petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

parlay4d

voucher fisik alfamart 184Jutaan kata 500895Orang-orang telah membaca serialisasi

《parlay4d》

Warung Kecil Takut Omzet Turun Jika Jokowi Larang Jual Rokok Batangan******

Pedagang warung kecil was-was pendapatan mereka turun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang penjualan rokok batangan.
Pedagang warung kecil was-was pendapatan mereka turun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang penjualan rokok batangan. Ilustrasi. (Dok. detikcom).
Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah pedagang warung kecil was-was pendapatan mereka turun jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melarang penjualan rokok batangan.

Kartina (47), pemilik warung kecil di bilangan Manggarai, Jakarta Selatan, salah satunya. Ia mengatakan penjualan rokok dengan cara diecer per batang lebih menguntungkan dibanding penjualan rokok per bungkus. Karena itu, jika penjualan ketengan dilarang, ia takut pendapatannya menurun.

"Ya kalau bungkusan nggak ada untungnya, cuma Rp1.500-an. Kalau ketengan kan dijualnya satu barang Rp2.000, masih lebih untung," ujarnya kepada CNNINdonesia.com, Senin (26/12).

"Orang harga rokok juga sudah naik terus tiap hari," kata Kartina dengan nada jengkel.

Hal serupa juga diungkapkan oleh seorang pedagang rokok di daerah Menteng, Jakarta Pusat, bernama Iwan (44). Ia mengungkapkan omzetnya terancam turun jika penjualan rokok ketengan dilarang. Pasalnya, kata dia, menjual rokok per batang itu lebih menguntungkan ketimbang per bungkus.

"Kalau saya mah mendingan ketengan. Orang (pembeli) juga kan belum tentu beli bungkusan terus. Harus punya duit," ucap Iwan.

Lihat Juga :
Pengusaha Tolak Rencana Jokowi Larang Jual Rokok Batangan


Kejengkelan Kartina soal naiknya harga rokok ternyata dirasakan juga oleh Iwan. Ia mengatakan setelah harga rokok naik, penjualannya menurun sekitar 20 persen.

Oleh karena itu, jika kelak penjualan rokok ketengan diberlakukan, pendapatannya bisa makin tergerus.

Namun, Iwan mengaku tidak bisa berbuat apa-apa terkait larangan Jokowi tersebut. Ia hanya bisa pasrah dan menggantungkan nasib pada pembeli yang hanya mau membeli rokok per bungkus.

"Nggak bisa ngomong apa-apa kita mah. Kalau sudah aturan dari sana (pemerintah) ya ngikutin," ujarnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok batangan merupakan satu dari tujuh materi pokok yang akan disusun dalam rancangan peraturan pemerintah itu.

"Pelarangan penjualan rokok batangan," dikutip dari Keppres Nomor 25 Tahun 2022 yang diunggah di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara.

Lihat Juga :
ANALISISLarangan Jual Rokok Batangan Tak Akan Mempan Tekan Konsumsi

Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik, serta pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada kemasan produk tembakau.

Aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorshipproduk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari keppres itu.

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Pos Indonesia dan Lion Air Rilis Tol Udara & Darat Demi Permudah UMKM******

Pos Indonesia Group bekerja sama dengan Lion Air Group meluncurkan 'tol udara' dan 'tol darat' untuk mempermudah UMKM.
Pos Indonesia Group bekerja sama dengan Lion Air Group meluncurkan 'tol udara' dan 'tol darat' untuk mempermudah UMKM. (ANTARA FOTO/Feny Selly).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pos Indonesia Group melalui anak perusahaannya Pos Logistik Indonesia bekerja sama dengan Lion Air Group meluncurkan 'tol udara' dan 'tol darat' untuk mempermudah UMKM.

Kolaborasi ini bernama Ekosistem Direct Trading. Fokus utamanya adalah pengiriman serta pendistribusian produk dari petani, peternak, nelayan, serta para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) kepada para konsumen secara langsung.

"Jadi karena sudah ada tol laut, kerja sama hari ini saya jawab tambahan 'tol udara' dan 'tol darat'. Jadi port to port (rute penerbangan) dan post to post (jaringan pos darat)," kata Direktur Utama Pos Logistik Indonesia Ardian Cholid di Posbloc, Jakarta, Rabu (28/12).

Program yang terintegrasi dengan layanan kurir digital milik Pos Indonesia Group Pos Aja! juga membantu para pelaku bisnis memasarkan ikan hidup yang bisa dikirim antarpulau.

Di lain sisi, Presiden Direktur Lion Air Group Capt. Daniel Putut Kuncoro Adi menyambut baik program kerja sama ini. Ia mengatakan kapabilitas masing-masing perusahaan bisa memperlancar arus pengiriman barang.

"Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus daya saing produk di pasar regional dan global," ungkap Daniel.

[Gambas:Video CNN]



(skt/dzu)




bab terbaru:rtp jam gacor slot

Perbarui waktu:2024-07-05

Daftar bab terbaru
jam gacor princess 1000
market898 slot
mahjong ways akun demo
cara dapat uang di hago
pinjam uang 5 juta langsung cair
kredit motor dengan kredivo
slot play 77
victoriabet4d
kumpulan link slot ug
Daftar isi semua bab
Bab 1 situs slot terpercaya dan gacor 2022
Bab 2 kode alam kura kura togel
Bab 3 daftar bo slot
Bab 4 akun baru maxwin
Bab 5 erek erek angka
Bab 6 slot gacor cepat menang
Bab 7 pinjol 2022 cepat cair
Bab 8 pinjol legal langsung cair
Bab 9 dp akulaku berapa persen
Bab 10 totorupiah
Bab 11 youtube prediksi togel hk
Bab 12 rupiah slot login
Bab 13 indoslot88
Bab 14 cara menang rezeki nomplok higgs domino
Bab 15 situs keuangan terpercaya
Bab 16 syarat pengajuan kredivo
Bab 17 mahjong ways 3 bet 200
Bab 18 daftar link slot terbaru
Bab 19 kredit di blibli
Bab 20 lama pencairan kredivo
Klik untuk melihattersembunyi di tengah2634bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Kehidupan pastoral di Amerika

akun situs slot
Menkop UKM Teten Masduki mengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun.
Menkop UKM Teten Masduki mengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalah yang merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun. (ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra).
Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masdukimengaku kesulitan mengatasi delapan koperasi bermasalahyang merugikan masyarakat senilai Rp26 triliun. Pasalnya, saat ini tidak ada payung hukum terkait pengawasan koperasi.

Teten mengaku pihaknya mengambil banyak pelajaran dari kejadian koperasi bermasalah ini. Kedelapan koperasi bermasalah itu adalah KSP Sejahtera Bersama, KSP Indosurya, KSP Pracico Inti Sejahtera, KSPPS Pracico Inti Utama, KSP Intidana, Koperasi Jasa Wahana Berkah Sentosa, KSP Lima Garuda, dan KSP Timur Pratama Indonesia.

"Kami menarik pelajaran cukup banyak dari banyaknya koperasi bermasalah yang diketahui yang cukup besar. Ada 8 koperasi bermasalah dengan total Rp26 triliun, yang harus diakui kami kesulitan untuk menyelesaikan, memitigasi koperasi bermasalah," kata Teten di gedung Kementerian Koperasi dan UKM, Kuningan, Senin (26/12).

Selama ini, pengawasan terhadap koperasi dilakukan oleh pihak internal sendiri. Namun, metode ini sulit dilakukan jika koperasi yang dijalankan sudah mulai besar.

"Tapi dari pengalaman ini kami paham betul bahwa pada tingkat tertentu ketika koperasinya sudah mulai membesar besar, hubungan anggota dengan koperasi tidak sesolid yang kita bayangkan, tidak seideal yang diasumsikan, maka pengawasan itu tidak bisa dilakukan koperasi itu sendiri," papar Teten.

Ia mengaku sudah mencoba berbagai cara untuk menyelesaikan persoalan kedelapan koperasi tersebut. Salah satunya dengan membujuk koperasi yang masih sehat untuk bersama-sama menyelesaikan koperasi bermasalah. Namun, semua koperasi enggan.

"Termasuk juga mencari investor baru untuk masuk ke koperasi, juga tidak bisa. Oleh karena itu, yang kami tawarkan adalah solusi jangka panjang, menengah panjang, yaitu mendorong penguatan regulasi perkoperasian," katanya.

Saat ini, ia mengaku sedang menyusun revisi UU Perkoperasian agar bisa diajukan ke parlemen tahun depan.

"Progresnya hari ini kami sudah membentuk pokja untuk membuat legal drafting atau naskah akademik, kami juga melakukan diskusi publik dengan stakeholderrelevan dan koordinasi dengan parlemen," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/sfr)

Naruto: Aktor Terbaik

susterslot
Kemenperin mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan ini.
Kemenperin mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan ini. (iStockphoto/MmeEmil).
Jakarta, CNN Indonesia--

Direktur Industri Minuman, Hasil Tembakau dan Bahan Penyegar Kemenperin Edy Sutopo mengungkapkan pemerintah mesti berhati-hati jika ingin menerapkan kebijakan larangan jual rokok batanganatau ketengan. 

Ia menilai kebijakan tersebut berarti memperketat  industri hasil tembakau (IHT) yang saat ini pun tidak dalam kondisi baik.

"Wacana revisi PP 109/2012 perlu ekstra hati-hati, kalau kita tidak ingin dampak yang lebih buruk terjadi," ujar Edy saat dihubungi CNNIndonesia.com,Rabu (28/12).

Pasalnya, saat ini industri rokok sedang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif dari dampak covid-19, dan kenaikan cukai bertubi-tubi sejak 2020. Besaran cukai pada 2020 naik 23 persen, kemudian 2021 12,5 persen, dan 2022 sebesar 12 persen.

"Oleh karena itu, adalah tidak tepat melakukan kebijakan pengetatan terhadap industri rokok yang saat ini masih dalam keadaan suffer. Pengetatan itu akan menambah buruk iklim usaha pada IHT, yang berpotensi mematikan industri tersebut," kata Edy.

Ia menambahkan tanpa revisi, PP tersebut telah memberikan keseimbangan bagi kepentingan industri, kesehatan, dan penerimaan negara. Nantinya, jika pelarangan jual-beli rokok batangan diresmikan, besar kemungkinan produk impor atau produk IHT dari pasar gelap yang akan mendominasi.

Lihat Juga :
Lewat Omnibus Permen BUMN, Erick Thohir Mau Pangkas 45 Aturan Jadi 3

"Apabila hal itu yang terjadi, maka dampak negatif dari IHT akan malah bertambah dan dampak positifnya justru akan berkurang atau bahkan bisa hilang," tegasnya.

Wacana pelarangan penjualan rokok secara ketengan itu tertuang dalam peraturan pemerintah yang akan disusun pada 2023. Hal tersebut diketahui dari Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Larangan penjualan rokok ketengan itu menjadi satu dari tujuh pokok materi muatan dalam rancangan peraturan pemerintah itu. Poin lainnya yang akan diatur adalah ketentuan rokok elektronik. "Pelarangan penjualan rokok batangan," bunyi Keppres yang diunggah di situs Kementerian Sekretariat Negara.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Kontrak: Seratus pertempuran adalah raja

situs slot paling aman
Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.
Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pemerintah akan menghentikan bantuan tunai langsung (BLT) usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) per 2023.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Teten Masduki mengatakan kondisi UMKM saat ini sudah pulih dari dampak pandemi Covid-19.

Sehingga, menurutnya, UMKM tidak lagi membutuhkan hibah Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM).

Meski demikian, ia mengaku akan melihat perkembangan kondisi ekonomi ke depan, terlebih jika hal tersebut berpengaruh pada UMKM.

Ia pun membuka peluang jika kondisi perekonomian Indonesia tak bagus, BLT UMKM itu pun masih mungkin untuk kembali digalakkan.

"Nanti kita coba evaluasi kalau perkembangannya tidak terlalu bagus, ya seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah bisa melakukan adjustment program BPUM," ungkapnya.

Lihat Juga :
Babi Jadi Korban Terbaru Krisis Energi Jerman

Sebelumnya, Kemenkop UKM telah menyalurkan BPUM kepada 12,8 juta pelaku UMKM dengan nilai bantuan sebesar Rp15,26 triliun pada 2021.

Menurut Teten, BPUM sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh pelaku UMKM untuk mengatasi dampak pandemi covid-19.

Dana BPUM dialokasikan untuk keperluan produktif seperti membeli bahan baku sebanyak 88,5 persen, alat produksi 23,4 persen, dan membayar gaji pegawai 2,1 persen.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)

Sistem Krisis Raja Kemuliaan Naruto

slot gacor jam 4 pagi
Pengamat menilai kebijakan pemerintah untuk menetapkan tarif KRL lebih mahal untuk orang kaya tidak tepat. Ini sama saja dengan kebijakan mundur.
Pengamat menilai kebijakan pemerintah untuk menetapkan tarif KRL lebih mahal untuk orang kaya tidak tepat. Ini sama saja dengan kebijakan mundur. (CNN Indonesia/Syakirun Niam).
Jakarta, CNN Indonesia--

Pengamat menilai kebijakan pemerintah untuk menetapkantarif KRL lebih mahal untuk orang kaya tidak tepat. Ini sama saja dengan kebijakan mundur.

Peneliti Indef Nailul Huda mengatakan pemerintah selama ini gencar memperbaiki transportasi umum agar masyarakat bisa beralih dan tidak menggunakan kendaraan pribadi. Tujuannya, menekan penggunaan mobil pribadi masyarakat untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek.

Namun, Nailul menilai rencana kebijakan dengan menaikkan tarif KRL bagi orang kaya sangat bertentangan dengan tujuan awal. Menurutnya, jika kebijakan itu diimplementasikan, dipastikan kemacetan akan kembali terjadi karena masyarakat yang semula sudah beralih ke transportasi umum kembali ke mobil pribadi.

Senada, Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan harusnya pemerintah menambah anggaran untuk mensubsidi transportasi umum bukan malah mengurangi.

"Kalau bisa ada diskon bagi seluruh golongan masyarakat mau dia orang kaya, kelas menengah atau orang miskin untuk beralih pada transportasi publik termasuk untuk KRL," kata Bhima.

Menurutnya, subsidi dan diskon besar-besaran untuk transportasi umum banyak dilakukan oleh berbagai negara, seperti Spanyol dan Jerman. Tujuannya, agar masyarakat beralih pada transportasi umum.

Lihat Juga :
Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota

"Ini yang harus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan ini tidak sinkron dengan upaya untuk mengurangi jumlah kendaraan bermotor di Indonesia. Jadi orang kaya didorong untuk punya kendaraan pribadi sebanyak-banyaknya dan itu jadi penyebab utama kemacetan.," jelasnya.

Lanjut Bhima, bahkan subsidi untuk tiket Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dinilai tak perlu diberikan. Sebaiknya dialihkan saja untuk transportasi umum lainnya yang memang digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat dalam kegiatan sehari-hari.

"Jadi pertanyaan kenapa justru KCJB yang notabene nya untuk golongan kelas menengah atas diberikan subsidi oleh negara melalui APBN. Sementara orang kaya di urban itu dikurangi subsidinya untuk naik KRL. Jadi arah transportasi publik ini tidak jelas pengembangannya mau kemana," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]



(ldy/dzu)

Saya benar-benar generasi kedua yang kaya

tafsir mimpi abjad
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok per batang alias ketengan mulai tahun depan.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokok per batang alias ketengan mulai tahun depan. (CNN Indonesia/Andry Novelino).
Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana melarang penjualan rokokper batang alias ketengan mulai tahun depan. 

Rencana itu diketahui dari salinan Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023 yang diteken Jokowi pada 23 Desember 2022.

Dalam beleid itu, pemerintah berencana menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan.

Adapun aturan lain yang akan dicantumkan Jokowi adalah penegakan dan penindakan serta pengaturan kawasan tanpa rokok. Ada pula ketentuan pelarangan serta pengawasan iklan produk tembakau.

"Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi," dikutip dari Keppres itu, Senin (26/12). 

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

[Gambas:Video CNN]



(mrh/dzu)

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

link slot eropa
Kementerian Perindustrian tengah menggodok formula subsidi untuk kendaraan listrik. Kabarnya, subsidi tersebut akan diberlakukan mulai Juni 2023.
Kementerian Perindustrian tengah menggodok formula subsidi untuk kendaraan listrik. Kabarnya, subsidi tersebut akan diberlakukan mulai Juni 2023. (Rifkianto Nugroho).
Jakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Perindustrian tengah menggodok formula subsidi kendaraan listrik. Kabarnya, subsidi tersebut akan diberlakukan mulai Juni 2023.

Kendati, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan sejauh ini belum ada tenggat waktu kapan subsidi itu akan mulai berlaku. 

"Time frame belum ada. Makanya saya sampaikan, salah satu kuncinya adalah pembicaraan kita dengan DPR, karena berkaitan dengan anggaran," ujar Agus dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 & Seminar Outlook Industri 2023, Selasa (27/12).

Dalam hal ini, Agus mengatakan selain mobil dan motor listrik, bus listrik dan kendaraan hybrid juga akan mendapatkan subsidi.

Meski demikian, Agus mengatakan ada sejumlah syarat untuk mendapatkan insentif tersebut. Salah satunya adalah memiliki pabrik di Indonesia.

Menurutnya, kebijakan ini diambil untuk menyokong industri berbasis listrik dalam negeri.



"Yang pasti kebijakan pemberian insentif bagi pembelian mobil, dan atau motor, dan atau bus listrik itu kita ambil untuk mendorong pengembangan industri berbasis listrik di Indonesia," kata Agus.

Sebelumnya, Agus menuturkan pemerintah telah menyiapkan skema subsidi Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid.

Sementara, untuk subsidi pembelian motor listrik baru disiapkan sebesar Rp8 juta dan motor konversi bakal mendapatkan subsidi Rp5 juta.

[Gambas:Video CNN]



(cfd/dzu)