situs slot nolimit city

voucher indosat 2 5gb 5 hari 655Jutaan kata 11118Orang-orang telah membaca serialisasi

《situs slot nolimit city》

Peneliti harap putusan ambang batas parlemen bisa wakili suara rakyat******

Jakarta (ANTARA) - Manajer Riset dan Program The Indonesian Institute, Center for Public Policy Research (TII) Arfianto Purbolaksono berharap keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas parlemen dapat membangun parlemen yang merepresentasikan suara rakyat. Menurutnya, sistem perpolitikan parlemen Indonesia saat ini selalu terganjal dengan ambang batas empat persen yang pada akhirnya membuang banyak suara pemilih yang memilih partai-partai yang tidak masuk dalam nominal batasan tersebut. "Adanya keputusan MK ini diharapkan ke depan menjadi representasi suara pemilih atau suara rakyat yang mana bisa menghasilkan parlemen yang cukup dapat meningkatkan kinerja fungsi-fungsi legislatif," kata Arfianto ketika dihubungi di Jakarta, Minggu.
Maksud dari fungsi legislatif di parlemen, lanjut dia, yakni fungsi-fungsi pengawasan, pembuatan undang-undang, serta menjaring aspirasi masyarakat.
 "Bukan yang hanya seperti adanya saat ini, hanya menjalankan perintah ketua partai politik atau fraksi, terus juga hanya untuk ‘menjadi stempel’ dari undang-undang yang diajukan pemerintah, tapi diharapkan kinerja dari parlemen ke depan dengan adanya hal ini bisa lebih baik," ujarnya. Terkait adanya kekhawatiran bahwa putusan tersebut dapat menimbulkan sistem multipartai yang ekstrem di parlemen, ia mengatakan hal itu tidak akan terjadi.

Baca juga: Perludem apresiasi putusan MK soal gugatan ambang batas parlemen

Baca juga: Komisi II DPR punya semangat sama dengan MK soal putusan ambang batas

Baca juga: Soal putusan MK, MPR sebut presidential threshold juga perlu dikoreksi

"Bagi saya ini bukan multipartai yang ekstrem. Kalau multipartai yang ekstrem itu kan memang bayangannya adalah terbagi dalam berbagai ideologi, ideologi partai politik, seperti (pemilu) tahun 1955 misalkan," ujarnya.

Menurutnya, putusan MK adalah untuk menegaskan agar suara rakyat tidak banyak yang terbuang serta meningkatkan kinerja legislatif. "Ini (putusan MK) bukan menghasilkan multipartai yang ekstrem, tapi lebih bagaimana merepresentasikan suara rakyat, tidak membuang suara rakyat, dan juga bisa mendorong agar kinerja legislatif lebih baik lagi ke depannya," tegasnya. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan pasal tersebut konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Ivanka Trump mengajak anaknya belajar menari di India******

Jakarta (ANTARA) - Pebisnis Amerika Serikat Ivanka Trump, putri dari Donald Trump, mengajak anaknya belajar menari dalam acara pranikah pengusaha Anant Ambani dan Radhika Merchant di Gujarat, India.

Melalui akun Instagram pribadinya, Ivanka membagikan klip video yang menunjukkan upayanya bersama putrinya, Arabella, mempelajari tarian tradisional India.

Dalam video itu, Ivanka yang bergaun putih panjang bersama Arabella dan beberapa orang yang lain tampak bergerak mengikuti arahan dari instruktur tari. 

"Belajar tari Dandiya Garba bersama Arabella," demikian keterangan yang dia sematkan dalam klip snap di akun Instagram @ivankatrump.

Kegiatan belajar menarikan tarian tradisional di Jamnagar, Gujarat, India, tersebut merupakan bagian dari persiapan pelaksanaan pesta Sangeet pada Sabtu (2/3) malam.

Tarian Garba dan Dandiya dari Gujarat biasa ditampilkan pada malam perayaan formal maupun festival.

Dalam unggahan lain di akun Instagram, Ivanka menuliskan harapan agar Anant dan Radhika memperoleh kebahagiaan.

Baca juga: Taipan India datangkan Rihanna pada pesta pranikah Anant-Radhika

Para tamu terkemuka pada Sabtu (2/3) berkumpul di Jamnagar untuk menghadiri perayaan pranikah Anant Ambani, anak bungsu dari bos Reliance, Mukesh Ambani.

Daftar tamu acara pranikah itu mencakup pengusaha Bill Gates, Mark Zuckerberg, salah satu pendiri Blackrock Larry Fink, dan CEO Alphabet Sundar Pichai.

Miliarder India Gautam Adani juga menghadiri pesta itu bersama dengan sejumlah pemain kriket India dan bintang Bollywood seperti Shah Rukh Khan, Salman Khan, Ranveer dan Deepika Padukone, serta Janhvi Kapoor menurut siaran Pinkvilla.​​​​​

Anant Ambani (28) saat ini menjabat sebagai pemimpin unit energi di Reliance. Pada 19 Januari 2023, dia bertunangan dengan Radhika (29), yang menjabat sebagai dewan direksi di perusahaan farmasi keluarga Viren Merchant, Encore Healthcare, dalam sebuah upacara tradisional di Antilia, Mumbai.

Baca juga: Ivanka Trump dicemooh karena puji perjalanan sepeda remaja India
Baca juga: Jokowi sempatkan berbincang dengan Ivanka Trump

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Pakar: Berisiko tak indahkan putusan MK******

Semarang (ANTARA) - Pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini mengatakan pembentuk undang-undang yang tidak mengindahkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024 akan berisiko konflik politik dan legitimasi pemilihan kepala daerah (pilkada).

"Saya kira Pemerintah dan DPR RI tidak mungkin memajukan pelaksanaan pilkada serentak yang semula November menjadi September 2024," kata Titi Anggraini yang juga dosen Hukum Pemilu pada Fakultas Hukum UI ketika menjawab pertanyaan ANTARA di Semarang, Minggu pagi (3/3).

Sebelumnya, pada Rapat Paripurna DPR RI Masa Persidangan IX Tahun Sidang 2022—2023 di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (21 November 2023), menyepakati rancangan undang-undang itu menjadi RUU inisiatif DPR. Salah satu poin krusial adalah memajukan pelaksanaan pilkada yang semula pada bulan November 2024 menjadi September 2024.

Namun, lanjut Titi, setelah Putusan MK Nomor 12/PUU-XXII/2024, pelaksanaan pilkada sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, yakni November 2024.

Selain berpotensi terjadinya konflik politik dan legitimasi pilkada taruhannya, menurut dia, akan berisiko baik bagi Presiden RI Joko Widodo maupun DPR RI.

Sebelumnya, anggota Dewan Pembina Perludem ini mengatakan bahwa MK menekankan dua substansi penting dalam putusan perkara Nomor 12/PUU-XXII/2024, salah satunya pilkada serentak tahun ini tetap berlangsung pada November 2024 sesuai dengan jadwal secara konsisten.

Mahkamah Konstitusi, lanjut Titi, menyebutkan bahwa mengingat pentingnya tahapan penyelenggaraan pilkada yang telah ditentukan yang ternyata membawa implikasi pada makna keserentakan pilkada secara nasional, Mahkamah perlu menegaskan ihwal jadwal yang telah ditetapkan dalam Pasal 201 ayat (8) UU Pilkada.

Baca juga: Titi: MK tekankan Pilkada 2024 sesuai jadwal pada November 2024

Baca juga: MK tolak permohonan Bupati dan Wabup Talaud soal UU Pilkada

Pewarta: D.Dj. Kliwantoro
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：manis888、pola maxwin olympus modal receh、slot 2021 terbaru

Terkait：judi slot gacor、cara pasang togel pemula、akulaku terdaftar ojk、nagadewa、grand303、cara voucher xl、yang gacor hari ini、rentalslot77、988bet、tradisibet

---

---

bab terbaru：buku mimpi 87（2024-07-08）

Perbarui waktu：2024-07-08