aman judi

game judi online24jam terpercaya 834Jutaan kata 774302Orang-orang telah membaca serialisasi

《aman judi》

Jokowi: Presiden boleh kampanye asal tak gunakan fasilitas negara******

Masa gini enggak boleh, gitu enggak boleh

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo menyebutkan presiden maupun menteri memiliki hak demokrasi dan politik yang membolehkan mereka untuk ikut kampanye pemilu selama tidak menggunakan fasilitas negara.

Jokowi mengatakan hal itu untuk menanggapi adanya sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju yang masuk sebagai tim sukses untuk mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden peserta Pilpres 2024.

"Hak demokrasi, hak politik, setiap orang. Setiap menteri sama saja, yang paling penting presiden itu boleh lhokampanye, boleh lhomemihak. Boleh," kata Jokowi di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu.

Jokowi menjelaskan bahwa jabatan presiden dan menteri merupakan pejabat publik sekaligus pejabat politik. Oleh karena itu, menurut dia, kampanye merupakan hak demokrasi dan hak politik setiap warga negara, termasuk presiden dan para menteri.

Baca juga: Mahfud Md cari momen untuk mundur dari Kabinet Jokowi

Jokowi menilai bahwa hak demokrasi tersebut memiliki aturan. Menurut dia, yang terpenting adalah presiden dan menteri tidak menggunakan fasilitas negara saat mengkampanyekan pasangan calon peserta Pilpres 2024.

"Boleh, kita ini pejabat publik sekaligus pejabat politik. Masa gini enggakboleh, gitu enggakboleh; boleh. Menteri juga boleh. Itu saja yang mengatur itu, hanya tidak boleh menggunakan fasilitas negara," tegas Jokowi.

Dia juga kembali menegaskan bahwa pilihan untuk berkampanye tersebut merupakan hak setiap individu yang boleh dilakukan.

"Semua itu pegangannya aturan. Kalau aturan boleh, silakan; kalau aturan boleh, silakan. Kalau aturan tidak boleh, tidak. Sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh; boleh berkampanye, boleh, tetapi kandilakukan atau tidak dilakukan, terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Baca juga: Jokowi sebut Mahfud Md berhak mundur dari kabinet

Saat ditanya apakah dia akan mengambil kesempatan untuk berkampanye sesuai aturan tersebut, Jokowi hanya menjawab secara normatif.

"Ya, nanti dilihat," ujar Jokowi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024.

Baca juga: Jokowi merespons soal salam dua jari saat di Salatiga

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

KPU sebut tak ada ketentuan mengatur ibu negara berkampanye******

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menyebut tidak ada ketentuan yang mengatur ibu negara jika dia memilih ikut berkampanye dalam pemilihan umum (pemilu).

Hasyim menjelaskan ibu negara bukan jabatan negara dan orang yang menyandang titel sebagai ibu negara bukanlah pejabat publik.

“Gakada (aturannya). Ibu negara bukan jabatan (publik),” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas melantik anggota kpps se-Indonesia di Jakarta, Kamis.

Sejauh ini, Ibu Negara Iriana Joko Widodo belum mengumumkan secara terbuka bakal terlibat kampanye di Pemilu 2024, meskipun putra sulungnya Gibran Rakabuming Raka saat ini maju sebagai calon wakil presiden bersama Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden 2024.

Hasyim menjelaskan ketentuan yang ada saat ini hanya mengatur presiden dan menteri-menteri. Hak politik mereka untuk berkampanye dilindungi dan diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Artinya, jika Presiden RI Joko Widodo memutuskan untuk ikut kampanye selama pemilihan umum (Pemilu) 2024 maka dia bakal mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.

“Dia mengajukan cuti (kepada dirinya sendiri), iya kanpresiden cuma satu,” kata Hasyim menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Jakarta, Kamis.

Pasal 281 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu mengatur tata cara presiden ikut kampanye, di antaranya wajib ambil cuti karena selama kegiatannya berkampanye, presiden dilarang menggunakan fasilitas negara, kecuali fasilitas pengamanan dari pasukan pengamanan presiden (paspampres).

Dalam aturan itu, presiden juga cuti di luar tanggungan negara, yang artinya presiden tidak mendapatkan gaji dan tunjangan-tunjangan jika dia ikut kampanye.

Sementara itu, aturan yang sama juga berlaku untuk menteri-menteri yang terlibat kampanye. “Menteri yang akan berkampanye mengajukan surat izin kepada presiden, dan kemudian presiden memberikan surat izin. Dan, setiap surat yang dibuat para menteri yang akan kampanye, surat izin yang diterbitkan presiden itu, KPU selalu mendapatkan tembusan,” kata Hasyim.

Presiden RI Joko Widodo selepas menghadiri kegiatan di Pangkalan Udara (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu (24/1), menyampaikan presiden sebagai warga negara juga mempunyai hak politik, salah satunya hak berkampanye.

Presiden Jokowi menjelaskan hak itu pun dilindungi dan diatur oleh peraturan perundang-undangan.

“Semua itu pegangannya aturan, kalau aturan boleh, silahkan, kalau aturan tidak boleh, tidak, sudah jelas itu. Jangan presiden tidak boleh, boleh berkampanye boleh. Tetapi dilakukan atau tidak dilakukan terserah individu masing-masing," kata Jokowi.

Walaupun demikian, Jokowi belum memutuskan akan mengambil hak politiknya itu atau tidak, selama tahapan pemilu 2024. “Ya nanti dilihat,” kata Jokowi.

Baca juga: KPU RI pastikan proses pengemasan logistik pemilu selesai 1 Februari

Baca juga: KPU pastikan ada jaminan sosial dan cek kesehatan buat anggota kpps

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

KTT Selatan ketiga serukan gencatan senjata konflik Israel******

Kami juga menegaskan kembali tuntutan kami untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza

Kampala (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Selatan (South Summit) ketiga ditutup pada Senin (22/1) di Kampala, ibu kota Uganda, dengan para pemimpin yang berpartisipasi menyerukan pelaksanaan gencatan senjata dan perlindungan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

KTT selama dua hari yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Kelompok 77 (Group of 77/G77) dan China itu mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan upaya-upaya guna mengimplementasikan resolusinya untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina tanpa penundaan.

KTT Selatan merupakan badan pengambil keputusan tertinggi G77 yang terdiri dari 134 anggota. Perwakilan tingkat tinggi dari hampir 100 negara dan jajaran kepemimpinan PBB turut menghadiri pertemuan tersebut.

"Kami juga menegaskan kembali tuntutan kami untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza, yang merupakan bentuk hukuman kolektif yang masif," kata para pemimpin tersebut dalam dokumen hasil pertemuan itu. Mereka menyerukan agar semua aktivitas permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan Suriah, dibongkar sepenuhnya dan segera dihentikan.

Para pemimpin tersebut mengatakan bahwa Israel telah melanggar Piagam PBB dan hukum internasional dengan serangannya terhadap infrastruktur sipil Suriah, termasuk bandara sipil, yang mengancam mata pencarian warga sipil, menghalangi operasi kemanusiaan PBB, serta membahayakan keselamatan penerbangan sipil.
 

Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pelanggarannya terhadap kedaulatan Lebanon, baik di wilayah udara, darat, maupun laut, yang mengancam keamanan dan pembangunan ekonomi Lebanon.

"Kami juga mengimbau Israel untuk menahan diri dari penggunaan fosfor putih dalam menyerang Lebanon yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional," sebut dokumen itu. Para pemimpin juga menekankan bahwa Israel harus menarik diri dari semua wilayah Lebanon yang diduduki sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

KTT ini diadakan dengan mengusung tema "Leaving No One Behind" (Tidak Meninggalkan Siapa pun). Uganda mengambil alih kepemimpinan KTT tersebut dari Kuba. Penyelenggaraan ini menjadi kali pertama KTT Selatan diadakan di Afrika. Dua KTT sebelumnya diadakan di Havana, Kuba, pada tahun 2000, dan di Doha, Qatar, pada tahun 2005.

Presiden Uganda Yoweri Museveni mengatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, Uganda akan berusaha menjangkau negara-negara yang menghadapi ketegangan atau konflik dengan tujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dia menambahkan bahwa Uganda juga akan berfokus pada upaya peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggota G77.
 

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：slot lisensi resmi、ojk daftar pinjol、blogspot prediksi togel

Terkait：cara mendapatkan voucher alfagift、buku mimpi menangis、pamanslot、sky77、dunia play slot、benua138、pinjam uang di indodana、bonus 100 new member slot、slot online baru、fendi188 daftar situs slot online terpercaya dan anti kalah 2023

---

---

bab terbaru：situs kesehatan terpercaya（2024-07-09）

Perbarui waktu：2024-07-09