situs judi online bonus new member

link slot gacor sekarang 764Jutaan kata 820489Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs judi online bonus new member》

IHSG Diproyeksi Bersinar di Awal Pekan Ini******

Jakarta, CNN Indonesia--

Indeks HargaSahamGabungan (IHSG) diproyeksi menguat pada perdagangan Senin (12/6).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan penguatan IHSG akan melanjutkan sesi penutupan pekan lalu jika berhasil tembus pada level 6.719.

Namun, secara teknikal indeks saham berdasarkan indikator Moving Average Convergence Divergence (MACD) dalam kondisi netral.

Ia pun memproyeksi IHSG bergerak di rentang support 6.600, 6.542 dan 6.509 dan resistance di level 6.719, 6.767 dan 6.815 hari ini.

Sementara itu, CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya memproyeksi IHSG menguat terbatas hari ini.

Ia menilai hari ini pergerakan IHSG masih berusaha menunjukkan kekuatannya untuk menembus resisten level terdekat. Apalagi, saat ini rentang konsolidasi sudah berada pada kondisi yang lebih baik.

"Sedangkan sentimen dari masih terjadinya capital inflowyang tercatat secara year to date, serta kuatnya fundamental perekonomian Indonesia turut menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG. Hari ini IHSG masih berpotensi bergerak menguat terbatas," jelas William.

Ia pun memprediksi pasar saham bergerak dalam rentang support 6.636 dan resistance 6.724 hari ini. Ia pun merekomendasikan sejumlah saham, yakni JSMR, ASII, BMRI, ICBP, BBNI, AKRA, SMGR, dan BSDE.

Sebelumnya, IHSG ditutup di level 6.694 pada Jumat (9/6). Indeks saham menguat 27,69 poin atau 0,42 persen dari perdagangan sebelumnya. Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,5 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,8 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 277 saham menguat, 248 terkoreksi, dan 211 lainnya stagnan. Terpantau, tiga dari 11 indeks sektoral melemah dipimpin sektor barang baku, yakni minus 0,57 persen.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

Mengintip Dana Desa di Papua di Tengah Dugaan untuk Beli Senjata KKB******

Dana Desa di wilayah konflik, seperti Papua dan Papua Barat, diduga disalahgunakan untuk membeli senjata oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB). Ilustrasi. Arsip Polda Bengkulu).

Jakarta, CNN Indonesia--

Dana Desa di Papua diduga disalahgunakan untuk membeli senjata oleh kelompok kriminal bersenjata (KKB).

Fakta itu disampaikan Kasatgas Humas Ops Damai Cartenz Kombes Donny Charles Go. Ia mengatakan fakta diketahui saat Polri sedang melakukan razia dan menangkap pelaku pembawa senjata api serta amunisi.

Berdasarkan pemeriksaan, kata Donny, pelaku mengaku mendapatkan kedua benda itu dengan cara membeli dari tersangka lain yang telah lebih dulu diproses hukum.

Kapolda Papua Barat Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga sebelumnya memerintahkan jajarannya untuk menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua daerah yang menjadi wilayah konsentrasi KKB di Papua Barat.

"Dua tahun terakhir ada insiden yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata yaitu Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Teluk Bintuni. Tim lagi menyelidiki penggunaan Dana Desa di dua kampung di Kabupaten itu," kata Direktur Kriminal Khusus Polda Papua Barat Kombes Polisi Romylus Tamtelahitu di Manokwari, 28 Oktober 2022.

Romylus menegaskan Dana Desa sama sekali tidak dibenarkan jika mengalir ke kelompok kriminal bersenjata. Ia juga menuturkan polisi sudah mengidentifikasi sejumlah daerah yang diduga terkait dengan kasus tersebut.

Lihat Juga :

Deret Masalah yang Pernah Mewarnai Pembangunan Kereta Cepat

Lalu sebenarnya berapa Dana Desa yang mengalir ke daerah itu?

Berdasarkan data Kementerian Desa (Kemendes), Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 ke Provinsi Papua menyentuh Rp4,79 triliun untuk 5.411 desa. Tercatat sudah 98,42 persen penyaluran Dana Desa terealisasi.

Sementara itu, Kemendes PDT mencatat Dana Desa dalam pagu anggaran 2022 untuk Provinsi Papua Barat mencapai Rp1,36 triliun yang terbagi ke dalam 1.742 desa. Realisasinya sudah menyentuh 97,42 persen.

Sementara itu, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, berikut rincian dana desa yang di beberapa daerah rawan konflik:

1. Maybrat, Papua Barat

Di Maybrat pernah terjadi penyerangan yang dilakukan oleh 50 anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) menggunakan senjata tajam secara tiba-tiba dalam gelap.

Empat orang meninggal dunia imbas insiden tersebut, yakni atas nama Lettu Chb Dirman, Serda Ambrosius, Praka Dirham, dan Pratu Zul Ansari.

TNI yang menginvestigasi insiden penyerangan itu menangkap dua orang yang diduga terlibat. Mereka diduga anak buah kelompok separatis pimpinan Manfet Fatem yang merupakan DPO kasus pembunuhan.

Berdasarkan data Kemenkeu, Maybrat mengantongi dana desa sebesar Rp182 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar Rp120 miliar, alokasi formula Rp52,87 miliar, alokasi afirmasi Rp1,26 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp8,14 miliar.

Sedangkan pada tahun ini Maybrat tercatat menerima dana desa sebesar Rp182,29 miliar.

[Gambas:Video CNN]

2. Kali Braza, Yahukimo, Papua

KKB pernah membunuh dua pekerja pembangunan jembatan dari PT Indo Papua bernama Rinaldo Raturoma dan Dedi Imam.

Aksi keji itu terjadi di sekitar jembatan Kali Braza, Kabupaten Yahukimo. Saat itu, mereka dihadang oleh KKB ketika hendak mengantar masyarakat ke Kali Yegi. Mobil yang dikendarai korban diduga dibakar oleh para pelaku usai dibunuh.

Yahukimo tercatat mengantongi dana desa Rp427 miliar pada tahun lalu. Rinciannya adalah alokasi dasar Rp263,42 miliar, alokasi formula Rp138,20 miliar, alokasi afirmasi Rp12,04 miliar, dan alokasi kinerja sebesar Rp13,77 miliar.

Lihat Juga :

Kronologi Jusuf Hamka Bisa Tagih Utang Rp800 M ke Pemerintah

3. Dekai, Yakuhimo, Papua

Selain di Kali Braza, konflik juga terjadi di Distrik Dekai, Yakuhimo. Serangkaian kontak senjata dan pembakaran rumah warga yang diduga melibatkan kelompok separatis terjadi jelang peringatan HUT ke-76 Republik Indonesia.

Penyerangan diduga dilakukan oleh KKB pimpinan Tenius Gwijangge yang bermarkas di Kabupaten Nduga. Aksi itu kemudian dibenarkan oleh Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom.

Yahukimo tahun ini tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp427,45 miliar. Sedangkan Dekai mendapatkan dana desa Rp1,1 miliar pada 2022. Rinciannya, alokasi dasar sebesar Rp788 juta dan alokasi formula Rp319 juta.

Lihat Juga :

Stafsus Sri Mulyani Respons Tagihan Utang Rp800 M Jusuf Hamka

4. Ilaga, Puncak, Papua

Wilayah Distrik Ilaga menjadi salah satu lokasi yang sering terjadi kontak senjata antara aparat dengan KKB. Warga sipil sering diungsikan jika baku tembak pecah.

Fasilitas umum seperti Puskesmas hingga gedung sekolah sempat menjadi target pembakaran oleh KKB sepanjang Mei 2021 lalu. Tercatat, beberapa bangunan yang dirusak seperti gedung SD Mayuberi, rumah dinas guru, Puskesmas, Jembatan Kimak, Jalan Tagaloa, hingga Jalan Wuloni Pintu Angin.

Distrik Ilaga berada di Kabupaten Puncak yang menerima dana desa sebesar Rp190 miliar. Alokasi dasar untuk Puncak mencapai Rp108,40 miliar, alokasi formula sebesar Rp65,04 miliar, alokasi afirmasi Rp8,77 miliar, dan alokasi kinerja menyentuh Rp8,08 miliar.

Angka dana desa yang diterima Kabupaten Puncak tahun ini tak beda jauh, yakni di kisaran Rp190 miliar.

Lihat Juga :

Jusuf Hamka, Juragan Tol Muslim yang Bermimpi Bangun 1.000 Masjid

5. Pegunungan Bintang, Papua

Kelompok separatis menyerang Kantor Polisi Sub Sektor Oksamol, Pegunungan Bintang pada Mei 2021. Buntutnya, Kapolsubsektor Briptu Mario Sanoy meninggal dunia.

Mario saat itu berada di kantor polisi seorang diri. Sekitar pukul 01.330 WIT, ada enam orang tak dikenal yang menyantroni tempat kejadian perkara. Mereka diduga membunuh Mario dan mencuri senjata api di kantor tersebut.

Berdasarkan data Kemenkeu, Kabupaten Pegunungan Bintang mengantongi dana desa sebanyak Rp231,67 miliar di 2023. Jika ditotal secara keseluruhan dengan dana alokasi umum hingga dana otonomi khusus, Pegunungan Bintang mengantongi Rp1,25 triliun.

Lihat Juga :

Sri Mulyani soal Jusuf Hamka Tagih Rp800 M ke Negara: Belum Pelajari

6. Beoga, Puncak, Papua

Baku tembak antara aparat dengan KKB pernah terjadi di Distrik Beoga, Puncak, Papua pada April 2021. Akibatnya, Kepala Badan Intelijen Nasional Daerah (Kabinda) Papua Brigjen TNI I Gusti Putu Danny Karya Nugraha meninggal dunia.

Penjagaan dan pengejaran terhadap KKB dilakukan secara masif selepas penembakan perwira tinggi TNI berpangkat Jenderal itu. Bahkan, beberapa saat setelah kematian Kabinda, pemerintah langsung menetapkan KKB sebagai kelompok teroris.

Puncak tercatat mengantongi dana desa sebesar Rp190 miliar per 2023. Namun, wilayah di Papua ini mendapatkan Rp1,32 triliun dari keseluruhan dana alokasi umum, dana otonomi khusus, hingga dana desa.

(skt/agt)

Label：rrslot88、bri ceria bisa pinjam uang、play slot 123 login

Terkait：togel keluaran hari ini、cara curang bermain slot online、bibit168 slot、lazada cicilan tanpa kartu kredit、5 situs slot gacor、angka togel hari ini、tidak bisa pinjaman tunai di kredivo、pola gacor gates of olympus、gacor338、ekings99

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：liga178 slot（2024-07-07）

Perbarui waktu：2024-07-07

Daftar bab terbaru

slot maxwin gacor 5000

slot tergacor terpercaya

cara mudah mendapatkan duit

situs receh slot

cara kredit hp di tokopedia

PercintaanBacaan TerkaitMore+

Setan cinta tidak terkalahkan

pinjol limit awal tinggi

Sejak Kapan Pemerintah Utang Rp800 M ke Jusuf Hamka?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bos jalan tol Jusuf Hamka menagih utangsebesar Rp800 miliar kepada pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Utang ini bermula dari deposito milik perusahaannya PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) di Bank Yakin Makmur alias Bank Yama yang tak kunjung diganti selepas likuidasi pada krisis moneter 1998.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto.

Sampai akhirnya Jusuf menang gugatan di Mahkamah Agung (MA) pada 2015. MA dalam putusannya memerintahkan pemerintah membayar deposito CMNP tersebut beserta bunganya sebesar 2 persen per bulan.

Lalu, pria yang akrab di sama Babah Alun itu dipanggil Kepala Biro Hukum Kemenkeu Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

Seharusnya utang beserta bunganya Rp400 miliar pada 2016 atau 2017, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp170 miliar. Utang dibayar dua minggu setelah kesepakatan.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar. Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Rabu (7/6).

[Gambas:Video CNN]

Janji tak dipenuhi. Jusuf menyebut utang tersebut bertahun-tahun diabaikan pemerintah dan tak mendapat penjelasan. Ia bahkan sampai keliling mengadu ke berbagai pimpinan kementerian/lembaga (K/L) untuk menagih utang tersebut.

Di lain sisi, Menkeu Sri Mulyani irit bicara ketika ditanya soal tagihan utang Jusuf Hamka tersebut. Ia mengaku belum mempelajari soal tagihan utang Rp800 miliar itu.

Sedangkan Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo menyebut tagihan utang itu belum dibayar karena dugaan afiliasi CMNP dengan Bank Yama membuat penjaminan atas deposito tersebut tidak mendapatkan penjaminan pemerintah.

Namun, Prastowo berdalih pembayaran deposito tersebut bukan disebabkan negara punya kewajiban kontraktual kepada CMNP. Menurutnya, hakim berpendapat bahwa negara bertanggung jawab atas gagalnya Bank Yama mengembalikan deposito CMNP.

Lihat Juga :

Jusuf Hamka Ungkap Fakta Utang Rp800 M: Hitungan MA Seharusnya Rp1,2 T

Mengingat putusan tersebut mengakibatkan beban pengeluaran keuangan Negara, Prastowo menyebut pelaksanaan putusan tersebut harus memenuhi mekanisme pengelolaan keuangan negara berdasarkan Undang-undang Keuangan Negara, terutama prinsip kehati-hatian.

"Karena itu, perlu terlebih dahulu dilakukan penelitian baik dari sisi kemampuan keuangan negara dalam rangka menjaga kepentingan publik yang perlu dibiayai negara maupun penelitian untuk memastikan pengeluaran beban anggaran telah memenuhi ketentuan pengelolaan keuangan Negara," jelasnya saat dikonfirmasi.

Karena tak lekas dibayar, Jusuf Hamka sekarang ini bersikukuh agar pemerintah membayarnya Rp800 miliar.

"Sekarang saya tidak mau dibayar Rp179 miliar. Itu 2016, inflasi sekarang sudah naik berapa persen. Jangan menang-menangan dong," katanya.

(skt/mrh)

Peri Rubah Kecil Dewa Perang Merah

situs terpercaya bonus new member 100

Syarat Terbaru Naik Pesawat Mulai 12 Juni 2023******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerbitkan ketentuan terbaru untuk naik pesawat terbang per 12 Juni 2023.

Hal itu tertuang Surat Edaran Nomor 16 Tahun 2023 tentang Protokol Kesehatan Pelaku Perjalanan Orang dengan Transportasi Udara pada Masa Transisi Endemi Covid-19.

Terkait hal itu, VP Corporate Communications AP II Cin Asmoro memastikan 20 bandara yang dikelola perusahaan akan mematuhi ketentuan tersebut.

Berdasarkan SE 16/2023, penumpang pesawat rute domestik dan internasional dianjurkan tetap melakukan vaksinasi covid-19 sampai dengan booster kedua atau dosis keempat.

Kemudian, penumpang diperbolehkan tidak menggunakan masker apabila dalam keadaan sehat. Penumpang pesawat dianjurkan tetap memakai masker yang tertutup dengan baik apabila dalam keadaan tidak sehat atau berisiko covid-19.

Sementara, bagi orang dalam keadaan tidak sehat dan berisiko tertular atau menularkan covid-19 dianjurkan menjaga jarak atau menghindari kerumunan orang untuk mencegah terjadinya penularan virus tersebut.

"Sesuai SE Nomor 16/2023, penumpang pesawat dianjurkan membawa hand sanitizer dan/atau menggunakan sabun dan air mengalir untuk mencuci tangan secara berkala," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/sfr)

Dewa Tinju Xingyi

bo slot gacor 2023

Pakar Sebut Keruk dan Ekspor Pasir Laut Untungkan Kapitalis******

Zulhamsyah lantas mempertanyakan apakah landasan Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut ini, karena Indonesia kekurangan sumber daya perikanan. — Ilustrasi pengerukan pasir laut. (iStockphoto/Ake Dynamic)

Jakarta, CNN Indonesia--

Dosen Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University Zulhamsyah Imran menyebut izin keruk dan ekspor pasir lautdalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sedimentasi Hasil Laut menguntungkan kelompok oligarki dan kapitalis.

"Dulu ada yang menentang cantrang, sekarang mendukung pasir laut ditambang. Kita berpihak kepada nelayan atau kelompok kapitalis? Yang hanya sekadar memuaskan sisi-sisi ekonomi saja," katanya dalam diskusi publik yang disiarkan di kanal YouTube Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI), Minggu (11/6).

Zulhamsyah lantas mempertanyakan apakah landasan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan ekspor pasir laut ini karena Indonesia kekurangan sumber daya perikanan. Namun, menurutnya pengerukan hingga ekspor pasir laut malah bakal merusak ekosistem habitat alami perikanan.

"Pendekatannya stakeholder yang kuat di-backup dengan kapitalis kuat di belakangnya akan memenangkan eksploitasi pasir laut. Pilihan-pilihan ada di eksekutif, pusat dan daerah," tegas Zulhamsyah.

Menurutnya, perumusan PP Nomor 26 Tahun 2023 seharusnya melalui proses yang sangat panjang. Namun, ia mempertanyakan apakah aspirasi rakyat diikutsertakan dalam perumusan beleid tersebut.

Ia pun mengutip pernyataan beberapa ahli yang menyebut beleid ini prematur. Zulhamsyah lantas menaruh curiga bahwa PP Nomor 26 Tahun 2023 lahir di tengah tekanan permintaan pembangunan pulau reklamasi di negara tetangga.

"Sehingga negara paling besar dan dekat diminta berkontribusi membuat pulau reklamasi di negara lain? Apa kepentingan oligarki? Di Indonesia bicara oligarki ada kelompok kapitalis menguasai Indonesia, di Sumatra, Papua, Kalimantan, Sulawesi juga," kritik Zulhamsyah.

"Di mana letak keadilan sosial yang disebut dalam sila kelima? Yang dikatakan 'aku paling Pancasila', orang lain tidak. Maka perhatikan sila per sila dari Pancasila," tutupnya.

Munculnya beleid yang mengizinkan lagi pengerukan hingga ekspor pasir laut membuka masa lalu kelam Indonesia. Berbagai penolakan dilayangkan kepada Presiden Jokowi, baik dari pegiat lingkungan hingga eks Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) 2014-2019 Susi Pudjiastuti.

Restu Jokowi dalam beleid tersebut turut mematahkan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelumnya, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

(skt/wiw)

[Gambas:Video CNN]

Pembunuhan tanpa batas

tafsir mimpi 86