, kecelakaan. Jadi semua jaminan. Jadi di sini pertanyaannya agak sedikit aneh ya, berbagai macam jaminan dan berbagai kementerian ikut terlibat tapi kok masuknya di Omnibus Law kesehatan," ujar Ghufron.

Penolakan juga datang dari Ketua Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan Ali Hanafiah. Alasannya, karena iuran BPJS selama ini berasal dari akumulasi dana publik, di mana buruh membayar iuran sebesar 1 persen dan pengusaha 4 persen.

Sehingga, secara keseluruhan akumulasi uang di BPJS Kesehatan bukan milik pemerintah.

"Kami menolak keras BPJS di bawah kementerian. Di seluruh dunia tidak ada namanya jaminan sosial (BPJS) itu di bawah menteri, seluruh lembaga BPJS di seluruh dunia itu di bawah presiden atau perdana menteri, jadi di bawah langsung kepala pemerintahan," ungkap Ali dalam agenda rapat Konsolidasi Persatuan Buruh Indonesia Sumatera Selatan di Duta Hotel Palembang, Sabtu (18/2).

Adapun menteri memiliki status sebagai pembantu presiden, yang artinya tidak memiliki kapabilitas untuk mengatur pengelolaan dana publik dalam BPJS. Karena itu, menteri yang mengelola dana publik artinya menyalahgunakan wewenang dan jabatan.

"Jadi kalau sampai BPJS di bawah menteri, dengan kata lain, ini abuse of power (penyalahgunaan wewenang jabatan). Kemudian, dalam UU BPJS, Dewan Pengawas (Dewas) BPJS itu disebut wali amanah, nah kalau wali amanah itu nggak boleh di bawah seorang menteri, Dewas itu harus independen," kata Ali.

Ketua Korwil KSBSI Sumatra Utara, Ramlan Hutabarat menyampaikan hal serupa. Menurutnya, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan harus dikelola dengan profesional, demokratis, transparan, dan akuntabilitas.

Para buruh dibuat was-was atas perubahan itu, karena dikhawatirkan berimbas pada penurunan kualitas pelayanan. Selain itu, juga rentan mengalami intervensi dan menambah birokrasi.

Ramlan meminta agar pemerintah tidak mengubah BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan menjadi BUMN. Pasalnya, dana yang dikelola dalam penyelenggaraan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah dana swadaya masyarakat, khususnya dari buruh dan pengusaha.

Pemerintah pun disarankan untuk berfokus pada UU N0. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, dan UU N0. 24 Tahun 2011, Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

"BPJS berpotensi mendapat penugasan sesuatu (dari kementerian) yang berpotensi merugikan dana kelolaan masyarakat, seperti menempatkan ke instrumen investasi yang tidak menguntungkan. Atau, penugasan kementerian yang membuat pelayanan kepada warga/pekerja menjadi tidak terfokus," papar Ramlan.

Ahli seni bela diri super

Anak Buah Luhut Buka Hasil Audit Industri Timah: Hasilnya 'Lucu******

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto menyebut hasil audit industritimahIndonesia lucu-lucu.

"Kami baru saja menyelesaikan audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) soal pertambangan timah. Kalau boleh saya bilang, hasilnya lucu-lucu. Kami akan segera sikapi untuk ditertibkan," ungkapnya dalam Energy and Mining Outlook 2023 di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Ia menyoroti tambang timah ilegal yang masih menjamur. Menurutnya, tantangan pemerintah masih cukup besar meski sudah berusaha menarik hilirisasi timah ke arah yang lebih downstreamlagi.

Bahkan, kata Seto, tambang timah ilegal membuat Apple ogah berinvestasi di Indonesia. Itulah mengapa sangat sulit menarik hilirisasi timah jika penambang ilegal tidak ditertibkan.

"Spiritnya kami tertibkan, kami nggak mau asal menutup segala macam. Kami kasih waktu mereka untuk benerin, kami commitdi sini, selamanyacommitbahwa praktik pertambangannya harus baik dan benar," ucapnya.

Di lain sisi, Kepala Balai Besar Pengujian Mineral dan Batu Bara Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq menegaskan bakal melaporkan hasil temuan timnya soal industri timah ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Julian menjelaskan Kementerian ESDM sudah membentuk kelompok kerja (pokja) hilirisasi timah sejak September-Oktober 2022. Tujuannya, mengetahui masalah timah, dari hulu ke hilir dan mencari solusinya.

"Kami sudah menyampaikan hasilnya ke Menteri ESDM dan akan disampaikan ke Presiden Jokowi dengan beberapa masukan untuk menjaga kebijakan ini tetap konsisten diterapkan," jelas Julian.

[Gambas:Video CNN]

Saya telah menutup telepon selama puluhan juta tahun

Susi Minta Maaf Penerbangan Papua Terganggu Buntut Pilot Disandera******

Pendiri PT ASI Pujiastuti Aviation (Susi Air) Susi Pudjiastutimeminta maaf penerbangan maskapainya di Papua terganggu imbas penyanderaan pilot Philip Mark Mehrtens sejak 7 Februari lalu.

"Saya sebagai founderdan pemilik Susi Air ingin minta maaf kepada masyarakat Papua, pemerintah daerah, dan seluruh pengguna Susi Air di Papua yang sekarang ini menjadi terganggu karena 70 persen dari penerbangan porter kita akhirnya jadi berhenti sekarang," ujar Susi dalam konferensi pers di Jakarta Timur, Rabu (1/3).

Susi mengungkapkan maskapainya sudah beroperasi di Papua sejak 2006 di mana saat ini sudah menerbangkan 22 pesawat, termasuk jenis Pilatus Porter.

Sejak 2012, Perusahaan juga mendapat amanat dari pemerintah untuk menyelenggarakan penerbangan perintis atau rute-rute yang ditentukan oleh pemerintah dalam kontrak. Tarifnya juga mendapatkan subsidi sekitar 65 persen dari pemerintah.

Apabila pesawat tidak beroperasi, maka aktivitas masyarakat dan pengiriman logistik menjadi terganggu.

Ia juga menegaskan pihaknya terbang di Papua dengan hati-hati. Selain itu, perusahaan juga mematuhi ketentuan larangan terbang dari pemerintah.

"Semua yang diterbangin biasanya adalah rute perintis dan rute-rute aman," jelasnya.

Terkait penyanderaan itu, Susi mengaku tidak habis pikir. Secara pribadi, ia menilai mencari kemerdekaan dengan merebut kemerdekaan orang lain bukannya cara yang bijak.

Sosok Philip Mehrtens sendiri, menurut Susi, adalah salah satu pilot terbaik maskapainya. Memang, Mehrtens sempat mengundurkan diri pada 2015 lalu. Namun, sejak 2020, Mehrtens sudah kembali bekerja sebagai pilot Susi Air.

"Jadi tidak benar yang mengatakan Philip Mehrtens bersama OPM karena dia adalah seorang bapak rumah tangga, saya kenal baik dengan keluarga istrinya," ujarnya.

Kapten Philip Mehrtens masih disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) sejak 7 Februari lalu. Hingga kini, upaya pembebasan pilot tersebut belum berhasil.

[Gambas:Video CNN]

Bayi labu saya

Erick Thohir Ancam Pengusaha soal Minyak Goreng******

Menteri BUMNErick Thohir mengancam pengusaha soal kelangkaan dan lonjakan harga minyak gorengdi Indonesia yang tak kunjung selesai dalam waktu hampir dua tahun belakangan ini.

Ia mengatakan kalau pengusaha swasta tak segera membantu pemerintah mengatasi masalah itu, perusahaan pelat merah yang dikomandoinya bakal bergerak.

Ia pede kalau swasta tak mau membantu pemerintah, BUMN bisa mengatasi masalah minyak goreng. Kepercayaan diri didasarkan pada kapasitas BUMN dan lahan seluas 600 hektare yang dimiliki perusahaan pelat merah saat ini.

Masalah kelangkaan dan lonjakan harga minyak goreng terjadi di Indonesia sejak pertengahan 2021 lalu. Pada saat itu, harga minyak goreng yang biasanya hanya di kisaran Rp14 ribu per liter tiba-tiba melesat ke atas Rp20 ribu.

Tak hanya melesat, minyak goreng saat itu juga langka di berbagai daerah. Pemerintah sebenarnya sudah mengeluarkan banyak jurus untuk mengatasi masalah itu.

Pertama, meluncurkan minyak goreng kemasan sederhana Rp14 ribu per liter di ritel dan pasar tradisional secara bertahap pada Januari-Juni 2022. Total minyak goreng yang digelontorkan 2,4 miliar liter.

Untuk menyediakan minyak goreng ini pemerintah menggelontorkan subsidi Rp7,6 triliun yang diambilkan dari dana perkebunan kelapa sawit.

Kedua, menerapkan kewajiban bagi produsen memasok minyak goreng di dalam negeri (DMO) sebesar 20 persen dari total volume ekspor mereka dengan harga domestik (DPO) mulai 27 Januari lalu. Dengan kebijakan itu harga eceran tertinggi ditetapkan;

- Minyak goreng curah Rp11.500 per liter
- Minyak goreng kemasan sederhana Rp13.500 per liter
- minyak goreng kemasan Rp14 ribu per liter

[Gambas:Video CNN]

Harga mulai berlaku 1 Februari 2022.  Tapi, meskipun pemerintah sudah jungkir balik mengendalikan harga minyak goreng, yang terjadi malah sebaliknya; muncul masalah baru.

Untuk kebijakan satu harga Rp14 ribu, Dirjen Perdagangan Dalam Negeri Kemendag waktu itu, Oke Nurwan menyebut kebijakan itu membuat masyarakat menyerbu minyak goreng di ritel. Akibatnya, minyak goreng jadi langka di pasaran.

Karena gagal, pemerintah kemudian mengeluarkan jurus baru; memberlakukan harga eceran tertinggi minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter jadi Rp14 ribu per liter

Supaya itu bisa berjalan, pemerintah akan memberikan subsidi lewat Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Pemerintah juga kemudian memberlakukan larangan ekspor CPO supaya harga minyak goreng bisa ditekan ke Rp14 ribu per liter.

Namun lagi-lagi kebijakan itu malah menimbulkan masalah. Karena tak berhasil, Jokowi kemudian mencopot M Lutfi dari posisinya sebagai menteri perdagangan. Sebagai pengganti Lutfi, ia menunjuk Ketua Umum DPP PAN Zulkifli Hasan.

Di bawah komando Zulkifli, harga minyak goreng dan kelangkaannya berhasil dijinakkan melalui Program Minyakita yang dijual Rp14 ribu per liter. Tapi itu hanya berjalan beberapa bulan saja.

Belakangan ini, Minyakita langka dan juga harganya naik. Zulkifli Hasan mengungkap ada beberapa biang kerok yang menjadi penyebab Minyakita langka dan harganya naik. Biang kerok itu adalah;

- Penurunan penyaluran minyak goreng akibat realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.
- DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.
- Program biodiesel B35 yang menyebabkan pasokan bahan baku minyak goreng berkurang

ahli olahraga super

RI Masih Bebas Larang Ekspor Nikel Meski Kalah Gugatan di WTO******

Pemerintah Indonesia mengklaim masih bebas melarang ekspor bijih nikelmeski kalah gugatan dari Uni Eropa (UE) di World Trade Organization (WTO).

Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Septian Hario Seto mengatakan panel banding WTO belum terbentuk, dan kemungkinan waktu sidang Indonesia masih lama.

"Masih lanjut (banding di WTO), tenang saja. Makanya (AS keluar dari badan banding WTO), panel bandingnya belum terbentuk kan. Estimasi saya mungkin baru 2-3 tahun lagi kita bisa disidangkan," jelasnya di Sopo Del Tower, Jakarta Selatan, Kamis (23/2).

Arifin mengatakan berdasarkan putusan tertanggal 17 Oktober 2022, dijelaskan bahwa Indonesia terbukti melanggar ketentuan WTO Pasal XI.1 GATT 1994 dan tidak dapat dijustifikasi dengan Pasal XI.2 (a) dan XX (d) GATT 1994.

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia kemudian mengatakan pemerintah siap mengajukan banding atas kekalahan Indonesia tersebut.

"Sampai di lubang jarum pun kami akan hadapi dan kami harus berdaulat dan hilirisasi adalah harga mati untuk kita lakukan dalam rangka memberikan nilai tambah," ujar Bahlil dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (14/12).

Sementara itu, Kementerian Luar Negeri melaporkan Indonesia telah resmi mengajukan banding ke WTO soal gugatan UE terkait larangan ekspor nikel tersebut. Berkas banding didokumentasikan pada 8 Desember 2022, selepas keputusan panel sengketa pada 30 November 2022.

[Gambas:Video CNN]