trik jin ji bao xi slot online 360Jutaan kata 135576Orang-orang telah membaca serialisasi
《dana bayar nanti》
Harga dari Vietnam Mahal, Bulog Cari Sumber Impor Beras Lain******Jakarta, CNN Indonesia--
Perum Bulogtengah menjajaki kerja sama dengan sejumlah negara untuk mendatangkan beras impor tambahan 1,5 juta ton.
Namun, Direktur Bisnis Bulog Febby Novita mengatakan impor beras tersebut kemungkinan tidak berasal dari Vietnam karena harganya terlalu mahal.
"Hari ini Vietnam sudah susah cari beras, harganya sudah tinggi banget. Sehingga kita kan dibatasi dengan harga pembelian luar negeri karena tidak boleh juga terlalu tinggi," katanya di diskusi Antisipasi Krisis Pangan di Tengah Ancaman El Nino, Selasa (31/10).
Febby mengatakan beras impor mungkin akan didatangkan dari China melalui skema business to business(B2B). Bulog pun telah menghubungi supplier asal negeri Tirai Bambu itu.
Namun, ia tidak menjelaskan kelanjutan dari kerja sama dengan China tersebut.
Ia hanya memastikan Bulog selaku operator akan menuruti aturan dari Badan Pangan Nasional termasuk soal harga pembelian beras impor.
"Intinya selagi harganya bisa masuk kita ambil, tetapi bila harganya sudah di atas yang ditetapkan pemerintah sebagai penugasan Bulog, ya tentunya kita cari yang lebih murah," katanya.
Febby menjelaskan saat ini pasokan beras global memang diwaspadai sedang tertekan. Apalagi India yang memasok 40 persen beras ekspor global telah memberhentikan ekspor mulai Juli lalu.
Akibatnya harga beras global melambung. Hal itu terlihat dari nilai Free On Board(FoB) beras impor Bulog yang naik dari US0 per ton pada akhir 2022.
"Hari ini sudah di atas US0 FoB, jadi lumayan naik," katanya.
Pemerintah akan menambah impor beras 1,5 juta ton pada akhir tahun ini. Jumlah itu menambah penugasan impor sebelumnya sebanyak 2 juta ton.
Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, impor tersebut untuk memenuhi stok di cadangan beras pemerintah (CBP) dan sebagai persiapan pasokan saat pemilihan umum (pemilu) dan Lebaran 2024.
[Gambas:Video CNN]
Erick Thohir: 3 Bulan Terakhir 30 Tempat Pembuangan Akhir Terbakar******Jakarta, CNN Indonesia--
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Ad Interim Erick Thohir mengungkap sebanyak 30 tempat pembuangan akhir(TPA) sampahmengalami kebakaran dalam tiga bulan terakhir.
Kebakaran tersebut utamanya dipicu oleh udara panas dan kering akibat dampak dari El Nino.
"Dalam waktu tiga bulan terakhir ini sedikitnya ada 30 TPA yang terbakar, utamanya dipicu oleh udara panas dan kering sebagai dampak El Nino," kata dia, Senin (30/10), dikutip dari siaran pers Kementerian ESDM.
"Oleh karena itu, sangat diharapkan dukungan kuat dari Tim Koordinasi Nasional yang melibatkan 14 kementerian/lembaga antara lain Kementerian ESDM, Kementerian PUPR, Kementerian Investasi," imbuh Erick.
Erick mengatakan pemerintah tengah mempercepat penyempurnaan Peraturan Pemerintah (Perpres) 35 Tahun 2018 tentang Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.
Ini, lanjutnya, memungkinkan adanya pilihan teknologi selain PSEL/PLTSa dan lokasi lain di luar 12 lokasi yang telah ditetapkan antara Kemenko Marves bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).
[Gambas:Video CNN]
Ombudsman Minta KLHK Perpanjang Batas Persyaratan Izin Pengusaha Sawit******Jakarta, CNN Indonesia--
Ombudsman RI menyurati Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar untuk memperpanjang batas penyerahan kelengkapan syarat perizinan bagi pengusaha sawit terindikasi menggunakan lahan ilegal di kawasan hutan, yang sedianya berakhir pada 2 November 2023.
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menilai kebijakan tersebut berpotensi maladministrasi. Pasalnya, masih banyak permasalahan terkait status kawasan hutan.
Ia menyarankan agar Siti mengeluarkan diskresi untuk menunda batas akhir tersebut, dengan sejumlah pertimbangan.
"Diskresi dapat dilakukan dengan alasan-alasan objektif, yaitu alasan yang diambil berdasarkan fakta dan kondisi faktual, tidak memihak dan rasional serta berdasarkan asas-asas umum pemerintah yang baik," imbuh Yeka.
Ia menyebut permasalahan lainnya juga dirasakan oleh para petani sawit swadaya.
Menurutnya, petani sawit swadaya yang hanya memiliki lahan seluas kurang dari 10 hektare, merasa kesulitan dalam memenuhi persyaratan administratif pengurusan legalitas usaha berdasarkan ketentuan Undang-Undang Cipta Kerja.
Lihat Juga :Jokowi Minta Penggantinya Tiru Sukses Guyana dan Jangan Mulai dari Nol |
"Hal tersebut tentu perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah," tegas Yeka.
Ia mengatakan proses penentuan tenggat waktu 2 November 2023 adalah batas yang diambil dari tanggal diundangkannya UU Cipta Kerja pada 2020.
Kemudian, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang penundaan dan diubah dengan UU Cipta Kerja (2) yaitu UU Nomor 6 Tahun 2023. Maka menurut Yeka, selayaknya tanggal batas akhir juga dimulai dari pemberlakuan UU Cipta Kerja Nomor 6/2023.
Ia menekankan pelaksanaan penatagunaan kawasan hutan harus menghormati hak masyarakat dan kepentingan nasional. Karena itu, Kementerian LHK perlu memperhatikan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan tetap menghormati hak masyarakat.
Dalam hal ini, kata Yeka, penatagunaan kawasan hutan perlu memperhatikan dan mempertimbangkan produk administratif yang berkaitan dengan hak atas tanah yang diterbitkan oleh Kementerian ATR/BPN dan pemerintah daerah.
Yeka juga menilai usaha sawit perlu mendapat dukungan, baik dari ranah domestik maupun internasional.
"Beberapa tahun terakhir, usaha sawit mengalami tekanan akibat dampak Pandemi covid-19, kebijakan subsidi, dan kebijakan ekspor. Hak atas tanah yang menjadi fondasi usaha perkebunan sawit, perlu ditata untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keberlanjutan usaha," tegasnya.
Dalam hal terjadi pengenaan sanksi denda, ia menyarankan hukuman itu dilaksanakan dengan mekanisme yang meringankan untuk melindungi pelaku usaha sawit dari kebangkrutan. Apalagi, usaha sawit merupakan lapangan kerja yang cukup besar dan memberikan kontribusi ekonomi yang cukup signifikan.
Selanjutnya, kata Yeka, Ombudsman RI akan membuat Policy Reportyang mendorong kepastian hak atas tanah sebagai fondasi dalam usaha perkebunan sawit yang dapat mempengaruhi tata niaga sawit di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]
Label:grup123、lumbung88slot、paito harian oregon 9 angkanet
Terkait:gbo338、maxwin bet 800 berapa rupiah、cara dapat uang 200rb perhari、superstarqq88、wwwindotogel、ngamen4d、situs judi slot terlama、cara pinjam di rupiah cepat、king mpo slot、simulasi kredit hp kredivo
bab terbaru:roda 4d togel(2024-07-05)
Perbarui waktu:2024-07-05
《dana bayar nanti》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,jamslot777Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《dana bayar nanti》bab terbaru。