link bo slot terpercaya

prediksi togel nusantara hari ini 114Jutaan kata 42173Orang-orang telah membaca serialisasi

《link bo slot terpercaya》

Bawaslu beberkan penelusuran dugaan pelanggaran Pemilu Pj Bupati Bone******

Makassar (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bone membeberkan hasil penelusuran dugaan pelanggaran pemilu oleh Pj Bupati Bone dari video yang menggalang dukungan untuk anaknya.

"Hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait yang diperoleh Bawaslu Bone menunjukkan bahwa tidak terdapat pelanggaran pemilu dalam kasus tersebut," ujar Ketua Bawaslu Bone Alwi melalui keterangan rilisnya di Makassar, Rabu.

Alwi mengemukakan bahwa pihaknya telah menindaklanjuti dugaan pelanggaran dalam video Pj Bupati Bone yang menggalang dukungan untuk anaknya dan telah viral di tengah masyarakat sejak 28 Desember 2023 di beberapa platform sosial media.

Dari video itu, Bawaslu Bone memandang terdapat potensi persoalan hukum mengingat video Pj Bupati Bone menjadi  viral pada masa tahapan kampanye Pemilihan Umum tahun 2024.

Namun berdasarkan hasil penelusuran dan keterangan pihak-pihak terkait di antaranya A Islamuddin selaku PJ Bupati Bone, H Andi Muchlis (Camat Kahu), dan beberapa kepala Desa pada 30 Desember 2023 dan 1 Januari 2024, diperoleh kesimpulan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu.

Alwi menjelaskan bahwa dalam tayangan video tersebut, Pj Bupati Bone mengajak/ menyosialisasikan anaknya yang merupakan bakal calon DPRD Provinsi Sulawesi Selatan Dapil 7.

Meski demikian, Bawaslu Kabupaten Bone menilai kejadian tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran pemilu dengan alasan secara hukum, yakni jadwal kampanye belum dimulai.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilu Tahun 2024, kampanye pemilu baru akan dimulai pada 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Sementara kejadian tersebut pada 9 Oktober 2023 yang belum memasuki masa kampanye Pemilu  2024.

Selain itu, Penjabat Bupati Bone A Islamuddin berdasarkan fakta-fakta pada kasus posisi, informasi awal dan hasil penelusuran terkait dengan kasus yang terjadi, dinyatakan bahwa tidak memenuhi unsur pasal 282 jo 547 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,  Bawaslu Bone menyimpulkan tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dalam peristiwa sebagaimana yang terdapat pada video PJ Bupati Bone yang viral pada tanggal 28 Desember 2023.

Hanya saja, Bawaslu Kabupaten Bone memandang terdapat dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya yakni dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Sebab berdasarkan peraturan, “Pejabat negara struktural dan pejabat Fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala Desa dilarang membuat Keputusan dan/atau melakukan Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye".

"Selanjutnya, Bawaslu Kabupaten Bone akan menindaklanjuti dengan meneruskan kepada Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN)," ungkap Alwi.

Pewarta: Nur Suhra Wardyah
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Sejumlah rumah di Kabupaten Sukabumi rusak akibat gempa M5,9******

Ada 10 rumah yang rusak mulai dari kategori ringan sampai berat

Sukabumi, Jabar (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sukabumi mencatat ada beberapa rumah di Kabupaten Sukabumi, Jabar yang rusak akibat terdampak bencana gempa M5,9 yang berpusat di Kabupaten, Bayah, Banten pada Rabu, (3/1).
"Ada 10 rumah yang rusak mulai dari kategori ringan sampai berat akibat terdampak gempa yang terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 07.53 WIB," kata Humas BPBD Kabupaten Sukabumi Sandra Fitria di Sukabumi, Rabu.

Baca juga: Puluhan rumah di Subang rusak terdampak gempa Sumedang Adapun rincian kerusakan akibat gempa bumi dengan M5,9 di Kabupaten Sukabumi yakni satu rumah mengalami rusak sedang pada bagian atap di Kampung Parungseah Berong, RT 05/04, Desa Parungseah, Kecamatan Sukabumi. Kemudian satu rumah Kampung Genteng, RT 06/06, Desa Lembursawah, Kecamatan Cicantayan rusak ringan pada bagian plafon. Satu rumah di Kampung Cikawung, RT 04/03, Desa Babakanpanjang, Kecamatan Nagrak mengalami rusak ringan pada bagian dinding. Selanjutnya, tiga rumah di Kampung Pasireurih, RT04/03, Desa Cihamerang, Kecamatan Kabandungan mengalami rusak sedang. Satu rumah rusak berat pada bagian dapur di Kampung Ciaul, RT 05/02, Desa Mekarjaya, Kecamatan Kabandungan.

Baca juga: Ketinggian air sekitar PLTN Shika naik tiga meter usai gempa Jepang Satu rumah roboh di Kampung Bantarkalong, RT 02/01, Desa Hegarmanah, Kecamatan Warungkiara dan satu rumah ambruk di Kampung Tegalnyampai, RT 05/02, Desa Loji, Kecamatan Simpenan serta satu rumah rusak sedang di Kampung Tangkil, RT 10/8, Desa Cicareuh, Kecamatan Cikidang. Menurut Sandra, pihaknya hingga saat ini masih melakukan asesmen terkait bangunan atau fasilitas yang terdampak gempa. Tidak menutup kemungkinan jumlahnya bertambah. Untuk warga yang mengungsi masih dalam pendataan, tetapi beberapa diantaranya mengungsi ke rumah sanak saudaranya. Selain itu, untuk kerugian masih dalam perhitungan. Pihaknya menghimbau kepada warga untuk tidak panik, namun tetap waspada antisipasi terjadinya gempa susulan.
Baca juga: Pemkab Sumedang mulai rehabilitasi rumah terdampak gempa pekan depan

Pewarta: Aditia Aulia Rohman
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2024

Pengamat: KPU harus libatkan multipihak amankan data pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute (TII) Arfianto Purbolaksono menilai Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu sudah seharusnya melibatkan banyak pihak untuk mengamankan data terkait Pemilu 2024. “Kalau kita hanya menyandarkan kepada KPU secara institusi, saya rasa KPU tidak memiliki banyak resources gitu ya terkait dengan bagaimana mengamankan data,” kata Manajer Riset dan Program TII Arfianto Purbolaksono di Jakarta, Selasa. Berkaca dari kebocoran dan penjualan data pemilih Indonesia di situs gelap baru-baru ini, Arfianto menerangkan langkah taktis yang harus dilakukan KPU ialah meminta maaf secara langsung kepada publik serta menjelaskan kekurangan dari jaringan sistem informasi maupun penyimpanan data yang mereka bangun. Pasalnya, salah satu indikator dari integritas penyelenggaraan pemilu ialah perlindungan data, mulai dari data pemilih, data logistik, hingga data calon. “Jika KPU tidak bisa melindungi data itu menjadi persoalan baru gitu. Jangan sampai muncul ketidakpercayaan publik terhadap KPU,” tegasnya. Ia pun menambahkan permintaan maaf tersebut haruslah diikuti dengan keterbukaan dan ajakan kolaborasi untuk memperbaiki celah-celah kebocoran data yang luput dari pengawasan KPU. “Seperti tadi yang saya katakan bahwa ada kelemahan-kelemahan, baik dari infrastruktur dan juga sumber daya manusia sehingga sudah seharusnya juga dibantu oleh banyak pihak. Setidaknya KPU juga cukup terbantu gitu,” ujarnya. Arfianto juga meminta kepada masyarakat untuk tidak ragu mengawasi dan mengkritisi layanan sistem informasi dan komunikasi yang telah dibuat oleh KPU sehingga KPU juga menunjukkan keseriusan dalam memperbaiki penyelenggaraan pemilu.

Baca juga: Muhaimin: Polri, TNI, dan penyelenggara pemilu harus jaga netralitas

Baca juga: Pilar 08 laporkan Roy Suryo terkait dugaan ujaran kebencian

Baca juga: Putri Bung Hatta harap Mahfud jalankan UUD 1945 bila jadi Wapres

Pewarta: Hana Dewi Kinarina Kaban
Editor: Alviansyah Pasaribu
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：victoryqq、buku mimpi 70、2d seribu mimpi

Terkait：cara dapetin uang tanpa kerja、bola88 alternatif、demo imba slot、bantuan terjerat pinjaman online、cara dapat uang 1m、slot online gampang jackpot、pola maxwin princess 1000、situs maxwin hari ini、link situs slot gacor hari ini、kumpulan nama situs slot

---

---

bab terbaru：trik slot higgs domino rejeki nomplok（2024-06-26）

Perbarui waktu：2024-06-26