petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

rtp bioskop777

pola gacor slot gatot kaca 872Jutaan kata 865200Orang-orang telah membaca serialisasi

《rtp bioskop777》

Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia******

Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) saat memberikan keterangan di Gedung DKPP, Jakarta, Senin (26/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Rahmat Bagja mengatakan lembaganya masih menelusuri dugaan jual beli surat suara Pemilu 2024 yang terjadi di Malaysia.

"Ini belum masuk ke penyidikan, tetapi masih dalam proses penelusuran," kata Bagja di Gedung Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Senin.

Selain itu, Bagja menjelaskan bahwa saat ini Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) sedang melakukan penyelidikan dan pemberkasan karena dugaan jual beli surat suara pemilu di Malaysia itu memiliki unsur pidana.

Kendati demikian, Bagja belum dapat memberikan informasi lebih rinci mengenai perkembangan kasus dugaan jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Masih dalam penyelidikan, proses. Agak sulit kami memberitahu kepada teman-teman," ujarnya.

Baca juga: Migrant CARE laporkan ke Bawaslu RI jual beli surat suara di Malaysia

Akan tetapi, Bagja menjelaskan bahwa mulanya Bawaslu menelusuri video yang beredar mengenai dugaan terjadinya jual beli surat suara pemilu tersebut.

"Video yang beredar kemudian kita selidiki, kita telusuri kan. Ada yang menarik sih memang, tetapi nantilah. Ini kan masih dalam rangkaian," tuturnya.

Sebelumnya, organisasi Migrant CARE melaporkan dugaan jual beli surat suara selama Pemilu 2024 di Malaysia ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI.

Baca juga: Migrant CARE lapor dugaan pelanggaran pemilu di Malaysia ke Bawaslu RI

Staf Migrant CARE Muhammad Santosa di Jakarta, Selasa (20/2), menjelaskan modus jual beli surat suara adalah dengan memanfaatkan surat suara yang dikirimkan ke kotak pos di jalur tangga apartemen tanpa memberikannya kepada pemilih secara langsung.

Santosa menuturkan pedagang surat suara kemudian memanfaatkan ketidaktahuan pemilih. Pedagang surat suara itu memang sengaja mengincar kotak pos di sejumlah apartemen.

"Mereka memang sengaja mencari dari kotak pos satu ke kotak pos yang lainnya. Akhirnya dari satu, dua, sembilan, sepuluh, sampai terkumpul banyak. Nah, ketika sudah terkumpul banyak, mereka akan mengamankan di satu tempat," ujarnya.

Baca juga: Bawaslu sebut surat suara tercoblos di Malaysia masih diselidiki

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha'at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari sampai dengan 20 Maret 2024.

Baca juga: Ahmad Yani minta pemerintah usut surat suara tercoblos di Malaysia
Baca juga: Hari ini, Bawaslu dan KPU bertemu bahas PSU di Kuala Lumpur
Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Program bajak sawah gratis Tanah Datar sasar 4.400 hektare pada 2024******

Program bajak sawah gratis Tanah Datar sasar 4.400 hektare pada 2024
Program layanan bajak sawah gratis di Kabupaten Tanah Datar, Sumbar. ANTARA/HO-Pemkab Tanah Datar/am.
Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare
Batusangkar (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat menargetkan Program Bajak Sawah Gratis bisa menyasar 4.400 hektare lahan petani pada tahun 2024. "Targetkan 4.400 hektare lahan itu naik 100 hektare dari target tahun sebelumnya sebanyak 4.300 hektare," kata Kepala Bidang Prasarana, Sarana, dan Penyuluhan Dinas Pertanian Tanah Datar Wel Embra di Batusangkar, Selasa. Ia menjelaskan, dari target yang ditetapkan itu diperkirakan bisa memberikan manfaat kepada sekitar 10 ribu orang petani di Tanah Datar. "Kita berharap dengan program ini petani bisa terbantu, dan hasil panen di Tanah Datar bisa meningkat," katanya. Ia menyebutkan, Program Bajak Sawah Gratis adalah salah satu program unggulan di bawah kepemimpinan Bupati Tanah Datar Eka Putra dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Sejak program tersebut diluncurkan di Sawah Pincuran Jambu, Jorong Sitakuak, Nagari Gurun, Kecamatan Sungai Tarab pada Februari 2022, sebagian besar petani di daerah itu telah merasakan manfaatnya. "Sejak program itu diluncurkan total sebanyak 16.303 orang petani penggarap di Tanah Datar telah menikmati manfaatnya dari rentang waktu 2022-2023," katanya. Dia mengatakan, jika menghitung jumlah keseluruhan petani yang ada di Kabupaten Tanah Datar memang belum semuanya terlayani layanan bajak sawah gratis. Namun secara capaian, layanan bajak sawah gratis selalu melebihi target yang ditetapkan. Pada tahun 2022 program layanan bajak sawah gratis mencapai 4.204,49 hektare lahan dari 4.200 hektare target yang ditetapkan atau sebesar 100,11 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon sebanyak 8.028 orang. Kemudian meningkat pada 2023 menjadi 4.311,38 hektare lahan dari 4.300 target atau sebesar 100,26 persen, dengan jumlah penerima atau pemohon 8.275 orang. Ia menyebut dalam mendukung terlaksananya layanan bajak sawah gratis ada beberapa langkah yang disiapkan pemerintah daerah, yaitu dengan membentuk tiga pola layanan dan membentuk tim Brigade Alsintan.
Pertama pola satu, yaitu alat mesin pertanian (Alsintan) dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis (mesin, BBM, dan upah bajak) ditanggung oleh pemerintah daerah. Pada pelaksanaan tahun 2022 pola satu diminati sebanyak 787 pemohon dan 644 pemohon di tahun 2023. Pola dua, yaitu Alsintan disediakan oleh kelompok tani dan seluruh pembiayaan dari layanan bajak gratis ditanggung oleh pemerintah daerah. Pola ini pada tahun 2022 diminati oleh sebanyak 7.231 pemohon, dan 7.615 pemohon pada tahun 2023. Pola dua paling banyak diminati dengan memanfaatkan mesin yang telah ada pada masyarakat dan pembiayaan ditanggung oleh Pemda.
"Artinya program layanan bajak sawah gratis tidak membunuh mata pencarian masyarakat yang telah memiliki mesin, justru memaksimalkan mesin yang telah ada tersebut," katanya. Terakhir pola tiga, yaitu Alsintan disediakan oleh pemerintah daerah dan seluruh pembiayaan ditanggung oleh kelompok tani (peminjaman alsintan). Tidak sampai di situ, selain layanan bajak sawah gratis pemerintah daerah juga memberikan kemudahan bagi para petani maupun kelompok tani yang memiliki mesin alsintan untuk perawatan dan perbaikannya. Kemudahan itu juga diberikan secara gratis yang disebut dengan "gebetan manis" (Gerakan Bengkel Alsintan dan Mekanisme Pertanian Gratis). Sejak diluncurkan di Gedung Serba Guna Nagari Tanjung Bonai Kecamatan Lintau Buo Utara September 2023, program tersebut telah banyak dinikmati masyarakat.*

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:untung365

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
lele togel 2d
slot cuan gacor
link cheat slot olympus x500
dapat uang dari youtube shorts
situs judi slot online
kumpulan slot maxwin
mgo303 slot
pinjol ojk 2023
cara buat kredivo
Daftar isi semua bab
Bab 1 claim bonus new member 100
Bab 2 pinjaman maucash
Bab 3 gladiatorslot
Bab 4 99 slot login
Bab 5 slot yang mudah menang
Bab 6 kredivo tidak muncul di tokopedia
Bab 7 kredivo dana tunai
Bab 8 slot 5000 an
Bab 9 situs judi slot tergacor
Bab 10 rajatoto888
Bab 11 prediksi togel paling jitu
Bab 12 dewa96 gacor
Bab 13 linetog
Bab 14 erek erek orang meninggal
Bab 15 togel77
Bab 16 angkasa168
Bab 17 qqvegas
Bab 18 gampang jp maxwin
Bab 19 tiara4d
Bab 20 oto88slot
Klik untuk melihattersembunyi di tengah6062bab
game onlineBacaan TerkaitMore+

Terlahir kembali sebagai guru tingkat dewa

joker123 terbaru
Penyidik KPK periksa beberapa orang kontraktor di Situbondo
Penyidik KPK di halaman Polres Situbondo, Jawa Timur. Selasa (27/2/2024) malam. ANTARA/Novi Husdinariyanto.
Diperiksa KPK
Situbondo (ANTARA) - Sejumlah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa beberapa orang rekanan atau kontraktor di salah satu ruangan Kepolisian Resor Situbondo, Jawa Timur, Selasa (27/2) malam.

Dari pantauan, kurang lebih tujuh orang diduga penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi datang ke Polres Situbondo menggunakan mobil warna hitam dengan nomor polisi L 1259 NU.

Namun demikian, belum diketahui pasti kedatangan sejumlah orang yang diduga penyidik KPK dan memeriksa beberapa orang kontraktor di Situbondo.

Juru bicara KPK , Ali Fikri saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp terkait kedatangan penyidik KPK ke Situbondo belum membalas.

Baca juga: KPK panggil pejabat KemenESDM terkait korupsi Abdul Ghani Kasuba
Baca juga: KPK sebut tersangka korupsi rumah jabatan DPR lebih dari dua orang

Informasi yang dihimpun, kedatangan tujuh orang yang penyidik KPK itu telah memanggil dan memeriksa beberapa kontraktor ke Polres Situbondo.

​​​​​​Salah seorang kontraktor yang mengaku dirinya bagian administrasi menyampaikan bahwa ia dijemput langsung di rumahnya untuk diperiksa KPK.

"Diperiksa KPK," katanya menjawab singkat kepada wartawan.

Beberapa rekanan atau kontraktor itu diperiksa penyidik KPK mulai sekitar pukul 10:30 WIB sampai sekitar pukul 20:40 WIB.

Baca juga: KPK taksir korupsi rumah jabatan DPR rugikan negara miliaran rupiah
Baca juga: KPK sita tiga bidang tanah dan 14 ruko milik Andhi Pramono di Kepri

Pewarta: Novi Husdinariyanto
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024

Buku alamat Wanjie

prada 138 slot
Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (kiri) dan Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda saat memberikan keterangan di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2/2024). ANTARA/Rio Feisal/aa.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan bahwa lembaganya menerima 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Bagja mengatakan bahwa data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa.

Baca juga: Bawaslu sebut masalah bila KPU tidak tindaklanjuti rekomendasi

Bagja mengatakan bahwa sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Baca juga: Bawaslu RI rekomendasi 780 TPS lakukan pemungutan suara ulang

Adapun dua tren itu, kata dia, masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Adapun temuan dan laporan yang diterima Bawaslu tersebut, belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu RI masih telusuri dugaan jual beli surat suara di Malaysia

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Laode Masrafi
Copyright © ANTARA 2024

Kembali ke Qijiu untuk menggoda suami militer

pinjol julo
Retno: Dewan HAM PBB harus tangani pelanggaran Israel atas Palestina
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi berbicara dalam Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2/2024). ANTARA/HO-Kemenlu/am.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi mendesak Dewan HAM Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menangani pelanggaran HAM berat yang dilakukan Israel terhadap bangsa Palestina.

Pernyataan itu dia sampaikan dalam High-Level Segment Sidang ke-55 Dewan HAM PBB di Jenewa, Swiss, pada Senin (26/2), yang sekaligus menandai dimulainya keanggotaan Indonesia di Dewan HAM untuk periode 2024-2026.

“Hal yang kedua yang saya sampaikan di dalam pertemuan Dewan HAM yaitu pentingnya mengintensifkan upaya mengatasi krisis kemanusiaan. Krisis pengungsi yang dipicu oleh perang dan konflik, memerlukan kerja sama dan solidaritas global untuk mengatasinya, termasuk pemenuhan kewajiban dalam Konvensi Pengungsi,” tutur Retno dalam keterangan tertulisnya.

Dia kemudian menegaskan bahwa mekanisme kemanusiaan harus juga diperkuat dan tidak boleh dipolitisasi.

“Saya sampaikan bahwa kita tidak boleh tinggal diam atas dihentikannya pendanaan terhadap UNRWA (badan PBB untuk pengungsi Palestina), sementara dana untuk mendukung kejahatan perang di Gaza terus mengalir,” kata Retno.

Lebih lanjut, ia menyerukan perlunya memperkuat ekosistem HAM, yang menjadi tanggung jawab kolektif semua negara.

Di ASEAN, ujarnya, Indonesia mendorong penguatan ekosistem HAM melalui Leaders' Declaration on the ASEAN Human RightsDialogue sementara di Afghanistan, Indonesia mendorong pemenuhan hak-hak pendidikan bagi perempuan.

“Dan saya juga tekankan pentingnya pendanaan yang memadai untuk Office of the High Commission for Human Rights dan mekanisme-mekanisme penting lainnya seperti Komisi Penyelidikan terkait wilayah pendudukan Palestina, serta dukungan terhadap Dewan HAM dalam memberikan bantuan teknis dan pembangunan kapasitas kepada negara anggota,” ujar Retno.

Ia pun menegaskan bahwa pelindungan dan pemajuan HAM harus dilakukan secara setara, termasuk penghormatan pada hak pembangunan setiap negara guna menjamin kesejahteraan rakyatnya dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

“Kolaborasi juga perlu diarahkan untuk menjamin hak masyarakat rentan, khususnya perempuan, penyandang disabilitas, dan juga migran,” ujar Retno menambahkan.

Baca juga: Menlu: ICJ harus nyatakan pendudukan Israel ilegal
Baca juga: Menlu Retno suarakan isu Gaza dalam pertemuan G20
Baca juga: Menlu Retno bicara soal Palestina di ICJ pada 23 Februari

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Kronik Penyihir

slot yang sering kasih maxwin
"Exhuma" ditonton lebih dari dua juta orang dalam empat hari
Potongan adegan dalam film "Exhuma" di situs pemeringkat dan ulasan film IMDb. (IMDb)
Jakarta (ANTARA) - Film bertabur bintang "Exhuma" tampil mengesankan pada akhir pekan penayangan perdananya di box office Korea Selatan dan jumlah penontonnya telah melampaui dua juta orang dalam empat hari.

Menurut data Dewan Film Korea yang dikutip oleh Soompi pada Senin, jumlah orang yang menonton "Exhuma" di bioskop melampaui dua juta pada 25 Februari 2024.

Jumlah penonton film misteri okultisme yang dibintangi oleh Kim Go-eun, Lee Do-hyun, Yoo Hae-jin, dan Choi Min-sik itu total mencapai 2.299.706 orang pada Senin pukul 07.00 waktu Korea Selatan, setelah empat hari berturut-turut bertengger di puncak box office.

Film tentang upaya dua pengusir setan yang diperankan oleh Kim Go-eun dan Lee Do-hyun, seorang ahli pemakaman (Yoo Hae-jin), dan seorang pakar feng shui (Choi Min-sik) untuk memindahkan sebuah kuburan misterius dengan imbalan sejumlah besar uang itu mendapat sambutan hangat dari penonton Korea Selatan pada awal penayangannya.

"Exhuma" juga menorehkan prestasi luar biasa dengan jumlah penonton sampai 1.963.564 orang hanya dalam satu akhir pekan penayangan, dari 23 sampai 25 Februari 2024.

Baca juga: Choi Min-sik fokus wujudkan keseimbangan dalam akting di "Exhuma"
Baca juga: Sutradara Korea Selatan dapat penghargaan di Festival Film Berlin

Penerjemah: Vinny Shoffa Salma
Editor: Maryati
Copyright © ANTARA 2024

Reinkarnasi pesawat

cara dapat uang dollar di android
Polri terima dua personel disabilitas jalur rekrutmen SIPSS
Asisten SDM Polri Irjen Pol. Dedi Prasetyo (kedua dari kiri) berfoto bersama peserta disabilitas yang lolos seleksi SIPSS 2024, Minggu (25/2/2024). ANTARA/HO-Divisi Humas Polri.
Jakarta (ANTARA) - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menerima dua orang personel dari penyandang disabilitas yang lolos seleksi melalui jalur penerimaan Sekolah Inspektur Polisi Sumber Sarjana (SIPSS) tahun 2024

Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia Irjen Polisi Dedi Prasetyo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, mengatakan ada 226 peserta lolos tahap awal seleksi SIPSS, tiga orang di antaranya penyandang disabilitas.
"Dari tiga peserta yang tes pusat ini, sampai sekarang masih lanjut ada dua orang," kata Dedi.

Baca juga: Tiga penyandang disabilitas lolos seleksi awal anggota Polri

Jenderal polisi bintang dua itu menyebut dua orang penyandang disabilitas tersebut memiliki latar belakang pendidikan sarjana kedokteran dan sarjana pendidikan dengan kompetensi di bidang teknologi dan informasi.

Dua orang peserta penyandang disabilitas itu memperoleh hasil tes yang baik hingga tahap akhir, tak kalah dengan peserta reguler.

Penugasan yang akan diberikan kepada personel dari penyandang disabilitas ini adalah satu orang akan bertugas sebagai dokter dan satu orang lainnya sebagai operator di bidang teknologi informasi.

"Pekerjaannya lebih banyak ke staf, staffing, maupun kelompok-kelompok operator," ujar Dedi.

Baca juga: Komnas Perempuan apresiasi kebijakan disabilitas jadi anggota Polri

Mantan Kepala Divisi Humas Polri itu menambahkan seluruh peserta yang lolos tahap akhir penerimaan SIPSS Polri, termasuk penyandang disabilitas, akan memulai pendidikan pada 5 Maret 2024.

"Dalam tahap ini, siswa difabel dan reguler diperlakukan setara," kata Dedi menerangkan.

Penerimaan personel Polri dari kelompok disabilitas merupakan program Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo yang membuat kebijakan inklusif dengan membuka rekrutmen SIPSS untuk kalangan disabilitas.

Proses seleksi masuk dan kegiatan pendidikan para penyandang disabilitas dengan siswa reguler dilakukan bersamaan.

Baca juga: Polri buka seleksi Bintara SIPSS jaring kelompok disabilitas

Dedi menambahkan Polri juga akan membuka kesempatan bagi kalangan difabel untuk mengikut seleksi pendidikan pembentukan bintara mulai tahun ini.

"SSDM Polri menggencarkan sosialisasi pengumuman pembukaan rekrutmen bintara ke kelompok-kelompok disabilitas," ujarnya.

Pada tahun 2023, Polri telah menerima satu orang polisi wanita penyandang disabilitas daksa lulusan D3 manajemen perusahaan yang bertugas sebagai Arsiparis di Polda Sumetera Selatan.

Baca juga: Sosiolog Unsoed apresiasi rencana Polri rekrut penyandang disabilitas
Baca juga: Polri rekrut difabel menjadi ASN melalui Program Prioritas Kapolri

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

jiwaku88
Menag: KUA akan layani urusan semua agama
Arsip foto - Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas memberikan sambutan di acara Perayaan Natal Nasional 2023 di Gereja Bethany Nginden Surabaya, Rabu (27/12/2023). ANTARA/Pradanna Putra Tampi/aa.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menyatakan Kantor Urusan Agama (KUA) akan bertransformasi sebagai tempat yang tak hanya melayani umat Islam saja, tetapi juga akan dijadikan tempat pencatatan pernikahan bagi semua agama.

"Kita sudah sepakat sejak awal, bahwa KUA ini akan kita jadikan sebagai sentral pelayanan keagamaan bagi semua agama. KUA bisa digunakan untuk tempat pernikahan semua agama," ujar Yaqut dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Baca juga: Kemenag rancang KUA inklusif, layani lintas agama

Pernyataan Menag Yaqut tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam bertajuk Transformasi Layanan dan Bimbingan Keagamaan Islam sebagai Fondasi Pembangunan Nasional yang Berkelanjutan.

Menurut Yaqut, dengan mengembangkan fungsi KUA sebagai tempat pencatatan pernikahan agama selain Islam, diharapkan data-data pernikahan dan perceraian bisa lebih terintegrasi dengan baik.

"Sekarang ini jika kita melihat saudara-saudari kita yang non-Muslim, mereka ini mencatat pernikahannya di pencatatan sipil. Padahal, itu seharusnya menjadi urusan Kementerian Agama," katanya.

Baca juga: Menag minta jajaran libatkan masyarakat dalam program keagamaan 

Menag juga berharap aula-aula yang ada di KUA dapat dipersilakan untuk menjadi tempat ibadah sementara bagi umat non-Muslim yang masih kesulitan mendirikan rumah ibadah sendiri karena faktor ekonomi, sosial, dan lain-lain.

"Bantu saudara-saudari kita yang non-Muslim untuk bisa melaksanakan ibadah yang sebaik-baiknya. Tugas Muslim sebagai mayoritas yaitu memberikan pelindungan terhadap saudara-saudari yang minoritas, bukan sebaliknya," kata Menag Yaqut.

Direktur Jenderal (Dirjen) Bimas Islam Kamaruddin Amin mengatakan pada 2024, pihaknya akan meluncurkan KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas agama.

Baca juga: Kemenag telah lakukan revitalisasi 35 layanan KUA di Aceh 

"Tahun ini pula segera kami launching KUA sebagai pusat layanan keagamaan lintas fungsi dan lintas agama," kata dia.

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024