daget77

papuwa4d 243Jutaan kata 335082Orang-orang telah membaca serialisasi

《daget77》

Bawaslu DKI pantau TPS di lokasi khusus menjelang pemilu******

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilihan Umum DKI Jakarta memantau Tempat Pemungutan Suara (TPS) di lokasi khusus demi kelancaran pelaksanaan Pemilu 2024 di Jakarta.

"Hari ini Bawaslu DKI Jakarta memonitor persiapan TPS lokasi khusus dan panti," kata Koordinator Divisi Pencegahan dan Partisipasi Masyarakat Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) DKI Jakarta Burhanuddin saat dihubungi di Jakarta, Selasa.

Burhanuddin menuturkan kegiatan ini dilaksanakan demi kelancaran dan keamanan bagi pemilih yang tak dapat memilih di TPS seharusnya pada hari pemungutan suara sehingga diarahkan memilih di TPS lokasi khusus.

Kemudian, Bawaslu DKI Jakarta melakukan patroli pengawasan politik uang bersama seluruh jajaran untuk memastikan tidak ada politik uang atau "serangan fajar" menjelang 14 Februari 2024.

Baca juga: Bawaslu DKI sediakan posko pengaduan untuk cegah kerawanan pemilu

Adapun sebanyak 80 TPS lokasi khusus itu terdiri atas 60 TPS di rutan dan lembaga pemasyarakatan (lapas) untuk 15.148 pemilih.

Ke-60 TPS lokasi khusus di rutan dan lapas itu meliputi 12 TPS di Rutan Kelas I Jakarta Pusat, tujuh TPS di Lapas Kelas IIA Salemba, satu TPS di Rutan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan satu TPS di Rutan Mabes Polri.

Selain itu dua TPS di Rutan Direktorat Tahti Polda Metro Jaya dan satu TPS di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Jakarta.

Berikutnya, 10 TPS di Rutan Kelas I Cipinang, satu TPS di Lapas Perempuan Kelas 2A Narkotika Cipinang, dua TPS di Rutan Kelas I Pondok Bambu, 11 TPS di Lapas Kelas 2A Narkotika Cipinang dan 12 TPS di Lapas Kelas I Cipinang.

Selanjutnya, ada pula satu TPS lokasi khusus di Rumah Sakit Umum Pusat Nasional (RSPUN) Dr Cipto Mangunkusumo untuk 236 pemilih, tiga TPS lokasi khusus di Politeknik Ahli Usaha Perikanan untuk 711 pemilih dan tiga TPS lokasi khusus di Apartemen Bassura untuk 607 pemilih.

Baca juga: Kapolda Metro Jaya: Jangan terlena dengan situasi yang landai

KPU DKI Jakarta telah menyiapkan tiga TPS lokasi khusus di pondok pesantren untuk 544 pemilih yang terdiri atas satu TPS di Pondok Pesantren Darunnajah, satu TPS di Pondok Pesantren Nurul Amanah dan satu TPS di Pondok Pesantren Asshiddiqiyah.

"Ada pula delapan TPS di lokasi penambangan untuk 1.168 pemilih yang meliputi empat TPS di Pertamina Hulu Energi Offshore Southeast Sumatra (PHE OSES) dan empat TPS lainnya di PHE Offshore North West Jaya (ONWJ)," ujarnya.

KPU DKI Jakarta juga menyiapkan dua TPS lokasi khusus di salah satu real estat di wilayah Cakung untuk 399 pemilih.

Sebelumnya disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta menyiapkan 80 tempat pemungutan suara (TPS) lokasi khusus di berbagai titik, mulai dari rumah tahanan (rutan) hingga pondok pesantren untuk 17.038 pemilih.
Baca juga: Kecamatan Johar Baru berkoordinasi dengan Puskesmas

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Kemlu sebut penyelenggaraan pemilu di luar negeri kondusif******

Jakarta (ANTARA) - Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Lalu Muhamad Iqbal menyebut penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri berjalan kondusif, meskipun ada beberapa masalah.

Namun, kata dia, masalah tersebut bisa diselesaikan dengan baik oleh panitia pemilihan luar negeri (PPLN) di masing-masing negara.

“Sejauh pantauan kami, semua berlangsung kondusif. Ada saja masalah muncul di sana-sini, tetapi dengan dukungan perwakilan RI, PPLN di masing-masing negara dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik,” ujar Iqbal melalui pesan singkat pada Senin.

Iqbal mengakui bahwa penyelenggaraan pemilu Indonesia di luar negeri memang tidak mudah karena harus menghormati hukum dan aturan setempat.

Untuk itu, dukungan dan fasilitasi oleh perwakilan RI di luar negeri sangat dibutuhkan.

“Kemlu dan perwakilan RI bukan penyelenggara, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab moral, Menlu (Retno Marsudi) meminta semua perwakilan RI untuk memantau dan mendukung kesuksesan pemilu (untuk WNI) di luar negeri,” ujarnya.

Baca juga: Dubes Heri imbau WNI di Jepang jaga suasana kondusif Pemilu 2024

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari juga mengatakan bahwa pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar sehingga seluruh pemilih bisa terlayani hak suaranya.

“Alhamdulillah laporan menunjukkan pemungutan suara di luar negeri berjalan baik dan lancar, dan memang yang jadi concern itu Kuala Lumpur, kemudian Jeddah. Dan alhamdulillah semua berjalan lancar,” kata Hasyim usai meninjau proses pelaksanaan pemungutan suara di Kuala Lumpur, Minggu (11/2).

KPU akan melihat situasinya jika ada sesuatu yang ditemukan tidak prosedural selama pemungutan suara maka akan dicek. Jika memang harus ada yang dibenahi, kata Hasyim, maka akan dibenahi.

Pemungutan suara di luar negeri berlangsung lebih awal daripada jadwal pencoblosan di Indonesia, dan disesuaikan dengan situasi di masing-masing negara.

Namun, penghitungan suara dilakukan bersamaan dengan penghitungan suara di dalam negeri, yakni mulai 14 Februari.

Baca juga: PPLN Tunis sebar video ajak pemilih laksanakan pemilu damai

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Yuni Arisandy Sinaga
Copyright © ANTARA 2024

Label：pojok slot、situs terbaru slot gacor、link slot yang gacor

Terkait：tutorial pasang togel online、dana gg slot、menang slot gacor、kakek zeus login、sosrobet、togelslot、pos4d、virtusplay、slot gacor mudah scatter、setiatoto

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：slot tampilan baru（2024-07-05）

Perbarui waktu：2024-07-05

Daftar bab terbaru

magnumtogel

agen judi bonus 100rb tanpa deposit 2022

gacor banget slot

ug300 situs slot casino bola online terpercaya indonesia

micin4d

jagoan88

erek 06

slot kakek zeus gacor jam berapa

bo gacor hari ini

fiksi ilmiahBacaan TerkaitMore+

Peri Mengejar Monster

cicak erek erek

Bawaslu berterima kasih atas kritik dari film dokumenter "Dirty Vote"******

Jakarta (ANTARA) - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa pihaknya berterima kasih terhadap kritik yang disampaikan dari film dokumenter "Dirty Vote".

"Terima kasih loh. Berarti kami dikritik. Nah, kritik itu bagi Bawaslu, hal yang memang harus kami dengar, ya, supaya meningkatkan kualitas kerja Bawaslu," kata Lolly di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Senin.

Lolly mengaku bahwa dirinya sudah menyaksikan film dokumenter itu, terutama pada menit ke-57 saat membahas inkompetennya Bawaslu selama Pemilu 2024.

"Paling tidak kritik terhadap Bawaslu itu, menit ke-57. Menit ke-57 itu bikin saya gini 'oh iya ya berarti ada hal yang belum tersampaikan ke publik dengan baik, yang itu harusnya clear (jelas) di publik, tetapi ternyata enggak clear di publik'. Itu kan jadi autokritik buat Bawaslu," ujarnya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan bahwa Bawaslu telah melakukan langkah taktis sebagai respons terhadap film dokumenter tersebut.

"Maka apa langkah taktis yang kami lakukan? Saya langsung komunikasi dengan teman-teman humas memastikan supaya informasinya lebih masif tersampaikan," tuturnya.

Walaupun demikian, dia mencoba menjelaskan bahwa terhadap kasus yang disebutkan dalam film dokumenter "Dirty Vote", seperti penanganan pembagian susu di hari bebas kendaraan bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) Jakarta, telah ditangani Bawaslu berdasarkan regulasi yang ada.

"Secara kelembagaan, Bawaslu sudah menangani perkara ini, sehingga kami tentu siap untuk mempertanggungjawabkan langkah yang sudah dilakukan Bawaslu. Akan tetapi, penilaian tentu milik publik, ya. Tidak ada Bawaslu kemudian membatasi pandangan publik, tidak ada, malah dipersilakan.

Film dokumenter "Dirty Vote" disutradarai oleh Dandhy Dwi Laksono. Dalam siaran tertulisnya, Dandhy menyampaikan film itu bentuk edukasi untuk masyarakat yang pada 14 Februari 2024 akan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu 2024.

“Ada saatnya kita menjadi pendukung capres-cawapres, tetapi hari ini saya ingin mengajak setiap orang untuk menonton film ini sebagai warga negara,” kata Dandhy.

Dia menjelaskan film itu digarap dalam waktu sekitar 2 minggu, yang mencakup proses riset, produksi, penyuntingan, sampai rilis. Pembuatannya, dia menambahkan, melibatkan 20 lembaga, antara lain Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Bangsa Mahardika, Ekspedisi Indonesia Baru, Ekuatorial, Fraksi Rakyat Indonesia, Perludem, Indonesia Corruption Watch, JATAM, Lokataru, LBH Pers, WALHI, Yayasan Kurawal, dan YLBHI.

Dalam waktu kurang lebih 5 jam setelah siar di YouTube, film itu saat ini telah dilihat 355.831 orang dan dan disukai oleh 51.294 pengguna YouTube. Sementara hingga Senin (12/2) pukul 23.15 WIB, film tersebut telah disaksikan sekitar 6,2 juta penonton.

Baca juga: Bawaslu RI dalami dugaan fitnah dalami film "Dirty Vote"
Baca juga: Wapres sebut film "Dirty Vote" bagian dari dinamika politik
Baca juga: Airlangga sebut film dokumenter "Dirty Vote" kampanye hitam

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Azis Kurmala
Copyright © ANTARA 2024

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

togel dulu

Akademisi: Kesuksesan pemilu adalah tanggung jawab seluruh masyarakat******

Jakarta (ANTARA) - Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Nyayu Khodijah mengatakan bahwa kesuksesan penyelenggaraan Pemilu 2024 merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat Indonesia.

"Tuhan selalu menyiapkan momentum bagi bangsa Indonesia untuk berbenah, memperbaiki yang belum sesuai dengan amanat konstitusi. Bahkan, lewat pemilu kita bisa menaikkan derajat semangat persaudaraan, ini bisa dijadikan tonggak bagi terciptanya pemilu yang aman dan damai," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu.

Dia mengatakan pemilu merupakan momentum penting yang menentukan masa depan bangsa Indonesia lima tahun mendatang.

Karena itu menurut dia, menyukseskan pemilu bukan hanya menjadi tanggung jawab segelintir orang, tetapi sudah menjadi kewajiban bagi seluruh warga negara Indonesia.

Dia menilai pemilu merupakan momentum yang sangat penting bagi rakyat Indonesia karena dengan adanya pemilu masyarakat memiliki kesempatan untuk memilih pemimpin negara secara sah.

"Keterlibatan masyarakat dalam pemilu merupakan faktor penting dalam keberlangsungan demokrasi. Karena itu, menggunakan hak pilih dengan baik dan benar menjadi langkah awal menuju Indonesia yang lebih baik," ujarnya.

Nyayu menjelaskan bahwa perbedaan pilihan adalah hal wajar dalam dinamika demokrasi dan perbedaan bukan sebagai alasan untuk melahirkan perpecahan. Karena itu menurut dia, sikap damai dan toleran harus terbangun dalam diri setiap warga negara.

Dia mengatakan bahwa nilai-nilai kemanusiaan dan persaudaraan harus menjadi tonggak utama dalam pelaksanaan pemilu untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

"Salah satu nilai kemanusiaan dan persaudaraan adalah tidak mengintimidasi dan memberi rasa nyaman kepada orang lain," katanya.

Baca juga: DKI sudah turunkan 192 ribu alat peraga kampanye hingga Minggu siang
Baca juga: Bawaslu Bulungan patroli untuk cegah politik uang

Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2024

Fantasi Menunggang Naga

vip bet slot

KPK periksa eks sekjen Kemenkes terkait korupsi pengadaan APD******

Jakarta (ANTARA) - Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin, memeriksa mantan sekretaris jenderal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Oscar Primadi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan alat pelindung diri (APD) di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Selain itu, penyidik KPK, Senin, juga memeriksa Komisaris Utama PT Permana Putra Mandiri Siti Fatimah Az Zahra sebagai saksi dalam perkara serupa.

"Kedua saksi sudah hadir," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Meski demikian, Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal informasi apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan tersebut.

Baca juga: KPK sebut kerugian negara dalam korupsi APD Kemenkes Rp625 miliar

Sebelumnya, pada 9 November 2023, KPK mengumumkan telah memulai penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan APD di Kementerian Kesehatan.

Informasi soal penyidikan itu dibenarkan oleh Wakil Ketua KPK Alexander Marwata dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.

"Pengadaan APD apakah sudah ada tersangka? Ya, sudah ada. Sprindik (surat perintah penyidikan) juga sudah kami tanda tangani," kata Alex saat itu.

Perkara korupsi tersebut diduga terjadi pada proyek pengadaan APD di Pusat Krisis Kemenkes Tahun 2020.

Saat mengumumkan dimulainya penyidikan itu, Alex belum mengumumkan siapa saja pihak yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Nilai proyek pengadaan APD di Kemenkes tersebut mencapai Rp3,03 triliun untuk 5 juta set APD.

Baca juga: KPK periksa Budy Silvana soal aliran uang terkait korupsi APD

KPK menyayangkan gelontoran dana besar dari Pemerintah untuk perlindungan keselamatan dan kesehatan masyarakat saat menghadapi pandemi COVID-19 justru disalahgunakan melalui praktik-praktik korupsi.

Seiring berjalannya proses penyidikan kasus dugaan korupsi tersebut, penyidik KPK telah memanggil dan memeriksa beberapa saksi, antara lain Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pusat Krisis Kesehatan di Kementerian Kesehatan (Kemenkes) 2020 Budy Silvana, Kepala Biro Keuangan BNPB Tavip Joko, serta advokat Admiral Herdi Pratama.

Para saksi tersebut dipanggil dan dikonfirmasi soal dugaan aliran uang terkait pengadaan APD di Kemenkes pada berbagai pihak terkait, termasuk pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

Baca juga: KPK geledah sejumlah lokasi terkait korupsi pengadaan APD

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Tuhan segala bencana

bunga easy cash

Lebih dari 1.000 WNI mencoblos surat suara pemilu di TPSLN Istanbul******

Jakarta (ANTARA) - Sebanyak 1.059 warga negara Indonesia (WNI) memberikan suara mereka dalam Pemilu 2024 di Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri (TPSLN) Istanbul, Turki, pada Minggu (11/2).

Ketua Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) Istanbul Aldi Subakti menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat Indonesia di kawasan Marmara (Istanbul dan sekitarnya) atas partisipasi tinggi dalam pesta demokrasi ini.

"Antusiasme yang luar biasa dengan partisipasi 1.059 pemilih pada Pemilu 2024 di Istanbul menciptakan proses aman dan damai tanpa adanya intervensi, kegaduhan, bahkan keributan,” kata Aldi dalam keterangan tertulis PPLN Istanbul pada Senin.

Jumlah WNI yang menjadi daftar pemilih tetap (DPT) di Istanbul mencapai 3.157 orang.

Di antara jumlah tersebut, sebanyak 2.436 orang mencoblos surat suara langsung di TPS yang berlokasi di Conrad Bhosporus Hotel, sementara sisanya menggunakan metode kotak suara keliling (KSK) dan pos.

Namun, karena banyak WNI yang pulang ke Indonesia dengan berbagai alasan, jumlah partisipasi pemilih di Istanbul tidak sampai 50 persen.

Meskipun demikian, PPLN Istanbul didukung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Istanbul tetap bekerja keras untuk memastikan setiap tahap pemilihan diawasi dengan cermat, dan setiap langkah sesuai dengan kerangka hukum yang jelas dan transparan.

“Kami mengapresiasi setinggi-tingginya seluruh pemilih yang turut serta dan menyukseskan pemilu ini. Tidak lupa juga kepada seluruh jajaran yang telah bekerja keras dan bersemangat untuk memastikan kelancaran pelaksanaan pemilu ini,” kata Aldi.

Dalam proses pemilihan, diaspora Indonesia di luar negeri memilih presiden, wakil presiden, serta anggota DPR RI untuk Dapil 2 Jakarta, yang mencakup Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri.

Baca juga: WNI di Maroko tempuh ratusan kilometer demi memilih di TPS Rabat
Baca juga: Pemungutan suara di TPSLN Ankara diramaikan bazar kuliner Indonesia

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

gaming 88 login

Moeldoko ingatkan pihak terkait siap layani kesehatan petugas pemilu******

Lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit.

Jakarta (ANTARA) - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengingatkan kepada semua pihak terkait agar memiliki kesiapan dalam menangani kesehatan petugas pemilu ataupun masyarakat selama masa pemungutan dan penghitungan suara.

"Jangan semua unsur yang menangani persoalan ini tidak aware. Jangan karena keteledoran, nantinya memunculkan korban yang besar," tegas Moeldoko saat memimpin Rapat Tim Koordinasi Monitoring Surat Edaran Bersama (SEB) Pelaksanaan Skrining Riwayat Kesehatan dan Optimalisasi Kepesertaan Aktif Program JKN bagi Petugas Penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024 di Gedung Bina Graha Jakarta, Senin.

Untuk diketahui, pemerintah telah membentuk tim pemantau dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan layanan skrining riwayat kesehatan dan optimalisasi kepesertaan aktif program JKN bagi petugas penyelenggara Pemilu dan Pilkada 2024.

Tim yang terdiri atas 12 kementerian/lembaga dan beranggotakan lebih dari 85 orang ini dibentuk sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Bersama (SEB) Kementerian Dalam Negeri, BPJS Kesehatan, Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) pada tanggal 20 November 2023.

Moeldoko menyebut saat ini sudah ada lebih dari 2,5 juta petugas pemilu yang melakukan skrining kesehatan secara daring.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 240.000 orang atau 9,59 persen petugas memiliki risiko penyakit, dan lebih dari 2,1 juta orang atau 84,68 persen merupakan peserta aktif JKN.

"Dari data ini, kita bisa mendapatkan pemetaan risiko kesehatan yang cukup baik. Ini tidak terlepas adanya kerja keras KPU, Bawaslu, dan BPJS Kesehatan," ujarnya.

Ia menambahkan bahwa Pemerintah telah mengaktifkan kesiapsiagaan fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan di 15.000 klinik, 10.000 puskesmas, 3.000 rumah sakit, dan 13.000 tenaga kesehatan cadangan yang bersiaga untuk memberikan layanan kesehatan bagi petugas dan masyarakat.

"Ini fondasi yang sangat baik untuk menunjukkan bahwa negara secara serius dan sungguh-sungguh memperhatikan risiko kesehatan bagi petugas pemilu," katanya.

Pada kesempatan itu, Panglima TNI 2013—2015 ini juga mendorong semua unsur untuk memaksimalkan sistem Lapor Cepat Temu Tepat yang dikembangkan oleh Kementerian Kesehatan. Sistem ini diwujudkan dalam bentuk aplikasi atau call center119.

"Mekanisme kecepatan pelaporan dan ketepatan penindakan ini juga penting untuk diperkuat," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pernyataan Presiden soal kampanye adalah edukasi demokrasi
Baca juga: Moeldoko sebut presiden miliki hak untuk berpolitik

perjalanan

keju4d

Bawaslu DKI bolehkan peserta pemilu ambil APK usai diturunkan******

dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta membolehkan peserta pemilu yang hendak mengambil alat peraga kampanye (APK) termasuk bendera partai usai diturunkan dalam rangka masa tenang kampanye dengan catatan masih dalam kurun waktu tertentu.

"Nanti akan ada pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak, maka dalam waktu yang tersisa itu bisa diambil kembali oleh peserta pemilu," kata Ketua Bawaslu DKI Jakarta Munandar Nugraha Jakarta, Minggu.

Munandar menuturkan peserta pemilu bisa mengambil APK ini dalam rangka kepedulian terhadap pelestarian lingkungan untuk mengurangi sampah APK yang memang masih bisa dipakai.

Maka dari itu, pihaknya mengingatkan sebaiknya waktu itu dimanfaatkan dengan baik oleh para peserta pemilu yang masih ingin mengamankan bendera berlambang partai masing-masing.

"Saya sampaikan bendera partai jangan dianggap seperti sampah," tegasnya.

Sementara, Koordinator Divisi Hukum Pendidikan dan Pelatihan Bawaslu DKI Sakhroji menuturkan lokasi yang menjadi penampungan hasil penurunan APK berada di gudang Satpol PP Cakung Jakarta Timur, gudang Satpol PP Jakarta Utara, gudang Satpol PP Jakarta Selatan, dan gudang Satpol PP Jakarta Barat.

"Penyimpanan dengan batas waktu 10 hari tanggal 11-20 Februari 2024," ujar Sakhroji.

Terkait jumlah APK yang diturunkan pada Minggu dini hari ini, dia memperkirakan sekitar 15.000 lebih APK yang sudah diturunkan dari pembatas jalan, jalan layang (flyover) dan jembatan penyeberangan orang (JPO).

"Hari ini, penertiban masih berlanjut ke tingkat kecamatan dan kelurahan," tambahnya.

Dengan demikian, Bawaslu DKI berharap agar tidak ada lagi metode kampanye salah satunya pemasangan APK selama masa tenang.

Bawaslu DKI memastikan terus berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Satpol PP DKI Jakarta, dan jajaran pemerintah daerah di DKI dari tingkat provinsi hingga kota untuk mendukung penyelenggaraan pemilu.

KPU menetapkan masa kampanye mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, masa tenang pada tanggal 11-13 Februari dan hari H pemungutan suara pada 14 Februari 2024.

KPU menjadwalkan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 secara serentak digelar pada tanggal 27 November 2024.

Dengan demikian, rancangan jadwal Pilkada 2024 yang telah disusun KPU adalah sebagai berikut:

5 Mei-19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan;
27 Agustus-21 September 2024: Pendaftaran penelitian persyaratan pasangan calon;
22 September 2024: Penetapan pasangan calon;
23 September 2024: Pengundian dan pengumuman nomor urut pasangan calon;
25 September-23 November 2024: Masa kampanye;
24 November-26 November 2024: Masa tenang;
27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan
27 November-10 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi.

Baca juga: Kekurangan personel jadi kendala penertiban APK di DKI Jakarta
Baca juga: Pemprov DKI turunkan alat peraga kampanye serentak Minggu dini hari
Baca juga: Bawaslu DKI nilai warna biru kantong sembako murah bermakna universal

《daget77》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，buku mimpi 2d 06Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《daget77》bab terbaru。