agen 138

Raja Makanan

Siap Gowes, Sepeda Gak Sampai Rp1 Juta di Transmart Full Day Sale******

Diskon gila-gilaan Transmart Full Day Sale kembali hadir hari ini, Minggu (10/12). Pada gelaran kali ini Transmart kasih diskon hingga 50% dan tambahan 20%.

Promo ini berlaku untuk berbagai jenis produk unggulan, salah satunya sepeda. Semua jenis sepeda didiskon jadi Rp899.000 dari harga normal Rp1.123.750 khusus Pulau Jawa.

Lihat Juga : Belanja di Transmart Pakai Allo Bank atau Bank Mega Diskon 20%

Kapan lagi bisa beli sepeda dengan harga murah kalau bukan di Transmart Full Day Sale yang digelar cuma satu hari saja!

Selain sepeda, dalam periode promo ini Transmart juga menawarkan diskon menarik hingga 50% untuk berbagai produk lainnya mulai dari produk rumah tangga, furnitur, fesyen, elektronik, hingga sepeda listrik.

Tentunya pelanggan setia Transmart masih bisa dapat tambahan 20% bisa didapatkan dengan Allo Prime, Allo Paylater, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah.

Untuk yang belum punya Kartu Kredit Bank Mega, nggak perlu khawatir. Ada unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Cibubur dan Central Park.

Sementara untuk yang belum punya Allo Prime, cukup download aplikasi Allo Bank di PlayStore atau AppStore. Tinggal klik link ini, download, dan upgrade ke Allo Prime.

Jadi, jangan kelewatan! segera merapat ke Transmart terdekat, lalu nikmati diskonnya. Jangan lupa bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank biar bisa menikmati beragam promo menarik!

Kehidupan kecil di bidang lukisan tinta

Anak Buah Teten Sebut TikTok Shop Masih Jualan di Medsos******

Kementerian Koperasidan UKM (Kemenkop UKM) melihat sampai dengan saat ini TikTok Shop masih melakukan pelanggaran aturan usai mereka berkongsi denganGoTo.

Staf Khusus Menkop UKM Fiki Satari mengatakan pelanggaran salah satunya terjadi saat pesta diskon 12.12 kemarin.

"Saya melihat apa yang sudah terjadi mulai kemarin di 12.12 dan program Beli Lokal, namun mereka masih berjualan di media sosialnya, seharusnya tidak boleh, secara regulasi dilarang, bahwa media sosial adalah platform komunikasi sedangkan TikTok melakukan transaksi," ujar Fiki Satari dalam keterangan resmi, Rabu (13/12).

Karenanya pihaknya mengingatkan TikTok agar mematuhi aturan pemerintah untuk tidak menggabungkan media sosial dengan e-commerce.

Fiki pun menekankan bahwa seharusnya media sosial hanya digunakan sebagai sarana promosi. Sedangkan, transaksi bisa dilakukan di marketplace.

"Dari sisi medsosnya kita ingin membuka ruang link outpada platform atau web lainnya. Catatan-catatan ini sudah banyak sekali kita bahas, sangat rawan terkait penyalahgunaan data dan algoritma," kata dia.

Menurutnya, regulasi harus berlaku secara penuh dan tidak ada catatan dalam proses adaptasi. Di mana hal tersebut juga terjadi pada para pelaku UMKM, yakni apabila belum memenuhi berbagai aspek regulasi atau perizinan maka akan diberikan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

"Jadi kalau ada ruang kebutuhan sosialisasi dan adaptasi tentu kita paham sekali, mungkin dalam sebuah journeyteknologi akan ada versi uji coba seperti User Acceptance Test (UAT)untuk menguji performa, fungsi, dan keamanan, tapi kalau masih dalam tahap uji coba seharusnya hanya di internal, tidak untuk dilempar ke publik, ini yang ingin kita mitigasi," tutur Fiki.

Lebih lanjut, ia mengatakan Kemenkop UKM akan melakukan koordinasi dengan Kementerian Perdagangan serta Kementerian Investasi/BKPM sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam memitigasi berbagai persoalan tersebut.

Ia juga menyebut Kemenkop UKM akan terus berusaha melindungi UMKM lokal, khususnya UMKM produsen. Terlebih, UMKM adalah penyedia 97 persen lapangan kerja di Tanah Air.

Selanjutnya, dari sisi promosi UMKM pada platform TikTok, Fiki berharap program Beli Lokal yang telah berlangsung tidak berhenti saat Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) saja, melainkan menjadi komitmen yang secara konsisten dijalankan.

[Gambas:Video CNN]

"Kita ingin pastikan pemberdayaan UMKM, tidak ada lagi diskriminasi merek, tidak ada predatory pricing, izin impor, juga disertakan dengan persyaratan sertifikasi, dan pasti harus berjalan sesuai dengan regulasi," kata Fiki.

Ia juga menekankan bahwa keberpihakan platform digital pada UMKM lokal adalah penting. Apalagi, ekonomi digital diharapkan dapat melahirkan ekonomi baru dan mengakselerasi UMKM dari hulu hingga ke hilir.

"Kami ingin platform digital dapat memperkuat penciptaan lapangan kerja, bagaimana nanti transfer knowledge dan transfer teknologi dari platform global bisa bekerja sama dengan platform lokal, sehingga mampu menciptakan digital talent baru di Indonesia," tandasnya.

TikTok Shop kembali buka, Selasa (12/12) setelah mereka resmi bermitra dengan Tokopedia mulai Senin (11/12) ini.

Dalam pernyataan resmi bersama yang dirilis pada Senin lalu, melalui kemitraan yang baru terjalin, bisnis Tokopedia dan TikTok Shop Indonesia akan dikombinasikan di bawah PT Tokopedia.

Dalam kombinasi itu, TikTok akan memiliki pengendalian atas PT Tokopedia.

Selain itu, fitur layanan belanja dalam aplikasi TikTok di Indonesia akan dioperasikan dan dikelola oleh PT Tokopedia. TikTok juga akan menginvestasikan lebih dari US,5 miliar, sebagai komitmen jangka panjang untuk mendukung operasional Tokopedia.

"Kemitraan strategis ini akan diawali dengan periode uji coba yang dilaksanakan dengan konsultasi dan pengawasan dari kementerian serta lembaga terkait. Program yang akan diluncurkan di masa uji coba ini adalah kampanye Beli Lokal dimulai pada 12 Desember 2023 bertepatan dengan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas)," ujar mereka.

Penjahat paling kuat, Tang Seng

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Dua puluh tahun angin musim semi

Wakil Kepala Otorita IKN Jadi Komut PTPP******

Wakil Kepala OtoritaIKN Dhony Rahajoe resmi diangkat menjadi komisaris utama PT PP(Persero) Tbk.

Bos Otorita IKN itu ditunjuk dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Dhony menggantikan posisi Andi Gani Nena Wea yang resign usai merapat ke Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

"Penggantinya adalah Bapak Dhony Rahajoe sebagai komisaris utama merangkap komisaris independen," kata Corporate Secretary PT PP Bakhtiyar Efendi, dikutip dari detikfinance, Rabu (13/12).

Selain itu, RUPSLB perusahaan pelat merah ini menetapkan Komisaris Independen PT PP Jaya Kusuma. Ia menggantikan posisi Ayodhia GL Kalake yang juga mengundurkan diri beberapa waktu lalu.

Ayodhia pernah menjadi anak buah Luhut Binsar Panjaitan di Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Ia menjabat sebagai sekretaris menteri sebelum ditunjuk Presiden Joko Widodo menjadi penjabat gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT).

"Untuk selanjutnya, tidak ada perubahan dalam posisi dewan komisaris," tandas Efendi.

[Gambas:Video CNN]

Susunan terbaru komisaris PT PP:

Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen: Dhony Rahajoe
Komisaris Independen: Istiono
Komisaris: Ernadhi Sudarmanto
Komisaris: Hedy Rahadian
Komisaris: Loso Judijanto
Komisaris Independen: Jaya Kusuma

Otak paling kuat dalam hiburan

Jusuf Hamka Ungkap Pemerintah Cuma Mau Bayar Utang Kepadanya Rp78 M******

Pengusaha Jusuf Hamka mengungkapkan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) cuma mau bayar utangkepadanya Rp78 miliar.

Padahal, sebelumnya pria yang akrab disapa Babah Alun itu menagih utang pemerintah kepada PT Citra Marga Nusaphala Persada (CMNP) senilai Rp800 miliar.

Hal tersebut disampaikan setelah bertemu dengan perwakilan Kemenkeu dan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukam) di Kantor Kemenko Polhukam, Rabu (13/12).

"Waktu itu juga negosiasi yang dari Rp400 miliar (2017) ke Rp179 miliar adalah denda 37,5 persen dan pokok Rp78 miliar. Sekarang cuman pokoknya saja tanpa denda sama sekali," ucap Jusuf.

Ia pun mengaku tak tahu secara rinci alasan pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar. Jusuf hanya menyampaikan angka itu yang diajukan pemerintah.

"Alasannya tadi mandatnya yang diterima cuma angka itu. lebih dari itu nggak bisa nanti akan dibicarakan lagi," katanya.

Terhadap putusan itu, ia pun mengaku belum mau menerima. Jusuf pun kemudian berharap pemerintah bisa adil dan berumah hati membayar utang.

Ia juga menyinggung pemerintah selalu tegas dalam menagih pajak kepada masyarakat. Namun, giliran membayar utang kepada rakyat malah molor.

"Bahkan tadi ada kata keluar kalau negara tidak mau bayar bisa apa? Ya nggak bisa apa apa, kita kan warga negara bukan negara," kata Jusuf.

Di sisi lain, ia juga mengungkapkan meski pemerintah cuma mau bayar Rp78 miliar saja, waktu pembayarannya pun masih belum jelas kapan. Menurutnya, masih jauh panggang dari pada api.

"Singkat aja kali ya, Belanda masih jauh. Hilalnya belum kelihatan," ujarnya.

CNNIndonesia.com sudah berupaya untuk minta tanggapan kepada Stafsus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo terkait pengakuan Jusuf Hamka tersebut. Namun yang bersangkutan enggan berkomentar jauh mengenai masalah itu.

"Sebaiknya ditanyakan Kemenko Polhukam karena ini dihandle Satgas BLBI bersama-sama," katanya.

Sengkarut utang piutang antara Jusuf dengan Kementerian Keuangan bermula dari deposito perusahaannya PT CMNP sebesar Rp78 miliar di Bank Yakin Makmur atau Bank Yama.

Utang itu belum dibayar sejak krisis moneter 1998, kala Bank Yama dilikuidasi pemerintah. Sejak saat itu, Jusuf mengaku tidak mendapatkan kembali uang depositonya.

Pemerintah berdalih CMNP terafiliasi dengan pemilik Bank Yama, yakni Siti Hardijanti Hastuti alias Tutut Soeharto yang masuk daftar pengutang BLBI.

Tak terima dengan dalih itu, pihaknya kemudian menggugat pemerintah ke pengadilan pada 2012 dan memenangkannya.

Lalu, ia dipanggil Kepala Biro Hukum Kementerian Keuangan (Kemenkeu) saat itu, yakni Indra Surya. Pemerintah mengakui utang tersebut dan berjanji akan membayar. Namun, Kemenkeu meminta diskon.

[Gambas:Video CNN]

Sesuai putusan Mahkamah Agung (MA) yang dimenangkan Jusuf Hamka, negara harus membayar pokok utang tersebut beserta denda 2 persen per bulan. Itungan pada 2016 atau 2017 adalah Rp400 miliar, tetapi pemerintah hanya bersedia membayar Rp179 miliar.

"Waktu itu menterinya (menteri keuangan) Bambang Brodjonegoro kalau nggak salah, 2016 atau 2017. Disuruh buat kesepakatan. Pemerintah minta diskon, tercapailah angka Rp170 miliar (Rp179 miliar). Ya sudahlah saya pikir asal duitnya balik saja, tanda tangan perjanjian," ucapnya.

Dijanjikan dua minggu selesai, Jusuf menyebut utang tersebut malah diabaikan pemerintah bertahun-tahun. Sampai pada akhirnya Jusuf mengklaim utang pemerintah kepada dirinya hingga kini mencapai Rp800 miliar.

Dalam perjalanannya, Jusuf belakangan ini bertemu dengan Menko Polhukam Mahfud MD untuk membahas nasib utang tersebut.

Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pihaknya masih akan mempelajari dengan teliti dan hati-hati mengenai persoalan utang itu.

Peramal Tai Chi

Promo Tiket KAI 12.12, Penumpang Cukup Bayar 80 Persen******

PT Kereta ApiIndonesia (Persero) KAImenggelar promo tiket12.12. Dengan promo ini, naik kereta api cukup membayar 80 persen saja dari harga normal.

Mengutip informasi yang mereka sampaikan melalui akun Instagram @kai121, mereka menjelaskan tiket promo 12.12 bisa dipesan pada 12 dan 13 Desember 2023.

Tiket promo itu diberikan untuk keberangkatan 15 Desember 2023 - 8 Januari 2024.

KAI menyebut harga promo tiket ini diberikan untuk semua kelas. Ada lebih dari 35 ribu tiket promo yang disediakan. 

"Promo ini jangan sampai lepas, Bestie! Siap-siap war lagi di promo 12.12, dengan lebih dari 35 ribu tiket promo di semua kelas loh dan kalian cukup bayar tiketnya 80%-nya aja! 💃," kata mereka. 

"Ke Banyuwangi naik Tawang Alun
Bersama teman ke Kota Ketapang
Gaskeun liburan akhir tahun
Pesan tiket keretanya sekarang!," canda mereka.

[Gambas:Video CNN]